cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORO-SUMBING M. Rangga Yusuf; Hernawan Hadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43007

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues and to find out the the law enforcement of  Geographical Indication dispute settlement. The method for this research is empirical law research (sociology/non-doctrinal). The descriptive research category and object of this research in Farmers Group of Bina Sejahtera and Association of Geographical Indication Protector of  Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing is analyzed by interviewing the law effectiveness action  and also using qualitative analysis approach. The result of this research shows that the law protection for Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing’s Geographical Indication has given the right and protection for it. Based on juridical aspect it has been regulated in Law Number 20 of 2016 about trademark and Geographical Indication Jo. Government Regulation Number 51 of 2007 about Geographical Indication. Yet in the practical fact those laws have not work as they should be. Due to many violations of the using of Geographical Indication right and also the violation cases settlement that hasn’t been continued. So that, the law enforcement is needed to solve the settlement on Geographical Indication violations, either with litigation or non-litigation.Key Words: Law Protection; Geographical Indication; Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing.AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum dan untuk mengetahui upaya hukum penyelesaian  sengketa dibidang Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal). Sifat penelitian deskriptif dan obyek penelitian di Kelompok Tani Kopi Bina Sejahtera dan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindor-Sumbing dilakukan dengan wawancara terhadap efektivitas hukum dan pendekatananalisis kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing secara yuridis telah diatur melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. namun dalam prakteknya perlindungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karna masih terjadinya bentuk pelanggaran penggunaan tanpa hak tanda Indikasi Geografis dan masih terdapat kasus pelanggaran yang belum ditindaklanjuti dalam penyelesaiaanya. Sehingga diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa atas pelanggaran Indikasi Geografis baik secara non litigasi dan litigasi.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Indikasi Geografis; Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing.
KAJIAN PIDANA KERJA SOSIAL DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM Bheti Widyastuti
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49756

Abstract

AbstractIn the application of Criminal Law in Indonesia, it uses a model of imprisonment. Imprisonment  penalties are often used because they are considered effective in providing a deterrent effect on criminals. However, along with the development of the times, imprisonment sanctions are considered not to prioritize the human side concerning the right to freedom for every human being. In the Draft Draft Criminal Code 2017 alternative sanctions were prepared. One of the alternative sanctions that will be discussed by the author is social work criminal sanctions. Social work criminal sanctions are considered in accordance with current criteria which prioritize the human side and provide direct moral learning to criminals. So that the author here aims to discuss the application of social work criminal sanctions in Indonesia from a criminal law perspective and the application of social work sanctions from a sociological legal perspective.AbstrakDalam penerapannya Hukum Pidana di Indonesia menggunakan model penjatuhan sanksi  pidana penjara. Sanksi pidana penjara sering kali digunakan karena dinilai efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun seiring dengan perkembangan zaman sanksi pidana penjara dinilai tidak mengedepankan sisi kemanusian yang menyangkut hak merdeka bagi setiap manusia. Dalam Draft RUU KUHP 2017 disusunlah alternatif sanksi. Salah satu alternatif sanksi yang akan dibahas oleh penulis adalah sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial dinilai sesuai dengan kriteria zaman saat ini yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan memberikan pembelajaran moral secara langsung kepada pelaku kejahatan. Sehingga penulis disini bermaksud untuk membahas penerapan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan penerapan sanksi kerja sosial dari perspektif sosiologi hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN Kt Firnanda Pramudiya
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52518

Abstract

The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.Keywords: Money laundering, digital currency, criminal liability Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KASUS CORNERING THE MARKET PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DI INDONESIA Arsyad Aldyan; Pujiyono ,; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17564

Abstract

AbstractThis article discusses the problematic law enforcement case of Cornering the Market on stock trading in the capital market in Indonesia. This article aims to find out the problems of law enforcement in the Cornering the Market case in stock trading in the capital market. The research methodology used is normative research using legislation approach. Cornering the Market is a form of violation of stock trading in the capital market. Cornering the Market. The practice of Cornering the Market violates the provisions of Article 91 and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. Under the provisions of Article 55 of Law Number 21 Year 2011 regarding the Financial Services Authority, as of 31 December 2012, the functions, duties and authority of regulating and overseeing financial services activities in the Capital Market sector of the Capital Market Supervisory Agency have turned to the Financial Services Authority. The main problem in law enforcement on the Cornering the Market case in stock trading in the capital market is the problem of proving the existence of the case. Cornering the Market is closely related to technological advances, because given the stock trading system is now using the online system, so to prove the violation is not easy. In addition, during this case if there is a case of Cornering the Market is often sanctioned not the perpetrators of Cornering the Marketnya but securities companies and issuers in the form of administrative sanctions penalties and freezing of business activities and stock trading.Keywords: Law Enforcement; Cornering the Market; Capital Market.AbstrakArtikel ini membahas tentang problematika penegakan hukum kasus Cornering the Market  pada perdagangan saham di pasar modal di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika penegakan hukum pada  kasus Cornering the Market pada perdagangan saham di pasar modal. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Cornering the Market adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal. Cornering the Market.Praktek Cornering the Market ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Problematika utama pada penegakan hukum terhadap kasus Cornering the Market  pada perdagangan saham di pasar modal adalah mengenai masalah pembuktian adanya kasus tersebut. Cornering the Market ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi, karena mengingat sistem perdagangan saham sekarang menggunakan sistem online, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tersebut tidaklah mudah. Disamping itu selama ini apabila ada kasus Cornering the Market sering kali yang dikenai sanksi bukan pelaku Cornering the Marketnya melainkan perusahaan sekuritas dan emiten berupa sanksi administrasi denda dan pembekuan kegiatan usaha dan perdagangan saham.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Cornering the Market; Pasar Modal
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fine Ennandrianita; Isharyanto ,; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17694

Abstract

AbstractThis paper discusses the legal politics of mineral and coal mining, as well as the authority of the goverment in managing the natural resources of mineral and coal mining. Mineral and coal mining is a non-renewable natural resource, so for the sake of sustainability the government's role in management, coaching and supervision is needed. Major Changes occured since the enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment which regulates the distribution of goverment affairs. The existence of the Law makes the authority of the management of mineral and coal mining in the Regional Government of Regency or City to be abolished This research is a prescriptive legal research with a legal approach and a conceptual approach.This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes the existence of disharmonization between sectoral regulations and local government laws in 2014 and the legal consequences of the enactment of the Regional Government Law in the form of (i) institutional change, (ii) personnel handover, funding, facilities and infrastructure, (P3D), (iii) amendment of laws and regulations.Keywords: legal politics, mineral and coal mining, patient, enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment AbstrakTulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Keberadaan Undang-Undang tersebut membuat kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi hapus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundangan sektoral dengan UU Pemda 2014 dan adanya konsekuensi hukum terhadap pemberlakuan UU Pemda berupa (i) perubahan kelembagaan; (ii) serah terima personil, pendanaan , sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D); (iii) perubahan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
IMPLEMENTASI PENGHENTIAN BANTUAN HIDUP PADA PASIEN TERMINAL DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HAK HIDUP Dewi Septiana; Al Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18264

Abstract

AbstractThis article aims to determine withholding of life support in terminal patients and the protection right of life in terminalpatients. This research uses method a literature review juridical-normative, by analysis the legislation directly and reference-law. The result of this research is the withholdingof life support is a passive euthanasia, which can shorten the patient’s life indirectly. This can be done in accordance with the regulation of the Minister of Health No. 37 of 2014. The implementation of withholdingof life support by doctors is also contrary to the code of medical ethics.Keywords:Withholding life support; patient terminal; the protection of the right to lifeAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penghentian bantuan hidup pada pasien terminal dan perlindungan hak hidup pada pasien terminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian telaah pustaka yang bersifat yuridis-normatif, dengan melakukan analisisperaturan perundang-undangandan melalui refrensi-refrensi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penghentian bantuan hidup merupakan euthanasia pasif, yang dapat memperpendek kehidupan pasien secara tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014.Namun pelaksanaan tindakan penghentian bantuan hidup yang dilakukan oleh dokter bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.Kata Kunci: penghentian bantuan hidup; pasien koma; perlindungan hak hidup
PRAKTEK HUKUM PENENTUAN GANTI RUGI OLEH HAKIM SEBAGAI AKIBAT ADANYA GUGATAN WANPRESTASI PADA KASUS HUTANG PIUTANG ATAU TUNTUTAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Th. Wahyu Winarto; Hari Purwadi; Widodo T Novianto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18334

Abstract

AbstractThis article aims to know the components and standards what is used and what legal practice used by judge District Court of Surakarta to determine punitive damages based on tort lawsuits in the dispute a debt receivable or pay an amount of money. The article is the juridical normative research. That the practice of law determining the indemnity by the judge as a result of any such tort lawsuits in case of debts receivable or demands payment of a sum of money in the District Court of Surakarta, that conclusion can be obtained in determining his little big compensation is required, the judge uses standard components and such indemnity as provided for in Article 1243 until 1252 The Book Of Civil Law (KUHPerdata) and the law is rooted in the jurisprudence. So that legal considerations in the verdict, a very dry atmosphere of juridical, sociological and philosophical. Recommendation in the context of the discovery of the law by the judge, in order to provide authoritative legal verdict, then required the preparation of material different methods of determining the law regarding the determination of the damages, and legal discovery method as a reference for judges in carrying out tasks mandated laws.Keywords : Indemnity, Tort Lawsuit, Debt Receivable           AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui komponen-komponen dan standar apa yang dipakai dan apa Praktek  hukum yang  dipakai oleh hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  untuk  menentukan ganti rugi yang didasarkan pada gugatan wanprestasi dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang. Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi yang dituntut, hakim menggunakan komponen dan standar ganti rugi seperti seperti yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdata dan hukum yang digunakan adalah yang dianut dalam yurisprudensi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan  hukum dalam  putusan tersebut, sangat kering oleh hakim, agar dapat menghasilkan putusan hukum yang berwibawa, maka diperlukan penyusunan materi  berbagai  metode  penentuan  hukum mengenai  Praktek  penentuan  ganti  rugi,  dan  sekaligus metode penemuan hukum sebagai acuan bagi para hakim dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang.  Kata Kunci : Ganti Rugi, Gugatan Wanprestasi, Hutang Piutang
PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Ahmad Kodir Jailani Tanjung; Hari Purwadi; , Hartiwiningsih
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29178

Abstract

AbstractThis research is aims to assess the judge’s way of thinking in deciding criminal cases in Indonesia. Since the first world of law science has been colored by contemplation of legal thought. One of the most influential streams in the development of the Indonesian legal system is the flow of positivism or analytical positivism or rechtsdogmatiek. This research is normative law research. This research is approaching case and concept while its data collecting technique is done by researching case study and literature study or secondary data only. . If the result of research done by writer with inductive, deductive, analogy, paroductive method is that it can be concluded that judge in Indonesia is a posistivisme adherent. It is proved that judges in Indonesia make decisions only by law. And do not see any other legal eyes. In general criminal cases 55% of Supreme Court judges use Deductive methods and 30% use Analogy, 25% use parduksi and 5% using other methods. And in Special Crimes 80% of judges use deductive, 15% using Analogy and 5% using other methods. Thus, if combined between Special and Criminal Crimes, the Judges in the Supreme Court 70% use deductive and the rest use analogies, deductions and other methods. Awriter concludes that the judge in the Supreme Court in pursuing a criminal case during 2017 embraces a positivist paradigm.Keywords: Paradigm; Judge; Deciding Criminal Case.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk  menilai  cara berpikir  hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana di Indonesia. Sejak dahulu dunia ilmu hukum telah diwarnai oleh kontestasi pemikiran hukum. Salah satu aliran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum Indonesia adalah aliran positivisme atau analyticalpositivism atau rechtsdogmatiek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini melakukan pendekatan kasus dan konsep sedangkan Teknik pengumpulan datanya  dengan dilakukan dengan cara meneliti studi kasus dan studi pustaka  atau data sekunder belaka. .Jika dilihat hasil peneilitian yang dilakukan penulis dengan  metode Induktif, deduktif, analogi, paroduktif  adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa hakim di  Indonesia adalah penganut posistivisme. Dengan dibuktikan bahwa hakim di Indonesia melakukan putusan hanya berdasarkan undang-undang. Dan tidak melihat kaca mata hukum lain.  Dalam perkara pidana umum 55% hakim Mahkamah Agung menggunakan metode Deduktif dan 30% menggunakan Analogi, 25% menggunakan parduksi dan 5% menggunakan metode lain. Dan didalam pidana Khusus 80% hakim menggunakan deduktif, 15% menggunakan Analogi dan 5% menggunakan metode lain. Sehingga jika digabungkan antara pidana Khusus dan pidana Umum Hakim di Mahkamah Agung 70% menggunakan deduktif dan sebagagian lainnya menggunakan analogi, deduktif dan metode lain. Sehinggga penulis menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Agung dalam meutuskan perkara pidana selama tahun 2017 menganut paradigma positivisme.   Kata Kunci: Paradigma;  Hakim;  Memutuskan Perkara Pidana.
POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA , Abdurrahman; , Pujiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43002

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal politics of the doctrine of Piercing the Corporate Veil in the regulation of Limited Liability Companies in Indonesia. The problems discussed are related to how the legal politics of the Piercing the Corporate Veil doctrine in the management of Limited Liability Companies in Indonesia. The research method used is normative legal research with the nature of prescriptive research using a statute approach. The results of the study indicate  that the Piercing the Corporate Veil doctrine can eliminate the previously limited liability of the  Company’s organs to be unlimited if the Company’s organs are proven to have done an act that is detrimental to the Company or third parties.Keywords: limited liability company; Responsibility of Company Organs; Piercing the Corporate VeilAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji terkait politik hukum doktrin Piercing the Corporate Veil dalam peraturan Perseroan Terbatas di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana politik hukum doktrin Piercing the Corporate Veil dalam pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Piercing the Corporate Veil dapat menghapuskan pertanggungjawaban organ Perseroan yang sebelumnya terbatas menjadi tidak terbatas jika organ Perseroan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan bagi Perseroan maupun pihak ketiga.Kata kunci: Perseroan Terbatas; Pertanggungjawaban Organ Perseroan; Piercing the Corporate Veil
PEMAHAMAN DAN PENGGUNAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI BISNIS USAHA KECIL MENENGAH (UKM) (UNDERSTANDING AND THE USE OF TRADING CONTRACTS IN SME BUSINESS TRANSACTIONS) Abdillah Sani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i1.44283

Abstract

ABSTRAK                Kontrak dagang untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih belum umum digunakan. Banyak UKM yang mempertimbangkan untuk melakukan bisnis dengan pembeli lokal dan asing tanpa menggunakan kontrak dagang. Namun, banyak fakta menunjukkan bahwa UKM yang melakukan transaksi tanpa kontrak dagang menjadi bingung karena mereka kehilangan pegangan saat terjadi sengketa karena ketiadaan kontrak dagang tersebut. Padahal, semestinya kontrak dagang dapat menjadi referensi atau dasar hukum yang telah disepekati bersama. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penulis mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pandangan  UKM terhadap penggunaan kontrak dagang untuk tujuan kelancaran bisnis mereka. Hasil yang diperoleh ternyata tidak jauh dari dugaan, yakni bahwa UKM pada umumnya tidak terlalu suka menggunakan kontrak dagang dan lebih mendasarkan kepercayaan sebagai landasan. Untuk mengumpulkan data dan informasi, Penulis membagikan kuesioner yang memberikan pertanyaan terbuka kepada 30 peserta pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) - Kementerian Perdagangan dan melakukan wawancara dengan beberapa UKM alumni pelatihan. Sebagai hasil akhir, penulis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan mengenai kebijakan pelatihan UKM, bahwa pengetahuan tentang kontrak dagang bagi UKM perlu ditingkatkan agar UKM dapat lebih memastikan kelancaran bisnis mereka dan menghindari berbagai resiko karena terjadinya wanprestasi dan sengketa.Keyword: UKM, Kontrak bisnus. Transaksi Bisnis ABSTRACT               Trade contracts for Small and Medium Enterprises (SMEs) are still not commonly used. Many SMEs are considering doing business with local and foreign buyers without using trade contracts. However, many facts show that SMEs that conduct transactions without trade contracts become confused because they lose their grip during a dispute due to the absence of the trade contract. In fact, trade contracts should be able to be a reference or legal basis that has been agreed upon together. Through descriptive qualitative research, the author tries to get a picture of how SMEs view the use of trade contracts for the purpose of smoothing their business. The results obtained turned out to be not far from conjecture, namely that SMEs in general do not really like using trade contracts and base their trust as a basis. To collect data and information, the author distributed questionnaires that gave open questions to 30 trainees at the Indonesian Export Education and Training Center (PPEI) - Ministry of Trade and conducted interviews with several training alumni SMEs. As a final result, the authors provide recommendations to stakeholders regarding SME training policies, that knowledge about trade contracts for SMEs needs to be improved so that SMEs can better ensure the smooth running of their business and avoid various risks due to defaults and disputes.Keywords: SMEs, Trade Contracts, Business Transactions.

Page 1 of 18 | Total Record : 177

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue