cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 1 (2023): -" : 1 Documents clear
TINJAUAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN GAJI HAKIM Wahyu Sudrajat
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 (2023): -
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i1.587

Abstract

ABSTRAKMahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur besaran gaji pokok hakim disamakan dengan besaran gaji pegawai negeri sipil, bertentangan dengan norma dalam beberapa undang-undang. Oleh karena itu ketentuan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum. Setelah lewat dari empat tahun sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah masih melakukan pembayaran gaji hakim dengan mendasarkan pada ketentuan yang sudah mati secara hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah, yaitu apakah ratio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, dan apakah sikap pemerintah dalam pembayaran gaji hakim sudah sesuai dengan prinsip good governance. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan ratio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 adalah karena dalam beberapa undang-undang, hakim merupakan pejabat negara sehingga ketentuan gajinya tidak dapat disandarkan pada ketentuan gaji pegawai negeri sipil. Dalam pembayaran gaji hakim pasca dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan meruntuhkan prinsip rule of law, sehingga belum memenuhi prinsip good governance. Agar pembayaran gaji hakim dijalankan sesuai dengan prinsip good governance, pemerintah harus segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang gaji pokok hakim. Kata kunci: gaji hakim; ratio decidendi; hak uji materiil.  ABSTRACT The Supreme Court in Decision Number 23 P/HUM/2018, stated that the provisions of Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 94 of 2012, which stipulates that the basic salary of a judge is equal to that of a civil servant, contradict the norms in several laws. Accordingly, the provision has lost its legally binding force. Over four years after the issuance of the decision, the government still pays salaries for judges based on the defunct provision. As issues formulated, this research aims to find the ratio decidendi of the Supreme Court in the decision and whether the government’s attitude in paying judges’ salaries conforms to the principles of good governance. The research employed a normative approach by referring to the prevailing laws and regulations, especially the Government Administration Law, as the critical legal basis. The results showed that the Supreme Court’s ratio decidendi in the decision was that judges are state officials in several laws. So, the salary provisions cannot be in line with civil servants. In paying the judge’s salary after the Supreme Court’s ruling issuance, the government had committed an abuse of authority that damaged the principle of rule of law. As such, the government did not act following the principles of good governance. To ensure that judges’ salaries are paid based on the principles of good governance, the government should enact a provision that specifies the basic salary for judges. Keywords: judge salary; ratio decidendi; right of judicial review.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue