cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Farhani
Contact Email
jurnal.pubbis@gmail.com
Phone
+6285389328231
Journal Mail Official
jurnal.pubbis@gmail.com
Editorial Address
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa Pembataan - Tanjung Tabalong
Location
Kab. tabalong,
Kalimantan selatan
INDONESIA
PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
ISSN : 25796240     EISSN : 25501054     DOI : 10.35722/pubbis
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal PubBis provides media to publish original articles in the form of a unique new knowledge in the fields of public administration and business administration. This journal opens opportunities for the publication of the existence and research sharing and sustainable efforts development in public and business administration field. Journal of public administration issues the article covers: - Governance, - Public organizations, - Public policy, - Public service, - Management, - Law ethics, - Bureaucratic administration and government. Journal of Business Administration issues the articles covers : - Human resources, - Entrepreneurs, - Technopreneurs and sociopreneurs.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3 No 1 (2019)" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) (STUDY KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA) Raudah, Siti
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.851 KB)

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Study Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara). Makin meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 119 orang, dan Penambahan jumlah dikarenakan dari daerah lain berdatangan dari jumlah 23 orang, yaitu dari Banjarbaru, Tenggarong, Banjarmasin, Malang dan Barabai sehingga total semuanya menjadi 142. Banyaknya jumlah ini akan mengganggu yang nama kelancaran pembangunan daerah, contohnya saja masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.           Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah serta menganalisis Kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.           Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer melalui observasi, wawancara sedangkan data sekunder melalui data-data yang ada pada Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu Teknik Snow-ball sampling (penarikan sample secara bola salju).           Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih belum sepenuhnya dijalankan hal ini terlihat dimana rumah singgah untuk penampungan anak jalanan dan gelandangan tidak dibangun padahal inilah upaya dalam menanggulangi masalah maraknya para Gelandangan dan Pengemis tersebut. Namun pembinaan secara persuasif sudah dilakukan oleh Dinas Sosial  dan Satpol PP di saat menjaring atau patroli untuk penertiban para anak jalanan tersebut.                        Adapun saran-saran yang diberikan untuk bahan masukan antara lain yaitu Membangun Rumah Singgah untuk penampungan para Gelandangan dan Pengemis yang tidak ada punya rumah, serta bisa memberikan pembinaan mengenai pelatihan keterampilan supaya lebih mandiri, Harus adanya perhatian dan dukungan dari Bupati Hulu Sungai Utara terkait masalah pemberian anggaran dana dalam hal menunjang upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai sehingga keamanan dan ketertiban menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kata kunci : implementasi; upaya penanggulangan; gelandangan dan pengemis
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Setiawan, Irza
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.922 KB)

Abstract

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, permasalahan reklame diatur dalam peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Dinas terkait yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tentang perizinan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pajak reklame, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas, serta Bidang Tata Kota sebagai penataan keindahan kota Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai disposisi peletakan reklame. Implementasi tentang pajak reklame ini masih ditemukan permasalahan seperti ditemukannya reklame dengan jenis spanduk yang berlapis tiga, serta adanya pemasangan spanduk di zona larangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah yang berhubungan dengan komunikasi belum baik, Sumber Daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini. Kata kunci: implementasi; kebijakan; peraturan daerah
RESPON PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus: Penggunaan Jalan Nasional Oleh PT.Conch South Kalimantan Cement di Kabupaten Tabalong) Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.096 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penyalahgunaan Jalan Nasional yang dilakukan oleh PT.Conch South Kalimantan Cement. Dan mengetahui bagaimana respon publik terhadap masalah yang ditimbulkan berupa kerusakan-kerusakan jalan nasional yang terjadi akibat muatan yang tidak sesuai yang dibawa oleh angkutan semen PT.Conch South Kalimantan Cement. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para aktor kebijakan publik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih belum efektif, karena terdapat kendala dalam implementasi yang dilakukan antara lain yaitu adanya keterbatasan wewenang antar pelaksana, serta kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Respon dari para aktor kebijakan publik dalam menanggapi  masalah ini adalah terus berupaya untuk melakukan penertiban terhadap angkutan semen. Serta meminta tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan terkait, dan mengkaji ulang mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan semen tersebut. Kata kunci: implementasi; respon publik.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO TIMUR Triyanti, Desak Putu Butsi
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.473 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh : 1) Gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Timur; 2) Faktor – faktor  yang menghambat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling atau sampel bertujuan, dengan jumlah sampel sebanyak 65 Orang yang benar – benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian ini.  Hasil penelitian pengujian analisis GSCA menunjukan bahwa : Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, karena pengujian model dengan moderasi menggunakan uji GSCA menunjukan bahwa hasil signifikan dengan nilai critical rasio sebesar 6.78 dan nilai estimate sebesar 0.699. Faktor yang menghambat dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah, Kinerja pegawai yang rendah, Kedisiplinan pegawai yang kurang, penguasaan bidang pekerjaan yang tidak sesuai tupoksi, lambatnya pelayanan administrasi dalam melayani masyarakat, pimpinan bersikap kurang tegas terhadap bawahan, pemimpin kurang berpikir kreatif, tidak memiliki inovatif dan kurang terbuka terhadap ide – ide baru. Gaya kepemimpinan transformasional memberikan kontribusi kepada pegawai sebesar 48,9% dan sisanya 52,1% di pengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini. Kata kunci: gaya kepemimpinan transformasional; kinerja pegawai
MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Noor, Muhammad; Firdaus, Muhammad Riyandi; Yopiannor, Farid Zaki
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.594 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Melakukan pemetaan persoalan-persoalan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, yaitu perencanaan pembangunan desa, tata kelola administrasi desa, manajemen keuangan desa, dan penguatan kelembagaan desa. (2) Mendesain model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa menuju kemandirian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methode yang mengedepankan penggalian data melalui wawancara mendalam, FGD, Observasi dan Triangulasi data serta dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan PRA (participatory rural appraisal) yang diasumsikan tepat dalam rangka memecahkan persoalan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi Desa Maipememiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (political will) dari Pemerintah maupun stakeholders untuk membangun Desa Maipe menjadi lebih baik. Deskripsi tentang penyelenggaraan pemerintah Desa terbagi menjadi empat pokok hasil penelitian yaitu (1) kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi Tata Kelola Administrasi Desa, data Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Administratif Desa Maipei digambarkan bahwa sebanyak 43% responden mengatakan puas terhadap pelayanan administrative, sebanyak 20% responden yang mengatakan cukup puas, sebanyak 17% responden yang mengatakan tidak puas, sebanyak 10% responden yang mengatakan sangat puas dan sebanyak 10% responden yang mengatakan tidak puas. (2) Kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi Perencanaan Pembangunan Desa sudah konsisten yaitu menjalankan fungsi perencanaan pembangunan berbasiskan partisipasi aktif masyarakat. (3) Kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan desa masih menghadapi persoalan serius yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. (4) Kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi Penguatan kelembagaan desa masih kurang optimal. Kendala utama adalah belum maksimalnya pengembangan jaringan antar sesama Lembaga Kemasyarakatan Desa Maipe seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD), Lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah desa Maipei dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca penerapan UU Desa pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah konsisten dan responsif terhadap UU Desa tersebut.Pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa, meskipun RPJMDes dan RKPDes baru tersusun tahun 2017 Pemerintah Desa Maipe tetap melakukan perencanaan pembangunan desa dengan baik sesuai dengan amanat UU Desa. Pengelolaan keuangan desa di desa maipe mengalami masalah kerena kurang sumber daya manusia.Kenyataan yang dijumpai kelembagaan desa yang ada di Desa Maipe masih belum tersusun dan terdata denganbaik. Kata kunci : penguatan kapasitas; pemerintah desa; pembangunan desa
EFEKTIVITAS PELAYANAN JAMKESDA PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H HASAN BASRY KANDANGAN Fahmi, Yusran
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.754 KB)

Abstract

Unit Pelaksana Teknis Jamkesda sejauh ini sudah dialokasikan dana oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pengganti Premi dari Masyarakat, Tahun 2010 sebanyak Rp. 5.633.088.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), sangat meningkat tajam pada tahun 2014 sebanyak Rp 9.136.305.000,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah). Dari alokasi dana yang signifikan tersebut timbul pertanyaan bagaimanakah efektivitas pelayanan jamkesda pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Birigjend H Hasan Basry Kandangan ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelayanan Jamkesda serta mengindentifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi efektifitas tersebut. Unit Pelayanan Teknis Jamkesda dapat dikatagorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan, mendapatkan biaya murah, pelayanan cepat, tepat dan memuaskan. Peneliti menggunakan pendekatan Penemunologis, dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi dan wawancara, di pelayanan Jamkesda pasien berobat rawat jalan dengan responden 150 orang. Efektivitas pelayanan tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004. Hasil penelitian antara lain : tingkat kesesuaian pelayanan dengan standar operasional prosedur, dan tingkat terlaksananya program pelayanan dapat dikatakan efektif (nilai rata rata unsur 3.28 katagori persepsi sangat baik, nilai rata-rata konversi hasilnya 81.86, nilai interval konversi juga sangat baik). Faktor penghambat tidak terlalu berpengaruh karena nilai rata-rata unsur adalah  3.28 katagori persepsi masih sangatlah baik. Kesimpulan adalah: Efektifitas Pelayanan yang tinggi dihasilkan oleh tingginya kepatuhan dan pengetahuan petugas pelayanan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur sehingga program dan kegiatan terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhi dilapangan secara tidak langsung mendukung pencapaian ke Efektifan yang tinggi. Disarankan tetap selalu mendukung program maupun kegiatan melalui alokasi dana yang cukup untuk kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, kecepatan pelayanan, serta kelengkapan sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis Jamkesda. Kata kunci : efektivitas pelayanan; kinerja pelayanan
KINERJA PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH Arlan, Agus Sya'bani
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.582 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pelayanan, menganalisa faktor-faktor penghambat pelayanan dan menginterpretasikan model-model kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis penelitian adalaah Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin dalam meningkatkan pendaftaran hak atas tanah sesuai amanat UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah: (1) dalam melayani administrasi bidang pertanahan tidak berjalan baik, dan (2) kurang optimal dalam sosialisasi bidang pertanahan. Atas dasar hasil penelitian, dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin dan pendaftaran atas tanah, maka hendaknya Pemerintah melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat lewat media cetak dan elektronik. Serta meningkatkan anggaran biaya penyelenggaraan pensertifikatan hak atas tanah secara massal tanpa biaya, dan pembenahan peraturan tentang hak atas tanah dengan pasal yang bersifat memaksa dengan sanksi tegas kepada pemilik tanah yang belum mendaftarkan hak atas tanah. Kata kunci: kinerja; pelayanan; pembuatan sertifikat tanah

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue