Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies
STJSPS is a periodical scientific journal published twices year by Institute for Research and Community Service, State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi with e-ISSN 2615-6172 (online media) and p-ISSN 2599-2813 (print media). This journal focuses on social and political studies and is expected to be a critical and an open space of thoughts for all people (academicians, intellectuals, students, etc.) who are concerned about the development of social and political sciences. Vision: To be a qualified and reputable Journal of Social and Political Sciences. Mission: Publish the results of scientific research in the field of social and political sciences in the life of nation and state, both nationally and internationally. Purpose: To improve the quality of scientific publications in the field of social and political sciences so that it can be a source of data and referrals for all parties.
Articles
5 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 01 (2018)"
:
5 Documents
clear
<![CDATA[Etnisitas dan Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Burlian Senjayaa]]>
<![CDATA[ Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies Vol. 1 No. 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.539 KB)
<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan tentang pengaruh etnisitas dalam prilaku memilih tokoh masyarakat pada kontestasi politik lokal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017. Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di beberapa daerah, tampaknya mesin politik partai bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan akan dijatuhkan. Artikel ini menyuguhkan sebuah kesimpulan bahwa Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh tokoh masyarakat (elit lokal) sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik dan pilihan politik di tingkat lokal. Artikel ini mengindikasikan bahwa perilaku memilih tokoh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, masih tergolong sektarian sehingga hal teresebut dapat menjadi menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal]]>
<![CDATA[Pemisahan Agama dan Negara dalam Bingkai Sistem Politik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yulfi Alfikri Noer]]>
<![CDATA[ Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies Vol. 1 No. 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.218 KB)
<![CDATA[Dinamika hubungan antara negara dan agama merupakan salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli bahkan di kalangan para pakar muslim hingga kini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung dan perbedaan pandangan dalam menterjemahkan antara agama sebagai bagian dari negara dan negara bagian dari agama. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka dengan data yang diperoleh dari beberapa sumber online maupun offline yang terkait dengan tujuan kajian. Hasil kajian ini menunjukan bahwa pemisahan antara negara dan agama dapat menimbulkan polemik dan mempengaruhi berjalannya sistem politik di Indonesia yang mayoritas Islam dimana hubungan antara negara dan agama dimulai dengan hubungan yang bersifat antagonis dan kemudian adanya sikap akomodatif dari pemerintah, dengan alasan Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan.]]>
<![CDATA[Good Governance: Praktikpada Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Irsadunas Noveri]]>
<![CDATA[ Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies Vol. 1 No. 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.645 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan teori birokrasi Max Weber pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat sepuluh kriteria ideal staf administrasi yang sesuai dengan social action yang berkaitan dengan kepentingan ideal dan material serta keterkaitan dengan good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data primer yang didapat dari hasil wawancara yang berkaitan dengan SOP dan arsip pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi serta pengumpulan data sekunder didapat dari kajian pustaka dan dokumen terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya teori birokrasi Weberian berwujud di Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, hal ini dikarenakan beberapa kendala jika semuanya diterapkan dan perwujudan teori birokrasi Weberian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tidak terlepas kepentingan ideal yang tampak jelas direalisasikan menjadi prosedur pelayanan yang ada sesuai dengan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi akan tetapi di dalam kepentingan ideal terdapat kepentingan material yang berupa kinerja pegawai dalam prosedur pelayanan terdapat kenegatifan yang mengakibatkan kurangnya manajemen didalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perlu diadakannya sosialisasi ke pegawai terkait Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.]]>
<![CDATA[Konsep Etnosentrisme Ibn Taimiyyah dan Gerakan Arabisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[D.I Ansusa Putra]]>
<![CDATA[ Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies Vol. 1 No. 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.897 KB)
<![CDATA[Sebuah gerakan tidak bisa dipisahkan dari sebuah konstruk konseptual yang melatarbelakanginya. Baik berupa ideologi politik, mazhab agama maupun kecendrungan budaya. Salah satu gerakan masif saat ini adalah gerakan arabisme. Gerakan arabisme merupakan gerakan transnasional yang merebak di seluruh penjuru dunia. Dengan segala pro-kontra gerakan ini menjadi momok khususnya dalam dunia Islam. Berkaitan dengan hal itu terdapat satu tokoh yang selalu dikait-kaitkan dengan gerakan Arabisme; Ibn Taimiyyah. Namun, jika dilihat dalam kronologi sejarah Ibn Taimiyyah tumbuh pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang belum mengenal ‘nasionalisme Arab’. Tulisan ini akan menyajikan data-data hasil penafsiran Ibn Taimiyyah yang mengkorelasikan kedua hal tersebut, yaitu: Arabisme dan Ibn Taimiyyah dengan metode analisis konten. Tulisan ini juga mendiskusikan bagaimana konstruk konseptual etnosentrisme Ibn Taimiyyah tersebut dipakai dalam gerakan arabisme khususnya di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Historis ]]>
<![CDATA[Ahmad Syarif H]]>
<![CDATA[ Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies Vol. 1 No. 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.031 KB)
<![CDATA[Keinginan beberapa pihak untuk memberlakukan penerapan syariah Islam di Indonesia sebagai hukum positif sejatinya bertolak belakang dengan jati diri bangsa Indonesia yang heterogen. Kembali ke Al-Quran dan Hadis sebagai acuan hukum positif di tengah masyarakat yang majemuk secara tidak langsung merupakan usaha pemaksaan sebuah penafsiran tunggal keagamaan dengan menafikan keragaman penafsiran keagamaan yang ada. Dengan melihat sejarah dan latar belakang alasan adanya keinginan untuk menerapkan hukum Islam tersebut serta membaca ulang beberapa dalil keagamaan yang sering digunakan oleh para pengusungnya melalui perspektif double movement, penulis berkesimpulan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah tidak mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti pluralitas sosial masyarakat Indonesia, relativitas pemahaman terhadap al-Quran dan Hadis, dan efek negatif penerapan syariah yang cenderung mengarah pada ‘pemasungan’ masyarakat untuk berinteraksi dengan daerah lain.]]>
