cover
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2019): Mei" : 8 Documents clear
CHILD PROTECTION AND MARRIAGE PREVENTION Eleanora, Fransiska Novita; Sari, Andang
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1266

Abstract

Recognition and protection of children's rights is fully a shared responsibility of both the parents, the government and the wider community that guarantees its survival and development and the growth of children in a strong, healthy and intelligent state. The main role in the development of children in addition to nutrition and vitamin intake or fulfillment of clothing, food and shelter, is also needed attention to the development of children in the future which is the right of the child to get education and teaching so that the aspirations can be achieved and succeed as he wants. But with the changing times it turns out that the rights of children are neglected in the sense that they are not fulfilled as expected, because they are triggered by economic factors so that children cannot attend school or continue their education due to marriage at a young age or so-called early marriage. With the occurrence of marriage at a young age for children is a violation of the rights of children, and children experience the destruction of their future because they are not ready and mature thinking and psychology because basically children should be protected from any threat or anyone. Protection of children's rights is absolutely granted, and has been regulated in the child protection law and marriage law regarding the age limit of children, the fact that there is still a high level of child marriage. The research method that is used or used in this writing uses literature studies based on the literature of journals, books, magazines and even from legislation relating to child protection and child marriage. The results showed that economic factors are the dominant occurrence of early marriage and lack of awareness of parents and community members on the protection and prevention of child marriages, on the other hand there is the assumption that by marrying their children, the obligations of parents are completed and by carrying out the marriage live independently without depending on their parents. The involvement and participation of the government can also prevent early marriage, especially in the application of sanctions in the rules that have been set, because if you want to protect children's rights, one of them is to prevent early marriage, or in other words stop child marriage.
Politik Hukum Ekonomi Pertahanan di Indonesia Tahun 2002-2018 : Kajian Industri Pertahanan Endro Tri Susdarwono
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.566 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1442

Abstract

Penelitian ini membahas tentang politik hukum ekonomi pertahanan di Indonesia tahun 2002-2018 untuk kajian industri pertahanan. Kajian studi ekonomi pertahanan dikaji tidak hanya dari wacana ekonomi tetapi dari wacana hukum dan politik. Industri pertahanan merupakan salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Rencana induk pengembangan industry pertahanan merupakan penjabaran dari undang-Undang Industri Pertahanan yang menekankan adanya pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industry pertahanan di Indonesia.This study discusses the legal politic of defense economics in Indonesia in 2002-2018 for the defense industry study. The study of defense economic studies is examined not only from economic discourse but from legal and political discourse. The defense industry is one of the vital components of defense capability. A strong defense industry has two main effects, namely the direct effect on the development of defense capabilities, and the effect on national economic and technological development. The master plan for developing the defense industry is an elaboration of the Defense Industry Law which emphasizes the provision of incentives to encourage the development of the defense industry in Indonesia.
Reorientasi Asas Itikad Baik/Kebenaran Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah Supriyadi Supriyadi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.345 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1447

Abstract

Perpindahan hak terhadap kepemilikan tanah terpancang pada aturan bahwa seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya hal ini  berhadapan dengan asas ‘bona fides’ (itikad baik) yang melindungi pembeli beritikad baik. Posisi hukumnya  menempatkan dua belah pihak yang pada dasarnya tidak bersalah untuk saling berhadapan di pengadilan dan meminta untuk dimenangkan, akibat ulah pihak lain yang mungkin beritikad buruk. Pertanyaan mendasarnya, dalam hal ini pihak manakah yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, apakah pemegang hak atas tanah  atau  pembeli yang mengaku beritikad baik? Alasan yang paling banyak digunakan adalah telah dilakukannya jual beli melalui notaris/PPAT  Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik adalah sebuah perkecualian, yaitu ketika pembeli tidak dapat menduga adanya suatu kekeliruan dalam peralihan hak dan kekeliruan itu terjadi akibat kesalahan pemilik sendiri (toedoenbeginsel). Jika kemudian timbul sengketa, maka harus dipertimbangkan apakah terjadinya peralihan yang tidak sah itu lebih disebabkan oleh kesalahan pembeli yang tidak mencermati asal usul tanah yang dibelinya, atau kesalahan pemilik asal yang tidak menjaga haknya dengan baik. UUPA dan PP No. 24/1997 tidak menjelaskan pengertian ‘itikad baik’. Penegasan ini disimpulkan dari ketentuan KUHPerdata, literatur, dan putusan-putusan. Dalam hal ini, standar yang seharusnya digunakan bukan hanya tahu atau tidaknya pembeli berdasarkan pengakuannya sendiri (subyektif), namun juga apakah pembeli telah melakukan upaya untuk mencari tahu (obyektif), baik secara formil (dengan melakukan transaksi di depan PPAT, atau Kepala Desa jika transaksinya adalah tanah adat), maupun secara materiil The transfer of rights to land ownership is fixed on the rule that a person cannot transfer something more than what he has. This is faced with the principle of 'bona fides' (good faith) which protects buyers with good intentions. Its legal position places two basically innocent parties to face each other in court and ask to be won, due to the actions of other parties who may have bad intentions. The basic question is, in this case which party should get legal protection, are the holders of land rights or buyers who claim good intentions? The most widely used reason is the sale and purchase through a notary / PPAT Protection of buyers with good intentions is an exception, that is when the buyer cannot predict the existence of an error in the transfer of rights and errors due to the owner's own fault (toedoenbeginsel). If a dispute arises, then it must be considered whether the illegitimate transition is caused more by the fault of the buyer who did not observe the origin of the land he bought, or the fault of the original owner who did not properly safeguard his rights. UUPA and PP No. 24/1997 does not explain the meaning of 'good faith'. This affirmation is concluded from the provisions of the Civil Code, literature, and decisions. In this case, the standard that should be used is not only whether or not the buyer is based on his own (subjective) recognition, but also whether the buyer has made an effort to find out (objectively), both formally (by conducting transactions before PPAT, or the Village Head if the transaction is customary land), and materially.
Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan Yaris Adhial Fajrin; Ach. Faisol Triwiwijaya
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.297 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1443

Abstract

Korupsi sebagai extra ordinary crime dalam upaya memberantasnya tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum pidana yang sifatnya represif namun juga harus menggunakan instrument pencegahan. Namun pasca putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 aspek pencegahan dalam rangka tindak pidana korupsi mengalami kemunduran dalam tataran regulasi karena putusan tersebut menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan salah satu regulasi yag bersifat pencegahan tindak pidana korupsi. Aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki peran strategis karena tidak cukup apabila hanya menggunakan penegakan yang sifatnya represif. Dipandang dari sisi keadilan Pancasila serta politik kriminal putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 merupakan anomali ditengah gencarnya agitasi pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena dalam tindak pidana korupsi masyarakat adalah korban.Corruption as an extraordinary crime in an attempt to eradicate it is not enough just to rely on criminal law enforcement that are repressive but also must use the instrument of prevention. But after the Constitutional Court decision No. 71 / PUU / XIV / 2016 aspects of prevention in the context of corruption suffered a setback in the level of regulation because the decision states do not have binding legal force of Article 7 paragraph (2) letter g of Law No. 10 of 2016 which is one regulation meant to be the prevention of corruption. Prevention aspects of the eradication of corruption has a strategic role because it is not enough if it only uses that are repressive enforcement. Viewed from the side of Pancasila justice and criminal politics, the Constitutional Court's decision No. 71 / PUU / XIV / 2016 was an anomaly in the midst of the incessant agitation to eradicate corruption in Indonesia and caused losses to the community because in the corruption act the community was a victim.
Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc Xavier Nugraha; Maulia Madina; Ulfa Septian Dika
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.485 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1444

Abstract

Artikel ini merupakan kajian konseptual terkait usulan DPR sebagai langkah awal dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa usulan DPR tersebut didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM  berat yang locus dan tempus delictinya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Frasa dugaan dalam penjelasan tersebut menimbulkan problematika karena melakukan dugaan tersebut adalah fungsi penyelidikan sesuai Pasal 1 angka 5  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. DPR seolah menjalankan fungsi untuk melakukan penyelidikan dalam yang seharusnya merupakan  kewenangan Komnas HAM sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini tumpang tindih kewenangan DPR dan Komnas HAM. Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007, DPR wajib untuk mengajukan usulan pengadilan HAM Ad Hoc , setalah adanya dugaan pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Komnas HAM This article is a conceptual study related to the House of Representatives proposal as an initial step in the establishment of the Ad Hoc Human Rights Court. In the explanation of Article 43 paragraph (2) of Law Number 26 Year 2000 concerning the Human Rights Court, it was explained that the House of Representatives proposal was based on the alleged occurrence of gross human rights violations that had locus and temporal delays before the promulgation of the Human Rights Court Law. The alleged phrase in the explanation raises a problem because making such an assumption is a function of investigation in accordance with Article 1 number 5 of Act Number 26 of 2000. The House of Representatives seems to carry out a function to conduct investigations which should be the authority of the National Human Rights Commission in accordance with Article 18 of Law Number 26 Year 2000. This authoriy  overlaps the authority of the DPR and the National Human Rights Commission. After the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU / V / 2007, the House of Representatives was obliged to submit an Ad Hoc Human Rights court proposal, following the alleged gross human rights violations before the promulgation of the Human Rights Court Law by the National Commission of Human Rights
Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Ani Triwati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.871 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1445

Abstract

Negara mengakomodir hak setiap orang termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh akses keadilan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia berpedoman pada Konvensi tersebut dalam mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi, termasuk jenis kelamin atau gender. Selanjutnya, Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (pidana). Dalam upaya memberikan akses keadilan, negara menjabarkan jaminan hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan.       The rights of every person including rights of women encounter the law are accommodated by the state based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Women’s in law having the right in terms of accessing justice. As a nation that ratify the International Covenant on Civil and Political Rights with Law Number 12 of 2005 regarding the legitimation of the International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia refers to the convention in realizing the equality of all people before laws and regulations, prohibition of discrimination and guarantee the equal protection from any  form of discrimination, including gender. Furthermore, Indonesia as a part in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) admit the obligation of the state to ensure that women are capable  accessing justice and exempt from discrimination in the criminal justice system. In an effort to provide access to justice, the state elucidates the guarantee of the rights of women’s in the laws within the law regulations. Therefore, The criminal justice system is the one of an effort providing access to justice as well as the protection for women’s in law through the protection of women's rights during investigation at every stage of justice.
Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Perdata Wahyu Tri Yuliana; A. A. Aditya Dharma Saputra
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.373 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1441

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu bentuk atau wujud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta untuk melanjutkan keturunan. Untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan tersebut, seringkali suami dan isteri memiliki kendala dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi khususnya dalam medis memberikan alternatif demi memperoleh keturunan, salah satu caranya dengan proses bayi tabung. Pelaksanaan bayi tabung dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya donor sperma. Sementara itu, anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan definisi orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing, salah satunya hak mewaris bagi anak.Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) untuk membandingkan peraturan mengenai hak mewaris anak melalui proses bayi tabung dengan teori hukum yang ada. Deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mewaris anak melalui proses bayi tabung khususnya donor sperma, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualtitatif. Proses bayi tabung dengan donor sperma dilakukan berdasarkan atas izin suami, maka kedudukan anak tersebut disamakan dengan anak yang sah yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut BW. Oleh karena itu, anak tersebut sesuai dengan Pasal 830 BW termasuk dalam golongan I mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal dan terikat dengan Legittieme Portie sebagaimana anak sah dalam BW.Marriage is one form or form to form a happy and eternal family, and to continue descent. To realize the purpose of the marriage, husband and wife often have obstacles in obtaining offspring. Therefore, the development of technology, especially in medicine, provides an alternative for obtaining offspring, one of the ways is through the process of IVF. The implementation of IVF can be done in various ways, one of which is sperm donors. Meanwhile, legal children based on Article 42 of the Marriage Act and the definition of parents according to Article 1 number 4 of Act Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provide rights and obligations for each one of them is inheritance rights for children. This study was conducted with normative juridical approach to the statue (statue approach) to compare regulations regarding the right to inherit children through IVF process with existing legal theory. Descriptive analytics is used to describe and provide an overview of applicable laws and regulations with the right to inherit children through IVF processes, especially sperm donors, so this research is a qualitative study. The process of IVF with sperm donors is carried out based on the husband's permission, so the position of the child is equated with a legitimate child born into a legal marriage according to BW. Therefore, the child in accordance with Article 830 BW is included in group I inheriting from his parents if his parents have died and are bound by Legittieme Portie as a legitimate child in BW.
Child Protection And Marriage Prevention Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.573 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i1.1446

Abstract

Recognition and protection of children's rights is fully a shared responsibility of both the parents, the government and the wider community that guarantees its survival and development and the growth of children in a strong, healthy and intelligent state. The main role in the development of children in addition to nutrition and vitamin intake or fulfillment of clothing, food and shelter, is also needed attention to the development of children in the future which is the right of the child to get education and teaching so that the aspirations can be achieved and succeed as he wants. But with the changing times it turns out that the rights of children are neglected in the sense that they are not fulfilled as expected, because they are triggered by economic factors so that children cannot attend school or continue  their  education  due  to  marriage  at  a  young  age  or  so-called  early marriage.  With  the  occurrence  of  marriage  at  a  young  age  for  children  is  a violation of the rights of children, and children experience the destruction of their future because they are not ready and mature thinking and psychology because basically children should be protected from any threat or anyone. Protection of children's rights is absolutely granted, and has been regulated in the child protection law and marriage law regarding the age limit of children, the fact that there is still a high level of child marriage. The research method that is used or used in this writing uses literature studies based on the literature of journals, books, magazines and even from legislation relating to child protection and child marriage. The results showed that economic factors are the dominant occurrence of early marriage and lack of awareness of parents and community members on the protection and prevention of child marriages, on the other hand there is the assumption that by marrying their children, the obligations of parents are completed and by carrying out the marriage live independently without depending on their parents. The involvement and participation of the government can also prevent early marriage, especially in the application of sanctions in the rules that have been set, because if you want to protect children's rights, one of them is to prevent early marriage, or in other words stop child marriage.

Page 1 of 1 | Total Record : 8