Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2010)" : 6 Documents clear

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KONSEKUENSI JAMINAN KREDIT UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DI MUNGKID Ngadenan Ngadenan
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia, Gadai. Secara umum undang-undang telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada Kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, yaitu : “Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”. Jaminan yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata tersebut bersifat umum, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing Kreditur (konkurent). Dalam praktek perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara Kreditur dan debitur. Biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? Tujuan penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi hak tanggungansebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur dan upaya pemecahannya.

REVERSE ENGINEERING PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DAN PATEN DI INDONESIA MALAYSIA. Ariyanti Ariyanti
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi beberapa sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki perbatsan-perbatasan tertentu, Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan reverse engineering (RE) program komputer RE merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Metode penelitiannya mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum primer yaitu UU no. 19 tahun 2002, akta hak cipta 1987, UU no. 14 tahun 2001, Akta Paten 1983, serta bahan hukum skunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berpa kamus hukum dan ensiklopedia. Kata Kunci : Program Komputer, Reverse Engineering

PROSPEK EKSISTENSI YAYASAN CIPTA BUKU INDONESIA (YCBI) DALAM PENARIKAN ROYALTI BUKU DI INDONESIA Sulton Miladiyanto
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan software, film dan lagu. Pembajakan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta/ pemegang hak. Tidak terpenuhinya hak ekonomi juga dikarenakan keterbatasan kemampuan para pencipta/ pemegang hak dalam mengelola hak ekonomi yang berupa Royalti. Untuk itu, perlu adanya lembaga yang membantu pengelolaan dan pengadministrasian royalti untuk kepentingan pencipta/ pemegang hak. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap royalty buku ialah Yayasan Cipta Buku Indonsesia (yang selanjutnya disebut dengan YCBI). YCBI ini merupakan yayasan yang masih baru dalam memungut dan mengelola royalty dari pencipta/ pemegang hak dari buku Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan (1). Bagaimana prospek eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam penarikan royalti buku di Indonesia? (2).Bagaimana mekanisme penarikan royalty buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksistensi YCBI dalam penarikan royalti buku di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, bahan hukum sekunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. YCBI merupakan reproduction rights organization yaitu lembaga profesi yang bertugas memungut royalti kepada user dalam hal perbanyakan buku dengan menggunakan perjanjian lisensi. YCBI ini merupakan badan hukum yang tunduk pada regulasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa usaha pemenuhan hah ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti.. Secara garis besar prospek alur Mekanisme dalam hal pemungutan royalti dimulai dari pemberian kuasa oleh pencipta/ pemegang hak kepada YCBI, kemudian YCBI memberikan lisensi kepada user dan konsekuensinya user membayar sejumlah royalti kepada YCBI. Selanjutnya YCBI mendistribusikan royalti yang didapat dari user kepada pencipta/pemegang hak. Kata kunci : Yayasan Cipta Buku Indonesia, Lisensi, Royalti.

PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PROYEK BANGUNAN GEDUNG DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK Edi As'adi
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dewasa ini kebutuhan bangunan gedung di Indonesia semangkin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk menciptakan kondisi bangunan maka setiap Penyelenggaraan Proyek bangunan gedung di Indonesia wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah ditentukan undang-undang. Meskipun demikian, Untuk dapat memenuhi syarat administrasi tersebut di atas masyarakat terbentur kendala aturan yang semakin sulit dan mahal. Fokus pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana aspek Hukum Syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung dalam ketentuan normatif bangunan gedung melalui implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan kendala- kendalanya, Bagaimana analisa hukum terhadap substansi implementasi ketentuan normatif tentang bangunan gedung dalam perspektif hukum pelayanan publik yang baik, bagaimana politik hukum pelayanan syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan dan diterapkan dalam tesis ini adalah Metode yuridis normative menitik beratkan kepada penelitian terhadap bahan kepustakaan (data skunder) yang ditunjang dengan poendekatan perundang-undangan (statute approach) dan dilengkapi dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian membuktikan, pengaturan pelayanan persyaratan administratif bangunan gedung di indonesia masih belom optimal. Karena masih ada kendala yang cukup signifikan didalam implementasinya, Yaitu terdapat perbedaan kompetensi pelayanan dalam dua instansi yang terpisah, hal ini terbukti dari pelayanan status hak atas tanah menjadi kewenangan badan pertanahan nasional dan sedangkan pelayanan persyaratan administratif mengenai kejelasan status hak atas kepemilikan bangunan gedung dan izin mandirikan bangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah serta aturan lebih lanjut dari kejelasan status hak kepemilikan gedung belum ada pengaturanya yang dimaksudkan oleh uUU no. 28 tahun 2002 tentang banguna Gedung yang berupa peraturan Presidenya. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi untuk bangunan gedung perlu ada pembaharuan aturan hukum secara integral, penegakan hukum terintegrasi dan mekanisme pelayanan yang terkoordinasi dalam satu layanan. Kata Kunci : Syarat Administrasi Gedung, Hak Atas Tanah, Kepemilikan Bangunan Gedung, izin Mendirikan Bangunan dan Pelayanan Pyblik yang Baik.

HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Ferry Faturrahman
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Hukum pidana adat Baduy juga mengenal tindak pidana santet, konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita kelainan jiwa, dan pidana ganti rugi dengan berbagai karakteristiknya yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional Kata kunci: Hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana, penyelesaian perkara integral .

KONSEP PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG Rahadi Kristiyanto
LAW REFORM Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perbangkan syaiah adalah suatu model perbangkan yang mulai digagas dan dirintis pada abad ke 1963. Merupakan tonggak sejarah perkembangan system perbangkan Islam dengan didirikannya MIT ghamr local saving bank di mesir. Sedangklan di indonesia bank syariah mulai berdiri tahun 1991 dengan berdirinya BPRS Bandung serta BPRS Hereukat di Aceh. Kemudian setelah diundangkanya UU No. 7 tahun 2002 tentang perbankan, bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU perbankan, maka perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan tempat dalam menata hukum positif di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan jumlah perbankan syariah tidak diimbangi dengan asosiasi dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggap perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional yang mencari keuntungan dalam bisnisnya dengan jalan membugakan uang kepala para nasabahnya.Dalam tesis ini diteliti hal-hal yang berkaitan dengan (1) bagaimana konsep pembiayaan – pembiayaan dengan prinsip syariah jika dibandingkan dengan konsep kredit dalam system konvensional serta; (2) bagaimana aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan tersebut dengan suatu penjelasan tentang konsep pembiayaan dengan prinsip syariah dan konsep kredit dalam sistem konvensional, juga aspek-aspek hukum yang mengikuti dalam proses pemberian pembiayaan syariah kepada calon nasabahnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis–empiris dimana akan dilakukan suatu penelitian meninjau praktek pemberian pembiayaan dalam perbankan secara riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kata kunci: Pembiayaan, Prinsip Syariah, Aspek Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2010 2010

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA