Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

jkpi
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 19796366 EISSN : 25026550 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.

Arjuna Subject : -

Articles 170 Documents

1 2 3 4 5

SUMBER DAYA UDANG LAUT-DALAM DI INDONESIA DAN KEMUNGKINAN PEMANFAATANNYA SECARA BERKELANJUTAN Ali Suman; Fayakun Satria
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Sumber daya udang laut-dalam merupakan sumber daya masa depan yangpenting bagi pembangunan perikanan di Indonesia. Komposisi jenis sumberdaya udang laut dalam ini didapatkan lebih dari 38 jenis dengan jenis yangmendominansi udang Penaeid (Plesiopenaeus edwardsianus). Polapertumbuhannya adalah allometris dengan penyebaran terpusat padakedalaman 200-500 m. Potensi penangkapan udang laut-dalam di perairankawasan barat Indonesia sekitar 640 ton/tahun dengan upaya optimum 285 unit bubu dan di kawasan timur Indonesia sekitar 2.840 ton/tahun dengan upaya optimum 1.250 unit bubu. Rekomendasi pola pemanfaatan udang laut dalam yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan opsi pengelolaan berupa penutupan daerah dan musim penangkapan, pembatasan upaya, dan penerapan kuota.Deep-sea shrimp resources is the future important resources for fisheries development in Indonesia. The catch composition of deep-sea shrimp found more than 38 species and the dominant species is Plesiopenaeus edwardsianus. The growth pattern is allometric with distribution in depth of 200-500 m. Potential yield of deep-sea shrimp in Indonesian western area is 640 ton/year with optimum effort about 285 unit of trap and in Indonesian eastern area is 2,840 ton/year with optimum effort about 1,250 unit of trap. The sustainable exploitation pattern of deep-sea shrimp is recommended to application of management options close area and fishing season, effort limitation, and quota application.

STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP BERBASIS BUDIDAYA DI WADUK: STUDI KASUS INTRODUKSI IKAN BANDENG (Chanos chanos) DI WADUK SEMPOR, KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH Chairulwan Umar; Aisyah Aisyah; Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perikanan tangkap berbasis budidaya adalah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan produktivitas alami perairan melalui konversi sumberdaya makanan alami menjadi biomassa ikan tanpa merusak lingkungan. Upaya tersebut adalah upaya yang sangat ekonomis dan ramah lingkungan. Dalam kasus ini, produktivitas makanan alami yang tersedia di perairan waduk dimanfaatkan oleh ikan bandeng (Chanos chanos) menjadi biomasa ikan sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan di perairan waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk mengoptimalkan produktivitas perairan waduk Sempor dalam memproduksi ikan secara berkelanjutan diperlukan strategi pengembangan yang meliputi: penebaran ikan bandeng secara berkala sesuai target ikan yang dipanen; penggalangan dana penebaran dari retribusi hasil tangkapan bandeng; penggunaan alat tangkap gill-net dan jala dengan ukuran mata jaring sesuai ukuran ikan bandeng target; pembinaan kelompok nelayan (kelompok pengawas, kelompok pengolah dan pemasaran); pengembangan pengelolaan perikanan secara partisipatif dan terpadu. Perikanan tangkap berbasis budidaya ikan bandeng adalah salah satu opsi peningkatan produksi ikan yang direkomendasikan untuk diterapkan di perairan waduk lain yang memiliki karakteristik limnologi yang sama dengan waduk Sempor.

DAMPAK INVASIF IKAN RED DEVIL (Amphilophus citrinellus) TERHADAP KEANEKARAGAMAN IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN DI INDONESIA Chairulwan Umar; Endi Setiadi Kartamihardja; Aisyah Aisyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Keanekaragaman ikan air tawar di Indonesia sekarang menghadapi ancaman dari berbagai aktivitas manusia yang bisa menyebabkan punahnya ikan-ikan endemik, dan diperkirakan sekitar 87 jenis ikan Indonesia terancam punah. Beberapa faktor yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman ikan dan menimbulkan kepunahan diantaranya introduksi spesies. Perkembangan beberapa spesies ikan menjadi tak terkendali sehingga menjadi hama dan merugikan manusia. Salah satu di antaranya adalah masuknya ikan ‘Red Devil’ ke beberapa perairan umum daratan di Indonesia. Beberapa perairan yang terdapat ikan red devil, mengalami penurunan sumber daya ikan baik jenis maupun jumlah, bahkan beberapa jenis ikan asli banyak yang hilang. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan ikan ini terhadap keanekaragaman sumberdaya ikan di perairan. Kajian ini bersifat desk study dan pengamatan langsung di lapangan. Verifikasi lapang dilakukan pada tahun 2011 dan 2012. Hasil tangkapan ikan red devil di beberapa perairan waduk dan danau di Indonesia sangat dominan bisa mencapai 40 – 60 %. Dampak dari invasi ikan ini antara lain adalah terjadinya perubahan ekosistem, yaitu penurunan keanekaragaman hayati, dan dampak terhadap kerugian ekonomi seperti biaya untuk mengendalikan jenis ikan asing dan penurunan produksi ikan ekonomis. Freshwater fish diversity in Indonesia is now facing threats from human activities that could lead to the extinction of endemic fish, and an estimated 87 Indonesian fish species threatened with extinction. Some factors that caused a threat to the diversity and extinction of fish is the introduction of new species. The development of some species of fish become uncontrollable and those being predators and caused a damage for humans life. One of them is the inclusion of Red devil fish to some inland waters in Indonesia. Some inland water that contains of red devil fish caused declining of fish resources in type or amount and extinction of original fish spesies many are missing. The aim of this paper is to examine the impact of these fish presence to the diversity of fish resources in waters. This study was using desk study and direct observation method. Field verification conducted in 2011 and 2012. Catch fish red devil in some lakes and reservoirs in Indonesia are very dominant and could reach 40-60 %. The impact of these fish are changes in ecosystemthat caused decreasing of biodiversity and the other consequences make some economic losses such as increasing the cost to control alien fish and decreasing in production of economical fish.

MODEL KONSEPTUAL UNTUK PEMECAHAN PERMASALAHAN PADA KEGIATAN PEMANFAATAN IKAN TUNA DI NUSA TENGGARA Soraya Gigentika; Tri Wiji Nurani; Sugeng Hari Wisudo; John Haluan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Wilayah perairan sekitar Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah perairan yang menjadi lokasi ruaya ikan tuna sehingga memberikan peluang terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ikan tuna sehingga dalam jangka panjang cenderung menimbulkan permasalahan di kawasan ini. Tujuan penelitian ini adalah mendefinisikan permasalahan pada pemanfaatan sumberdaya ikan tuna di Nusa Tenggara dan membuat model konseptual untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada kegiatan penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara adalah menurunnya produktivitas unit penangkapan ikan tuna dan penangkapan ikan tuna yang belum matang gonad atau masih fase juvenile/yuwana. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan model konseptual untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan tuna dan model konseptual untuk pembatasan penangkapan yuwana ikan tuna. Nusa Tenggara waters and its adjacent known as tuna’s migration area. That condition caused the high competition of tuna utilization in Nusa Tenggara waters.The research to define the issues of tuna utilization activities and to formulate the conceptual models to solve the problems. The results showed that the decreasing productivity of tuna fishing unit and undersized catch of tuna (juvenile) are the major concern that should be considered on arranging the management measures. Those problems could be solved by considering the conceptual model on the optimizing of productivity and limiting the catch of juvenile tuna.

DAYA DUKUNG SUMBER DAYA PERIKANAN TUNA DI SAMUDERA HINDIA DALAM KAITANNYA DENGAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN Wijopriono Wijopriono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 2 (2012): (November 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi dan ekspor hasil perikanan melalui program industrialisasi perikanan. Diantara komoditas utama perikanan yang ditetapkan menjadi target pertumbuhan ekspor adalah tuna dan cakalang. Salah satu area penangkapan penghasil komoditas tersebut adalah Samudera Hindia, yang menyumbang sekitar 17% dari seluruh produksi tuna dan cakalang Indonesia. Namun demikian, beberapa tahun terakhir ini produksi tuna dari perairan ini terus menurun. Peningkatan jumlah kapal yang lebih pada ukuran 10-30 GT belum mampu meningkatkan produksi secara berarti. Kajian stok global menunjukkan bahwa peluang untuk meningkatkan produksi dapat dilakukan untuk jenis tuna mata besar, madidihang dan cakalang. Untuk itu restrukturisasi armada penangkap tuna dan cakalang di Samudera Hindia diperlukan.Indonesian Government has been striving for increasing export of fish and fishery products through fisheries industrialization program. Among the commodities that has been targeted for the program are tuna and skipjack. One of the fishing areas for producing these commodities is Indian Ocean, which has contributed more than 17% to the total Indonesian tuna production. However, tuna production from this area has decreased during last couples of years. The increase of fleet number more on the size of 10-30 GT have not been able to increase tuna production sgnificantly. Global stock assessment suggested that there is an opportunity to increase tuna production, specifically yellowfin (Thunnus albacares), bigeye (T. obesus) , and skipjack (Katsuwonus pelamis). To achieve this objective, restructurization of fishing fleet operated in Indian Ocean is needed.

MODEL PENGENDALIAN OUTPUT PENANGKAPAN UNTUK PENYESUAIAN TERHADAP KUOTA NASIONAL TUNA SIRIP BIRU SELATAN Purwanto Purwanto; Lilis Sadiyah; Fayakun Satria
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 7, No 2 (2015): (November 2015)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pengelolaan perikanan tuna sirip biru selatan (SBT) dilakukan oleh Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (CCSBT) dengan pengendalian output melalui penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Untuk tahun 2015 – 2017, Indonesia menerima alokasi JTB sebesar 750 ton SBT per tahun. Dalam pemanfaatan kuota tersebut, bila total hasil tangkapan SBT dalam satu tahun lebih rendah dari kuota, maka sisa kuota hanya dapat dimanfaatkan tahun berikutnya dan tidak boleh melebihi 20% dari sisa kuota. Sebaliknya, bila total hasil tangkapan SBT dalam satu tahun melebihi kuota, CCSBT dapat mengenakan tindakan korektif, berupa antara lain pengembalian kelebihan tangkapan dan pengurangan kuota nasional pada tahun berikutnya. Capaian pemanfaatan kuota nasional SBT ditentukan oleh hasil tangkapan masing-masing kapal. Mengingat hasil tangkapan masing-masing kapal terkadang tidak sesuai dengan kuotanya walaupun hasil tangkapan nasional sesuai dengan kuota nasional, Indonesia perlu melakukan pengendalian output masing-masing kapal. Untuk mendukung upaya pengendalian tersebut perlu disusun kaidah pengendaliannya. Kaidah tersebut disajikan dalam tulisan ini. Management of southern bluefin tuna fishery (SBT) is conducted by the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) using output control through the total allowable catch (TAC). Indonesia will receive an allocation of 750 tonnes of SBT per year, for the years 2015 - 2017. In the utilization of the quota, if the total catch of SBT in one year is lower than the quota, then the remaining quota can only be used next year and must not exceed 20% of the remaining quota. Conversely, if the total catch of SBT in a year exceeds the quota, CCSBT may impose corrective action, such as, among others, the return of excess catch and national quota reduction in the following year. The achievement of national quota utilization of SBT is determined by the catch of each vessel. In view of the catch of each vessel may not comply each vessel’s quota although the national catches do not exceed the national quota, Indonesia needs to implement an output control of each vessel. To support this management measure, control rules need to be developed. The rules are presented in this paper.

KELEMBAGAAN KEUANGAN MENDUKUNG INDUSTRI PENANGKAPAN TUNA DI INDONESIA Charles Bohlen Purba; John Haluan; Domu Simbolon; Sugeng Hari Wisodo
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perikanan tuna berpeluang dikembangkan di Indonesia. Kekurangan dana dan perhatian institusi perbankan merupakan salah satu kendala. Pada dasarnya terdapat beberapa skema pembiayaan yang dapat digunakan pengusaha untuk pengembangan usaha perikanan tuna. Skema tersebut dibahas pada makalah ini. Salah satu skema tersebut adalah lembaga keuangan non bank yang dikembangkan secara bersama oleh perbankan dan masyarakat. Pemerintah patut melakukan sosialisasi pada perbankan tentang peluang pengembangan usaha di bidang perikanan tuna.Tuna fishery has an opportunity to be developed in Indonesia. However, financial unavailabity and unawareness of banking institutions are hindrances of development. There are several financial schemes that can be used to develop tuna fishery that are elaborated in this paper. One of those are non banking institution that is co established by banking institution and fishermen. The government should provide information to and aware banking institutions on tuna fishing opportunity and its business prospects.

UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA Suherman Banon Atmaja; Duto Nugroho
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pengertian dasar untuk pengelolaan perikanan terkait dengan fungsi fungsi biologi, sosial, teknologi, ekonomi serta lingkungan sumber daya sebagai komponen yang saling berhubungan untuk terjaminnya pengelolaan secara berkelanjutan. Stok ikan, ekosistem dan masyarakat nelayan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem yang dinamis, dimana perubahan taktik dan strategi pemanfaatan masih merupakan suatu hal yang banyak dilakukan dalam rangka penyesuaian antara faktor teknis dan ekonomis yang sering kali mengabaikan pertimbangan bio-ekologi sumberdaya ikan. Sasaran pendekatan dan kebijakan pengelolaan perikanan di berbagai negara sudah mulai berubah, diawali dengan pendekatan memaksimalkan tangkapan tahunan dan ketenaga-kerjaan menuju ke konservasi dan pengelolaan berbasis pelayanan ekosistem. Konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen masih terbatas pada pengelolaan kawasan konservasi dan habitat terumbu karang. Adanya kesenjangan dan perbedaan antara kepentingan kawasan konservasi sebagai akibat kurangnya pemahaman kolektif terhadap tujuan pengelolaan, dan kerapkali menyebabkan aktifitas perikanan tangkap sebagai bagian dari kebutuhan ekonomis berbenturan dengan fungsi kawasan konservasi dalam jangka panjang. Pengendalian upaya penangkapan dan memahami dinamika perikanan, serta mengelola nelayan menjadi prioritas untuk pengelolaan sumber daya ikan, sedangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen ditempatkan sebagai pelengkap untuk menutupi kelemahan aspek legal wilayah pengelolaan perikanan atau sumber daya ikan.Basic understanding of fisheries management related to biology, social, technology and economic function of fish resources. Fish stocks, ecosystem and fishers community are the integrated component under the dynamic of fisheries system, where as changing and on fishing tactic and strategy still exist to adjust between biology, technics and economics aspects. It is obvious that all technological creeps oftenly ignored the bio-ecological consideration of fish resources. The fisheries management and its policy were gradually shifting from maximize the catch, job opportunity become conservation and ecosystem based fisheries management. The concept of community-based management and co management is still limited to the management of conservation areas and coral reef habitats. The existence of gaps and differences between the interests of the conservation area as a result of a lack of understanding collective to the management objectives and often causing fishing activities as part of the economic needs clash with the function of conservation areas in the long term. Control efforts to capture and understand the dynamics of fisheries, as well as managing fishing is a priority for the management of fish resources, while the concept of community-based management and co management issued as a supplement to cover the weakness of legal aspects of the fishery management area or fishery resource.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN PUKAT IKAN DI PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SAMUDERA HINDIA Ali Suman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan demersal yamg optimal bagi peningkatan devisa dan pengembangan wilayah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No.770/Kpts/IK.120/10/1996 tentang penggunaan pukat ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk melihat sampai sejauh mana mutu dan efektivitas kebijakan ini, maka dilakukan analisis input, proses, output, dan dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan pukat ikan perlu ditinjau kembali dan disarankan sebaiknya untuk dicabut. Hal ini berkaitan dengan tidak terealisirnya dampak yang diinginkan dalam kebijakan tersebut, sementara yang timbul justru dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, kebijakan ini akan mendorong timbul illegal, unreported, and unregulated serta konflik sosial di tingkat nelayan.The agriculture ministrial decree of No.770/Kpts/IK.120/10/1996 on the use of fish net was passed in order to optimally utilized demersal fish resource to raise export earnings and trigger regional development. An input, process, output, and impact approach was exerted to evaluate the quality of the decree. It was found that the decree should be revoked as the targeted impacts of the decree were not achieved. The decree, on the other hand, tended to bring about negative impacts such as unexpected illegal fishing and social unrest among small fishermen.

STATUS PENGELOLAAN SUMBERDAYA BENIH LOBSTER UNTUK MENDUKUNG PERIKANAN BUDIDAYA: STUDI KASUS PERAIRAN PULAU LOMBOK Erlania Erlania; I Nyoman Radiarta; Joni Haryadi
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Indonesia merupakan negara pengekspor utama benih lobster ke negara-negara produsen lobster di dunia. Penetapan PERMEN KP No. 1 tahun 2015 berimplikasi pada larangan penangkapan lobster ukuran benih di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis data dan informasi terkait status pengelolaan sumberdaya benih lobster dan dampak dari peraturan tentang penangkapan lobster, serta potensi pengelolaan sumberdaya benih lobster alam tersebut melalui pengembangan budidaya. Pengumpulan data telah dilakukan pada tahun 2015 melalui survai lapang, focus group disscussion/FGD, dan rapid rural appraisal/RRA. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kawasan perairan Pulau Lombok memiliki potensi benih lobster yang sangat besar. Adanya regulasi yang melarang penangkapan benih lobster menyebabkan berbagai dampak sosial-ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pesisir Pulau Lombok. Besarnya potensi benih lobster membuka peluang untuk pengembangan aktivitas budidaya pembesaran lobster, sehingga masyarakat mendapatkan mata pencaharian alternatif sebagai pengganti aktivitas menangkap benih. Namun hal ini harus didukung dengan peninjauan dan penyesuaian kembali PERMEN KP No. 1 tahun 2015 terkait larangan penangkapan lobster khususnya ukuran benih, sehingga masyarakat diizinkan untuk menangkap benih lobster untuk kebutuhan budidaya.Indonesia is main exporter of spiny lobster seeds to lobster-producer countries in the world. Establishement of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation (PERMEN KP No. 1, 2015) had implications on the capture prohibition of lobster seeds in Indonesia. This study was aimed to analyze data and information which relate to management state of lobster seed resources, the impacts of the lobster capture regulation, and the potencies of lobster seeds resource management through aquaculture development. Acquired data are from field survey, focus group disscussion (FGD), rapid rural appraisal (RRA), and secondary data from related institutions. The result showed that Lombok Island waters area had a great potencies of lobster seeds. Prohibition of seeds capture activities through the regulation has caused various socio-economic impacts on coastal communities in Lombok Island. The magnitude of the lobster seeds potencies gives opportunities for lobster aquaculture development, thus people could get an alternative livelihood other than seeds capturing. However, this has to be supported by reconsideration and readjustment of KEPMEN KP No. 1 2015 related to lobster capture in particular for the seed size, so that the seeds capture activities could be allowed for aquaculture need.

Page 1 of 17 | Total Record : 170

1 2 3 4 5

Filter by Year

2009 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 15, No 2 (2023): (Nopember) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Amalia Setiasari

Contact Email jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA