Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat) Muhammad Aqil Arrafi; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – tujuan penelitian ini adalahmenjelaskan perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh antara undang-undang dan qanun, pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak maupun Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, serta mekanisme perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh. skripsi ini mengkaji pendekatan penelitian yuridis-empiris, cabang penyelidikan hukum yang mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh sejak tahun 2021 sudah menggunakan Qanun Aceh tentan Qanun Jinayah. akan tetapi apabila dinilai dari efek jera maka Undang-undang Perlindungan Anak lebih efektif untuk diterapkan karena hukumannya lebih berat apabila dibandingkan dengan Qanun Aceh. Salah satu pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap korban ialah restitusi. Pendidikan, rehabilitasi, dan pendampingan merupakan sarana agar anak-anak di Provinsi Aceh yang menjadi korban kekerasan seksual dapat terlindungi. Restitusi, juga dikenal sebagai kompensasi, adalah biaya yang dibayarkan oleh satu orang sebagai pengakuan atas kerugian finansial yang dilakukan kepada orang lain. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual. Abstract - This article seeks to clarify how the Law on Children and Aceh Qanun on Jinayat Law in Aceh Province compare in terms of how illegal acts of sexual abuse are prosecuted under the law there, how those who commit such crimes are held accountable, and how child victims are protected. sexual assault in the province of Aceh. This thesis investigates approaches to legal-empirical research, legal analyses that take into account the relevant legal regulations, and community dynamics. Results According to research, since 2021, law enforcement in Aceh has employed the Aceh Qanun and the Jinayah Qanun to identify and apprehend those who commit crimes involving sexual assault against children. However, because the punishment is harsher under the Child Protection Law than it is under Aceh Qanun, it is considered to be more effective to implement. Finding restitution is one of the duties of those who commit sexual abuse against victims. The mechanism for protecting children who are victims of sexual abuse in Aceh Province is education, rehabilitation, and help. Restitution or recompense is a cost that can be employed by someone because of losses sustained by others economically.Keywords: Child Protection, Criminal Act, Sexual Violence.

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN Apriliyani Rizki; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama proses penyidikan di kepolisian, faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak, serta tantangan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan anak-anak yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dalam sengketa hukum. Karena tidak adanya Lembaga Administrasi Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, anak-anak yang menjalani proses hukum terpaksa ditahan di Polres Bener Meriah bersama tahanan dewasa lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak perlindungannya. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memenuhi hak istimewa anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menahan anak yang memiliki pertikaian yang sah di sel tahanan Polres Bener Meriah, karena tidak ada yayasan yang menjamin kebebasan anak di Bener Meriah, misalnya, Badan Penyelenggara Bantuan Pemerintah Sosial (LPKS). Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Narkotika. Abstract - This thesis aims to provide an explanation of the actions taken by law enforcement against children who commit narcotics abuse crimes during the police investigation process, the factors that lead to the non-implementation of children's rights, and the challenges and efforts taken by law enforcement to uphold the rights of children who commit narcotics abuse crimes. The study's findings indicate that Indonesia's Law on Child Protection and the Law on the Juvenile Criminal Justice System regulate the protection of children accused of drug abuse who are involved in legal disputes. Due to the absence of a Social Welfare Administration Institution (LPKS) in Bener Meriah Regency, children undergoing legal proceedings are compelled to be detained at the Bener Meriah Police Station alongside other adult detainees, preventing them from exercising their rights to protection. Endeavors that have been made by regulation authorities in satisfying the privileges of kids who are engaged with the law are by keeping youngsters who have legitimate contentions in the Bener Meriah Police confinement cell, since there is no foundation that ensures youngsters' freedoms in Bener Meriah, for example, the Social Government assistance Arranging Organization ( LPKS). Keywords: Fulfilment of Children's Rights, Children in Conflic with the Law, Narcotics Crimes.

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Zulfan Fahni; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Pengadilan Negeri, upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, melihat perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang berpengaruh bagi mental istri dan anaknya, hakim juga melihat fakta-faktadi persidangan. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian adalah ketidakpastian korban dalam melaporkan perkara ini, korban sulit dimintai kesaksian dikarenakan terdakwa merupakan suaminya dan juga ayah bagi anaknya, dan emosi korban dalam member keterangan. Upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Sigli, terlebih dahulu sebelum perkara ini disidangkan korban diberikan pengarahan atau mediasi agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat istiadat. kepada pemerintah dalam menanggulangi kasus KDRT ini lebih ekstra lagi khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. Diharapkan perkara yang berkaitan dengan KDRT lebih diperhatikan lagi.Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga, Suami, Istri Abstract - This study aims to explain the considerations of judges in making decisions against perpetrators of domestic violence in the jurisdiction of the Sigli District Court, the obstacles experienced in resolving domestic violence crimes in the jurisdiction of the District Court, efforts to overcome obstacles that occur in the area Sigli District Court Law. It is known that the judge's considerations in cases of criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives, seeing the actions committed by the perpetrators against victims which affected the mentality of his wife and children, the judge also looked at the facts at trial. The obstacles experienced in the settlement were the uncertainty of the victim in reporting this case, it was difficult for the victim to be asked for testimony because the defendant was her husband and also the father of her child, and the emotion of the victim in giving testimony. Efforts made by the Sigli District Court, before this case was tried the victim was given direction or mediation so that the case was resolved amicably or according to customs. to the government in tackling this case of domestic violence even more, especially in the legal area of the Sigli District Court. It is hoped that matters relating to domestic violence will be given more attention.Keywords: Crime, Physical Violence, Household, Husband, Wife

TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN DALAM BERKENDARA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Calang) Munawar Aulia Syahputra; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal i310 iangka i(4) iUndang- iUndang iRepublik iIndonesia iNo. i22 iTahun i2009 itentang iLalu iLintas dan Angkutan iJalan imenyatakan: i“Dalam ihal ikecelakaan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(4) iyang mengakibatkan iorang ilain imeninggal idunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam praktiknya di wilayah hukum Calang, angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional Banda Aceh-Calang atau dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya mencapai 49 kasus sepanjang tahun 2020. Peristiwa tersebut menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas sehingga membahayakan nyawa orang lain. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Data primer diperoleh dengan mewawancarai hakim dan kepolisian sebagai responden riset serta akademisi sebagai informan riset. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah faktor human eror seperti kelelahan, mengantuk dan tidak fokus, kondisi jalan di jalan Calang yang banyak berlubang, faktor kendaraan yang tidak diperiksa dan tidak dirawat rutin, faktor kelebihan muatan terutama pada truk dan bus. Upaya represif dari kepolisian dalam penerapan hukum pidana kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penerapan pidana pada pelaku pelanggaran di wilayah Calang dinilai sudah optimal sesuai dengan Pasal yang didakwakan.Kata Kunci : Berkendara, Kecelakaan, Kelalaian, Kematian, Lalu Lintas. Abstract - iArticle i310 inumber i(4) iLaw iof ithe iRepublic iof iIndonesia iNo. i22 iof i2009 iconcerning iRoad iTraffic iand iTransportation istates: i"In ithe icase iof ian iaccident ias ireferred ito iin iparagraph i(4) iwhich iresults iin ianother iperson's ideath, ithe ipenalty ishall ibe iimprisonment ifor ia imaximum iof i6 i(six) iyears iand/or ia ifine iof ia imaximum iof iRp. i12,000,000. i00 i(twelve imillion irupiah). In practice, in the jurisdiction of Calang, the number of traffic accidents on the Banda Aceh-Calang national road or within the Aceh Jaya Regency reached 49 cases throughout 2020. These events show that there are many traffic accidents that endanger the lives of other people. The purpose of writing this thesis is to find out and explain the factors that cause the crime of negligence in driving which causes death and the application of criminal law to perpetrators of criminal acts in driving which causes the death of others. This research method uses empirical juridical methods by taking research locations in the jurisdiction of the Calang District Court. Primary data was obtained by interviewing judges and the police as research respondents and academics as research informants. Based on the results of the study, the factors that cause traffic accidents that cause death are human error factors such as fatigue, drowsiness and unfocused, road conditions on Calang road which have lots of potholes, vehicle factors that are not checked and not routinely maintained, overload factors especially on trucks and buses. Repressive efforts from the police in applying criminal law in icases iof itraffic iaccidents iand iroad itransportation ibased ion iLaw iNumber i22 iof i2009 iconcerning iRoad iTraffic iand iTransportation iare ifor iperpetrators iwho icause ithe ivictim ito idie isubject ito iArticle i310 iparagraph i(4) iand iArticle i311 iparagraph i(1) i) iLaw iNumber i22 iof i2009. iThe iapplication iof icriminal ipenalties ito iperpetrators iof iviolations iin ithe iCalang iarea iis iconsidered ito ibe ioptimal iin iaccordance iwith ithe iArticle icharged.Keywords : Driving, Accident, Negligence, Death, Traffic.

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON) Muhammad Yunus; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU ITE berisi tentang semua orang dengan sengaja serta tidak dengan hak menyalurkan serta ataupun mengirimkan serta ataupun surat elektronik yang mempunyai muatan penghinaan serta ataupun pencemaran kehormatan dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun serta ataupun denda maksimum Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Idealnya putusan pengadilan itu tidaklah jauh berbeda, meskipun tidak harus sama Namun pada kenyataanya Ketetapan Nomor 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn serta Ketetapan Nomor 106/Pid.Sus.2019 memiliki perbedaan yang relatif jauh, yaitu yang satu (9) bulan (Ketetapan Nomor 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn) sedang yang lainnya (2) tahun (Putusan Nomor 106/Pid.Sus.2019). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah perbedaan ini dapat dikatakan disparitas dengan membandingkan kedua putusan tersebut. Tata cara yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik normative, yakni dengan mengkaji penerapan asas-asas hukum ke dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa apabila dibandingkan kedua putusan ini termasuk disparitas, karena di dalam pertimbangan hakim tidak terdapat pertimbangan yang rinci dalam kedua putusan tersebut sehingga berbeda, baik dalam hal meringankan ataupun yang memberatkan.Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Delik Aduan dan Pertimbangan Hakim. Abstrack -Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law states that any person who intentionally and without rights distributes and or transmits electronic documents containing insults and or defamation shall be subject to imprisonment for a maximum of four years and or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah). Ideally, the court's decision is not much different, although it doesn't have to be the same. Decision Number 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn) while the others (2) years (Decision Number 106/Pid.Sus.2019). So this study aims to describe whether this difference can be said to be a disparity by comparing the two decisions. The method used in this study is the normative method, namely by examining the application of legal principles to court decisions. The results of the study show that when compared to these two decisions, there is a disparity, because in the judge's consideration there are no detailed considerations in the two decisions so that they are different, both in terms of mitigating or aggravating.Keywords: Defamation, Complaint Offense and Judge Consideration.

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II B LANGSA Safina Alifia Silka; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penenlitian ini disusun untuk dapat menjelaskan pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana secara maksimal, menjelaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan. elaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian diterapkan menggunakan yuridis empiris, dimana seluruh komponen data yang didaptkan disusun sberdasarkan situasi lapangan dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal terpenuhi yang diakibatkan karena jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, dan tidak memiliki dokter yang bertugas di Lapas terutama untuk melakukan rehabilitasi guna menangani narapidana narkotika. Faktor penghambat dalam pemenuhannya adalah kondisi Lapas yang telah kelebihan populasi, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sarana serta prasaran yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Puskesmas Langsa Timur untuk mendapat bantuan fasilitas, bekerja sama dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana mengenai penyalahgunaan narkotika, dan menciptakan lingkungan yang sehat.Kata Kunci : Lembaga Permasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana Narkotika Abstract - This research is conducted to explain the fulfillment of prisoners' rights regarding healthcare services that have not been fully implemented, and to discuss the obstacles and efforts made. The research method applied is juridical-empirical, where all the obtained data components are organized based on field observations and literature reviews. The research findings indicate that the fulfillment of prisoners' rights to access healthcare services is not maximally met due to limited healthcare personnel and the absence of doctors assigned to correctional facilities, especially for rehabilitating drug offenders. The inhibiting factors in meeting these rights include overcrowded correctional facilities, limited human resources, and inadequate infrastructure and facilities. Efforts that have been made include collaborating with the East Langsa Community Health Center to obtain facility assistance, partnering with the National Narcotics Agency (BNN) to provide rehabilitation programs for drug offenders, and creating a healthy environment.Keywords: Correctional Institution, Health Services, Narcotics Prisoners.

PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK USIA MENYUSUI YANG IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli) Inouna Hardy; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan terhadap hak anak usia menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya di lapas, peran dari pejabat pemerintah beserta jajaran petugas lapas dalam melaksanakan pemenuhan hak tersebut, dan juga hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instasi negara yang terkait belum maksimal, karena ada keadaan yang mengharuskan ibu membawa anaknya ikut tinggal di lembaga pemasyarakatan hingga pemerintah dan petugas lapas mengalami beberapa hambatan yang selama pelaksanaannya tidak dapat dilakukan upaya-upaya yang maksimal terhadap permasalahan tersebut. Salah satu yang menjadi hambatan besar adalah anggaran dan sarana prasana. Namun petugas lapas tetap melakukan upaya dengan terus menjalin kerjasama dengan dinas terkait yaitu seperti dinas kesehatan dan dinas sosial yang dapat memenuhi kebutuhan anak yang di perlukan di dalam lapas.Kata Kunci : Anak usia menyusui, Ibu menyusui, Narapidana. Abstract - The purpose of writing this thesis is to explain the fulfillment of the rights of children of breastfeeding age who live with their mothers in prison, the role of government officials and prison officers in carrying out the fulfillment of these rights, as well as the obstacles and efforts made in fulfilling these rights. This type of research is empirical juridical research, where the data obtained from the results of field research and literature. Field research was carried out by interviewing informants and respondents to obtain primary data, and library research was carried out by studying books, literacy, theory and related laws. The results of the study show that the fulfillment carried out by prisons and related state agencies has not been maximized, because there are circumstances that require mothers to bring their children to live in correctional institutions so that the government and prison officers experience several obstacles during which maximum efforts cannot be made during implementation. to these problems. One of the big obstacles is the budget and infrastructure. However, prison officers continue to make efforts by continuing to collaborate with related agencies, such as the health service and social services that can meet the needs of children needed in prison.Keysword: Children of lactating age, Breastfeeding mothers, Convicts.

TINDAK PIDANA USAHA BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Anya Febby Mutia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Jurnal ini meniliti tentang faktor tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin, menjelaskan proses penyelesaian aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan untuk menjelaskan upaya dan hambatan aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Jantho disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi tentang tambang, faktor kurangnya kesadaran hukum dan fakor mengurus izin yang rumit. Dalam proses penyelesaian tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin melalui proses litigasi di dalam pengadilan dimana terdakwa akan diserahkan kepada pihak berwajib yang diberi kewewenang untuk menyelenggarakan tindakan peradilan . Upaya penegak hukum yang harus dilakukan yaitu pengecekan atau inspeksi dadakan, sosialisasi tambang tanpa izin juga menyediakan lapangan pekerjaan dan hambatan yang dihadapi yaitu terkait dengan barang bukti, keterangan saksi dan menangkap pelaku utama dalam kejahatan ini.Kata Kunci : IUP, Pertambangan Ilegal, Jantho, Studi Kasus. Abstract - This study aimstoexplain the factorsof the criminal act of mining business without a permit, explain the process of resolving law enforcement officers against perpetrators of mining crimes without a permit and to explain the efforts and obstacles of law enforcement officers in cases of criminal acts of mining business without a permit. The results of the study explain that the criminal act of mining rocks without a permit in Aceh Besar District, especially the Jantho area, is caused by economic factors, educational factors, lack of socialization about mining, lack of legal awareness and factors in managing complicated permits. In the process of settling the criminal act of mining the rock without a permit, it goes through a litigation process in a court where the defendant will be handed over to the apparatus authorized to administer the criminal justice process. Law enforcement efforts that must be carried out are inspections or impromptu inspections, socialization of mining without a permit also provides employment opportunities and the obstacles faced are related to evidence, witness statements and arresting the main perpetrators in this crime.Keywords : IUP, Illegal Minning, Jantho, Case Study.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM ACEH BARAT DAYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) Nanda Shava Widana; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pelaku kejahatan, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dan cara-cara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagaimana diatur didalam SKDJU Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice diterapkan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menentukan sanksi tanpa melalui proses pengadilan. Hambatan dalam penerapan restorative justice di wilayah ini adalah kurangnya keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun kembali hubungan yang terputus antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Pencurian Abstract - The implementation of restorative justice in the case of palm oil theft in the jurisdiction of the Aceh Barat Daya Police has been carried out by holding meetings between the perpetrators, victims, and other concerned parties to discuss the impact of the crime and ways to repair the damage, as provided for in SKDJU Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 on the Implementation of Restorative Justice. This study aims to determine the application of restorative justice in the resolution of palm oil theft cases in the jurisdiction of Aceh Barat Daya. The results of the study indicate that restorative justice is applied by bringing together the parties involved in the case to determine sanctions without going through the judicial process. The obstacles to the implementation of restorative justice in this area are the lack of balance of interests of the parties involved, as well as the lack of public understanding of restorative justice. The meeting is also expected to serve as a means of rebuilding the relationship between the perpetrators, victims, and the communityKeywords: Crime, Restorative Justice, Theft.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN YANG MENGALAMI PERBUATAN PSIKIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTACANE) Jupri Suhardi; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilakukan bahkan dengan cara yang beragam dan mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak-hak korban yang mengalami perbuatan psikis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan empiris, pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara yang dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti dan dilanjutkan dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan yang menjadi faktor penyebab seorang suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor pendidikan, faktor pernikahan dini, faktor perselingkuhan dan faktor individual perempuan. Upaya pemenuhan hak-hak korban yang mengalami perbuatan psikis TPKDRT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah adanya hak perlindungan dan hak restitus. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan terhadap korban KDRT.Kata Kunci: Hak-Hak Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perbuatan Psikis, Tindak Pidana, Tinjuan Kriminologis. Abstrack – Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elemimination of Domestic Violence states that everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of thehousehold, by means of physical violence, psychological violence, sexual violence, and or neglect within the scope of households, but in reality the crime of domestic violence is still often committed even in a variety of ways and has increased every year, especially cases of domestic violence that occurred in the Southeast Aceh District. This research aims to find out and explain the factors that cause a husband to commit acts of domestic violence, fulfill the rights of victims who experience psychological acts of criminal acts of domestic violence based on the provisions of the applicable laws and regulations and countermeasures carried out to overcome criminal acts violence. This research method uses an empirical approach, data collection uses primary data obtained from interviews eith a number of respondents who are directly related to the problem under study and data obtained from the results of the literature. The results showed that the factors that cause a husband to commit acts of domestic violence are influenced by economic factors, social dan cultural factors, educational factors, early marriage factors, infidelity factors and individual women’s factors. Efforts to fulfill the right of victims who experience psychological acts of criminal acts of domestic violence are bused on statutory provisions, namely the right to protection and the right to restitution. Countermeasure made to tackle criminal acts of domestic violence are by holding socialization and skills training for victims of domestic violence. Keyword: Victim’s Rights, Domestic Violence, Psychologal Actions, Crime, Criminological Review.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA