cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM" : 6 Documents clear
MENUJU SISTEM PEMILU DENGAN AMBANG BATAS PARLEMEN YANG AFIRMATIF Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.110

Abstract

ABSTRAKTulisan ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Putusan tersebut memuat dua hal penting. Pertama, adanya penetapan ambang batas parlemen sebesar 3,5%. Ambang batas parlemen yang seharusnya menjadi sarana untuk mengefektifkan pemilu yang berkualitas justru menjadi sarana diskriminasi bagi partai politik lainnya. Penyederhanaan partai politik kemudian diartikan sebagai pembatasan kekuasaan. Suksesi kekuasaan hanya berlangsung pada partai politik lama dan tidak akan beralih pada partai politik baru. Kedua, adanya verfikasi ulang terhadap partai politik peserta pemilu. Verifikasi kemudian menjadi permasalahan lainnya yang membuat keikutsertaan partai politik baru dalam pemilu terasa kian absurd. Verifikasi dengan menyertakan ambang batas pemilu merupakan syarat yang berat. Hal itu jelas akan menimbulkan rivalitas antara partai politik menjadi tidak kompetitif. Demokrasi menjadi kian kabur maknanya ketika kekuatan oligarkis sendiri masih berkuasa di parlemen. MK melihat adanya ketidakpastian maupun ketidakadilan hukum dalam substansi Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2012. Inkonsistensi regulasi pemilu yang eksperimental perlu diakhiri demi demokrasi. Kata kunci: regulasi pemilu, verifikasi, ambang batas parlemen, demokrasi.ABSTRACTThis paper analyzes the Constitutional Court Decision No. 52/PUU-X/2012 which contains two important points concerning the establishment of the parliamentary threshold of 3.5% and reverification of the political parties contesting the election. The threshold which should be a means to make an effective and qualified election instead became a means of discrimination among the political parties. Simplified model of political party is then interpreted as a means of power limitation. Power succession takes place only on the former political party and will not switch to a new political party. Verification then becomes another problem that makes the participation of new political party in the election seemed increasingly absurd. Verification that includes electoral threshold is a severe condition. This will obviously lead to rivalry between the political parties. The essence of democracy is increasingly blurry as the oligarchic power still in the Parliament. Constitutional Court sees this uncertainty and injustice in the legal substance of Article 8 of Law Number 10 of 2012. The inconsistency of the experimental regulations of election should be ended in favor of democracy. Keywords: regulation of election, verification, parliamentary threshold, democracy.
PERGESERAN WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU W Riawan Tjandra
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.111

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu dalam Putusan PT TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT atas Gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menimbulkan problematik tereotis dalam teori hukum acara peradilan tata usaha negara. PKPI adalah salah satu partai baru yang didirikan oleh S yang dalam verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU yang sempat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Problematik secara teoretis tersebut terlihat dari konsiderasi putusan PT TUN Jakarta yang melakukan penggeseran wewenang peradilan tata usaha negara secara generik yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang membatasi secara restriktif kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara baik yang bersifat positif maupun fiktif-negatif menjadi tindakan faktual pejabat tata usaha negara. Di sisi lain, substansi putusan PT TUN Jakarta tersebut juga terkesan justru menguji substansi UU Pemilu sebagai peraturan dasarnya terkait limitasi waktu gugatan sengketa tata usaha negara pemilu. Tidak dipenuhinya secara maksimal standar pengujian berdasarkan kebenaran material dalam sistem peradilan tata usaha negara telah membawa putusan PT TUN Jakarta tidak mampu mewujudkan tujuan peradilan tata usaha negara secara optimal. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan keadilan administratif secara substantif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan kebenaran material. Kata kunci: pemilihan umum, keputusan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara.ABSTRACTThe settlement of the administrative legal dispute on general election as issued in the decision of the Administrative High Court (PT TUN) of Jakarta Number 25/G/2013/PT.TUN.JKT has resulted in a theoretical problem in terms of administrative procedural law. The legal dispute was initiated by PKPI, a newly established political party founded by former Jakarta’s Governor, Sutiyoso soon after it failed to run in the 2014 legislative race. The theoretical problem can be observed in the PT TUN’s ruling consideration which makes an authority shift in the Administrative Court generically, as regulated on Law Number 5 of 1986, Law Number 9 of 2004, and Law Number 51 of 2009 that restrictively set the authority limit of the Administrative Court to examine the legality of either positive administrative decision or fictivenegative one to become a factual action of the government official. On the other side, the substance of the decision also seems review the substance of the Election Law as the basic rules regarding time limitations on administrative dispute lawsuit. As the review did not meet the examination standards according to the Administrative Court system, the decision could not reached the optimum objectives set forth in the due process of law. These objectives are to substantially obtain the administrative justice in settling any administrative legal dispute based on material truths. Keywords: general elections, administrative decision, administrative court.
KARAKTERISTIK THE MOST SERIOUS CRIME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sefriani sefriani
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.107

Abstract

ABSTRAKThe most serious crime adalah satu-satunya kejahatan yang bisa digunakan oleh negara yang masih ingin mempertahankan hukuman mati. Karakteristik the most serious crime dalam hukum internasional di antaranya: tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan; Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis,dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya; Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas. Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012 yang memasukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan luka berat atau matinya orang sebagai the most serious crime tidak sesuai dengan hukum internasional. Hasil penelitian ini membuktikan tidak ada hukum internasional maupun hukum nasional yang memasukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai the most serious crime. Kata kunci: the most serious crime, pencurian dengan kekerasan, hukuman mati.ABSTRACT‘The most serious crime’ is the term for a category of crime that is used by the country that still retains the death penalty. The definition of the most serious crime according to the International Laws is a heinous and cruel crime, which shook the conscience of humanity. It is intentional, organized, systematic, and widespread causing death or other serious impacts on the state or the public at large. The Constitutional Court Decision Number 15/PUU-X/2012 which categorized a violent theft which has caused serious injury or death as ‘the most serious crime’, is not in line with International Laws. This paper analyzes and resolves that there is nothing in the International Laws or National Laws classifying any violent theft into the category of ‘the most serious crime’.Keywords: the most serious crime, violent theft, the death penalty.
KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI Hesty D Lestari
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.112

Abstract

ABSTRAKPemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan berupa royalti. Pemberian lisensi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian lisensi. Isi perjanjian lisensi tidak mengalihkan hak cipta milik pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Salah satu contoh dari perjanjian lisensi di Indonesia adalah pemberian lisensi hak cipta dan merek minuman penyegar Cap Kaki Tiga dari perusahaan Singapura Wen Ken Drug Company kepada perusahaan nasional PT Sinde Budi Sentosa. Perjanjian lisensi yang dibuat tahun 1978 tersebut kemudian diakhiri secara sepihak oleh Wen Ken pada tahun 2008 dan diikuti dengan beberapa sengketa HKI antara Wen Ken dengan Sinde, salah satunya adalah sengketa hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Mahkamah Agung dengan Putusan No. 104 PK/PDT.SUS/2011 memberikan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak pada Sinde selaku penerima lisensi, dan menyatakan bahwa logo tersebut merupakan ciptaan bersama antara Wen Ken, Sinde, dan BY. MA tidak mengakui Wen Ken selaku pemberi lisensi sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas logo tersebut. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan MA dalam putusannya adalah karena Wen Ken tidak memiliki bukti pendaftaran hak cipta atas logo tersebut, baik di negara asalnya Singapura maupun di negara-negara lain.Kata kunci: hak cipta, lisensi, pendaftaran ciptaan.ABSTRACTA copyright holder is entitled to license others to publish or reproduce his creations in return for a royalty. Licensing shall be made in a form of license agreement. A license agreement does not transfer the copyright that belongs to the licensor to the licensee. One example of a license agreement in Indonesia is the licensing of copyright and brand name of Minuman Penyegar Cap Kaki Tiga from Wen Ken Drug Company from Singapore, to a national company, PT Sinde Budi Sentosa in 1978. The licensing agreement was then terminated unilaterally by Wen Ken in 2008, and was followed by a series of Intellectual Property Rights disputes between Wen Ken and Sinde, one of which is the dispute on copyright of the logo. In its Decision Number 104 PK/PDT.SUS/2011, the Supreme Court of the Republic of Indonesia granted the copyright of the logo to Sinde as the licensee and stated that the logo was a joint creation between Wen Ken, Sinde, and BY. The Supreme Court did not acknowledge Wen Ken as the licensor as the sole holder of the copyright to the logo. One of the necessary ruling considerations of the Supreme Court is for the reason that Wen Ken did not posses any evidences of copyright registration for the logo in its home country, Singapore, as well as in other countries.Keywords: copyright, license, copyright registration.
PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN DAN STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Wisnu Aryo Dewanto
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.108

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 memberikan pencerahan kepada berbagai pihak, khususnya akademisidi bidang hukum internasional dan hukum tata negara, mengenai arti dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden per se ataukah membuat perjanjian internasional tersebut berlaku di Indonesia. Res judicata yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional, meskipun berbentuk undang-undang hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, undang-undang pengesahan perjanjian bukan merupakan landasan hukum bagi berlaku perjanjian internasional di Indonesia. Kemudian, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengikat bagi Indonesia, bukan di Indonesia [baca: pengadilan]. Dengan demikian, undang-undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: perjanjian internasional, undang-undang pengesahan, judicial review.ABSTRACTFor the academics, particularly those in the field of International Laws and Constitutional Laws, the Constitutional Court’s Decision Number 33/PUU-IX/2011 has provided insights on what matters about the Ratification Law of International Treaties in Indonesia, whether it is the House of Representative’s approval to the President per se, or rather a means to make the treaty applicable in Indonesia. Res judicata asserted by the Constitutional Court judges rejecting the applicant’s request, indicates that the Ratification Law of International Treaties in Indonesia is only a formal approval of the House of Representatives to the President as stated in Article 11, Paragraph 1 of the 1945 Constitution the Republic of Indonesia. Additionally, the Ratification Law is not a legal basis for the enactment of the international treaty in Indonesia. The international treaties ratified by the Indonesian Government bind for Indonesian only, not in Indonesia [read: court]. Thus, the Ratification Law of International Treaties in Indonesia cannot be an object of judicial review of the Constitutional Court.Keywords: international treaty, ratification law, judicial review.
PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Janpatar Simamora
Jurnal Yudisial Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i2.109

Abstract

ABSTRAKOptimalisasi peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Konsep demokrasi langsung ini dipandang sebagai konsep paling ideal. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan, peran aktif warga negara dalam setiap perhelatan demokrasi justru terbentur dalam sejumlah regulasi teknis. Salah satu regulasi yang menjadi penghambat adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini kemudian dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan Nomor 85/PUU-X/2012. Dalam putusannya MK memutuskan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih, maka warga negara cukup hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di lingkungan setempat. Putusan ini patut diapresiasi dalam upaya melindungi dan menjamin hak memilih sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi warga negara. Kata kunci: konstitusi, hak memilih, warga negara, demokrasi langsung.ABSTRACTOptimized active role of citizens in every stage of democracy in accordance with the provisions of Article 1 (2) of the 1945 Constitution which places the sovereignty vested in the people and implemented in accordance with the 1945 Constitution. The concept of direct democracy is seen as the most ideal concept. It’s just in the field, the active role of citizens in a democracy every event just hit the number of technical regulations. One of the regulations that a barrier is the provision of Article 69 paragraph (1) of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which requires that to be able to exercise their right to vote, must be registered as a voter. This provision was later declared the Constitutional Court (MK) contrary to the 1945 Constitution through verdict No. 85/PUU-X/2012. In its decision the Court decided that in order to be able to vote, then the citizens enough to show identity cards and family cards in the local environment. This decision should be appreciated in the effort to protect and guarantee the right to vote as well as the constitutional rights of citizens rights. Keywords: constitution, right to vote, constitutional right, citizen, direct democracy.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue