cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 90 Documents
TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI REKLAMASI PASCA TAMBANG MENJADI OBYEK WISATA DI DESA LOA ULUNG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Irman Syahriar, Resty Dwi Julianovi dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5625

Abstract

Wisata lubang bekas tambang yang dialihfungsikan sebagai pendapatan daerah dan akses bagi masyarakat guna membantu ekonomi masyrakat dengan menyediakan barang dan jasa ditempat wisata. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat wisata adalah perbuatan legal, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah regulasi pengaturan alihfungsi pemanfaatan bekas lubang tambang batu bara yang menjadi tempat wisata didesa Loa Ulung dan akibat hukum bila pemanfaatan bekas lubang tambang yang telah menjadi tempat wisata itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin untuk tempat wisata didesa Loa Ulung belum bisa dikatakan legal sebab belum mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4768

Abstract

The environment on earth as regulated in Law No. 32 of 2009concerning Environmental Protection and Management, thatenvironmental management consists of the natural environment inaccordance with the understanding of ecosystem life and socialenvironment that is illustrated by the existence of human groups both insociety and in families and refers to the understanding of humanity(humanism), so that includes understanding about between nations,interregion and the built environment (originally thought to be man-made;man-made environment).Development needs to pay attention to environmental conditionsthat exist from the physical side (soil, water, air), biotics (flora, fauna),and culture (culture, interactions between people). Environmental qualityconditions will tend to continue to decline if not balanced with the conceptof sustainable development planning in an effort to preserve the existingenvironmental functions.The implementation of environmentally sound development and thecontrolled use of natural resources wisely is the main objective ofenvironmental management. Sustainable development is very closelyrelated to environmental management programs and policies.The nature of environmental law enforcement in sustainabledevelopment covers all environmental law systems with the aim ofprotecting and properly managing the environment and is an activity toimplement and apply just environmental laws and take legal actionagainst any violations or deviations of law committed by legal subjectseither through judicial procedures or through non-judicial procedures.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions that have beenestablished by the State.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN Sukindar, Renni Romauli dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5630

Abstract

Perjanjian  perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sudah menjadi hal umum dan sudah banyak dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, namun salah satu yang menarik untuk dikaji adalah ketika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian  ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasar pada karakter keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) dilangsungkan, tetapi dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), hal tersebut sah dimata hukum. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES JUAL BELI Sukindar, Norma dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i2.5110

Abstract

Buying and selling is an activity carried out by two or more people to produce a mutual agreement, but there is often a sale and purchase which causes various problems. The existence of buying and selling with object agreements contain hidden defects. The situation is actually known consciously by the seller, but did not inform the buyer about it, so the buyer feels disadvantaged. Such events occur because of bad intentions or dishonest attitudes about information and the condition of an item. As a result of dishonest acts, the interests of one party have been violated. The problem raised in this paper is what the legal consequences are for parties who have no good intentions in the buying and selling process and what are the factors causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process.This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach.The results showed that with the enactment of legislation governing the buying and selling process of parties who do not have good intentions will cause legal consequences, namely the agreement becomes invalid and null and void and compensates for damages. But the reality on the ground, that the replacement of losses can be done if the parties agree. The factor causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process is the lack of careful buyer or consumer to look for more detailed information related to the items they want to buy. While the seller or business actor, because of the opportunity to have bad intentions, in addition to that because of dishonesty.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KOTA SAMARINDA Khairunnisah, Endi Dwi Saputra dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4731

Abstract

The crime of defamation that often occurs in cyberspace is an act that attacks the good name. Offensive reputation is to convey words (words or a series of words / sentences) by accusing certain acts of being committed, and those aimed at the honor and good name of a person which can result in a person's sense of dignity, shame, or humiliation. Someone proven guilty of disseminating electronic information containing defamation as referred to in the elements of Article 27 paragraph (3) of Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions This type of research used in this study is a type of empirical legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, with a qualitative approach.The results of the research showed that the perpetrators' violation was a violation of the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to be charged with Article 45 Paragraph (1) of the ITE Law which states : Every person who fulfills the elements referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (six) years and / or a maximum fine of Rp 650,000 .000.00 (Six Hundred Fifty Million Rupiah).
TINJAUAN TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH PT. SIMS JAYA KALTIM DI KABUPATEN PASER Sukindar, Neneng Herawati dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5866

Abstract

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan denganmengabulkan gugatan perusahaan PT.Sims Jaya Kaltim Di KabupatenPaser mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan bahwaburuh/pekerja yang bersangkutan dianggap telah melakukan suatutindakan provokasi yaitu dengan mengajak atau mempengaruhi pekerjalain agar melakukan pemogokan kerja, sedangkan dalam prosespersidangan tidak terbukti merupakan suatu permasalahan yang menarikuntuk ditelaah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenispenelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statuteApproach).Setelah penulis melakukan penelitian, maka jawaban mengenaipermasalahan yang dikaji dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa hakimdalam memutuskan perkara antara pihak perusahaan dan buruh tidakberdasarkan pada pembuktian yang terdapat dalam persidangan, tetapimajelis hakim memutuskan perkara berdasar pada pertimbangan hakimyang menyatakan bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan antaraperusahaan selaku penggugat dengan buruh/pekerja selaku tergugat,padahal alasan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas hubungankerja yang tidak harmonis itu tidak diatur dalam perundang-undanganyang berlaku. Sesuai dengan ketentuan seharusnya hakim dalammemutuskan perkara berdasar atas hukum, perjanjian yang ada dankebiasaan.
KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA NOTARIS DAN KLIEN (STUDI PADA KANTOR NOTARIS X DI KOTA SAMARINDA Lisbet Situmorang, Sarwo Eddy Wibowo dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5626

Abstract

Notaris merupakan profesi  yang sangat disegani dalam aktifitas hukum dan perdagangan karena terkait perjanjian dan pengurusan akta jual beli. Notaris berupaya untuk memberikan edukasi, pendekatan, hingga konsultasi bagi klien yang awam terhadap kegiatan perjanjian, kontrak, hingga jual beli yang mengakibatkan terjadinya perpindahan asset atau hak yang dimiliki. Notaris yang selalu menjadi langganan klien dan akrab dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam kegiatan bisnis klien telah membangun komunikasi interpersonal secara baik dan mudah dalam memberikan solusi serta jalan keluar.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Notaris dan klien memiliki sisi dinamis dan terus berubah seiring berjalannya waktu karena pola hubungan yang interaktif, dibangun oleh susasana akrab, dan bersifat timbal balik. Profesi notaris yang memegang teguh sumpah jabatan profesi perlu berpikir untuk konsisten setiap ungkapan dan standar moral dan etika profesi. Di sisi lain untuk menjaga hubungan dan kelancaran komunikasi  yang baik maka diperlukan  kegiatan tatap muka secara fisik dan sosial.
HARTA WARIS PADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA Rokhim, Abdul
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i2.5032

Abstract

In general, adoption according to law is the transfer of a child to adoptive parents from the biological parents in its entirety and is carried out according to legal local customs. So, the biological parents have let go of the child, and the responsibility shifts to the parents who adopted him. Although the Qur'an does not give adopted children the right to inherit from their adoptive parents, this is regulated in the Compilation of Islamic Law which is a human product from various schools of thought and made as a source of law in our country by providing provisions. that adopted children are entitled to receive a share of the inheritance.The legal position of the adopted child will result in that in general the child will have an inheritance relationship with the adoptive parents and inherit from the original parent will be removed based on Article 209 Paragraph 2 Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children who do not receive a will will be given mandatory will. The position of adopted children according to Islamic inheritance law is not getting their inheritance rights from their adoptive parents, but still as legitimate children based on a court decision by not deciding the lineage / blood with their biological parents, because the principle of adoption according to the Islamic Law Compilation is a manifestation of faith that carrying a humanitarian mission that is manifested in the form of maintenance in its growth and development by fulfilling all its needs.Regarding the distribution of inheritance in the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraph (2) for adopted children who do not receive a will but are given what is called a will, obligatory maximum of 1/3 (one third) of the inheritance of their adoptive parents, as stated in Article 195 paragraph (2) will allow a maximum will of only 1/3 of the inheritance unless all the heirs agree.
PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5862

Abstract

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangkaatau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjaminhak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuanhukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangkaatau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagiseorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanaperan advokat selaku penasehat hukum didalam perkara pidana yangancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, danmenganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selakupenasehat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmanapenerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atauterdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisanjurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridisnormatif.Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lainkonsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baikdi luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yangdiperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP,merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalammemperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkanketentuan Pasa1 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman Miranda Ruleatau Miranda Principle, tentang formalistic legal thinking, dapat tercapaidengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative dan dapatmenjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, danterjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi padatersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasilpemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (illegal)atau batal demi hukum (null and void). Maka untuk proses selanjutnyapunjuga menjadi tidak sah.
KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN ANAK Rosifany, Ony
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i2.5112

Abstract

One of the triggers for the crime of sexual immorality in this case is the rapid development of information and technology flows. Fornication is an act carried out by someone who is motivated by sexual desire to do things that can arouse lust, thereby causing self-satisfaction. What is troubling society is the criminal act of child sexual abuse, whether it is a boy or a girl. Fornication is an act committed by someone who is motivated by sexual desire.In general, the factors that cause the crime of child sexual immorality can be caused by internal factors as well as external factors.The legal provisions for the crime of child molestation against children are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stated in Article 76 E and Article 82.