Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)
JURNAL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAPAN (JKPT) ISSN Print: 1410-7694,ISSN Online: 2654-9581 adalah Jurnal yang diasuh oleh Sekolah Tinggi Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan – KKP, dengan tujuan menyebarluaskan informasi tentang perkembangan ilmiah bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH TATA KELOLA DAN SUMBERDAYA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY DENGAN AQUACULTURE PERFORMANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DAN SIKRONISASI KEBIJAKAN SEBAGAI PEMODERASI ]]>
<![CDATA[Abdul Satar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12047
<![CDATA[Tata kelola dan aktivitas ekonomi dalam industry kelautan menjadi catatan penting dalam mewujudkan sustainable ocean economy. Indonesia dengan beberapa isu prioritas dan tantangannya menjadikan sumber daya (kelautan, perikanan dan sumber daya manusia) dan sinkronisasi kebijakan menjadi prioritas utama untuk mencapai tujuan sustainable ocean economy. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh potensi sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya kelautan dan perikanan serta good governance terhadap sustainable ocean economy dengan aquaculture performance sebagai variabel intervening dan sinkronisasi kebijakan sebagai pemoderasi. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Model menggunakan software WarpPLS. Selanjutnya untuk menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja variabel yang diuji menggunakan Importance Performance Analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Good Governance, dan sumber daya manusia secara positif berpengaruh signifikan terhadap aquaculture performance. Selain itu, hanya variabel potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang berpengaruh signifikan terhadap sustainable ocean economy. Hal ini berimplikasi bahwa tujuan pengelolaan industri kelautan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Berbagai kebijakan harus memprioritaskan penguatan sumber daya manusia sebagai target awal pencapaian sustainable ocean economy, karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat menciptakan good governance.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT MARITIM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PULAU ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Supo Dwi Diantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12067
<![CDATA[Nelayan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang sebagian besar dari mereka berkediaman atau bertempat tinggal di daerah pesisir dan menggantungkan sumber kehidupannya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Sektor perikanan masih menjadi tumpuan ekonomi Kabupaten Alor. Masyarakat nelayan di Kabupaten Alor masih cenderung miskin dan masih keterbelakangan dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukannya pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan dengan melakukan berbagai upaya dengan pendekatan yang tepat agar tercapainya tujuan pemberdayaan yaitu mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan.]]>
<![CDATA[STRATEGI DALAM TATA KELOLA MARITIM KEPULAUAN TERLUAR SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM ]]>
<![CDATA[Ferry Trisnaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12051
<![CDATA[Sejumlah besar pulau-pulau terluar Indonesia ternyata mampu menegakkan kedaulatan teritorial negara, mencegah berbagai penyelundupanndan pencurian kekayaan sumberdaya kelautan Indonesia. Aktivitas ekonomi pulau-pulau kecil terluar mampu mendukung perkembangan ekonomi kawasan perbatasan dan menjaga kesinambungan peluang usaha apabila dikelola dengan baik. Disisi lain, situasi pulau-pulau terpencil dan terluar yang tak berpenghuni seringkali berujung pada tingginya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing akibat minimnya pengawasan sumberdaya oleh pemerintah. Tujuan penelitian untuk menelaah implementasi kebijakan tata kelola pulau-pulau terluar yang merupakan satu kesatuan pembangunan wilayah NKRI. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan literatur. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia yang bersinggungan dengan batas wilayah negara tetangga diharapkan mampu menggambarkan kondisi terkini pulau-pulau terluar tersebut. Pulau-pulau terluar yang bersinggungan dengan negara tetangga menjadi manifestasi terpenting dari kedaulatan teritorial suatu negara. Wilayah perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan batas wilayah, eksploitasi sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.]]>
<![CDATA[PENGARUH KESADARAN BUDAYA MARITIM TERHADAP SIKAP BELA NEGARA PADA MASYARAKAT PULAU TERLUAR ]]>
<![CDATA[Donny Ermawan Taufanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12061
<![CDATA[Bela negara di era globalisasi menjadi konsep yang sangat diperhatikan semua bangsa dan negara. Era globalisasi membawa ancaman bagi eksistensi nasionalisme, dan pondasi negara sehingga mendorong semua pihak mengenai pentingnya bela negara bagi warga negaranya. Penelitian tentang bela negara masyarakat pulau terluar sangat diperlukan, karena berkaitan dengan kekuatan negara pulau terluar. Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis pengaruh budaya maritim pada masyarakat pulau terluar dalam upaya meningkatkan semangat bela negara. Metode penelitian dengan studi pustaka dan penelaahan literatur, serta pengumpulan data sekunder yang mendukung penelitian. Target yang ingin dicapai dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan adalah untuk menumbuhkan kesadaran bela negara dan membangun rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, penting itu ditanamkan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, serta keyakinan pada ideologi Pancasila dan kemampun yang diperlukan untuk melindungi bangsa sejak dini.]]>
<![CDATA[PENANGKAPAN IKAN TERUKUR BERBASIS KUOTA UNTUK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sakti Wahyu Trenggono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12057
<![CDATA[Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dengan tetap mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. PIT dilaksanakan melalui penetapan batasan kuota tangkapan (catch limit) sebagai output control dan menjadi model pengelolaan perikanan yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Model ini menjadi alternatif bagi kebijakan pembatasan izin kapal (input control) yang selama ini dinilai kurang implementatif, menciptakan mental ‘race to fish’, dan rawan manipulasi ukuran kapal (markdown). Kontribusi PNBP sektor perikanan tangkap saat ini didominasi oleh Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Praproduksi yang ditarik dari Perizinan Berusaha berdasarkan variabel Tonase Kapal (GT) dan harga patokan ikan. Kebijakan ini dinilai kurang berkeadilan dan tidak memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha perikanan disebabkan penarikan retribusi dilakukan sebelum usaha penangkapan dimulai, padahal terdapat resiko kegagalan kegiatan usaha. Sistem PNBP Praproduksi juga berpotensi memperburuk status stok sumber daya ikan dikarenakan pelaku usaha memaksimalkan hasil tangkapan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya (race-to-fish). Melalui kebijakan PIT yang berbasis kuota, jumlah tangkapan akan dibatasi untuk setiap kapal sesuai zona. PIT meminimalkan manipulasi ukuran kapal, memaksimalkan pendapatan negara melalui PNBP, memenuhi prinsip keadilan berusaha karena retribusi diambil setelah dilakukan usaha penangkapan berdasarkan besaran jumlah hasil tangkapan, serta tetap menjaga partisipasi aktif nelayan kecil sesuai dengan kuota yang diberikan ke daerah. Melalui penerapan kebijakan ini, peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia, keseimbangan kegiatan ekonomi lintas wilayah, keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesehatan laut dapat tercapai.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KETAHANAN PASCA BENCANA ALAM DI DESA PESISIR ]]>
<![CDATA[Hendra Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12062
<![CDATA[Wilayah pesisir Indonesia merupakan salah satu wilayah risiko tinggi terhadap bencana alam seperti tsunami, abrasi pantai, sedimentasi, gelombang pasang, dll. Penyebabnya adalah posisi geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik dunia yang dikenal dengan Cincin Api Pasifik. Untuk memerangi ancaman dan dampak dari bencana tersebut, berbagai kegiatan penanggulangan bencana serta kegiatan pencegahan bencana, kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pemulihan bencana tentu dilakukan. Masyarakat tentu memiliki peran tersendiri dalam penanggulangan tersebut. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, masyarakat mampu mengantisipasi dampak bencana tersebut, mempersiapkan diri, tanggap dan cepat pulih dari dampak bencana yang disebut juga sebagai resiliensi bencana. Pemulihan bencana dirancang untuk memulihkan lingkungan, infrastruktur, layanan publik, dan kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat yang terkena dampak dapat kembali ke aktivitas normalnya.]]>
<![CDATA[KELAUTAN BERBASIS BIG DATA DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0 ]]>
<![CDATA[Hari Darmica]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12052
<![CDATA[Dalam era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi memegang peran yang sangat penting, tanpa terkecuali di sektor kelautan, dimana Big Data menjadi salah satu teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, dan jasa logistik. Dalam makalah ini akan dibahas tentang peran Big Data dalam menghadapi era industri 4.0 di sektor kelautan Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menerapkan Big Data dalam sektor tersebut. Selain itu, juga akan dibahas tentang manfaat dan penerapan Big Data dalam bidang perikanan budidaya dan logistik pelayaran serta kendala dalam mengimplementasikannya. Secara keseluruhan, makalah ini membahas tentang potensi dan pentingnya Big Data dalam menunjang pembangunan sektor kelautan Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0.]]>
<![CDATA[ANALISIS KERUSAKAN TERUMBU KARANG DAN UPAYA PENGELOLAANNYA ]]>
<![CDATA[Juspri Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12066
<![CDATA[Ekosistem terumbu karang memiliki peran penting baik secara ekonomi dan sosial. Tingginya nilai manfaat langsung ekonomi dan tingkat ketergantungan nelayan skala kecil terhadap ekosistem terumbu karang menjadi dasar arah pengelolaan terumbu karang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kasus dan komparasi dari berbagai kondisi ekosistem terumbu karang di Indonesia dan menjadi pelengkap literatur yang telah ada. Studi Pustaka dan analisis komparasi menjadi pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi secara natural maupun oleh aktifitas manusia menjadi ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Kerusakan yang timbul akibat aktivitas manusia akan memberikan dampak yang lebih serius dan permanent, sehingga untuk menjaga kelestariannya upaya pengelolaan dan restorasi terumbu karang harus mendapat dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak dan lintas sektor.]]>
<![CDATA[PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR ]]>
<![CDATA[Wahyu Indra Sakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12058
<![CDATA[Sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang berlimpah di Indonesia. Beragam manfaat mulai dari sebagai sumber bahan pangan, ekosistem terumbu karang dan biota laut, penyimpanan sumber energi dan mineral, pariwisata, dan sebagainya. Melimpahnya potensi tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk khususnya di daerah pesisir pun semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut tekanan terhadap lingkungan pesisir tidak dapat dihindarkan dan menjadikan pesisir rentan terhadap kerusakan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan upaya baik dari pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Metode penelitian dengan kajian Pustaka. Pengelolaan lingkungan pesisir dengan melibatkan masyarakat atau dapat disebut juga pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah banyak dilakukan di beberapa daerah, seperti di daerah Bali, Aceh, maupun Teluk Ambon Dalam. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan di daerah tersebut diketahui beberapa masyarakat telah ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir, meskipun belum sepenuhnya seluruh tahapan berjalan dengan baik karena beberapa alasan.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR ]]>
<![CDATA[Agung Triwibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) Vol 1 (2023): Edisi Khusus: Isu dan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ahli Usaha Perikanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15578/jkpt.v1i0.12048
<![CDATA[Indonesia dengan lebih dari 60% wilayah laut yang luas terbentang dari Sabang hingga Merauke memiliki banyak keanekaragaman sumber daya perairan yang sangat kaya. Salah satunya adalah terumbu karang yang harus dijaga kelestariannya. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut dan pesisir yang memiliki peranan penting karena memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Tingginya nilai-nilai tersebut membuat keberadaan ekosistem terumbu karang menjadi terancam akibat penyebab antropogenik seperti polusi yang mencemari perairan, aktivitas penangkapan ikan yang melebihi kapasitas, eutrofikasi, praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Rusaknya ekosistem terumbu karang tidak hanya menurunkan kuantitas dan kualitas terumbu karang, tetapi juga mengurangi jumlah organisme lain yang berinteraksi dan hidup di sekitar terumbu karang. Untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan berupa kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang serta organisme laut untuk melindungi lingkungan laut dari pengaruh yang merugikan.]]>
