cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2011)" : 7 Documents clear
KAJIAN YURIDIS PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING ) Monika Suhayati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.189

Abstract

The Indonesian state owned corporation (BUMN) is the business performer in national economy based on Article 33 verse (1) of UUD year 1945. The BUMN’s efficiency and productivity escalation are implemented by the privatization of BUMN. BUMN privatization by using the Initial Public Offering (IPO) is the effective mechanism in which the government has the opportunity to actualize the economic democratic through share owner expansion of BUMN. The new shareholder of BUMN shall push the increasing of BUMN productivity which will lead to the benefit for the country and the people. The privatization of Krakatau Steel and Garuda Indonesia are conducted by using the IPO mechanism. In its process there are some problems which potentially damage the country and people interest. Therefore, it is essential to amend the BUMN legislation by regulating the democratic and transparent BUMN privatization process in detail, and also making clear the criteria of BUMN that can not be privatized as a result of Article 33 verse (2) and (3) of UUD year 1945.ABSTRAKBUMN adalah pelaku usaha dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945. Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN melalui IPO merupakan mekanisme yang efektif dimana pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN. Masuknya pemegang saham baru pada BUMN dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN yang selanjutnya dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Privatisasi Krakatau Steel dan Garuda Indonesia dilakukan dengan menggunakan mekanisme IPO. Dalam proses kedua IPO tersebut terdapat permasalahan yang akhirnya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melakukan perubahan terhadap UU BUMN dengan mengatur lebih detil proses privatisasi secara demokratis dan transparan serta pengaturan lebih tegas mengenai kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.
ASPEK HUKUM HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN ROYA Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.185

Abstract

Land is one of the most important needs in Indonesia. Land is a placetostand for the community. It can also be used to build a home, work, grow crops, and can be used as collateral in borrowing at the bank. Land used as collateral in banks typically use Mortgage. On the right there Roya dependents, which is the limination of some debt that has burdened Mortgage. Roya implementation within UUHT must be mentioned in the APHT. Regulations implementing the UUHT is PMA. In PMA, Roya not worth mentioning in APHT. The big difference in making arrangements creditors into difficulties in its implementation. Therefore, the need for regulatory changes, particularly regarding the implementation rules Roya. PMA makes it easy for creditors in the implementation of the Roya, therefore, UUHT need to be changed, especially regarding the implementation of the Roya.ABSTRAKTanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di Indonesia. Tanah merupakan tempat untuk berpijak bagi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun rumah, kantor, bercocok tanam, dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam meminjam di bank. Tanah yang digunakan sebagai jaminan di bank biasanya menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam Hak Tanggunan terdapat Roya yang merupakan penghapusan dari sebagian hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan. Pelaksanaan Roya di dalam UUHT harus disebutkan di dalam APHT. Peraturan pelaksana dari UUHT adalah PMA. Didalam PMA, Roya tidak perlu disebutkan dalam APHT. Adanya perbedaan pengaturan membuat kreditur menjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan khususnya mengenai aturan pelaksanaan Roya. PMA memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan Roya, oleh karena itu, UUHT perlu dirubah, khususnya mengenai pelaksanaan Roya.
Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.190

Abstract

The speedy administration of justice is one of the principle in Indonesian system of judicature, but eventhough all kinds of law regulation has been made to support, this principle still not implemented well yet. The research found that the time period which has been decide by highest court usually not be able to be realized, moreover when a case reach the highest court, it could almost ascertained that the time for resolving case will take long time. Case backlog in highest court is one of the factor why resolving cases being slow. Therefore, it’s important to solve accumulating cases first, and restricting cases is a concept which being raise a lot to diminish the case backlog. The regulation for restricting cassation advisable be realized by improving not only revision to Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, but also another law regulations which related to the submission of cassation. By restricting cases regulation, so a lot of cases will be done in appellate court. With this situation, time period for resolving cases become shorter, and the cost to litigate automatically become cheaper. If all of this can be applied, so then the speedy administration of justice would be finally realized.ABSTRAKPrinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain: 1)Perkara perdata (perkara gugatan kecil); 2)Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda); 3)Hukum perkawinan (perkara perceraian), dan 4)Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA SURODADI, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK Dian Cahyaningrum; Endah Setyowati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.186

Abstract

Mangrove forest has some advantages, that it needs to be protected. To protect the mangrove forest, there is local law Number 004/IX/GERHAN/2004 in Surodadi. That local law is so efective, be obeyed and well done by local people. There are three factors that influence the effectiveness of local law. They are regulations, law enforcement officer, and local people. The law factor, the process of local law making so participatory approach and the substantives of local law give some advantages to local people. The law enforcement officer factor, the officers enforce and socialize the local law well; the local law also get supporting and admittance from the regional government. The local people factor, local people realize the local law is so important to protect the mangrove forest which give some advantages to them.ABSTRAKHutan mangrove memiliki manfaat penting, oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove, di desa Surodadi dibentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove. Peraturan desa tersebut cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. Faktor hukum, proses pembuatan Peraturan Desa partisipatif dan substansinya mendatangkan manfaat bagi warga desa. Faktor aparat, aparat menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Desa dengan baik; peraturan desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari pemda setempat. Faktor masyarakat, adanya kesadaran masyarakat bahwa Peraturan Desa dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa.
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum Sulasi Rongiyati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.191

Abstract

The paradigm of performance-based budgeting to encourage governments to improve public services through the efforts of the government enterprising by applying a flexiblelity of financial management which highlight the productivity, efficiency, and effectiveness in public services agencies through the establishment of the Public Service Board. Implementation of the legislation on the BLU has the juridical aspect, particularly in to the application of the principles of the state finances on state finances law.ABSTRAKParadigma penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik melalui upaya mewiraswastakan pemerintah dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum. Implementasi perangkat perundang-undangan tentang BLU memiliki aspek yuridis, khususnya berkaitan dengan penerapan asas-asas keuangan negara yang dianut dalam undang-undang di bidang keuangan negara.
PELUANG PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Luthvi Febryka Nola
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.187

Abstract

This paper discussed about the opportunity at the cyber notary’s application in Indonesia. Cyber Notary was a concept of notary authority based on the implementation of information technology. The author thought that the development of science, technology and world trade, made Indonesia need to adopt the concept of cyber notary. The application of this concept would enhance the role of notary within the framework of the national economic development. So, the author recommended that the concept of cyber notary should be adopted in notary law changes. But, Indonesia could not fully adopt this concept because it came from the common law countries which had difference authority and verification system with Indonesia. Beside that, principle of effective regulatory changes should be applied in the process of notary law changes because there were many regulations concerning the authority of notary.ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai peluang penerapan konsep cyber notary dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep cyber notary merupakan suatu konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Penulis berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta dunia perdagangan dewasa ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peranan notaris dalam rangka pembagunan ekonomi bangsa. Jadi penulis merekomendasikan agar konsep cyber notary perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam perubahan UU JN. Akan tetapi Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara common law yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia. Disamping itu, prinsip perubahan peraturan yang efektif haruslah menjadi perhatian dalam proses perubahan UUJN karena banyaknya peraturan menyangkut kewenangan notaris.
UPAYA TRANSFORMASI KONSEP JARIMAH QISASH-DIYAT PADA HUKUM POSITIF MELALUI RUU KUHP Marfuatul Latifah
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.188

Abstract

This paper will discuss the transformation efforts of the concept of jarimah qisash-diyat which is a threat of criminal for crimes against the body and soul in the law matter of Islam, in positive law through the draft Penal Code. In making a transformation effort of the concept, alternative way is used by objectification theory which attempt that the concepts in Islamic law-especially jarimah qisash diyat should be implemented in natural, not in a religious act. In this transformation process, which can be transformed jarimah qisas is qisas against deliberate murder (planned), both the Criminal Code and the Penal Code draft law has to accommodate the concept. While in jarimah diyat, it is necessary to do add different criminal restitution in kind with a fine. Criminal compensation is independent and part of the basic sentence. The amount of restitution imposed, determined by the judge through a court decision and based on the losses caused by criminal acts that have been done.ABSTRAKTulisan ini akan membahas mengenai upaya transformasi konsep jarimah qisash-diyat yang merupakan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum islam, pada hukum positif di Indonesia melalui RUU KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep tersebut digunakan cara alternatif yaitu menggunakan teori objektifikasi yang mengupayakan agar konsep yang ada dalam hukum Islam khususnya jarimah qisash-diyat harus dapat dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, jarimah qisas yang dapat ditransformasikan adalah qisas terhadap pembunuhan sengaja (berencana), baik KUHP maupun RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam jarimah diyat, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023 Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022 Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019 Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue