cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Kafa’ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim Nurcahaya .
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.2 KB)

Abstract

Kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep kafa‟ah dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekufu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik ahlaknya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidak beuntungan. Lantas bagaimanakah sebenarnya konsep kafa‟ah ini menurut Islam ? Bagaimanakah praktek yang sesungguhnya ?
Nafkah Anak Dalam Al Qur’an Dan Penafsiran Ulama Nasrun Jamy Daulay
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.001 KB)

Abstract

Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua tehadap anaknya. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memnuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan dan tempat tinggal, hal ini juga telah temaktub dalam al-Qur`an secara jelas.
Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak ) Perbincangan Dari Perspektif Hadis Ahkam Abdul Mukhsin
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.443 KB)

Abstract

Sexual problems are a reality that needs special attention and the problems that occurred throughout history. Sexual instincts for the good and welfare of humans. Among pernikahn provisions include those relating to the ability of a person in the economy, meaning that people who get married are primarily men he must have a good ability to relate carabao capability * with the spiritual and physical needs as well as that must be owned by both parties to responsibility as a consequence of a marriage   Kata kunci: Nikah, Mut`ah, Hadis ahkam, istinbath.
Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ramadhan Syahmedi Siregar
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.163 KB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum dan telah mengatur aturan perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Yang seharusnya setiap pasangan yang ingin bercerai mengacu pada aturan yang ada tersebut. Akan tetapi selain dari UU No. 1 Tahun 1975 dan KHI itu ada aturan lain yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat Islam yang ingin bercerai, yaitu hukum Islam klasik atau fiqih, yang pada prinsipnya fiqh Islam (fiqh klasik) tidak mengatur perceraian sebagaimana yang ada dalam UU dan KHI. Indonesia as a country of law and has set the rules for divorce in Law No. 1 of 1974 and in KHI (Compilation of Islamic Law). That should any couple seeking divorce refers to the existing rules. But, aside from the Law No. 1 In 1975 and KHI was no other rules are followed and adhered to by the Islamic community who wants a divorce, the classical Islamic law or jurisprudence, which in principle of Islamic jurisprudence (fiqh classic) did not arrange a divorce as it exists in the Act and KHI.   Kata kunci: Hukum,  perceraian, UU, Fiqh.
Ibad Al-Rahman Memberi Terapi Terhadap Tekanan Jiwa M. Idris Hasibuan
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.466 KB)

Abstract

God offers a concept that has been considered standard in anticipation of the problems faced by humans so as not to stress the concept of Ibad al-Rahman with ten kinds of criteria and the five major priorities that God gave to the servants who wish to as Ibad al-Rahman. And this concept has been able to reduce stress crisp effectual preformance faced by a person, provided that any person practicing the ten criteria.  Kata Kunci : Ibad, ar-Rahman, Tekanan, Jiwa.
Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nurhayati A.
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.146 KB)

Abstract

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi ternasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT kedalam kebijakan tersebut.
Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan Tjek Tanti
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.057 KB)

Abstract

Indications are that the person who made it to the pious fasting Ramadan fasting can be seen from the spirit filling the days of Ramadan by fasting in addition to various forms of worship, such as the praying tarawih qiyamullail, Witr prayer, Tahajjud prayers, recitations of the Qur'an, charity and various other good deeds , in addition to marked post-Ramadan Islamic dengankehidupan.   Kata kunci: Problematika, wanita, puasa, Ramadhan, pelaksanaan
Perbandingan Hukum Perdata Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Bank Garansi Sebagai Jaminaan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia M. Yadi Harahap
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.706 KB)

Abstract

Pemberian bank garansi kepada nasabah harus sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah,mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsure resiko. Sebelum bank garansi diberikan bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan analisis yang cermat seperti halnya dalam hal pemberian pembiayaan perbankan antara lain, meneliti bonafiditas pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan bank garansi  yanag sesuai. Menilai jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank. Bila dalam surat kontrak dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan dan realisasi kontrak tersebut oleh pemohon bak garansi diperlukan surat jaminan bank, maka surat kontrak tersebut diteliti kewajarannya dan dipastikan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi bank garansi sebgai jaminan dalam sistem perbankan di Indonesia. Bagaimanakah penerbitan, mekanisme dan perbandingan hukum perdata dengan Fatwa DSN MUI terkait dengan bank garansi sebagai jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum sehingga ditemukan jawaban yang komprehensif, logis, dan sistematis.
Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia Ibnu Radwan Siddik T
Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah
Publisher : Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.052 KB)

Abstract

The provisions of marriage registration is one part of the marriage rule that applies in many Muslim countries in the world, although in the tradition of jurisprudence this is not known. This means that marriage remains legitimate by Shari'a although not recorded, when fulfilled pillars and conditions of marriage As a cognate state, Indonesia and Malaysia both adopted this marriage registration provision in family law applicable in both countries. This is done to see so urgent the recording of marriage is good for society and for state as state organizer. This paper will try to conduct a comparative study on the provisions of marriage registration that exist in both countries by looking at the similarities and differences. Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian dari ketentuan perkawinan yang berlaku di banyak negara-negara muslim di dunia, meskipun dalam tradisi fikih hal ini tidak dikenal. Artinya perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengadopsi ketentuan pencatatan perkawinan ini dalam hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan melihat begitu urgennya pencatatan perkawinan tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi negara sebagai penyelenggara negara. Tulisan ini akan mencoba melakukan studi perbandingan tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang ada di kedua negara dengan melihat sisi persamaan dan perbedaanya.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah