cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017" : 5 Documents clear
EVALUASI KESUKSESAN SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN MENGGUNAKAN MODEL KOMBINASI DELONE MCLEAN DAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL Laksono, Hari
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.716 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.101

Abstract

Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadopsi SIMDA-BMD untuk penatausahaan aset daerah. Evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan guna mengukur kesuksesan sistem. Evaluasi SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dari Model Kesuksesan Sistem Informasi Updated DeLone McLean. Variabel tersebut digabungkan dengan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dari Model TAM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD. Responden penelitian adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah. Analisis data menggunakan PLS menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan; kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan; persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna; dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih (net benefits). Sedangkan variabel kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDABMD di Kabupaten Grobogan.
LEVEL PENALARAN MORAL DAN KONFLIK PERAN: STUDI EKSPERIMEN BAGI MODEL PERILAKU WHISTLEBLOWING APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH Diani, Rury Citra; Narsa, I Made
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.084 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.104

Abstract

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagai praktek pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak di luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desain faktorial 2x2 antar subjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI PREDIKTOR KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH. DAPATKAH LOYALITAS INDIVIDU MEMITIGASINYA? Tehupuring, Ronald; Lingga, Rafli Alvaro
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (785.517 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.111

Abstract

Berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel  menggunakan purposive sampling dengan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah.
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI PENYETORAN KE KAS NEGARA: SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL Atmaja, A.P. Edi
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.406 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.85

Abstract

Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.
MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pramono, Agus Joko; Hendharto, Hendy
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama transformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK.

Page 1 of 1 | Total Record : 5