Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN PIDANA KERJA SOSIAL DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Bheti Widyastuti]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49756
<![CDATA[AbstractIn the application of Criminal Law in Indonesia, it uses a model of imprisonment. Imprisonment penalties are often used because they are considered effective in providing a deterrent effect on criminals. However, along with the development of the times, imprisonment sanctions are considered not to prioritize the human side concerning the right to freedom for every human being. In the Draft Draft Criminal Code 2017 alternative sanctions were prepared. One of the alternative sanctions that will be discussed by the author is social work criminal sanctions. Social work criminal sanctions are considered in accordance with current criteria which prioritize the human side and provide direct moral learning to criminals. So that the author here aims to discuss the application of social work criminal sanctions in Indonesia from a criminal law perspective and the application of social work sanctions from a sociological legal perspective.AbstrakDalam penerapannya Hukum Pidana di Indonesia menggunakan model penjatuhan sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara sering kali digunakan karena dinilai efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun seiring dengan perkembangan zaman sanksi pidana penjara dinilai tidak mengedepankan sisi kemanusian yang menyangkut hak merdeka bagi setiap manusia. Dalam Draft RUU KUHP 2017 disusunlah alternatif sanksi. Salah satu alternatif sanksi yang akan dibahas oleh penulis adalah sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial dinilai sesuai dengan kriteria zaman saat ini yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan memberikan pembelajaran moral secara langsung kepada pelaku kejahatan. Sehingga penulis disini bermaksud untuk membahas penerapan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan penerapan sanksi kerja sosial dari perspektif sosiologi hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM MELAKUKAN INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN C-SECTION TANPA INDIKASI MEDIS ]]>
<![CDATA[Yohana Rosita Dewi Mariyani]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49769
<![CDATA[AbstractIn recent years, Caesarean section without medical indication seems to be a trend of medical action that occurs in society. Many factors cause this to happen. Among them, so that the fetus can be born according to the desired date of the parents, or based on other factors outside of medical conditions. In the implementation of a Caesarean section, medical consent before the Caesarean section is performed is still very necessary to minimize the medical risk that the patient is suspected of experiencing. In addition, with the existence of medical approval before the Caesarean section is carried out, it is hoped that it will also be able to provide legal protection to patients and doctors both preventively and repressively.AbstrakBeberapa tahun belakangan ini, tindakan Operasi Caesar tanpa indikasi medis seolah menjadi sebuah trend tindakan medis yang terjadi didalam masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi. Diantaranya, agar janin bisa dilahirkan sesuai tanggal keinginan dari orang tua, ataupun berdasarkan faktor lainnya diluar ketentuan medis. Dalam pelaksanaan upaya Operasi Caesar, tindakan persetujuan medis sebelum upaya Operasi Caesar ini dilakukan masih sangat diperlukan guna meminimalisir resiko medis yang diduga akan dialami oleh pasien. Selain itu, dengan adanya tindakan persetujuan medis sebelum upaya operasi Caesar ini dilaksanakan, diharapkan juga turut mampu memberi perlindungan hukum pada pasien dan dokter baik secara preventif maupun represif.]]>
<![CDATA[PERAN GRASSROOT ACTOR TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) ]]>
<![CDATA[' Gunawan]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49762
<![CDATA[AbstractNon-Cash Food Assistance (BPNT), has the ability as an effort to protect the community (Social Defense) and an effort to achieve community welfare (Social Welfare). At the implementation stage of the program, the legal events summarize the tug of war of interests in accessing resources played by grassroot actors. This article identifies and formulates problems in the question, how is the role of grassroot actors as a potential criminogenous correlative factor for corruption in the implementation of the BPNT program? This study aims to analyze the potential for corruption in the BPNT program to arise from the sociological implications of its application in society. The research study used is a normative juridical approach in both broad and narrow terms. The results found in this study are the potential for corruption, stemming from the role of grassroot actors who have excessive power in power relations to gain access to BPNT resources (single supply of foodstuffs to E-Warong). The strengthening of the potential for corruption is boosted by the discretionary behavior of program supervisors. It takes proactivity in the role of program guard (Government) in terms of its implementation. AbstrakBantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memiliki kemampuan sebagai upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Pada tahap implementasi program, peristiwa hukumnya merangkum tarik menarik kepentingan dalam mengakses sumber daya yang dimainkan oleh grassroot actor (Aktor akar rumput). Makalah ini mengidentifikasi dan merumuskan problematika dalam pertanyaan bagaimanakah peran grassroot actor sebagai faktor korelatif kriminogen potensi tindak pidana korupsi pada implementasi program BPNT? Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi timbulnya tindak pidana korupsi penyimpangan program BPNT bersumber dari sosiologis penerapannya di masyarakat. Kajian penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif baik dalam arti luas maupun sempit. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah potensi timbulnya tindak pidana korupsi, bersumber dari peran aktor akar rumput (grassroot actor) yang memiliki excessive power dalam relasi kuasa mendapatkan akses sumber daya BPNT (pasokan tunggal bahan pangan ke E-Warong). Penguatan potensi tindak pidana korupsi dibooster oleh perilaku diskresi supervisor program. Dibutuhkan proaktivitas peran pengawal program (Pemerintah) dalam hal implementasinya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (RUM) KABUPATEN SUKOHARJO) ]]>
<![CDATA[Henny Yunita Fitriani]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49757
<![CDATA[AbstractCriminal act formulated in Environmental Protection Law Number 32 Year 2009 still contains an element of error (mens rea) as the main element that must be proven. In the case of environmental criminal acts committed by corporations, it is difficult to prove the causal relationship of the element of error with the criminal law act (actus reus). The strict liability doctrine can be applied as a basis for corporate criminal responsibility that commits environmental crimes by revising criminal provisions in environmental law (UUPPLH) by removing mens rea element, because the current UUPPLH only provides a basis for implementing strict liability in settling disputes through courts with a civil lawsuit mechanism. The expansion of the principle of strict liability in criminal law will more effectively impose corporate criminal responsibility, including in this paper the case of environmental pollution by PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.AbstrakPerumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mengandung unsur kesalahan (mens rea) sebagai unsur pokok yang harus dibuktikan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi sulit untuk membuktikan hubungan kausal unsur kesalahan tersebut dengan perbuatan hukum pidana (actus reus). Doktrin strict liability dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara merevisi ketentuan pidana dalam hukum lingkungan (UUPPLH) dengan menghapus unsur kesalahan, karena UUPPLH saat ini hanya memberikan dasar penerapan strict liability dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mekanisme gugatan perdata. Perluasan asas strict liability dalam ranah pidana akan membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih efektif, termasuk dalam makalah ini kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.]]>
<![CDATA[KEISTIMEWAAN QANUN DI ACEH DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL YURISPRUDENCE MENURUT EUGEN EHRLICH ]]>
<![CDATA[Adhya Febri Lutfiana]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49770
<![CDATA[AbstractLaw always moves dynamically and experiences development and even changes, for example Islamic law. Islamic law is the basis for the formation of new laws, especially in the Aceh region. Aceh has the features of local laws / regulations called Qonun. This qonun was formed because of the influence of the environment and customs related to legal values / norms. The life of the legal community will continue to grow and develop and then serve as a code of conduct. In the perspective of sociological jurisprudence, the law that was born in Acehnese society is known as the living law in the form of habits (costumes), customs, beliefs, and so on. The living law has a role that is not inferior to positive law in managing human relations. According to Eugen Ehrlich, the development of law is centered on the community itself, not on the formation of law by the state, judges’ decisions, or on the development of legal science because society is the main source of law.AbstrakHukum selalu bergerak dinamis dan mengalami perkembangan bahkan perubahan, contohnya hukum islam. Syariat islam menjadi dasar terbentuknya hukum baru khususna di wilayah Aceh. Aceh memliki keisitimewaan hukum / peraturan daerah yang biasa disebut Qonun. Qonun ini terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan dan adat istiadat yang berkaitan dengan nilai/ norma hukum. Kehidupan masyarakat hukum akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Dalam perspektif Sosiological Yurisprudence hukum yang lahir di masyarakat Aceh ini dikenal dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan (costume), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum karena masyarakat merupakan sumber utama hukum.]]>
<![CDATA[HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI ]]>
<![CDATA[Nurindria Naharista Vidyapramatya]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49763
<![CDATA[AbstractThe Indonesian nation is currently experiencing a crisis of justice in law enforcement. This happens because it is only concerned with the aspects of legal certainty and formal-legality rather than justice. The law cannot be enforced if there are no credible, competent and independent law enforcement officers. Legal discrimination is a way for law enforcement officials to differentiate in the imposition of sanctions against someone who is influenced by that person’s ability both in the economic and power fields. This study discusses how discriminatory law enforcement is when viewed from Donald Black’s theory. The author will compare two cases with the same type of crime but different decisions. Then studied through Donald Black’s theory of legal discrimination. The purpose of this study was to determine the existence of discrimination in law enforcement from two similar cases but with different decisions which were reviewed through Donald Black’s theory of legal discrimination. The research method used by the author in this study is a normative juridical research method. The preparation of this research is analytical descriptive with a conceptual approach. The conceptual approach needs to examine legal principles that can be found from the perspective of scholars or legal doctrine. The results of this research are indeed proven that there is legal discrimination that occurs, this can be seen from the study of Donald Black’s theory. The suggestion for law enforcers is to be fair in any case, do not favoritism and discriminate, because all citizens are the same, equally need justice. AbstrakBangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal daripada keadilan. Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten dan independen. Diskriminasi hukum merupakan cara aparat penegak hukum yang membedakan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun kekuasaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana diskriminasi penegakan hukum jika ditinjau dari teori milik Donald Black. Penulis akan membandingkan dua kasus dengan jenis tindak pidana yang sama namun putusan yang berbeda. Lalu dikaji melalui teori diskriminasi hukum milik Donald Black. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya diskriminsi dalam penegakan hukum dari dua kasus yang serupa tetapi memiliki putusan yang berbeda yang ditinjau melalui teori diskriminasi hukum milik Donald Black. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual perlu mengkaji prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memang terbukti adanya diskriminsinasi hukum yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari kajian teori Donald Black. Saran bagi para penegak hukum adalah bersikap adil terhadap kasus apapun jangan pilih kasih dan membeda-bedakan, karena semua warga negara adalah sama, sama sama butuh keadilan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELONCO BULLYING TERHADAP MAHASISWA BARU (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) ]]>
<![CDATA[Aldi Putra]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49758
<![CDATA[AbstractThis research focuses on law enforcement against acts of hazing that are based on bullying in the college environment in the New Student Life Introduction (PKKMB) activity with the victim being a student from the Faculty of Engineering, Bengkulu University with bullying. Bullying is an act of violence committed by someone who has power by oppressing the victim both physically and verbally. The victim was subjected to verbal abuse by being forced to cross her own face with lipstick by forcing a high tone and was ordered to stand for 2 hours during the Introduction to Humanity at the Faculty of Engineering Campus. In this study, using the doctrinal method (normative) by analyzing cases studied with related regulations and legal theory according to the research. Actions carried out by perpetrators of perpleoncoan with the accusation of bullying include criminal acts by means of coercion in accordance with the Criminal Code. Based on the perspective of legal sociology that law is seen based on reality on the ground (empiric), in this study usingtheory lawas a tool of social engineering. who viewed “the law as a tool to tool of engineering”. In this case, it is seen that in theory the law used is that the law is made based on the reality on the ground to be a correction to the existing legal umbrella. However, this case is a fairly common problem in hazing, but bullying done by seniors to new students of Bengkulu University from the Faculty of Engineering is a hazing which should not be done on the basis of humanist principles. Laws should be dynamic in nature and change according to people’s lives, but such actions must be changed if they harm others on the basis even though they are based on habitsAbstrakPenelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindakan perpeloncoan yang yang dilandasi pada tindakan bullying di lingkungan perguruan tinggi dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan korban seorang mahasiswi dari Fakultas Teknin Universitas Bengkulu dengan tindakan bullying. Bullying adalah suatau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesorang yang memiliki kekuasaan dengan cara menindas korban baik secara fisik maupun verbal. Korban mendapatkan perlakuan kekerasan secara verbal dengan dipaksa mencoret wajahnya sendiri dengan lipstick dengan memaksa nada tinggi serta diperintah untuk berdiri selama 2 jam pada kegiatan Pengenalan Kehipuan Kampus Fakultas Teknik. Pada penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) dengan menganalisis kasus dikaji dengan peraturan terkait dan teori hukum yang sesuai penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perpleoncoan dengan diseratai bullying termasuk karenah pidana dengan adanya pemaksaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum bahwa hukum dilihat berdasarkan kenyataan di lapangan (empirik), dalam penelitian ini menggunakan teori law as a tool of social engineering yang dipandang bahwa hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Dalam kasus ini dipandang secara teori yang digunakan hukum adalah hukum sebekumnya dibuat berdasarkan kenyataan di lapangan untuk menjadi koreksi terhadap payung hukum yang ada. Namun kasus ini menjadi permasalahan yang cukup lumrah dalam perpeloncoan, namun bullying yang dilakukan oleh senior tehdap mahasiswa baru Universitas Bengkulu dari Fakultas Teknik merupakan suatu perpeloncoan yang seharusnya tidak dilakukan dengan dasar asas humanis. Hukum seharusnya bersifat dinamis berubah sesuai kehidupan masyarakat, namun tindakan seperti itu harus diubah apabila merugikan orang lain atas dasar walau berdasarkan kebiasaan.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rizal Irvan Amin]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49764
<![CDATA[AbstractThe issue of regulation has indeed become a lively discourse in recent years. Laws and regulations, which in essence is a set of regulatory systems to provide an orderly legal order and society, often creates conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government agencies and the community. The study of legal science in the perspective of sociological jurisprudence is a scientific instrument that makes sense to analyze the phenomenon of legal problems that occur in indonesia, this is because the beginning and the end of a regulation is society. The results show that regulatory conflicts occur because in practice the formation of laws and regulations often ignores procedural due process of law and substantive due process of law, one of the main points is that the widest possible public participation is required in the regulatory formation process. As a result, several regulations that have been produced often cause conflicts due to a mismatch between the substance of the regulations and the conditions and needs of the community. AbstrakIsu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir. Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru realitanya sering kali memunculkan konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kajian ilmu hukum dalam perspektif sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering kali mengabaikan procedural due process of law dan substantive due process of law yang salah satu poin utamanya adalah dibutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Alhasil beberapa regulasi yang dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenkan ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.]]>
<![CDATA[INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS DALAM TELEMEDICINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aidha Puteri Mustikasari]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49759
<![CDATA[AbstractHealth services continue to develop following the updates in information technology, one of which is the use of telemedicine as a means of communicating between doctors and patients who experience long-distance consultation or treatment interactions. Not only to make it easier, but there are several new problems related to the delivery of informed consent, where any information related to disease diagnosis and treatment must be accepted, understood and approved by the patient. The recording of medical records has also experienced some turmoil because the data security system in Indonesia is not ready to allow the leakage of confidential information related to patients. Telemedicine is also not easy to do because there is no physical examination that can help doctors diagnose a disease, and it does not rule out that patients are not honest in providing information related to their condition. So this study focuses on how to deliver informed consent in the telemedicine process and the efforts that can be made to maintain the confidentiality of medical records. The government, the Indonesian Medical Association and the Medical Ethics Council are expected to support efforts to make telemedicine services in Indonesia safer and more orderly. AbstrakLayanan kesehatan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah penggunaan telemedicine sebagai sara berhubungan antara dokter dengan pasien yang memberi kan pengalama konsultasi atau interaksi pengobatan jarak jauh. Tidak semata-mata mempermudah namun ada beberapa hal yang menjadi masalah baru yaitu terkait dengan penyampaian informed consent yang mana setiap informasi terkain dengan diagnose penyakit dan penangana harus dapat diterima, dimengerti dan disetujui oleh pasien. Pencatatan rekam medis juga mengalami guncngan karena belum siapnya sistem pengamanan data yang ada di Indonesia memungkinkan adanya kebocoran terhadap informasi rahasia terkait dengan pasien. Telemedicine juga tidak mudah untuk dilakukan pasalnya tidak adanyanya pemeriksaan fisik yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit, serta tidak menutup kemungkinan bahwa pasien tidak jujur dalam memberikan informasi terkait dengan keadannya. Maka penelitian ini berfokus pada bagaimana cara penyampaian informed consent dalam proses telemedicine dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan rekam medik. Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diharapkan dapat mendukung upaya-upaya agar layanan telemedicine di Indonesia menjadi lebih aman dan tertata. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PADA TINDAKAN OPERASI DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) ]]>
<![CDATA[Kurniawati, Santi Novia Ayu]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49766
<![CDATA[AbstractThis research aims to determine the agreement for surgery based on informed consent and legal protection for patients in surgery in an informed consent. This research uses empirical legal research. The results of this study were that before the operation was performed, the hospital provided a medical action agreement document based on the informed consent which had to be signed by the patient and / or family as the person in charge and 2 witnesses, namely from the family and the hospital. The agreement document based on informed consent consists of 2 parts, namely the provision of information and consent to medical action. Mistakes made by doctors are the responsibility of the hospital. This is because the hospital is a government hospital and doctors who work are permanent doctors.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian tindakan operasi atas dasar informed consent dan perlindungan hukum bagi pasien pada tindakan operasi dalam persetujuan tindakan medis (informed consent). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum dilakukan tindakan operasi, pihak rumah sakit memberikan dokumen perjanjian tindakan kedokteran atas dasar informed consent yang harus ditanda tangani oleh pasien dan atau keluarga sebagai penanggung jawab dan 2 orang saksi yaitu dari pihak keluarga dan rumah sakit. Dokumen perjanjian atas dasar informed consent terdiri dari 2 bagian yaitu pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit merupakan rumah sakit pemerintah dan dokter yang bekerja merupakan dokter tetap.]]>
