Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENCATATAN STATUS JENIS KELAMIN GANDA (KHUNTSA) BERDASARKAN PENETAPAN NO. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm ]]>
<![CDATA[Derry Sunarya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ambiguous genitalia atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau khuntsa, salah satunya terdapat di dalam Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm atas nama Pemohon Apriyanti, Umur 24 tahun. Selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik Aprianti lebih mengarah kepada laki-laki. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin sekaligus petimbangan-pertimbagan hakim yang ada di dalamnya. Hasil identifikasi ini akan dianalisa secara mendalam menggunakan Hukum Positif sesuai dengan penetapan No. 17/Pdt.P/2015/Pn. Kbm. Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin ganda yaitu sudah terpenuhinya segala bukti mulai dari bukti medis, keadaan lingkungan, restu dari para keluarga, pertimbangan dari hukum agama yang biasanya ditentukan oleh pengadilan negeri agama, dan jika para penderita sudah memiliki pasangan maka harus ada persetujuan atau restu dari pasangan tersebut untuk melakukan perubahan pencatatan jenis kelamin. Dalam Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, Hakim melalui pertimbangannya mengabulkan seluruh permohonan pemohon.Kata kunci: perubahan, pencatatan, status, kelamin gandaTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN DEVELOPER ]]>
<![CDATA[Andre Pratama]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis (kontrak) maupun secara lisan (non kontraktual). Perjanjian bangun bagi memiliki suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dengan pengembang (developer) di hadapan notaris, bentuk permasalahan hukum yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dengan pengembang (Developer) dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/2018/Pn-Sgi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan yang timbul dari perjanjian bangun bagi hasil yang tertuang didalam akta No.26 Tanggal 17 November adalah wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan keabsahan Akta No. 26. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2018/PN-Sgi, bahwa Akta No. 26 tertanggal 17 November 2008 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat (pemilik tanah) adalah suatu perbuatan melawan hukum.Kata kunci: hukum, perjanjian, bangun bagi, tanah, developerTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[KEBSAHAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN PEMBELI KEPADA PEMEGANG KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Dina Handayani]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3329K/Pdt/2017 tanggal 31 Januari 2018. ditemukan adanya penjual tanah yang menggugat pembeli tanah padahal pembeli tanah telah membayarkan sisa pelunasan harga jual beli tanah kepada pihak ketiga selaku kuasa dari penjual tanah untuk menerima pembayaran sisa pelunasan harga jual beli tanah tersebut. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah kualifikasi wanprestasi dalam kegiatan jual beli tanah dalam hukum positif di Indonesia. bagaimana keabsahan pembayaran yang dilakukan pembeli kepada pemegang kuasa dalam transaksi jual beli tanah, bagaimana analisa hukum putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Smr tgl 16 Juni 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 172/Pdt/2016/PT.SMR tgl 24 Januari 2017 Jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3329 K/Pdt/2017 tgl 31 Januari 2018. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keabsahan pembayaran oleh pihak pembeli kepada pihak ketiga selaku kuasa penerima pembayaran dalam jual beli tanah adalah sah dan mengikat. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3329 K/Pdt/2017 tgl 31 Januari 2018 telah benar dan mencerminkan rasa keadilan. Kata kunci: keabsahan, pembeli, pemegang kuasa, tanah]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM MEMILIKI RUMAH SUSUN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Baron Fernanda Simarmata]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepastian mengenai kepemilikan satuan rumah susun atau hunian tempat tinggal diatur dalam Peraturan Pemeritah No. 41 tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia yang dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1950 menggariskan bahwa pemilikan hak atas tanah dan atau bangunnan yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah tanah hak Pakai dan hak guna bangunan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penjabaran dari UU No 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang di revisi menjadi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, akan tetapi pada dasarnya hanya menegaskan dimungkinkan orang asing memiliki hak atas tanah dan bangunan, khusus yang penggunaan tanahnya untuk rumah tempat tinggal. Praktiknya atau Implementasinya belum dapat memberikan hukum yang jelas bagi warga negara asing yang ada di Indonesia. Kepemilikan atas satuan rumah susun atau hunian tempat tinggal bagi Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat diperoleh dengan memiliki Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHMRS), dasar dari diterbitkannya SHMRS yang didapat dari akta pemisahan yang telah disahkan dan didaftar, kemudian dari akta pemisahan tersebut dibuatlah buku tanah sebagai dasar penerbitan SHMRS. SHMRS yang diterbitkan tersebut merupakan tanda bukti hak milik terhadap satuan rumah susun yang dimiliki Warga Negara Asing dengan lama waktu yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum dan perlndungan hukum bagi WNA di Indonesia dalam kepemilikan Hunian Satuan Rumah Susun, pemerintahan Indonesia dalam hal ini hendaknya disamakan dengan WNI seperti halnya yang tertuang didalam Pasal 27 UUD 1945 dimana tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, apakah itu kaitannya dengan pajak, dan bantuan hukum bilamana terjadi perselisihan yang berkaitan WNA menyakut kepemilkan SHMRS/ Strata Title. Kata kunci: kepastian, warga, asing, rumah susunTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Doni Aripandi Saputra Harahap]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembuatan akta berita acara RUPS, dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam RUPS yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang menghadiri dan menyaksikan, melihat, serta mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat melalui media elektronik berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Berdasarkan penelitian bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat melalui media elektronik berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Berdasarkan Risalah RUPS melalui Media Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta tersebut di buat dan ditandatangani. Kebenaran isi dari Keputusan-keputusan e-RUPS dituangkan ke dalam akta menjadi tanggungjawab Klien yang bertindak selaku pihak yang diberi kuasa oleh RUPS untuk menuangkan seluruh Keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta dan yang menandatangani akta tersebut. Kata kunci: tanggung jawab,notaris, akta, elektronik]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS ]]>
<![CDATA[Chaterine Felicia Sihite]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bertindak jujur, amanah dan independen adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta autentik untuk kepentingan para pihak. Jika notaris tidak amanah, sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 maka notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik notaris yang berupa teguran lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pemecatan). Menarik untuk dikaji terkait dengan akibat hukum terhadap seorang notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Wilayah. Berdasarkan penelitian ditemukan akibat hukum dari sanksi Administratif yang dijatuhi oleh Majelis Pegawas Wilayah Notaris bagi Notaris D adalah sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan putusan kepada Notaris berupa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis dan usulan penjatuhan sanksi yaitu Rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Jika kewenangan yang diputuskan Majelis Pengawas Wilayah dalam penjatuhan sanksi melebihi kewenanganya maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut cacat hukum.Kata kunci: akibat, notaris, sanksi, administratifTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM E-COMMERCE DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PLATFORM E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jual beli melalui platform e-commerce melibatkan dua belah pihak yaitu adanya penjual barang atau jasa (Merchant) dan pembeli. Dalam praktiknya keamanan dalam pelaksanaan jual beli di platform e-commerce menjadi faktor terjadinya kerugian oleh salah satu pihak yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini terjadi karena tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang sering disebut dengan istilah hit and run oleh pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pre-order, pada dasarnya jual beli menggunakan sistem tersebut mempunyai ketentuan kurun waktu sebelum terjadinya sebuah perikatan yang menimbulkan kesepakatan tetapi pembeli tersebut membatalkan pesananya yang dapat menimbulkan kerugian pada merchant. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyedia platform ecommerce bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau Merchant dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan terhadap merchant dalam transaksi jual beli melalui platform e-commerce bahwa merchant mempunyai hak-haknya sebagai perlindungan hukum sesuai dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Kata kunci: tanggung jawab, platform, e-commerce, jual beliTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET ]]>
<![CDATA[Fatma Yunita]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi tentunya tidak dapat dihambat, karena merupakan bagian dari kemajuan peradaban manusia melalui penemuan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi itu adalah ditemukannya internet yang salah satu jenisnya adalah media sosial. Media sosial itu kemudian mempermudah hidup manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi serta melakukan jual beli dalam dunia maya. Pada sisi lain, ternyata media sosial itu memberikan pengaruh negatif bagi sebagian penggunanya, misalnya dipakai sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana misalnya prostitusi online, judi online, serta berbagai macam bentuk penipuan. Penggunaan media sosial berbasis internet itu sebenarnya sudah diatur melalui terbitnya UU ITE, namun ternyata tindak pidana di atas, masih tetap terjadi dan semakin massif. Berdasarkan hal itu maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif agar penggunaan media sosial berbasis internet itu dapat lebih dapat dikendalikan. Kata kunci: hukum, media sosial, basis, internet]]>
<![CDATA[KEBSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TANPA JAMINAN BERBASIS FINTECH ]]>
<![CDATA[Dara Doria Hasibuan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan banyak muncul dan berkembang financial technology atau disingkat dengan sebutan fintech sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Layanan fintech berupa pemberian kredit atau yang dikenal dengan pinjaman tanpa jaminan berbasis fintech diatur pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan merupakan suatu alternatif yang menarik akan tetapi kedudukan kreditur karena tidak memiliki benda sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur dalam perjanjian pinjaman secara fintech apabila debitur tidak melakukan kewajibannya Kreditur tidak mempunyai prefensi dalam pelunasan piutang-piutangnya. Berdasarkan penelitian, dapatlah diketahui bahwa perjanjian pada perjanjian pinjaman tanpa jaminan berbasis fintech sudah memenuhi seluruh syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Kata kunci: perjanjian, pinjaman, jaminan, fintechTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENYEDIA ATAS KEAMANAN DATA PENGGUNAAN LAYANAN DALAM TRANSAKSI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Alfahri Yudha]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, keberadaan internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi, tetapi dalam berbagai situasi yang berbeda, internet dapat digunakan sebagai sumber pendapatan seseorang dalam perekonomian. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital di berbagai bidang khususnya dalam bidang perdagangan, telah memudahkan konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa harus keluar rumah cukup hanya melalui e-commerce. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai analisis perlindungan hukum terhadap keamanan data pengguna (user) dalam transaksi e-commerce melalui tokopedia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum mampu mengakomodasi dengan baik karena masih bersifat parsial dan sektoral. Perlindungan hukum yang Tokopedia lakukan terhadap kebocoran data pribadi konsumen sudah baik melalui pemberitahuan lewat email tiap konsumen bahwa terjadi kebocoran data pada database Tokopedia dan Pihak Tokopedia mewajibkan kepada pengguna untuk mengganti password secara berkala. Kata kunci: tanggungjawab, keamanan, data, layanan, transaksiTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
