cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 2 (2023)" : 15 Documents clear
Kinerja Keuangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Inklusif: Bukti Empiris dari Provinsi-Provinsi di di Indonesia Lalu Riza Ihwandi; Khoirunurrofik
Jurnal Bina Praja Vol. 15 No. 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.417-429

Abstract

This study aims to analyze the relationship between regional financial performance and inclusive economic development in Indonesia using secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. The data sources for this study were collected from the National Development Planning Agency, Directorate General of Fiscal Balance, and Statistics Indonesia. This study uses panel data regression analysis with a fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially those caused by unobservable time-invariant variables. The results showed that regional financial performance, as measured by the fiscal decentralization ratio, fiscal independence ratio, capital expenditure ratio, and social assistance expenditure ratio, significantly influenced inclusive economic development in Indonesia. Fiscal decentralization and social assistance spending have a positive relationship with inclusive economic development. Meanwhile, fiscal independence and capital expenditure have a negative relationship with inclusive economic growth.
Otonomi Khusus Papua dalam Hubungan dengan Gender, Generasi, dan Deforestasi: Sebuah Kajian Ekologi Politik Feminis Worry Mambusy Manoby; Mia Siscawati; Kurniawati Hastuti Dewi
Jurnal Bina Praja Vol. 15 No. 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.431-442

Abstract

Tata kelola hutan dalam bingkai Otonomi Khusus di  Papua belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama masyarakat adat. Alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan monokultur menjadi masalah utama penyebab deforestasi di Tanah Papua. Dalam struktur patrilineal dan budaya patriarki yang melekat di Papua, perempuan yang hanya mendapat hak kelola hutan akan  merasakan dampak lebih berat dari laki-laki. P Di sisi lain kaum muda di Papua sebagai  aktor kunci dalam proses perubahan ekonomi dan sosial di Papua, belum banyak dieksplorasi  dari segi aspirasi dan perannya dalam tata Kelola  hutan. Artikel ini menelusuri berbagai literatur akademik dan laporan kerja lembaga yang menaruh perhatian pada tata kelola hutan di Tanah Papua dengan lensa ekologi politik feminis berfokus pada situasi gender, generasi, dan kaum muda, deforestasi dan tata kelola  hutan di Papua. Paper ini menemukan bahwa perempuan adat dan kaum muda sebagai bagian dari masyarakat adat masih sering tidak dianggap dan tereksklusi dari ruang-ruang diskusi yang menentukan masa depan tata kelola hutan di Tanah Papua. Otonomi Khusus sebagai penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Papua, ke depan diharapkan dapat  menjadi jalan mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dialami masyarakat di Tanah Papua.
Peran Akses Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) terhadap Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di Kabupaten Kuningan Muhammad Ridho Gunawan; Irfani Fithria Ummul Muzayanah
Jurnal Bina Praja Vol. 15 No. 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.357-372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga petani. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 52 dengan dibagi dalam tiga musim tanam (MT I, MT II, dan MT III). Metode analisis yang digunakan adalah metode logit atau regresi logistik dengan variabel of interest yaitu akses debitur LKM-A dan 9 variabel kontrol lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 10 variabel berpengaruh secara negatif (koefisien di bawah 1) yang artinya memiliki hubungan untuk menurunkan resiko kemungkinan untuk miskin, yaitu variabel akses debitur LKMA; akes debitur Bank; luas area lahan, dan status pernikahan. Peluang yang tinggi dalam menekan resiko kemungkinan kemiskinan ini menunjukkan LKM-A dan Bank dapat menjadi jawaban bagi petani demi meningkatkan inklusivitas keuangan.
Can Social Nudge Reduce Civil Servants’ Tardiness Behavior? Anhar Dana Putra; Valentin Laura Sampe; Andi Rasdiyanti; Siti Hanifa Azanda; Samuel Fery Purba; Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang; Novi Savarianti Fahrani
Jurnal Bina Praja Vol. 15 No. 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.373-388

Abstract

Several studies in the private sector have shown that social nudge has proven successful in changing behavior in various settings. For instance, social nudge is effective in involving more people in energy conservation and plastic waste recycling behavior. Social nudge has shown great promise as behavior change intervention in both the public and private sectors worldwide because they produce highly effective results at low cost while enabling the target group whose behavior is expected to change to maintain their autonomy. This study aims to examine whether social nudges can successfully overcome civil servant disciplinary problems in Indonesia, especially issues related to the tardiness behavior of civil servants. The study employed an experiment method with the one-group pre-post-test design and the two-step intervention, which was applied to 15 participants who were civil servants at Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi (A Regional Specialty Hospital of South Sulawesi, Indonesia). The results showed that the average number of respondents' tardiness time before the intervention (pretest) is higher than the results of the first intervention (t = 3.367, p < 0.05) and the second intervention (t = 11.003, p < 0.05). These findings indicate that social nudge is proven effective in reducing tardiness and complements the predetermined strategies to overcome the problem of tardiness in civil servants. This study is potentially the first to examine social nudges' effectiveness in government settings. The study was conducted in three weeks between 21 September 2020 and 9 October 2020.
Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: Efektivitas terhadap Kualitas Kinerja Baharudin
Jurnal Bina Praja Vol. 15 No. 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.389-402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas dan tantangan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari jabatan administratif menjadi jabatan fungsional, yang telah menyebabkan terjadinya transisi besar di bidang birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu, pertama, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan; kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya; dan ketiga, bagaimana motivasi kerja akibat adanya penyetaraan jabatan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan berjalan lancar. Namun, permasalahan muncul ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Permasalahan tersebut terlihat pada produktivitas kebijakan, linearitas kebijakan, efisiensi kebijakan, dan motivasi kerja akibat kebijakan. Penelitian ini menyarankan agar penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus dievaluasi, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai terus ditingkatkan.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2023) Vol. 15 No. 2 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023): City Branding Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol. 13 No. 3 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election Vol. 12 No. 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol. 8 No. 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol. 8 No. 1 (2016) Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) More Issue