Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

otoritas
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Makassar

ISSN : 20883706 EISSN : 25029320 DOI : http://doi.org/10.26618/ojip

Core Subject : Social,

Social Sciences

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyahâ€™s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.

Arjuna Subject : -

Articles 187 Documents

1 2 3 4 5

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG Ariyawan Alfayed Martmono; Mappamiring Mappamiring; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan.

Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone) Rabina Yunus
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Measuring the quality of public services in the Building Permit in the one-stop services office of Bone Regency, using indicators of the ability of the apparatus, system services and influential factor in the service of Building permit. The data was collected through interviews, observation and documentation, as a way to know the description of the organizational structure, education and training, ability to work completion on schedule, the convenience in obtaining services, clarity of information, security and protection services to consumers in the Office of One-Stop Services (KPTSA) of Bone Regency. The factors that affect the public service of Building Permit (IMB), among others; timeliness, ease of filing, the accuracy of service, the cost of service. Factor is a barometer of the consumer or the use of the service, so whether or not the services provided by the government back to the things mentioned above. In the public service should further develop the quality of human resources and democratization, leadership model must shift from power to the approach of expertise (from macho to maestro) and democratic in spirit, close to the subordinates and apply humanistic model of bureaucracy is putting a human in its proportions.Mengukur kualitas pelayanan publik dalam Izin Bangunan di kantor pelayanan satu atap Kabupaten Bone, dengan menggunakan indikator kemampuan aparatur, sistem layanan dan faktor yang berpengaruh dalam pelayanan Membangun izin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai cara untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, pendidikan dan pelatihan, kemampuan untuk bekerja selesai sesuai jadwal, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kejelasan layanan informasi, keamanan dan perlindungan kepada konsumen di Kantor Pelayanan Satu Atap (KPTSA) Kabupaten Bone. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain; ketepatan waktu, kemudahan pengajuan, akurasi pelayanan, biaya pelayanan. Faktor adalah barometer konsumen atau penggunaan layanan, sehingga apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah kembali ke hal-hal tersebut di atas. Dalam layanan publik lebih lanjut harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan demokratisasi, model kepemimpinan harus bergeser dari kekuasaan ke pendekatan keahlian (dari macho untuk maestro) dan berjiwa demokratis, dekat dengan bawahan dan menerapkan model birokrasi humanistik adalah meletakkan manusia dalam proporsinya.

Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul Supardal Supardal
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The transformation of the bureaucracy into a necessity. One way transformation of the bureaucracy in the public service is the application of information and communications technology (ICT) in the public service. Information Communication Technology innitiative and application in local govern-ment should transform local government bureaucracy in public service. In Bantul, however, ICT in-nitiative and application has not successfully transformed local government bureaucracy in public service. This study will assessed on the impact of ICT innitiative and application on the bureaucracy transformation in public service. The mix research method is choosen in order to answer and analy-sis the phenomena in depht. The research found that the influence of the ICT’s innitiative on the bureaucracy transformation in the Bantul District is only 18 %. The low effect of the implementa-tion of the system of ICT in those cities is affected by strong patronage culture, the hierarchical organizational structure and centralized regulation on local government structure, low capacity e-leadership of middle range leader, and no delegation from top leader to middle management.Transformasi birokrasi menjadi keharusan. Salah satu cara transformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan publik. Praksarsa dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi di pemerintah daerah harus mengu-bah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Di Bantul, bagaimanapun, Praksarsa dan Implementasi ICT belum berhasil mengubah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Penelitian ini akan dinilai pada dampak Prakarsa dan Implementasi ICT pada transformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Metode penelitian campuran yang terpilih untuk menjawab dan analisis fenomena. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh Prakarsa ICT pada transformasi birokrasi di Kabupaten Bantul hanya 18%. Pengaruh rendah dari pelaksanaan sistem ICT di kota-kota dipengaruhi oleh budaya yang Patronase yang kuat, struktur organisasi hirarkis dan regulasi terpusat pada struktur pemerintah daerah, kapasitas rendah e-kepemimpinan middle leader, dan tidak ada delegasi dari top leader ke middle management.

TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR Fadli Fadli; Muhlis Madani; Muhammad Idris
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to identify the process of land services in serving the people in charge of land titles in Makassar, the proliferation of land without a certificate becomes a problem for society. This type of research is qualitative deskriftip which give an idea or an exact explanation objectively related to the actual state of the object that diteliti.Jenis data used consist of primary data, interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from books, documents / notes / reports and legislation relating to issues diteliti.Dari research result shows the implementation of the People for Land Certification Service (Larasita) in Makassar been transparent or open but less effective. This is caused because the indicator execution and settlement services in terms of time, where the completion of the certifiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelayanan pertanahan dalam melayani masyarakat mengurusi sertifikat tanah di Makassar, menjamurnya tanah-tanah tanpa sertifikat menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftip yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar sudah Transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.cation and implementation Larasita not in accordance with the provisions that have been made previously.

PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Darmawati Darmawati; Fatmawati Fatmawati; Sitti Nurmaeta
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a children's entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.

PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA Akhmad Affandi; Fatmawati Fatmawati; Adnan Ma'ruf
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).

PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Irman Salaputa; Muhlis Madani; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.

Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik Fatmawati Fatmawati
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Public services in recent years become a central issue has forced all parties, both state and public institutions to perform again in its implementation regulations. Although the provision of public services is an obligation that must be done by the government as the organizer of the state. However, the obligation to provide such services are still not able to give satisfaction to the user community. To realize good governance requires the synergistic partnership between agencies both within and outside the government bureaucracy. The agencies include the private sector and civil society. Partnerships must be built in an environment that is transparent, which is built with good communication, especially in any decision-making. This meant that the policies are formulated to meet the expectations of society. Thus, the partnership between government, communities and businesses are expected to promote the establishment of governance, development and public services more democratic and more professional.Pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik negara dan lembaga publik untuk tampil lagi dalam peraturan pelaksanaannya. Meskipun pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah. Badan-badan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun dengan komunikasi yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis diharapkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan publik yang lebih demokratis dan lebih profesional.

Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah Cahyo Seftyono; Nugraheni Arumsari; Erisandi Arditama; Muhammad Lutfi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.

MODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO Fadliah Yusman; Muhlis Madani; Handam Handam
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the model of privatization of the management of Joint Operations at PT. Perkebunan Nusantara XIV Cotto factory Jenponto. The data collection was done by using field research, library research and document data searches. The data were then analyzed qualitatively. The results showed that the model of Joint Operation in the privatization of the management of PT Perkebunan Nusantara XIV Cotton factory Jeneponto to cooperate PT Supin Raya. Factors that are supporting the success of privatization is close supervision and the amount of raw material supply. Factors affecting the failure is a problem in making the agreement, the rental price of production services, late payment of rental services, limited production facilities and infrastructure.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi pengelolaan dengan model Joint Operation pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelusuran data dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Joint Operation dalam privatisasi pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas Jeneponto dengan bekerja sama PT Supin Raya. Faktor yang yang mendukung keberhasilan privatisasi yaitu pengawasan yang ketat dan jumlah pasokan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kegagalan yaitu masalah dalam pembuatan surat perjanjian, harga sewa jasa produksi, keterlambatan pembayaran sewa jasa, keterbatasan sarana dan prasarana produksi.

Page 1 of 19 | Total Record : 187

1 2 3 4 5

Filter by Year

2011 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) in progress Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Harakan

Contact Email ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone +6285656010878

Journal Mail Official otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA