cover
Contact Name
Labib Musthofa Kemal
Contact Email
labibmusthofa_180901@umg.ac.id
Phone
+6285850774135
Journal Mail Official
labibmusthofa_180901@umg.ac.id
Editorial Address
Jl. Veteran No.11, Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 68 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)" : 68 Documents clear
The PENDAMPINGAN KUASA HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIJATUHI HUKUMAN 7 TAHUN PERJARA DALAM SUATU TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.MLG Satrya Manulung Bansage Immanuel Papara; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.340

Abstract

Defendants who are sentenced to more than 5 years in prison must get legal assistance. the formulation of the problem is What is the Consideration of the Panel of Judges on Case Number 28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg) Concerning the Accompaniment of Defendant Rahman Suedi in the case of drug abuse according to Article 127 of Law Number 35 of 2009? and How to deal with abuse addicts and victims of narcotics abuse. In writing this paper, the research method used is normative and analyzed descriptively using secondary data. Inductive conclusions are drawn. The results of the research into the considerations of the Panel of Judges on the Case.
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Tuti Alawiyah; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.342

Abstract

Go-jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industry transportasi ojek. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-jek apakah dapat dikategorikan kedalam hubungan kerja dan bagaimana perlindungannya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mengenai perjanjian yang terjadi antara PT. Go-jek dengan driver dan perlindungannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dan analisis dari penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjalin antara PT.Gojek dengan driver merupakan hubungan kerja dan mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.
ANALISIS YURIDIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM KEBERLAKUANNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Wulan Arsanti; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.344

Abstract

The issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the Health Insurance Program instructs all Ministries to optimize the JKN program, this also instructs the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to implement the Circular Letter of the Director General of Land Rights Determination and Registration (Dirjen PHP) No.02/ 153-400/II/2022 which contains the Determination of Rights and Registration of Land, as a form of follow-up to Presidential Instruction No. 1 of 2022, so that every application for registration services for the transfer of land rights or ownership rights to apartment units due to sale and purchase must be accompanied by a photocopy of the health insurance social service provider (BPJS) participant card (active participant in the Health Insurance Program (JKN). Type of research The method used is normative (doctrinal) juridical research. land rights because buying and selling are not by legal principles or norms in general, namely the principle of legal certainty, where Presidential Instruction Number 1 of 2022 creates legal uncertainty and is only a policy regulation (beleidsregel/pseudo wetgeving) and is optional or (aanvullendrecht).
KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Ghisca Putri Anjar Sari; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.345

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi, dan posisi lembaga pemasyarakatan dalam menegakkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan analisa deskriptif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Keadilan Restoratif lebih melihat pemidanaan dengan pemikiran yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban sehingga perdamaian ini menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan salah satu alternatif yang berfungsi untuk memecahkan suatu perkara pidana, yang awalnya berfokus pada pemidanaan menjadi proses diskusi serta mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait, untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan pidana dengan adil dan seimbang. Tujuan dilaksanakannya restorative justice serta diversi ini untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari peradilan pidana sehingga Anak dapat menghindari stigmatisasi negatif serta harapannya agar Anak dapat diterima kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KARTU FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK BCA Fauzan Ramadhan; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.347

Abstract

Technological developments have brought changes to payments in the form of cash in conventional metal and paper forms, which have now developed in the form of electronic payment instruments. The use of non-cash payment electronic money (FLAZZ) besides being able to facilitate transactions can also cause losses to the owner if the FLAZZ is lost or stolen. Transactions using e-money can be carried out without going through an authorization process such as a PIN (Personal Identification Number) so that e-money can be used easily by unauthorized persons. Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 contains regulations related to financial compensation but are not clear and detailed, so these unclear regulations lead to different interpretations between institutions. The purpose of this paper is to find out the legal arrangements for electronic money owners in the event of a loss on an e-money card and to find out the responsibility of the bank as a provider of non-cash payment instruments for losses suffered by e-money. - the owner of the money card. The research method used in this paper is normative legal research method. Studies show that electronic money compensation can only be made if there is damage from the issuer. The bank is not responsible for losses to e-money owners due to user negligence that violates consumer protection principles. Banks as issuers of electronic money are not responsible for losses to FLAZZ owners where this rule violates the principle of consumer protection.
RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN Ali Hakim Lubis; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.349

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan saran terhadap para penegak hukum di negara ini dalam hal ini instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim agar dalam menangani suatu permasalahan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus hukum ujaran kebencian. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan memakai sumber data sekunder dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penulisan ini mebuktikan bahwa penyelesaian dengan metode pendekatan Restorative Justice dapat digunakan kepada pelaku kejahatan ujaran kebencian sebagaimana ketentuan di dalam “ UU No. 19 Tahun 2016” tentang “Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008” Tentang “Informasi dan Transasksi Elektronik ( ITE )”. Penulisan ini dibuat untuk menjawab apakah penyelesaian secara restorative justice dalam tindak pidana ujaran kebencian merupakan sebuah solusi hukum? karena, semangat dari penyelesaian restortif justice adalah pemulihan terhadap keadaan semua bukan sebagai pembalasan. Oleh sebab itu, tujuannya agar upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat diminimalisir dan dilakukan pendekatan dengan cara mediasi atau duduk bersama antara pelaku dengan korban tindak pidana ujaran kebencian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Alamsyah Podungge; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.353

Abstract

This research examines the legal protection of whistleblowers in corruption crimes in Indonesia. The role of the reporter is very necessary or important in law enforcement. The presence of whistleblowers helps law enforcement agencies and makes them more accessible in uncovering cases of corruption criminal activity. Therefore, the state must provide legal protection to the Petitioners to protect their rights by law. Second, the state must also pay tribute to the reporter. Because the award is a form of recognition from the state to the applicants for their participation in helping law enforcement and protecting our country. Like the suspected corrupt journalists in Cirebon, they should be legally protected from prosecution. Nevertheless, he is under suspicion and the LPSK must assist in every way possible to ensure that his rights are protected or fully recognized. This study answers several questions. (1) Legal protection for reporters of corruption cases in Indonesia. (2) legal mechanisms in the criminal justice system to ensure the safety of reporters in corruption cases; This study uses social laws to study with the help of social sciences. First, the research results show that there is legal protection for reporters. This means that, based on Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, they do not only receive physical and immaterial legal protection, but also physical and psychological protection. Second, whistleblower regulations have not been regulated clearly so that special rules and legal guarantees are needed for whistleblowers to protect them from threats.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Lidya Pratiwi Gunawan; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.356

Abstract

The goal of this research is to investigate and determine the regulation of environmental offenses under Law 32 of 2009(known as environmental law) and how to be responsible for environmental crimes according to environmental law This research uses normative legal research methods using primary and secondary data, with descriptive analysis and deductive conclusions. Environmental crimes can be include within intentional or unintentional acts. Subjects of criminal law may be individuals, legal bodies, or non-legal entities. In this scenario, both legal entities and non-legal entities are companies. Responsibility in Article 88 means 'absolute accountability,' or the so-called "strict liability idea. Under the liability requirements of this article, the plaintiff is not necessary to prove the existence of an element of error as the basis for compensation. When the principle of strict liability is invoked, the legal subject is held accountable for pollution and environmental harm in the living environment in line with Article 88 of environmental legislation.
GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA, SINGAPORE, MALAYSIA : KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM Denny Tendra; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.357

Abstract

Pada 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana dengan mengeluarkan PerMA No.14 Tahun 2019 , salah satu isinya merubah jumlah nominal kerugian materi yang bisa di akomodir gugatan sederhana menjadi maksimum 500 juta rupiah. Hal ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha umkm, besar & para konsumen yang memiliki sengketa perdata umum, karena gugatan sederhana dapat dilakukan untuk nominal kerugian materi sampai maksimal 500 juta rupiah dengan jangka waktu penyelesaian yg cepat dan berbiaya ringan. Gugatan Sederhana di dunia dikenal dengan nama small claim court ( SCC ), di Singapura small claims court sudah diberlakukan sejak tahun 1985 sampai sekarang. dengan jumlah max kerugian materi yang di akomodir 20 ribu – 30 ribu SGD, sementara di Malaysia Small Claims Procedure di berlakukan sejak tahun 2012 sampai sekarang, dengan jumlah max kerugian materi yang diakomodir 5 ribu RM. Dengan melihat perbandingan hukum terkait gugatan sederhana antara Indonesia, Singapura, & Malaysia makan akan terlihat bahwa gugatan sederhana yang diberlakukan di Indonesia lebih baik dalam hal jumlah nominal kerugian materi yang bisa diakomodir dan kecepatan prosesnya. Tetapi jika kita lihat pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri di kota-kota besar Indonesia jumlah perkara gugatan sederhana sangat sedikit sekali jumlahnya dibanding gugatan perdata biasa. Oleh karena itu keunggulan prosedur gugatan sederhana ini perlu di berdayakan secara masif dan berkesinambungan lewat seminar, webminar, talkshow, penulisan artikel, jurnal oleh pemerintah, akademisi, praktisi hukum, pemilik usaha, atau oleh siapapun agar menjadi budaya hukum pilihan utama ketika menghadapi sengeketa perdata umum sejumlah tertentu.
URGENSI SINKRONISASI PERATURAN PELAYARAN SEBAGAI ANGKUTAN MULTI MODA UNTUK MENURUNKAN BIAYA LOGISTIK Tentaminarto Tri Februartono; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.392

Abstract

The purpose of writing this paper is to describe and analyze the need for synchronization of shipping regulations as a multimodal company in relation to the economics of high logistics costs and shipping regulations that must be synchronized in order to achieve logistics cost efficiency. The main problem in this paper is the need to synchronize shipping regulations so that shipping can carry out multi-modal service transportation without having to create or change a new business form into a Multi-Mode Transport Business Entity (BUAM). Indonesia is an archipelagic country where sea transportation is important in logistics transportation, Shipping Companies as sea transportation will play a role in reducing logistics costs if they can carry out multimodal transport contracts. The methodology used in writing this paper uses normative legal research supported by secondary data, which consists of primary legal materials, namely Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Government Regulations, Ministerial Regulations related to issues, Secondary legal materials consist of books, journals, magazines. publications, opinions of experts and professionals in the field of law and logistics, information from the internet related to the problem, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries.