Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)

petita
Website

Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ISSN : 25028006 EISSN : 25498274 DOI : https://doi.org/10.22373/petita.v6i1

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

PETITA journal has aimed to deliver a multi-disciplinary forum for the discussion of thoughts and information among professionals concerned with the boundary of law and sharia, and will not accept articles that are outside of PETITA’s aims and scope. There is a growing awareness of the need for exploring the fundamental goals of both the law and sharia systems and the social consequences of their contact. The journal has tried to find understanding and collaboration in the field through the wide-ranging methods represented, not only by law and sharia, but also by the social sciences and related disciplines. The Editors and Publisher wish to inspire a discourse among the specialists from different countries whose various legal cultures afford fascinating and challenging alternatives to existing theories and practices. Priority will therefore be given to articles which are oriented to a comparative or international perspective. The journal will publish significant conceptual contributions on contemporary issues as well as serve in the rapid dissemination of important and relevant research findings. The opinions expressed in this journal do not automatically reflect those of the editors. PETITA journal have received papers from academicians on law and sharia, law theory, constitutional law, research finding in law, law and philosophy, law and religion, human rights law, international law, and constitutionality of parliamentary products. In specific, papers which consider the following scopes are cordially invited, namely; • Sharia Law • Constitutional Law • International Law • Human Rights Law • Land Property Law • Halal Law • Islamic Law • Sharia Court • Constitutional Court • Refugee Law • Transitional Justice • Trade Law • Regional Law • Institutional Dispute Law • Legal Thought • Law and Education • Humanitarian Law • Criminal Law • Islamic Law and Economics • Capital Punishment • Child Rights Law • Family Law • Anti-Corruption Law • International Trade Law • Medical Law

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2017)" : 8 Documents clear

THE FEDERAL CONSTITUTION, NATIONAL- ETHNIC MINORITY GROUPS AND THE CREATION OF STATES: THE POST–COLONIAL NIGERIAN EXPERIENCE Emmanuel Obikwu
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Critics will retort that there are well over 400 ethno-linguistic groups in Nigeria and each of them cannot have their own state! This is acknowledged and is not an altogether unfounded claim. It, however, underestimates inter-communal and inter-ethnic relations which in Nigeria is generally cordial. Several states in the country are strictly speaking not entirely homogenous ethnically but are composed of several minority groups living together in harmony. Furthermore, there are criteria which ethnic groups agitating for states within Nigeria must meet. Political negotiations, rallies, campaigns and the like all play a part in the realization of the legitimate aspirations of ethnic minorities within a constitutional democracy. Undoubtedly, the operation of Federal Republican Constitution and the creation of states continues to attract constructive criticism. Thus, it has been argued against Nigeria’s Presidential Federalism that this type of republican constitutionalism continues to sustain and perpetuate the status of the predominant tribes more powerfully than would have occurred in a unitary system. Abstrak: Para kritikus akan membantah bahwa ada lebih dari 400 kelompok etnolinguistik di Nigeria, dan masing-masing kelompok tidak dapat memiliki negara sendiri! Klaim ini diakui dan bukan tidak berdasar sama sekali. Namun, klaim ini meremehkan hubungan antar komunal dan antar etnis yang umumnya terjadi di Nigeria. Beberapa negara bagian di Nigeria tidak sepenuhnya homogen secara etnis, melainkan terdiri dari beberapa kelompok minoritas yang hidup bersama secara harmonis. Selain itu, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok etnis yang mengacaukan negara bagian di Nigeria. Negosiasi politik, aksi unjuk rasa, kampanye, dan sejenisnya berperan merealisasikan aspirasi yang sah dari etnis minoritas dalam demokrasi konstitusional. Tidak dapat dipungkiri bahwa operasi Konstitusi Republik Federal dan pembentukan negara bagian terus mengundang kritik yang konstruktif. Dengan demikian, bertentangan dengan Federalisme Presidensial Nigeria, jenis konstitusionalisme republikan ini akan lebih mempertahankan dan melestarikan status suku-suku dominan daripada sistem kesatuan. Kata kunci: Konstitusi Federal, Kelompok Etnis Minoritas, Paska kolonial

QUO VADIS PEKERJA ANAK PADA PERKEBUNAN TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER Rosita Indrayati
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The most significant share of child laborers in the world is in agriculture and plantations, where they do various types of agricultural jobs, ranging from small to medium family farming to large agricultural, plantation or agroindustry businesses. The ILO estimates that more than 132 million girls and boys aged 5-14 years old are involved in planting, harvesting agricultural products, spraying pesticides and raising livestock in rural areas and plantations worldwide. The child labor phenomenon in tobacco plantations in Jember Regency has existed since the Dutch colonial era. Several studies have been conducted concerning child labor in tobacco businesses, such as YPSM (1988), Pusat Analisis Sosial Akatiga Bandung (1994 and 2002), Mahbubah (2003), revealed that the problem of child labor and its influencing factors are the "constant" issue. This phenomenon is ironic, considering that Jember tobacco is one of the leading export products for Indonesian tobacco, which significantly benefits the country and entrepreneurs. Although child labor has been banned, many plantations in Jember Regency still employ children. Many factors contribute to child labor in several plantations in Jember Regency, including economic and educational factors. Abstrak: Bagian terbesar pekerja anak di dunia bekerja di pertanian dan perkebunan, di mana mereka melakukan berbagai jenis pekerjaan pertanian baik usaha pertanian keluarga berukuran kecil maupun sedang hingga usaha pertanian, perkebunan atau agro industri yang besar. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia lebih dari 132 juta anak perempuan dan laki-laki berusia 5-14 tahun terlibat dalam kegiatan penanaman, pemanenan hasil pertanian, penyemprotan pestisida dan pemeliharaan ternak di wilayah-wilayah pedesaan dan perkebunan. Fenomena pekerja anak di perkebunan Tembakau pada Kabupaten Jember sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pekerja anak di usaha tembakau seperti yang dilakukan oleh YPSM (1988), Pusat Analisis Sosial Akatiga Bandung (1994 dan 2002), Mahbubah (2003) menunjukkan bahwa masalah pekerja anak dan faktor-faktor yang menyebabkannya merupakan masalah yang “konstan”. Hal ini tentu saja menjadi sangat ironis mengingat tembakau Jember merupakan salah satu produk andalan ekspor bagi tembakau di Indonesia yang banyak memberi keuntungan bagi negara dan pengusaha. Meskipun telah dilarang akan tetapi masih banyak perkebunan di Kabupaten Jember yang mempekerjakan anak, hal ini karena terdapat banyak faktor yang menyebabkan mengapa anak masih banyak yang terlihat di beberapa perkebunan di Kabupaten Jember, salah satunya adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Kata Kunci : Pekerja Anak, Perkebunan tembakau, Kabupaten Jember

MEREPOSISI CARA PANDANG HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DI INDONESIA Sulaiman
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Adat law is still in a difficult position until now. Even adat law is marginalized, although adat law has a dynamic nature. State law has not fully considered adat law as part of its body. This article wants to understand how state law views adat law so far. Based on that perspective, repositioning is offered in view of adat law. The concept of writing is based on the law of reality perspective. The perspective of such legal studies, does not set out the concept of law in the legislation. From this writing found that from the beginning how to view custom as a law has been debated. When the colonial lawyers formulate the name of the right law related to the law of the natives. There is a process through which custom reaches the degree of law category (adat law). This debate lasted until after independence. This writing wishes to emphasize the importance of state law to change its perspective regarding the existence of adat law and indigenous peoples. Adat law should be seen as part of the body of the nation itself. Abstrak: Penelitian ini ingin memahami bagaimana hukum negara memandang hukum adat selama ini. Berdasarkan cara pandang tersebut, ditawarkan reposisi dalam memandang hukum adat. Konsep penulisan ini berbasis pada hukum perspektif realitas. Perspektif kajian hukum demikian, tidak berangkat konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dari penulisan ini ditemukan bahwa dari awal cara memandang adat sebagai hukum sudah diperdebatkan. Ketika pada ahli hukum kolonial merumuskan nama hukum yang pas terkait dengan hukum pribumi. Ada proses yang dilalui sehingga adat mencapai derajat kategori hukum (adat). Perdebatan ini berlangsung hingga usai merdeka. Penulisan ini ingin menegaskan pentingnya hukum negara mengubah cara pandangnya terkait keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Hukum adat harus dilihat sebagai bagian dari tubuh bangsa sendiri. Kata Kunci: hukum negara; hukum adat; hukum khas Indonesia.

PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN Mutiara Fahmi
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The principle is a norm or value that is agreed universally. The basic principles of the electoral law is needed in order to run the state administration system in Islam which is very dynamic and moves quickly.This study attempted to formulate some basic principles of the laws of political Islam from the perspective of the Quran which is the law of political Islam (fiqh siyasah) is a law that continues to grow rapidly and dynamically, This development requires a knowledge of the basic principles of what defined the scholars in the field siyasah so that the legal development of political Islam does not out of the track and norms that have been agreed upon, both in terms of theory and application.According to Islam, the operating mechanism of the government and constitutional refers to Shari'ah principles which is derived from the Quran and Hadits. The principles of the Islamic state in any of these are basic principles that refer to the clear and unequivocal texts of Shari'ah, and there are additional principles that is conclution and included to fiqh siyasah or Islamic constitutional law.Legal principles of political Islam that has been described by experts on political Islam in various references are very varied, but the study to the principles siyasah and administration of the state in the Qur'an can be formulated seven basic principles of the electoral law of Islam. namely: 1). The principle of sovereignty; 2). The principle of justice; 3). The principle of syura and consensus'; 4). The principle of equality; 5). The principle of the rights and obligations of the state and the people; 6). The principle of amar ma’ruf nahi munkar. Abstrak: Kajian ini bertujuan merumuskan prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Quran mengingat hukum politik Islam (fiqh siyasah) adalah hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, Perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari’ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif, dalam kajian ini prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan tujuh prinsip dasar hukum politik Islam. yaitu : 1). Prinsip kedaulatan; 2). Prinsip keadilan; 3). Prinsip musyawarah dan Ijma’; 4). Prinsip persamaan; 5). Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; 6). Prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Kata kunci: Prinsip Dasar, Politik Islam

SEKULARISME HUKUM DALAM FRAME TIMUR DAN BARAT Azmi Abu Bakar
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Until now a western philosophical school called secularism has become an inseparable part of Islamic scholars. Related article cited a variety of secularism and the note that also take as a reference by the next generation of scientific. This fact shows that the importance of the discussion concerning matters of secularism.Position secularism became a big spotlight when linked to Islamic law an sich. Harassment of Islamic law through the glass secularism has produced many Islamic intellectuals secular.In fact, the West itself slowly began to abandon secularism. Western consciousness leaving the methodology of secularism marked by the rise of Islamic hegemony slowly, even predicted the future of Islam will be the largest religion in Western Europe represent entities. The position of Islam itself is still vulnerable to the methodology of secularism. Post-figure Kemal in Turkey proklaimed himself as a successful carrier of secularism which is then followed by other Muslim intellectuals. This makes the Islamic intellectual dilemma. As if, methodology of secularism could raise the degree of religious and linked well with the sects that emerged in the mid such Mu'tazilah. Secularism eventually become a new color in Islam, secularism began to force its philosophy in Islam. Define secularism as the separation of religion and state effort was apparently not enough. Abstrak: Hingga kini sebuah aliran filsafat Barat yang bernama sekularisme telah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari para cendekiawan Islam. Berbagai tulisan terkait sekularisme dikutip kemudian tulisan itu diambil pula sebagai rujukan oleh para generasi ilmiyah lintas zaman. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembahasan menyangkut hal ihwal sekularisme. Posisi sekularisme menjadi sorotan besar manakala dikaitkan dengan hukum Islam an sich. Pengobok-obokan hukum Islam melalui kaca sekularisme telah melahirkan banyak intelektual Islam bermanhaj sekuler.Pada kenyataannya, Barat sendiri mulai meninggalkan sekularisme secara perlahan. Kesadaran Barat meninggalkan manhaj sekularisme ditandai dengan munculnya hegemoni Islam secara perlahan, bahkan kedepan diprediksi Islam akan menjadi agama terbesar di Eropa mewakili entitas Barat.Posisi Islam sendiri sampai saat ini masih rentan dengan manhaj sekularisme. Paska tokoh Kemal di Turki memploklamasikan dirinya sebagai pembawa sekularisme sukses yang kemudian diikuti pula oleh para intelektual Islam lainnya. Hal ini menjadikan para intelektual Islam dilematis. Seolah-olah, manhaj sekularisme bisa menaikkan derajat beragama lalu dikait-kaitkan pula dengan sekte-sekte yang muncul di era pertengahan semisal muktazilah.Sekularisme akhirnya menjadi warna baru dalam Islam, filsafat sekularisme mulai dipaksakan dalam ajaran Islam. Mendefiniskan sekularisme sebagai upaya pemisahan agama dan negara rupanya belumlah cukup. Kata Kunci: Sekularisme, agama, dunia, Barat

PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG Heti Kurnaini
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Parents are the first party responsible for protecting and fulfilling children's rights. When children are born, they are entitled to the rights to parents and parents also have responsibilities for them. Among the rights of children that must be fulfilled by parents are the rights of the living. Concerning the family living, Hamid Sarong said that fathers are obliged to provide a living for their children if they need it. Similarly, children are required to provide for their parents when they need it. If the father is poor or has insufficient income, they are still obliged to provide for his children. If the mother has sufficient earning, she can be instructed to provide a living for the children who are the responsibility of their father, but she can ask for reimbursement later. If the mother is also poor, then the grandfather (from father) is responsible for providing the livelihood for the children, and he has the right to ask the father to pay back the income given to his grandchildren. If the father died, then the responsibility for the children's living is transferred to the grandfather, a substitute for the father if he is absent or passed away. Hamid Sarong's opinion is in line with the provisions applied in Islamic law and the in Indonesian law. However, Indonesia legislation has not established the issue related to the re-payment or reimbursement of the living that cannot be fulfilled by the father. Abstrak: Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak pada orang tua dimulai sejak anaknya dilahirkan dan menghirup udara kehidupan. Sejak itu pula timbul tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah. Tentang nafkah keluarga, Hamid Sarong mengatakan bahwa ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah itu dibebankan kepada kakek, sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Pendapat Hamid Sarong ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun tentang nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh ayah bisa ditagih untuk dikembalikan, perundang-undangan yang di Indonesia belum mengatur sejauh itu. Kata Kunci: Kewajiban Orang Tua, Hak Nafkah, Perlindungan Anak

MUHAMMAD DAN KHADIJAH: SATU KONSEP HUKUM PERNIKAHAN SEBELUM RISALAH ISLAM Muharrahman
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

This paper discussed the marriage procession of the Prophet Muhammad with Saidah Khadijah, which was conducted before he was appointed as a prophet, where Islam was unknown to the Arabs. The research method used was a literature study. This study found many new facts concerning the marriage between the Prophet Muhammad and Saidah Khadijah. The study revealed that the marriage process between Prophet Muhammad and Saidah Khadijah was in accordance with Islamic teachings, even though Islam was not yet present at that time. Before the proposal was held, Saidah Khadijah herself asked the Prophet Muhammad to marry her, through a third person. Furthermore, the marriage indicated that the Prophet Muhammad was a rich person, as evidenced by the mahr (dower) given to Saidah Khadijah. ABSTRAK : Dalam tulisan ini peneliti ingin membahas prosesi pernikahan Nabi Muhammad dengan Saidah Khadijah yang dilakukan sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, di mana Islam belum hadir di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka. Banyak hal baru yang peneliti temukan dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Saidah Khadijah. Diantaranya proses pernikahan yang dilakukan antara Nabi Muhammad dengan Saidah Khadijah adalah sesuai ajaran Islam, walaupun saat itu Islam belum hadir. Kemudian sebelum dilaksanakan proses peminangan, Saidah Khadijah sendiri yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk menikahi dirinya, walaupun melalui orang ketiga. Selanjutnya pernikahan yang dilakukan Nabi memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad adalah tergolong orang kaya, terbukti dari jumlah mahar yang diberikan kepada Saidah Khadijah. Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Mahar, Hukum Perkawinan Pra-Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Nurmasyitah
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

This paper purpose to find out how the consumer protection of online transactions according to positive law and review of Islamic law about consumer protection in online transactions. Based on resultof study found that the legislation can be used as the basis of consumer protection law in onlinetransactions areUU/11/2008 about Information and Electronic Transactions, supplemented by PP/82/2012 about the Implementation of Electronic Transaction System and Transactions, and UU/8/1999 about Consumer Protection. Forms of consumer protection in online transaction according to positive law such as legal certainty for consumers and businessmen of online shop, provide criminal sanctions to businessmen who inflict a financial loss on consumers, and also protect the rights and obligations of consumers. The form of consumer protection in online transactionaccording to Islamic law is interdiction in al-Quran and hadith about gharar, fraudulent practices and prohibition of cheating. The cancellation of online trading, compensation and application of khiyar are also a form of consumer protection in online transaction. Bagaimana perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online menurut undang-undang dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilengkapi dengan PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online menurut undang-undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli online, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen. Bentuk perlindungan hukum jual beli online menurut hukum Islam adalah berupa larangan dalam al-Quran dan hadis tentang jual beli gharar, praktik penipuan dan larangan berbuat curang. Pembatalan jual beli online dan ganti rugi serta penerapan hak khiyar dalam jual beli online juga merupakan bentuk dari perlindungan konsumen jual beli online. Kata kunci: hukum Islam, perlindungan konsumen dan transaksi jual beli online.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023): MAINTAINING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO CREATE A BETTER SOCIETY Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA

Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id

Phone
+6281317172202

Journal Mail Official
jurnal.petita@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA

Contact Email msiddiq@ar-raniry.ac.id

Phone +6281317172202

Journal Mail Official jurnal.petita@ar-raniry.ac.id

Editorial Address http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA

Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id

Phone
+6281317172202

Journal Mail Official
jurnal.petita@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA