cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Benny K Heriawanto
Contact Email
yurispruden@unisma.ac.id
Phone
+6281996199671
Journal Mail Official
yurispruden@unisma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 26143852     EISSN : 26143992     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yurispruden merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik rumpun hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang" : 8 Documents clear
PERANAN ASAS TERITORIAL DALAM PELECEHAN SEKSUAL Alvina Zamroatul Adha
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab sebab pelaku pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, dan asas teritorial atas pelecehan seksual. Dalam hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 faktor seseorang melakukan pelecehan seksual faktor internal dan eksternal yang memberikan dampak berjangka panjang atau pendek tergantung dari bagaimana perlakukan pelecahan seksual tersebut seperti mudahnya depresi, gelisah, cidera, atau bahkan bunuh diri. Dengan demikian mengamati dari 2 kasus pelecehan seksual maka hukum pidana harus bisa dijalankan dan asas teritorial berjalan semestinya untuk mengatur segala perbuatan yang melanggar norma yang berlaku sesuai peraturan perundang undangan.Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Hukum Pidana, Asas Teritorial.
OMNIBUS LAW SEBAGAI SARANA UTAMA PENATAAN REGULASI Gilang Ramadhan
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6684

Abstract

Article 1 paragraph 3 Indonesian Constitution 1945 said, “Indonesia is a state of law”, but current regulatory conditions often occur disharmony and overlap between regulations. The concept of “omnibus law” becomes one of the breakthroughs to reorganize regulations which currently reaches 43.233 regulations from central to regional level. This article is a normative legal research and doctrinal reseacrh based on primary legal material (positive legal legislation and judge’s decision) and secondary (doctrines from books, research results). Based on research, the authors concluded that the concept of “omnibus law” is an excellent plan as “Main Facility of Regulatory Arrangement”, in order to minimize disharmony and overlapping regulations based on the UU No. 12/2011. Therefore, the drafting of the omnibus law concept of shall not be done in a hurry, so that later it won’t be overlapped and disharmony. Also, society participation is needed so it won’t cause contradiction in the future. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, namun saat ini kondisi regulasi peraturan yang banyak terjadi disharmoni dan tumpang tindih antar peraturan. Konsep “omnibus law” menjadi salah satu terobosan untuk menata kembali regulasi yang saat ini mencapai 43.233 peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan bahan hukum primer (hukum positif dan putusan hakim) dan sekunder (doktrin dalam buku-buku, hasil penelitian). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa konsep “omnibus law“ merupakan rencana yang baik sebagai “Sarana Utama Penataan Regulasi”, agar meminimalisir terjadinya disharmoni dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011. Kemudian, penyusunan konsep “omnibus law” sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru agar nantinya kekuatan undang-undang yang dibuat tidak kembali tumpang tindih dan disharmoni, serta tetap melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan pertentangan di masa mendatang.
ASPEK WANPRESTASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM HAL TIDAK MEMBAYARKAN KEKURANGAN UPAH DOSEN Mhd Erwin Munthe
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6699

Abstract

Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah.     Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen     Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila dirugikan Dosen dapat menuntut Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayarkan. Keywords: Wanprestasi, Upah, Perjanjian Kerja
PANDEMI CORONA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Yusuf Randi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6709

Abstract

Pandemi corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan berimplikasi terhadap munculnya tindakan  pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alasan efisiensi maupun alasan force majure. Tulisan ini menyajikan dua masalah pokok. Pertama, apakah pandemi corona dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan? kedua, bagaimana perlindungan hak pekerja yang diputus hubungan kerjannya oleh perusahaan menurut UU Ketenagakerjaan? Melalui kajian secara yuridis normatif, diperoleh penjelasan bahwa pengusaha dapat menggunakan pandemi corona sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK karena: berpengaruh terhadap keuangan dan kewajiban perusahaan kepada pekerja;  merupakan peristiwa yang sifatnya tidak terduga; serta corona sebagai bencana nonalam berskala nasional.  Selain alasan force majeure, efisiensi juga menjadi alasan untuk melakukan PHK. PHK karena alasan force majeure melahirkan hak bagi pekerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1), sedangkan bila PHK karena alasan efisiensi, maka hak pekerja sesuai ketentua Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.Kata kunci: pandemi corona, pemutusan hubungan kerja, force majeure, efisiensi
PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK abid zamzami
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6736

Abstract

ABSTRAKBerdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negaraKata Kunci : Negara, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hukum
MASIFIKASI PENDIDIKAN KONSTITUSI SEBAGAI PROTEKSI HAK KEBINEKAAN DI ERA PANDEMI COVID-19 Abdul Wahid; Sunardi Sunardi; Dwi Ari Kurniawati
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6737

Abstract

Abstrak Konstitusi merupakan pijakan dasar atau norma yuridis fundamental yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi apapun, termasuk saat menghadapi pandemi Covid-19. Urgensinya konstitusi ini akan bisa dirasakan oleh setiap warga negara melalui proses pendidikan (pembelajaran).  Mengingat kondisi masyarakat yang terkena pandemi Covid-19 ini sangat pluralistik, sementara setiap warga negara secara konstitusionalitas mempunyai hak atas kebinekaan, maka setiap pihak, khususnya kalangan penyelenggara pendidikan untuk melakukan masifikasi pendidikan konstitusi, yang model ini diidealisasikan dapat menegakkan keadilan sosial dan mencegah disparitas dan radikalitas  di tengah  masyarakat.Kata kunci: masifikasi, pendidikan, konstitusi, proteksi, hak, kebinekaan Abstract The constitution is the basic foundation or fundamental juridical norms governing the life of the nation and state in any condition, including when facing the Covid-19 pandemic. The urgency of this constitution will be felt by every citizen through the process of Education (learning). Considering that the condition of the people affected by the Covid-19 pandemic is very pluralistic, while every citizen constitutionality has the right to diversity, then each party, especially the education providers to carry out the constitutional education masification, which this model is idealized can uphold social justice and prevent disparity and radicality in the community. Keywords: masification, education, constitution, protection, rights, diversity
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 ATAS PENOLAKAN PEMAKAMAN Fitria Dewi Navisa
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6745

Abstract

ABSTRACT       A funeral is a community need which is also the responsibility of the government because it considers Article 34 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. . Researchers will use certain legal protection theories as a basis for analyzing them. The research method is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. In the current situation of the COVID 19 pandemic, the family/heirs of the corpses of positive patients of COVID 19 who was denied his funeral could file a lawsuit in court with the demands of PMH (submit Onrechmatige Daad) and request for restitution in the Court that could detail the Immune losses suffered by the victim.Keywords: Funeral Rejection, Covid's Body 19.ABSTRAKPemakaman merupakan kebutuhan masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, karena menimbang Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum dan pelayanan kesehatan maka disediakan pengadaan tempat (tanah) yang menjamin untuk pelaksanaan kepentingan umum tersebut. Peneliti akan mempergunakan teori perlindungan hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Dalam situasi pandemi Covid 19 sekarang keluarga/ahli waris dari jenazah pasien positif Covid 19 yang ditolak pemakamannya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dengan tuntutan PMH (Onrechmatige Daad) dan pengajuan permohonan restitusi di Pengadilan yang bisa merinci kerugian Immateriil yang dialami korban.Kata Kunci : Penolakan Pemakaman, Jenazah Covid 19.
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG Rani Apriani; Imanudin Affandi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6809

Abstract

 ABSTRAKLembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Bagaimana Tanggung jawab Bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Tindakan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Kesalahan Sistem, Perubahan, Saldo

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: In Press Vol 6 No 2 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 1 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2 No 2 (2019): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 2 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang More Issue