cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Social Sciences
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)" : 6 Documents clear
Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013 Irfin Nehrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1535.568 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.40

Abstract

The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang  disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif. 
Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo Dian Suluh Kusuma Dewi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1728.061 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.35

Abstract

Tunagrahita an integral part of the social process in Indonesia. Tunagrahita problems are social problems, because it is a situation that leads to the violation of values, norms, and lead to people being emotional. As a manifestation of the community's efforts to increase social welfare for Tunagrahita, then the various activities of the empowerment-based community resources is necessary, one of them in Kampung Idiot, Ponorogo Regency. The purpose of this study is to look at the model of Tunagrahita community empowerment in the place. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. The result Showed model of Tunagrahita Community Empowerment in Kampung Idiot is community empowerment based on a economy strengthening. Tunagrahita merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sosial kemasyarakatan di  Indonesia. Permasalahan Tunagrahita merupakan permasalahan sosial, karena merupakan keadaan yang mengarah kepda pelanggaran nilai-nilai, norma, serta mengakibatkan penderita menjadi emosional. Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi Tunagrahita, maka berbagai kegiatan pemberdayaan yang berbasis sumber daya masyarakat memang perlu dilakukan, salah satunya di Kampung Idiot, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat model pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di tempat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.  Hasil Penelitian menunjukkan Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot adalah pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan. 
Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau Muhammad Ashsubli
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1429.698 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.41

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the dynamics of the movement forming a new autonomous region in the district of Mandau. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Sources of data in this study are primary data the authors obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the nature of the documents, archives, and other results are available. The results found that the dynamics of the social movements of tangible movement collectivity of people in it to carry or resist change. All that could happen due to the nature of the people themselves who want change it is marked on the organizing societies Mandau and Pinggir were struggling collectively to realize combustion Mandau regency or Duri City.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dinamika gerakan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Mandau. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapat dari dokumen-dokemen, arsip-arsip, dan hasil lain yang tersedia. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika gerakan sosial yang berwujud gerakan kolektifitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Semua itu bisa terjadi disebabkan sifat masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan hal ini ditandai dari pengorganisasian masyarakat-masyarakat Mandau dan Pinggir yang berjuang secara kolektif untuk mewujudkan pemekaran daerah Kabupaten Mandau atau Kota Duri. 
Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon Aty Uar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2104.73 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.31

Abstract

The purpose of this study to determine the effect of the implementation of the principles of good governance on the performance of public services at the National Land Agency (BPN) Ambon City. This research method is quantitative secera correlation with the intent to seek the influence of the independent variable (X) to the dependent variable (Y). The research instrument used consisted of questionnaires, observations, review of documents. Analysis showed that the implementation of the principles of good governance which has a high correlation of 0.77 and significant at the 95% confidence level (0.05) with the performance of public services at BPN Ambon City. This means that the hypothesis was formulated that there is a significant relationship between the implementation of the principles of good governance with the performance of public services in the city of Ambon BPN verified.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secera korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian  yang digunakan terdiri dari quesioner, observasi, telaah dokumen. Analisa  menunjukkan bahwa  pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi  yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf  kepercayaan  95 % (0,05)  dengan  kinerja pelayanan publik  pada  BPN  Kota  Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance  dengan kinerja pelayanan publik pada BPN  Kota Ambon  teruji kebenarannya.   
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa Handam Handam; Muchlas M. Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1607.687 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.38

Abstract

The aim of research to determine the role of local government and the factors that influence the local government's role in the implementation of the arrangement of street vendors in the Market Minasamaupa Gowa. This type of research is descriptive qualitative research and type of research is a case study, while the data collection techniques used is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the arrangement of street merchants realized well enough where most merchants do not go out to sell outside the market because it has been relocated into the market. Efforts are being made to the arrangement of the place of business, guidance and supervision. The factors supporting the implementation of the arrangement of the vendors that their Gowa District Regulation No. 5 of 2009 on Management and Development Street Vendors and inhibiting factors, namely the low participation in complying with existing regulations.Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada. 
Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Dewi Kurniasih; Yudi Rusfiana
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1457.994 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.32

Abstract

One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) in progress Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue