cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
faris
Contact Email
faris@yudharta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
faris@yudharta.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL HERITAGE
Published by Universitas Yudharta Pasuruan
ISSN : 20880626     EISSN : 24427365     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Heritage merupakan publikasi ilmiah enam bulanan yang diterbitkan oleh FISIP Universitas Yudharta Pasuruan. Dan terdiri dari kumpulan penelitian-penelitian ilmu-ilmu sosial dalam perspektif ilmu komunikasi. Naskah yang diterima hanya naskah asli dan belum di publikasikan di media cetak.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3 No 1 (2015)" : 5 Documents clear
Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Sumber Informasi Potensi Lokal Dan Kearifan Budaya Kabupaten Pasuruan S.Sos.,M.Med.Kom, Faris; Muyasaroh,S.Sos.,M.I.Kom, Siti
HERITAGE Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.473 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi Kelompok InformasiMasyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan potensi lokal danbudaya kearifan melalui penguasaan pengetahuan tentang teknologi Informasi danKomunikasi diantara komunitas di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perludiketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yangbermanfataan untuk menopang aktivitas mereka, hal ini sejalan dengan perkembangan jumlahpengguna internet yang terus meningkat seperti yang dirilis oleh Asosiasi Pengelola Jasa InternetIndonesia, bahwa di perkirakan sampai tahun 2015 jumlah pemakai internet di Indonesi sebanyak139 juta pelangganStudi kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pemuka masyarakatsetempat, ketua KIM, termasuk diantaranya beberapa pejabat setempat dan kaum cendekiawanuntuk memperoleh data. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa kelompok informasisemacam itu mempunyai potensi yang sangat penting terhadap masyarakat sekitarnya.Masyarakat yang masih rendah pendidikannya biasa memanfaatkan kelompok ini sebagaisumber informasi. Oleh karenanya pemerintah dapat memanfaatkan kelompok ini untuk mengatasimasalah buta teknologi Informasi dan Komunikasi.
Kewenangan Ombusdman RI Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan. Huda,SH.,M.Hum, Dr.Khoirul
HERITAGE Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.994 KB)

Abstract

Keberadaan Ombudsman di berbagai negara modern terutama negara-negara Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan dan sekaligus membantu aparatur negara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara melaksanakan pertanggungjawaban secara baik. Implementasi Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu terobosan yang cukup revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelenggara pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan direkomendasikan oleh Ombudsman RI maka wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman bukan sekadar lembaga pemberi pengaruh dalam pelayanan publik (Magistrature of influence), akan tetapi juga sebagai lembaga pemberi sanksi (Magistrature of sanction). Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DIBIDANG EKONOMI Nurhayati,M.Pd, Dr. Dies
HERITAGE Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.602 KB)

Abstract

Globalisasi dibidang ekonomi telah mendorong munculnya perdagangan bebas lintasnegara Perdagangan bebas adalah suatu situasi di mana arus lalu lintas barang, jasa, danmanusia dari dan ke suatu negara di dunia ini tidak mengalami hambatan yang berarti.Keadaan seperti itu, akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia.Peluang itu berupa makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untukmemasuki pasaran luar negeri. Hambatan non tarif (kuota, dan sebagainya) bagi produkIndonesia ke negara lain akan semakin hilang atau tidak berarti lagi. Demikian pulahalnya dengan tenaga kerja Indonesia, mereka akan dapat bekerja dengan mudah dinegeri asing tanpa hambatan peraturan imigrasi yang berarti. Namun di sisi lain, keadaanitu juga dapat menimbulkan ancaman bagi Indonesia: barang, jasa, dan tenaga kerja asingboleh masuk ke Indonesia dengan tanpa hambatan yang berarti. Akan terjadi persaingankualitas barang, jasa, dan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri guna merebut pasardalam negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan strategi guna menghadapitantangan globalisasi. Sehingga Indonesia mampu memperkuat posisinya untukmengambil peluang dalam persaingan ekonomi secara global. Tulisan ini akan menguraibeberapa strategi yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghadapi tantangan globaldibidang ekonomi.
Pembangunan Partisipasi Sebagai Bentuk Demokratik Governance Dalam Penganggaran Publik M.Si, Hambali; Silfiah,SH.,M.Hum, Rosa Ilma
HERITAGE Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.947 KB)

Abstract

Menjalankan sistem Demokrasi banyak aspek yang harus diperbaiki baik tingkatpartisipasi masyarakat, sistem kerja pemerintah, hingga sistem penganggaran keuangandidaerah. Sejalan dengan disentralisasi anggaran didaerah masih banyak yang kurangmaksimal didalam menggunakan dana secara efektif dan efisien, salah satunya bisa kitalihat dengan tingginya SILPA yang diposkan di Bank Daerah, hal ini menjadi salah satubeban Bank Indonesia (BI) untuk selalu memberikan suku bunga, konteks demikianmenjadi ciri akan patologi penganggaran. Kondisi seperti ini bisa di atasi dengan upayasistem partisipasi masyarakat, salah satunya optimalisasi Musrenbang.Dalam pelaksanaan Musrenbang dikabupaten Pasuruan berjalan sesuai denganwaktunya, namun menjadi pertanyaan bahwa dengan berjalannya system tersebutSILPA masih relative tinggi pertahunnya. Penelitian ini akan memfokuskan padabagaimana system ditengah budaya patron klien di pasuruan, sehingga menjadi suatuhambatan yang bertujuan untuk menangani anggaran lebih.Dalam Penelitan ini menggunakan metode studi kasus (case study) adalahpencarian masalah di dalam pelaksanaan musrenbang sebagai dasar menciptakanpenyusunan anggaran yang demokratik.Dalam Penelitian ini melihat tingginya SILPA menjadi patologi didalam kebijakananggaran dikarenakan pemertintah belum bisa membelanjakan seraca maksimal. SILPAditiap tahunnya relative naik, jika dilihat dari aspek anggaran, maka ketidak mampuanpemerintah dapat ditelusuri atas mekanisme pembuatan RKA SKPD yang berasal dariMus renbang dan musrenbang di kabupaten pasuruan masih kurang maksimaldisebabkan ada kendala oleh budaya dan tingkat pendidikan masyarakat pada posisitransisi.Dengan mekanisme musrenbang justru nilai partisipasi masih hanya sebataskelembagaan dan semu. Yang paling dominan adalah budaya patronklien, yang manamasyarakat yang berada pada struktur klien lebih mempercayakan dan atau merasaterwakili dengan kehadiran sang patron. Hal ini justru menandakan atas kesadaran semupada tingkatan partisipasi masyarakat pada musrenbang.Untuk itu perlulah merubah merubah mekanisme musrenbang dari aspekkelembagaan dan cultural. Untuk aspek kelembagaan butuh reformasi administrasimusrenbang yang ide dan nilai di jarring mulai RT/RW, dan secara tidak langsung aspekbudaya akan ikut sebagaimana actor elit local (sang Patron) yang hadir dalamMusrenbang tidak bebas nilai.
English Development-Based Instructional Materials 2013 Integrating Curriculum Values in the Junior National Character Zuhriyah, S.S., M.Pd, Aminatuz
HERITAGE Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.57 KB)

Abstract

This research is the development of research designed using a 4-D models of development the which consists of four stages items, namely; the definition phase, design phase, development phase, and dissemination phase.The subjects were teachers and students in lower secondary levelEast Java, namely SMP Bhinneka Tunggal Ika Purwosari.The Data were collected through observation, questionnaires, and tests.            Based on the results of field testing, teaching materials produced have met the criteria of practicality and effectiveness.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 2 (2012) More Issue