cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
MAQASID
ISSN : 22525289     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 109 Documents
Skema BPJS Kesehatan Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.21/DSN-MUI/X/2001 (Pedoman Umum Asuransi Syariah)
MAQASID Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.248 KB)

Abstract

BPJS Kesehatan merupakan badan yang mengelola jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan ini memiliki skema yang bagus, salah satu diantaranya adalah ta’awun (tolong menolong). Namun, ada beberapa hal yang masih dipermasalahkan oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia. Dalam hal ini, Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syari’ah. Yang nantinya akan dijadikan dasar untuk meneliti skema BPJS Kesehatan. Penelitian ini fokus pada skema BPJS Kesehatan perspektif fatwa DSN-MUI no.21/MUI/X/2001 (pedoman umum asuransi syari’ah). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian adalah sangat kuat. Kata Kunci : Skema BPJS Kesehatan dan Fatwa DSN-MUI No.21/MUI/X/2001
Penerapan Metode Tajdid Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Kelas IB SD Muhammadiyah 6 Gadung I. Sulaiman, M. Ardiansyah
MAQASID Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.405 KB)

Abstract

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa di SD Muhammadiyah 6 Gadung yang memiliki karakteristik yang bebeda, yang mana dalam perkembangannya, SD Muhammadiyah 6 Gadung sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran Al-Qur‟an, namun kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan tidak memuaskan, sehingga SD Muhammadiyah 6 Gadung menjadikan metode Tajdied sebagai metode berikutnya yang diterapkan, dan yang menjadi pokok permasalahn disini adalah apakah penerapan metode tajdied ini merupakan metode pembelajaran Al-Qur‟an yang praktis, efektif, dan efisien untuk para siswa khususnya siswa kelas IB. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian tentang penerapan metode tajdied terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas IB SD Muhammadiyah 6 gadung. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan sejauh mana kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa sebelum dan setelah menggunakan metode tajdied. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi partisipan, Wawancara/Interview, dan Dokumentasi/teknik dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pre test banyak didominasi oleh siswa yang kurang lancar sedangkan hasil post test menunjukkan hasil yang positif karena didominasi oleh siswa yang lancar sehingga menunjukkan bahwa penerapan metode tajdied mampu memberikan peningkatan terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas IB SD Muhammadiyah 6 gadung. Kata Kunci : Penerapan Metode Tajdied dan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.
Model Biro Jodoh Islami Dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Etty Sunanti Di Surabaya) Sita, Annisa Putri; Anshori, Isa
MAQASID Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.256 KB)

Abstract

Abstrak Dewasa ini semakin marak lembaga biro jodoh yang berkembang di masyarakat yang belum menerapkan konsep islam di dalamnya. Dan bertambahnya angka pacaran yang berakibat pada kasus hamil di luar perkawinan yang banyak terjadi di masyarakat. Permasalahan yang dikaji menjadi sorotan utama bagi peneliti adalah tentang proses pelaksanaan, pelayanan lembaga biro jodoh serta pandangan islam mengenai lembaga biro jodoh. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan latar Biro Jodoh Etty Sunanti. Pemngumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi pasif, wawancara terstruktur dan dokumenasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Implikasi dari penelitian ini diketahui bahwa hukum dari biro jodoh adalah mubah asalkan syarat dan ketentuannya harus tetap dilaksanankan. Pelaksanaan perjodohan pada Biro Jodoh Islami Etty Sunanti meliputi konsultasi, pendaftaran, proses perjodohan oleh owner, lalu proses ta‟aruf. Jika tahapan ini dilakukan dengan cara yang baik menurut syariat islam, maka niscaya akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata Kunci : Model Biro Jodoh Islami Dalam Perkawinan
Konsep Kafā’ah Antara Golongan Bā’alawī Dan Mashāyikh Dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya Mubassir, Achmad; Anshori, Isa
MAQASID Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.484 KB)

Abstract

ABSTRAKKaf??ahdalam perkawinan merupakan kesetaraan antara calon suami dan istri agar tidak ada unsur keterpaksaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Indonesia terdiri dari beberapa etnis, diantaranya etnis Arab yang bermukim di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Etnis ini memiliki konsep kaf??ahperkawinan yang sangat memperjuangkan kriteria nasab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan praktek kaf??ahdalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya baik golongan B??alaw?dan Mash?yikh.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model penelitian etnografi (kelompok masyarakat dan budaya manusia). Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep kaf??ahdalam masyarakat Arab Ampel Kota masihmengutamakan pada kriteria nasab (keturunan), kemudian disusul dengan kriteria tambahan yaitu agama dan pekerjaan.  Golongan B??alaw?mempertahankan nasab untuk menjaga garis keturunan dari Rassulullah SAW, sedangkan  golongan Mash?yikhuntuk mempertahankan garis kekerabatan. Golongan B??alaw? belum mengalami perubahan konsep kaf??ah nasab, sedangkan golongan Mash?yikh sudah mulai menunjukkan perubahan konsep kaf??ah nasab. Kata Kunci: Kaf??ah, Perkawinan, Masyarakat Arab Ampel Surabaya
(519/Pdt.P/2018/PA.Sby):نظر القضاة في رخصة النكاح المبكر (دراسة تحليلية عن قرار المحكمة الدينية سورابايا رقم Wahyudi, Agus; Mulyono, Mulyono; Masduqi, Ahmad
MAQASID Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT            In Indonesia, age is one of the requirements for someone who wants to get married. The existence of the law on marriage age restrictions is for the benefit of family and marriage as regulated in article 7 paragraph 1 of Law No.1 of 1974 that in marriage the bride must be 19 years old and the bride must be 16 years old If this is not fulfilled, the marriage dispensation provided by the Religious Courts must be used. In the Decision of the Surabaya Religious Court number (519/ Pdt.P/2018/PA.Sby) the judge granted the petition of the petitioner, namely giving a dispensation to the applicant's child who had not yet been sentenced to age for marriage. As for this study to determine the judge's consideration of early marriage dispensation based on the Decision of the Surabaya Religious Court number (519/Pdt.P/2018/PA.Sby) and to find out the decision in the perspective of Islamic law.            The method used by the authors in this study is a qualitative or empirical method with documentation data collection techniques which are then analyzed to obta           in conclusions            From the results of the research conducted it can be concluded that, the judge's consideration in deciding the case (519/Pdt.P/2018/PA.Sby) first though the applicant's child had not reached the age of 19 years as stipulated in law number 1 of 1974 but the applicant's child showed his ability to get married then in order to prevent the judge from being obedient, he granted the petitioner's request by providing a marriage dispensation. Both court rulings are in accordance with Islamic law because the Shari'a do not provide a certain age limit for marriage.Keywords: Judge Considerations, Marriage, Early Marriage Dispensation
توكيل ولي النكاح عند عقد النكاح (دراسة حالة: فهم الولي بقرية جنطيني لارن لامونجان في أركان النكاح) إعداد: محمد نصوحا،المشرف الأول: عيسى أنصاري الماجستر، المشرف الثاني:عبد الباسط الماجستر. Nasucha, Mohammad; Anshori, Isa; Basith, Abdul
MAQASID Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :Guardian is one of the pillars in a marriage, because the position of the guardian is a legal and whether a marriage determinant. However, some trustees understand that the position of guardians is only used as a formality. So that many trustees are still found to represent their guardianship rights to the Penghulu. This is the case, in Centini Village, Laren Subdistrict, Lamongan Regency, many marriage guardians choose someone else to be their guardian on the marriage covenant, although there is no obstacle for the representatives to marry off their daughter on the marriage covenant.From this background, the writer formulates the problem into 2, namely 1) How is the understanding of guardians in Centini Village, Laren Subdistrict, Lamongan Regency, regarding Tauki>l Waly nikah in a marriage covenant? 2) What are the reasons for the marriage guardian in doing Tauki>l Waly ?. This type of research is field research because researchers observe directly what is happening in the community. This research uses descriptive qualitative normative analysis method in presenting the results of research using words based on data obtained. The data collection method is obtained through observation, interviews and documentation.Centini Laren Subdistrict Lamongan Regency has an understanding that Tauki>l Waly nikah is allowed. Their understanding is only based on the many practices of Tauki>l Waly in Centini Village which are carried out by the marriage guardian in each marriage procession. Nevertheless, they agreed that the guardian was a harmonious marriage covenant and was a virtue for the guardian if he allowed his own child getting married. The factors that became the reason for the marriage guardian in doing Tauki>l Waly were 1) The assumption of the trustees that marriage is the duty of the Office of Religious Affairs officers, while the guardian is only looking for a partner for his child. 2) Fear that mistakes occur when Ijab in a marriage covenant. 3) Tauki>l Waly becomes a custom for marriage guardians. Keywords: Guardians’ Understanding, Tauki>l Waly, Marriage Covenan
Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Adit Kurniawan
MAQASID Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/.v11i1.6827

Abstract

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah  hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.   
Penolakan Hakim Atas Gugatan Intervensi Hak Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby) Mohammad Warid
MAQASID Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.383 KB) | DOI: 10.30651/.v1i2.1424

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jelas apa sebenarnya yang menjadi dasar dan acuan di ajukannya gugatan intervensi hak waris istri kedua dan anaknya terhadap Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby yang sebelumnya di anggap kurang jelas, dan sekaligus untuk mengetahui apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara tersebut dan juga untuk menetapkan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penolakan Hakim terhadap penggugat intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara nomor: 257/Pdt G/2003/PA Sby. Dengan alasan bahwa pernikahan antara alm. TOMY dengan BUNGA batal/ dibatalkan demi hukum berdasarkan Pasal 71 huruf a, karena telah melanggar Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a, tentang izin dari istri/ Pengadilan Agama bagi seseorang yang mau melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami). Kata Kunci: Harta Waris, Hukum Islam
Pembentukan Keluarga Sakinah Di Griya Parenting Indonesia Zulkifli Hidayatullah; Gandhung Fajar Panjalu
MAQASID Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.567 KB) | DOI: 10.30651/.v2i1.1414

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi pada konsep pembentukan keluarga sakinah yang sebagian besar ialah background gerak aktif dari peran suatu lembaga parenting. Pembinaan parenting pada orang tua sangat diperlukan mengingat keadaan emosional dna mental orangtua yang masih beragam. Pembinaan studi parenting ini juga dilaksanakan di Lembaga Griya Parenting Indonesia. Permasalahan yang dikaji menjadi sorot utama peneliti ini antara lain adalah Bagaimana konsep keluarga sakinah di Griya Parenting Indonesia?, Bagaimana implementasi pembentukan keluarga sakinah di Griya Parenting? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan latar Griya Parenting Indonesia. Pemngumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi pasif, wawancara terstruktur dan dokumenasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan dari sudut pandang hukum islam bahwa Allah menentapkan Orang tua sebagai pemegang pemeliharaan dan pendidikan seorang anak secara baik maksimal dan juga termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya suatu perkawinan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban dari sahnya perkawinan. Griya parenting Indonesia, menunjukkan orang tua yang mendidik anaknya yang menggunakan pembinaan Studi Parenting yang sesuai tuntunan Islam akan membuat seorang anak mempunyai kemmapuan intelektual dan fisik yang bagus, termasuk perkembangan emosi dan sosialnya. Implikasi Studi Parenting yang terjadi melalui langkah-langkah dari perencanaan Griya Parenting Indonesia dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah dengan menentukan visi misi, sasaran , prosedur, subyek serta obyek pembinaan keluarga sakinah tersebut. Perencanan tersebut selanjutnya dijadikan panduan kegiatan Griya parenting Indonesia. Dengan menggunakan unsur-unsur kelengkapan perencanaan, diantarnya subyek pembinaan, materi pembinaan, pemateri, dan metode. Pembinaan melalui seminar ataupun lewat media Massa. Kata Kunci : Pembentukan keluarga sakinah, Griya Parenting Indonesia
Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam Nur Azizah; Gandhung Fajar Panjalu
MAQASID Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.288 KB) | DOI: 10.30651/.v3i2.1402

Abstract

Konsep outsourcing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu menyerahkan atau mengalihkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang sifatnya sebatas kegiatan penunjang, yaitu tidak berhubungan langsung dengan proses kegiatan produksi. Syirkah dalam Islam merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa permodalan, keterampilan dengan ketentuan keuntungan ditanggung bersama. Perjanjian dalam outsourcing diantaranya perjanjian pemborongan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Hak dan kewajiban dalam syirkah adalah berhak melakukan pekerjaan dan menerima keuntungan sesuai kesepakatan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan konsep outsourcing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan konsep syirkah dalam Islam, jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan dengan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep outsourcing adalah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang kegiatannya bersifat penunjang dan tidak berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hak dan kewajiban pekerja dalam UU adalah mendapatkan upah layak, jaminan kerja, serta perlindungan kerja. Sedangkan hak dalam syirkah adalah berhak melakukan pekerjaan dan menerima keuntungan yang sama sesuai kesepakatan. Kata Kunci: Outsourcing, UU No. 13 tahun 2003, Ketenagakerjaan, Syirkah, Syirkah Abdan.

Page 1 of 11 | Total Record : 109