Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2013)" : 10 Documents clear

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL DEMOKRASI LOKAL Sigit Pandu Wicaksono
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, kemudian juga menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal. Serta tujuan lainnya adalah mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon terpilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan ranah kajian jurisprudence (legal formalism). Keseluruhan data dianalisi menggunakan qualitative analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi lokal.Kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang undang dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala umum kepada daerah.Kedua, pola putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan model diantaranya yaitu;pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang;diskualifikasi pasangan calon; diskualifikasi pasangan calon tidak memenuhi syarat; pemungutan suara pemilih yang berhak memilih; menetapkan pasangan terpilih; menetapkan perolehan suara yang benar.Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada.Kata Kunci: Mahakamah Konstitusi, Demokrasi Lokal, PEMILUKADA

Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan Kusnadi Kusnadi
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian bertujuan untuk mengetahui audit hak kekayaan intelektual sebagai bagian pengelolaan resiko kerugian bisnis bagi perusahaan. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaa. Data hasil penelitian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa konsep Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara mengetahui terlebih dahulu peran dan posisinya dalam perusahaan, kemudian waktu yang tepat dan ruang lingkup identifikasi pelaksanaan audit Audit HKI berbasis risiko serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit HKI berbasis risiko kerugian bisnis. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Audit HKI, Aset Perusahaan, Risiko Bisnis1

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) Supono Supono
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekusaan ekstra yudisial.. Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka, yang salah satunya melalui Asas Objektivitas yang menghendaki bahwa penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparsial (tidak memihak), objektif dan adil. Harapan- harapan di atas, muncul dari adanya Asas Equality Before The Law yang merupakan salah satu dari tiga arti dari Rule of Law (Negara Hukium). Asas Equality Before The Law timbul dari sistem hukum modern yang diilhami oleh paradigma Positivisme yang beranggapan bahwa hukum itu harus objektif dan steril dari pengaruh apapun di luar hukum. Implementasi Asas Equality Before The Law dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena Pihak yang berselisih dalam hubungan industrial adalah pengusaha dan pekerja/buruh yang secara sosial maupun ekonomi jelaslah “tidak sederajat”. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio-legal (Socio-legal approach), yaitu metode penelitian hukum yang disamping menganalisa implementasi asas Equality Before The Law dalam hukum normative yang diberlakukan yaitu UU.No. 2 tahun 2004. Melalui penelitian ini dapat menemukan konsep peradilan hubungan industrial yang mampu menerapkan asas Equality Before The Law yang ideal.Kata kunci: Hubungan industrial, Pengadlan Hubungan Industrial (PHI), asas Equality Before The Law.1 Mahasiswa

KONSTRUKSI HUKUM ATAS KEDAULATAN NEGARA DI RUANG-MAYA Ahmad Porwo edi Atmaja
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Sejak ditemukannya internet, dimensi kedaulatan negara meluas dengan dikenalnya rezim hukum baru bernama ruang-maya. Di Indonesia, konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya tampak dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini ingin mengkaji (1) reinterpretasi gagasan kedaulatan negara dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan (2) konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya menurut UU ITE. Temuan penelitian ini menunjukkan, internet memiliki arsitektur yang pada dasarnya tidak memungkinkan adanya regulasi negara. Namun, dalam UU ITE termaktub sejumlah pasal yang memungkinkan orang dijatuhi pidana.Kata-kunci: Kedaulatan negara, ruang-maya, globalisasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG) Mustamsikin Mustamsikin
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang, serta menganalisis pentingnya harmonisasi produk hukum daerah penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melihat permasalahan dari sudut hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal atau iklim investasi di daerah. Demikian juga harmonisasi atau sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan produk hukum daerah yang berlaku lainnya mutlak diperlukan agar dalam penerapan kebijakan penanaman modal di daerah bisa terlaksana secara beriringan, efektif serta tidak terjadi ketumpang tindihan aturan.Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, Penanaman Modal

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Alcadini Wijayanti
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Laporan Hasil Analisis (LHA) merupakan bagian dari alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuan lainnya untuk mengetahui pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penilitan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis berdasarkan metode pendekatan perundang-undang (statue approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Keseluruhan bahan hukum primer disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama,Secara yuridis LHA PPATK bukanlah alat bukti yang dapat dalam TPPU akan tetapi dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara. Kedua, pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimasa yang akan datang dapat dilakukan, seperti LHA PPATK dapat dimasukkan tergolong sebagai alat bukti dalam RUUKUHAP.Kata Kunci: Tindak pidana, pencucian uang, alat bukti baru

STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Nindya Dhisa Permata tami
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERIAN LISENSI BAGI PEMULIA VARIETAS TANAMAN Fernando Simanjuntak
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemulia tanaman menghasilkan varietas baru tanaman merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia yang bertitik tolak dari ketentuan GATT/WTO. Hasil dari pemuliaan tanaman diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman dan varietas tanaman. Salah satu perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah pemanfaatan nilai ekonomi dari hak pemulia atas varietas tanaman yang dihasilkannya melalui lisensi. Lisensi yang diberikan berupa izin untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari hak Perlindungan Varietas tanaman kepada orang atau badan hukum lain meskipun pemulia tanaman bukan merupakan pemegang hak PVT atau peneliti pada lembaga pemerintah. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia?; (2) Bagaimana hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia?; dan (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman penghasil produk varietas tanaman sebagai pemberi lisensi?.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan metode analisis yang dipakai bersifat kualitatif normatif.Pertimbangan yang mendasari penelitian terhadap hal-hal tersebut adalah belum adanya kesesuaian pengaturan mekanisme pemberian lisensi padaproduk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman, hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman, danperlindungan hukum bagi pemulia tanaman pada pemberian lisensi dalam undang-undang dan pelaksanaan di lapangan.Berdasarkan analisis dan penelitian dapat disimpulkan : (1) mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman dilakukan secara pracontractual, contractual, dan postcontractual; (2) hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman lebih mempunyai kekuatan hukum bagi varietas yang telah memperoleh hak PVT; dan (3) perlindungan hukum bagi pemulia tanaman pada pemberian lisensi tidak hanya memperoleh pencantuman nama sebagai hak moral dari kekayaan intelektual yang dihasilkannya akan tetapi tetap memperoleh hak ekonomi berupa royalti dari hasil pemuliaan tanaman meskipun pemulia tidak sebagai pemegang hak PVT.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Pemulia Varietas Tanaman

Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Putra Permata Mandiri Siregar
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan asbritrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrinal. Berdasarkan penelitian ini SIAC merupakan badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain.Kata-kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Gialdah Tapiansari Batubara
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Ketidakadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana seolah tak pernah berhenti. Kondisi ini berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum. Solusi utama bagi hilangnya keadilan adalah ilmu Ke-Tuhanan. Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.Kata kunci : Ilmu Ke-Tuhanan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Pidana

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA