cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023" : 5 Documents clear
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN USAHA BUDIDAYA LOBSTER MUTIARA (P. ornatus) BERKELANJUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Muhammad Hairul Haj; Nimmi Zulbainarni; Novindra Novindra
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.1.2023.1-9

Abstract

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumberdaya perikanan budidaya salah satunya lobster. Meningkatnya permintaan pasar dan harga lobster dunia mengakibatkan ancaman bagi keberlanjutan sumberdaya karena kegiatan penangkapan bibit yang dilakukan secara terus menerus. Banyaknya permasalahan keberlanjutan dalam sektor perikanan budidaya sehingga berdampak terhadap pembuat kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kendala serta alternatif strategi kebijakan pengelolaan usaha budidaya lobster secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melibatkan beberapa ahli dengan menggunakan analisis ISM dan AHP. Penentuan jumlah sampel menggunakan stratified sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub elemen yang menjadi elemen kunci adalah teknologi penanganan penyakit (tujuan), kurangnya penyuluh perikanan, input bibit yang terbatas dan keterbatasan teknologi (kendala), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Balai Budidaya Air Laut (BBAL) dan Universitas (lembaga terkait). Strategi alternatif kebijakan yang menjadi prioritas yaitu metode sistem budidaya Karamba Jaring Apung (KJA). Rekomendasi yang disarankan adalah terciptanya kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan teknologi pembenihan lobster untuk mengatasi permasalahan input bibit.South Sulawesi Province has the potential for aquaculture resources, one of which is lobster. The increasing market demand and world lobster prices result in a threat to the sustainability of resources due to catching activities continuously. The number of sustainability problems in the aquaculture sector it has an impact on policymakers. This study was conducted to analyze the constraints and alternative strategies for sustainably managing lobster aquaculture. The method used in this research is to involve several experts using ISM and AHP analysis. Determination of the number of samples using stratified sampling. The results showed that the sub-elements that became the elements were disease handling technology (goal), lack of fishery extension, limited seed input, and technological limitations (obstacles and KKP, BBAL, and University (related institutions). An alternative policy strategy that becomes a priority is the cultivation system of floating cage net (KJA). The recommended recommendation is the creation of a collaboration between institutions in creating lobster hatchery technology to overcome the problem of seed input.
“SISTEM PAJAK” SEBAGAI INSTRUMENT PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN SUNGAI DAN RAWA BANJIRAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TAMBAK KECAMATAN LANGGAM PROVINSI RIAU Eko Prianto; Romie Jhonnerie; Yossi Oktorini; Muhammad Fauzi; Budijono Budijono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.1.2023.11-20

Abstract

Hak pengelolaan perikanan (HPP) merupakan salah satu instrument pengelolaan perikanan yang mampu mengurangi laju tangkapan lebih dan meredam konflik perikanan. Di Indonesia penerapan HPP banyak dilakukan oleh masyarakat adat melalui kearifan lokal setempat. Penerapan kearifan lokal sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya di perairan daratan saat ini masih sangat terbatas khususnya di Provinsi Riau. Penerapan HPP di perairan darat dapat dilihat di Desa Tambak Kabupatan Pelalawan melalui sistem pajak. Penerapan sistem pajak ini telah dilakukan secara turun temurun dan mampu meredam konflik antar sesama nelayan. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan perikanan di sungai dan rawa banjiran berbasis kearifan lokal di Desa Tambak. Data dan informasi berasal dari hasil survei dan wawancara kepada para pemangku kepentingan yang diperkaya dengan studi pustaka. Desa Tambak memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan kegiatan perikanan tangkap lebih dominan. Penangkapan ikan di sungai-sungai dan rawa banjiran umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dengan metode sederhana. Di Desa Tambak setidaknya ditemukan + 53 jenis dengan rata-rata hasil tangkapan nelayan di lokasi lelang berkisar 6-10 kg/hari. Pelaksanaan sistem pajak murni sepenuhnya dikoordinir oleh ninik mamak. Lokasi yang dipajak sebanyak 20 danau dan pelelangannya dilakukan setiap tahun. Harga masing-masing danau yang dipajak akan berbeda-beda setiap tahunnya. Nilai masing-masing danau ini tidak ditentukan oleh ninik mamak tetapi tergantung dengan penawaran tertinggi dari peserta sehingga peserta dengan penawaran tertinggilah yang keluar sebagai pemenangnya. Penerapan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan sangat tepat sekali karena implementasinya mampu menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan meredam konflik.The auction system is a local wisdom developed in Langgam District, Kampar Regency and is still being implemented. Applying this auction system has provided benefits but still needs to be improved in preserving fish resources. Some of the auction system's weaknesses include tuguk, year-round fishing, and the absence of reservat. To ensure the sustainability of fish resources, it is necessary to improve the implementation of the auction system. This paper aims to describe the auction system “sistem pajak” as an instrument for managing fishery resources in rivers and floodplain based on local wisdom in the Langgam subdistrict and formulate policies to improve the auction system “sistem pajak” regulations. Data and information come from surveys and stakeholder interviews enriched by literature studies. Langgam subdistrict has a large potential for fisheries resources, with capture fisheries activities being more dominant using traditional methods. In the Langgam subdistrict, at least 53 species were found, with the average fishermen catch at auction sites ranging from 6-10 kg/day. Implementing the pure “sistem pajak” is coordinated by ninik mamak. The proceeds from the Pajak Sistem are used for social and development activities. Although implementing this”sistem pajak” can reduce conflict and provide economic benefits to the community, several policies need to be implemented, including i) banning the use of tuguk, ii) implementing an open-close fishing system, iii) creating fishery reserves (reservats), and iv) carry out periodic supervision involving Pokmaswas, auction winners and traditional leaders
PENDEKATAN PRODUKSI BERSIH DAN TITIK KRITIS AKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP YANG BERBASIS DI PPN BRONDONG, LAMONGAN Mustaruddin Mustaruddin; Mutia Achni Abida; Julia Eka Astarini; Syifa Nurul Aini
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.1.2023.%p

Abstract

Trend hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong cenderung meningkat selama rentang waktu 2008 – 2017, peningkatan intensitas pendaratan hasil tangkapan berpeluang menimbulkan dampak negatif terhadap mutu ikan dan lingkungan sekitar.  Pencegahan penurunan mutu hasil tangkapan dimulai dari di atas kapal, pendaratan di dermaga, hingga penanganan di tempat pelelangan ikan diperlukan untuk meminimalisir dampak tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan mutu ikan, titik kritis dan limbah/komponen sisa yang terbentuk, serta merumuskan strategi produksi bersih. Penelitian ini menggunakan metode analisis peta kendali p, analisis titik kritis, model regresi berganda, dan pollution prevention approach model.  Penanganan mutu ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong masih belum maksimal (terdapat cacat mutu di luar kendali). Titik kritis aktivitas perikanan tangkap yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdiri atas penanganan dingin ikan dan umpan di kapal, kelayakan kapal, durasi pendaratan dan pengkondisian ikan selama pendaratan, upaya mempertahankan suhu ideal ikan selama proses, serta kecepatan dan ketepatan proses di tempat pelelangan ikan. Limbah/komponen sisa yang pengaruhnya siginfikan adalah lelehan es (sig 0,022) dan tumpahan bahan bakar minyak (sig 0,000).  Strategi produksi bersih prioritas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah pelatihan rantai dingin dan pemberian es yang sesuai standar (rethink), pemasangan permanen tangki bahan bakar minyak dan segera perbaiki instalasi yang bocor (recovery), membuang lelehan es keruh dan mengontaminasi (reduce), serta pelatihan peningkatan kesadaran dan mitigasi risiko kebocoran instalasi bahan bakar minyak (rethink).    The trend of fish production in Fishing Port Brondong tended to increase during 2008 – 2017, but the intensity of its activities had a negatives impact on the quality and the  environment. Prevention from onboard ships, landing in port, to handling in fish auctions is needed to minimize these impacts. This study aims to analyze the handling of fish quality, critical points and waste/residual components formed and to formulate a clean production strategy. The research used p control chart analysis, critical point analysis, multiple regression model, and the pollution prevention approach model. Handling the quality of fish caught in Fishing Port Brondong was still not optimal (there were quality defects out of control). The critical points of capture fisheries activities based on Fishing Port Brondong were cold handling of fish and bait on board, ship worthiness, duration of landing and conditioning of fish during landing, efforts to maintain the ideal temperature of fish during processing, speed and accuracy of processing in a fish auction. Waste/residual components that had a significant effect were melted ice (sig 0.022) and fuel spills (sig 0.000). The priority clean production strategies on Fishing Port Brondong were cold chain training and provision of ice according to standards (rethink), permanent installation of fuel tanks and immediate repair of leaky installations (recovery), removing cloudy and contaminating melted ice (reduce), training to increase awareness and mitigating the risk of leaking fuel installations (rethink).
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PULAU MIANGAS SEBAGAI PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA Achmad Nagi; Jamaluddin Jamaluddin; Gandhi Napitupulu; Susanna Nurdjaman; Isdradjad Setyobudiandi; Ivonne Milichristi Radjawane
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.1.2023.%p

Abstract

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan negara Filipina dan terletak di wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Sumber daya alam yang ada memiliki potensi yang besar untuk pemanfaatan wilayah pesisir dan laut yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi, kelayakan dan prioritas komersial untuk pemanfaatan sumber daya pesisir Pulau Miangas. Survei dengan pengamatan secara langsung dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. sedangkan metode analisis sistem informasi geografis (SIG) digunakan untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan lahan di wilayah pesisir. Melalui empat tahapan analisis yang meliputi penyusunan peta wilayah, matriks cakupan per kategori, pemberian bobot dan scoring, serta analisis spasial. Hasil analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan SIG menunjukkan bahwa kawasan pesisir Pulau Miangas memiliki potensi untuk berbagai program pembangunan terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir, seperti kawasan pemukiman, kawasan budidaya rumput laut, kawasan penangkapan ikan, kawasan budidaya keramba jaring apung, budidaya mutiara dan konservasi terumbu karang.Miangas Island is one of the outermost islands bordering the Philippines and is located in the administrative area of the Talaud Islands Regency in North Sulawesi Province. The existing natural resources have great potential for the utilization of coastal and marine areas. The purpose of this study was to analyze the potential, feasibility and commercial priorities for the utilization of coastal resources of Miangas Island. Direct observation surveys and interview methods were used to collect data and information, while geographic information system (GIS) analysis methods were used to evaluate the feasibility of land use in coastal areas. Through four stages of analysis that include the preparation of area maps, coverage matrix per category, weighting and scoring, and spatial analysis. The results of the land suitability analysis using GIS show that the coastal area of Miangas Island has the potential for various development programs related to coastal management and utilization, such as residential areas, seaweed cultivation areas, fishing areas, floating net cage cultivation areas, pearl cultivation and coral reef conservation.
ANALISIS JENIS PELANGGARAN DAN STRATEGI PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN DI PERAIRAN KABUPATEN TAKALAR Ihsan Ihsan; Hasrun Abdullah; Muhammad Jamal Alwi; Fitro Akbar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.1.2023.49-59

Abstract

Pengawasan kapal penagkapan ikan sesuai aturan yang berlaku, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya perikanan. Terdapat berbagai macam jenis dan proporsi pelanggaran yang terjadi di sekitar perairan Kabupaten Pangkep. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan proporsi pelanggaran, dan strategi meningkatkan fungsi pengawasan kapal perikanan di perairan Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode obeservasi dan mengamati langsung di lapangan dengan mengikuti proses patroli bersama dari pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) untuk melihat pelanggaran yang dilakukan nelayan dan melakukan wawancara terhadap Syahabandar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba dan nelayan. Data yang didapatkan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder berasal dari kajian ilmiah dan Perundang-Undangan, Data dianalisis dengan menggunakan persentase dan analisis Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Kesempatan (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Hasil analisis jenis dan persentase pelanggaran, teridentifikasi jenis pelanggaran yaitu mengoperasikan cantrang, menggunakan kapal pengangkut ikan “Jolloro” untuk bahan peledak (bom ikan) dan pelanggaran terkait berupa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nelayan, yang masa berlaku sudah berakhir yang harus diperpanjang oleh nelayan dan surat izin sebagai nelayan andon. Strategi kebijakan pengawasan kapal perikanan melalui peningkatan sarana-prasarana, pengawasan secara terpadu antar stakeholder terkait, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosiliasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memakisimalkan tupoksi PSDKP, memaksimalkan fungsi Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS), meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dan meningkatkan mata pencaharian bagi nelayan.Supervision of fishing vessels in accordance with applicable regulations aims to maintain the sustainability of fishery resources. Various types and proportions of violations occurred in the waters of Pangkep Regency. This study aims to identify the types and proportions of violations, and strategies to improve the monitoring function of fishing vessels in the waters of Takalar Regency. This study used the observation method and direct observation in the field by participating in a joint patrol process with the Marine and Fisheries Resources Supervisor (PSDKP) to see violations committed by fishermen and conducting interviews with Beba Fish Landing Base (PPI) Syahabandar and fishermen. The data collected includes primary and secondary data. Primary data was obtained at the research location and secondary data was sourced from scientific studies and legislation. Data were analyzed using percentages and Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analysis. The results of the analysis of the types and percentage of violations, identified the types of violations, namely operating cantrang, using the "Jolloro" fishing vessel for explosives (fish bombs) and violations related to the completeness of the Fisheries Business License (SIUP) documents, fishing licenses (SIPI) for fishermen, whose validity period has expired which must be extended by the fisherman and a license as an andon fisherman. Policy strategy for supervising fishing vessels through improving facilities and infrastructure, integrated supervision between relevant stakeholders, increasing public awareness through dissemination of applicable laws and regulations, maximizing the duties and functions of PSDKP, maximizing the function of Community Monitoring Groups (POKMASWAS), increasing coordination between related agencies and increasing livelihood for fishermen.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2023): (Nopember) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue