Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Gema Keadilan

gk
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 08520011 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan" : 6 Documents clear

Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing Agung Basuki Prasetyo
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Sebagian besar masyarakat menganggap keturunan atau anak merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga. Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga, maka jika dalam keluarga tidak mempunyai anak dapat berpotensi terjadinya poligami atau perceraian. Oleh karena itu, pengangkatan anak merupakan alternatif yang dapat dilakukan, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal terwujud. Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan atau hukum adat masih dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat, karena adat kebiasaan merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu lama tertanam, secara turun temurun, sehingga menimbulkan ketaatan terhadap hukum adat pada setiap warganya. Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing di Kabupaten Banyuwangi mempunyai aturan sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Mereka taat menjalankan agama Islam, namun juga masih menggunakan Hukum Adatnya, sebagai hukum yang hidup. Sedangkan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta gono-gini, sepanjang tidak ada tuntutan dari kerabat orang tua angkatnya. Proses pewarisan melalui musyawarah keluarga.

Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Rinitami Njatrijani; Bagus Rahmanda; Reyhan Dewangga Saputra
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Suatu perusahaan pasti membutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (Good Governance), GCG (Good Corporate Governance), GIG (Good Investment Governance). Pada dasarnya intinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Di hukum perusahaan, perseroan merupakan salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Salah satu tujuan perusahaan terbatas adalah mencari keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dan penerapan good corporate governance dalam perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance. Hubungan hukum dan penerapan GCG dalam perusahaan ini. Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.dan berdasarkan teori-teori dari berbagai sumber dan pendapat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip Good Corporate Governance. Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan tersebut perusahaan yang baik seharusnya didukung dengan system dan tata kelola perusahaan yang baik pula

Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum Mira Novana Ardani
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Perwujudan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia telah didukung dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, dan dalam rangka percepatan pendaftarannya dilakukan secara sistematis, namun tetap dimungkinkan adanya hambatan, kendala yang ini dapat merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mewujudkan amanah yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Permasalahan yang ada yakni tantangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis empiris. Tantangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum berupa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL rendahnya minat keikutsertaan masyarakat, serta kendala dan permasalahan terkait dengan bidang yuridis, dan bidang fisik dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Terdapat pula solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang menjadi tantangan tersebut, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah Andi Sri Rezky Wulandari; Anshori Ilyas
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap kewenangan yang diberikan melalui penyelenggaraan otonomi daerah ini menjadi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten maupun kota secara proporsional. Ini diwujudkan salah satunya melalui pengaturan, pemanfaatan sumberdaya air yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan penelusuran kepustakaan yang ditunjang oleh data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian adalah kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan sumberdaya air yaitu pada tataran lokal, wewenang tersebut meliputi menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Sedangkan dalam menjaga hubungan dengan negara lain, tetap dikelola mengenai keberadaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional. Pemerintah berwenang dalam menjaga kawasan lindung, adapun wewenang pemerintah meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, mengatur dan menetapkan serta memberi izin. Pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan adalah berada dalam tanggungjawab pemerintah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mana Negara memiliki hak menguasai sumberdaya air, di dalam penguasaannya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Di dalam penguasaannya, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumberdaya alam oleh generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya. Atas penguasaan sumberdaya air tersebut, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Hak penguasaan negara terhadap sumberdaya air harus ditafsirkan sebagai penguasaan untuk mengatur dan mengurus. Sebagaimana memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya air.

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law Agnes Fitryantica
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, ada 42 ribu Presiden Joko widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Dampaknya banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Sehingga memerlukan konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum perundang-undangan dari common law:omnibus law sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Implementasi Konsep omnibus law di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuknya Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.

Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan) Ray Habib Al-Syamsi
Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan telah menjadi sebuah fenomena. Padahal, karakteristik masyarakatnya sangat kental nilai-nilai keagamaannya. Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 35 juga telah mengatur larangan terkait minuman keras baik dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Fenomena ini tak hanya marak oleh orang dewasa, namun juga anak di bawah umur. Banyak kabar yang menunjukan maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur. Politik kriminal sebagai sebuah ilmu sekaligus sarana dalam menanggulangi tindak pidana dirasa mampu untuk menindak maupun menanggulangi fenomena ini, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Hal yang menjadi rumusan masalah pada penulisan hukum ini ialah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan oleh anak di bawah umur; Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan penal di Daerah Pekalongan; dan Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan non-penal di Daerah Pekalongan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data primer sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif-analitis. Lokasi pada penelitian ini ialah Kabupaten Pekalongan. Cara memperoleh data primer pada penelitian ini ialah dengan wawancara kepada nasarumber yang telah ditentukan berdasarkan jabatan dan keahliannya. Hasil penelitian yang diperoleh ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan. Kemudian dilihat bagaimana upaya penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menindak fenomena maraknya minman keras ini. Selanjutnya penjabaran upaya non-penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menanggulani maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan. Pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan masih sangat marak terlebih oleh anak di bawah umur. Aparat penegak hukum hanya menindak dengan teguran, namun pelakunya masih melakukan perbuatan serupa. Tidak ada kasus pengkonsumsian minuman keras yang sampai ranah penuntutan, terlebih persidangan. Harusnya aparat penegak hukum benar-benar serius melakukan penindakan terhadap hal ini, dimana fenomena ini meresahkan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 2 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan Vol 8, No 3 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Gema Keadilan Vol 2, No 1 (2015): Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
LPM Gema Keadilan

Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name LPM Gema Keadilan

Contact Email redaksi.jurnal.gk@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official korneliusbenuf@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
LPM Gema Keadilan

Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA