Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

DIVERSI : Jurnal Hukum

Diversi
Website

Published by Universitas Islam Kadiri

ISSN : 25034804 EISSN : 26145936 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.

Arjuna Subject : -

Articles 5 Documents

Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum" : 5 Documents clear

Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Salsabila Dewi Vitasari; Satria Sukananda; Sandra Wijaya
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Kajian ini membahas tentang implementasi mengenai pengaturan pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang tidak menyampaikan kejelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia adalah in abstracto dan in concreto. Mengenai pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih sangat jauh dari kata terlaksana dengan baik, sebab pengaturan yang ada masih memiliki kelemahan pada aturan normatif baik dari segi peraturan perundang-undangan hingga lembaga penegakan hukumnya.

Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan Fajar Nugraha; Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda; Ricka Auliaty Fathonah
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum pewaris yang menolak warisan. Pada umumnya mewaris diterima oleh para ahli waris baik dengan tegas maupun diam-diam, sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi karena suatu hal tertentu ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris. Harta yang diwariskan berbentuk harta aktiva dan harta pasiva jadi ahli waris tidak hanya menerima harta dalam bentuk uang dan barang melainkan juga hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris. Tentunya tidak ada orang yang mau dibebani dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang orang lain. Terdapat dua masalah yang diulas dalam penelitian ini, pertama, apa peran pengadilan dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan, dan yang kedua, apa akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum yaitu ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian Harta Peninggalan dan menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Supriardoyo Simanjuntak; Kornelius Benuf
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Tulisan ini akan membahas relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang “jitu” dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan berbagai cara diantaranya perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan penguatan budaya anti korupsi masyarakat. Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diwujudkan dalam mengadopsi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan. Penanaman nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan diharapkan mampu menciptakan prilaku yang tidak korup sebab nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan mencerminkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya dan hubungan yang baik antara manusia dengan sesamanya. Hal tersebutlah yang menjadi relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyebaran Jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 di Satuan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Yiska Marva Rohi; Thea Yori Mataheru; Evita Monica Chrysan
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Ujian Nasional merupakan evaluasi hasil belajar peserta didik pada jenjang akhir pendidikan, baik pada akhir jenjang SD, SMP, maupun SMA, dengan tujuan mengukur kompetensi para siswa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta segala peraturan di bawahnya mewajibkan agar Ujian Nasional perlu dijaga kerahasiaannya, sehingga segala bentuk penyebaran atau pembocoran soal maupun jawaban Ujian Nasional tidak diperkenankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep Ujian Nasional terkait evaluasi pendidikan dan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ujian Nasional harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, sehingga segala bentuk penyebaran atau pembocoran soal maupun jawaban Ujian Nasional tidak diperkenankan, atau dengan kata lain, soal maupun jawaban Ujian Nasional merupakan informasi yang dikecualikan dan para oknum tenaga pendidik yang melakukan penyebaran soal maupun jawaban dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia fauzi wahyu pradika; Happy Anugraha Putra; Anwar Noris
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradilan Khusus yang mana sampai sekarang, sengketa hasil pemungutan suara masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tugas inti atau pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlu adanya Lembaga yang menangani sengketa pemilu bersifat independen dan final. Tujuan Penelitian ini adalah untuk pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Serta menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Hasil penilitian ini menjelaskan bahwa selama ini sengketa pemilu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fungsi Mahkamah Konstitusi yang utama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlunya Lembaga peradilan khusus untuk menggantikan Mahkamah Konstitusi. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilu ini bisa dijadikan sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu. Seperti halnya negara Brazil dan Thailand yang menggunakan superior electoral court untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahfud Fahrazi

Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahfud Fahrazi

Contact Email fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone -

Journal Mail Official fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address -

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahfud Fahrazi

Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA