Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

DIVERSI : Jurnal Hukum

Diversi
Website

Published by Universitas Islam Kadiri

ISSN : 25034804 EISSN : 26145936 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.

Arjuna Subject : -

Articles 102 Documents

1 2 3 4 5

Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam Ury Ayu Masitoh
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di indonesia dimana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait pewarisan anak hasil perkawinan siri dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan dua hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu hukum perdata dan Islam. Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan.sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.

Refleksi Filosufi Terkendalanya Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila Imam Makhali
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Kendala penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena faktor aparat dan masyarakat. Hukum yang berorientasi dengan kekeluargaan integralistik yakniyang terkandung dalam sila sila Pancasila perlu untuk dijadikan acuan dalam penegakan hukum, juga sistem politik Pemerintahan yang demokratis, makaakan mudah untuk mewujutkan penegakan hukum secara menyeluruh apa bila pendekatanya melalui nilai nilai yang terkandung dalam sila sila Pancasila yang merupakan cita hukum yang tertinggi dan sebagai sumber moral dan rakyat akan tunduk dan taat secara otomatis.

Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Deawinadry .; Mochamad Wachid Hasyim
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tersebut. Dalam arikel ini menggunakan metode socio legal research yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri mengenai upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Dalam kesimpulannya upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan dilaksanakan dan difasilitasi oleh beberapa Satuan Kerja yang terdiri dari Satpol PP Kota Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, Polresta Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Permasalahan yang dialami anak jalanan terkait pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, pemenuhan hak identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) akan melalui proses assesment yang dilakukan oleh pihak Pekerja Sosial (PekSos) dari Dinas Sosial Kota Kediri dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Advokasi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang akan diarahkan atau dirujuk ke Satuan Kerja bersangkutan yang berwenang untuk upaya penyelesaian masalah. Anak jalanan yang berada di bawah umur akan dikembalikan kepada orangtua mereka, sebelum mereka berbaur kembali dengan masyarakat, anak jalanan mendapat pendampingan dan pemantauan dari pihak Pekerja Sosial (PekSos) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah dibentuk disetiap kelurahan tujuannya agar masyarakat tidak memberikan stigma yang negatif kepada bekas anak jalanan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Emi Puasa Handayani
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Along with the development of technology with the invention of the internet, the speed information cannot be blocked. Black list that occurredin the print era no longer applied when the era of information technology. The problem is, when it appears journalists from citizens namely the ordinary citizens who write news or facts in blogs or personal website, then it is exposed to public whether there is any protection for the journalist. These are problems that were examined in the article titled Legal Protection Against Journalists Citizen-Based Information Technology. The results of this study can be concluded that now everyone can write and submit his writings to the audience with ease. Currently in Indonesia citizen journalism grown fairly well. This is evidenced by the number of blogs that exist in Indonesia and made by the people of Indonesia. The existence of the blog has signaled that citizen journalism is a phenomenon that is in demand and will continue to grow in the community. The nature of citizen journalism that allows all internet users can enter information that he had through the Internet, can cause a state of some kind of 'abuse of power' by the accessor. The absence of clear boundaries about what should and should not be put on the internet has made sites and blogs contain information that should not be. Therefore it needs to be a rule in the special form of legislation on the protection of citizen journalists. Keywords : Legal Protection, Citizen J

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita HIV Perspektif Hak Asasi Manusia Saivol Virdaus
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Penelitian ini akan mendiskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap pasangan penderita HIV dalam perspektif Hak Asasi Manusia dimana menggunakan jenis penelitian Normatif terhadap hukum positif yang ada di Indonesia mengenai pencegahan dan penanggulangan Virus HIV-AIDS. Dalam penelitian ini ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS ) dan Pasanganya sebagai Subjek hukum Yang selanjutnya akan dikaji dan di analisa menggunakan kacamata hukum dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah rumusan bahwa disamping ODHA memiliki Hak atas kerahasiaan statusnya akan tetapi khusus kepada pasangan seksualnya ODHA harus terbuka tentang status HIV nya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka menjamin hak keamanan, kenyamanan, kesehatan dan hak hidup pasanganya. Dimana ketika ada keterbukaan maka penularan virus HIV terhadap pasangan tidak terjadi. walaupun hal ini sulit karena belum didukung oleh kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat secara komprehensif terhadap penderita HIV, maka kewajiban pemerintah adalah untuk terus menggalakan sosialisasi dan edukasi tentang HIV-AIDS di tengah masyarakat.

Kebijakan Hukum Sebagai Istrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan Imam Makhali
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Kebijakan dan hukum lingkungan di Indonesia sudah diaplikasikan sebagai instrumen pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sejaktahun 1973 hingga saat ini . namun dengan demikian, aplikasi kebijakan dan hukum lingkungan tersebut masih baru sampai pada fase dan formulasi materibelum sampai ada pelaksanaan yang sesungguhnya yang telah mengedepankan terciptanya kualitas lingkungan hidup, sebab pertimbangan kualitas lingkungan hidup acapkali dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi

Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri) Ilham Syahputra Prabandaru
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Studi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). Permasalahan ini dilatarbelakangi pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang selama ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun efektifitas dari pelaksanaan itu sendiri bisa dikatakan tidak terlalu baik disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala didalamnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan mengkaji dari ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dimasyarakat Studi ini berpendapat bahwa lemahnya efektifitas dari pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan tersebut serta atau faktor lainnya seperti tempat KPKNL, Efektivitas kinerja KPKNL Wilayah Malang, biaya terhadap barang rampasan, nilai ekonomis barang rampasan.

PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG CALON PIMPINAN DAERAH DARI CALON PERSEORANGANDALAM PILWALI TAHUN 2013 DI KOTA KEDIRI Zaenal Arifin
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Act of 2008 regulates the candidates for regional heads of individual candidates. This article is actually adopting a sociological developments and the insistence of the people of Indonesia who want democracy from the people by the people for the people. The desire was already accommodated in Act Number12 of 2008. The researchers used the method of normative legal research which researchesall the rules involved in the elections. In this study it can be concluded that the candidates of Mayor of Verification of Political Parties and individual Election Commission which is committed by election commission lawsin Kediri that is in conformity with that stipulated in Article 59 of Law Number 12 of 2008

Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015) Ramma Hadi Saputra; Trinas Dewi Hariyana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat. Penerapan hukuman pencabutan hak politik kepada pelaku korupsi oleh hakim memberikan pro dan kontra pada kalangan aktifis hukum. Karena penerapannya tidak sesuai dengan Undang-Undang, serta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Ratu Atut Cosiyah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena dalam putusannya, penerapan pencabutan hak politik tidak berdasarkan Undang-Undang. yaitu tidak mencantumkan berapa jangka/batasan waktu dalam pencabutan hak politik. Adapan rumusan masalah dalam penelitian ini, apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015 Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku korupsi, serta bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam mencabut hak politik pelaku korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan Non-Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Analisis yang dilakukan adalah analisis secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama di Indonesia Ansori .; Muwaffiq Jufri
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya telah menjamin tegaknya kebebasan beragama, namun masih saja terdapat tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang berujung pada konflik yang kerap sekali ditemukan di Indonesia, baik konflik antar penganut agama yang berbeda ataupun antar sesama penganut suatu agama. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya konsep penyelesaian konflik yang berbasis agama untuk meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia penyelesaian konflik berbasis agama diatur pada Pasal 156, serta Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sedangkan gagasan baru mengenai penyelesaian konflik berbasis agama yang dicoba untuk ditawarkan ialah dengan reformulasi kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian konflik agama diantara umat Islam, melakukan dialog baik internal agama ataupun eksternal agama dan yang terakhir ialah dengan metode dakwah yang menitikberatkan pada semangat toleransi, kedamaian dan menjalankan ajaran agama secara benar.

Page 1 of 11 | Total Record : 102

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahfud Fahrazi

Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahfud Fahrazi

Contact Email fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone -

Journal Mail Official fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address -

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahfud Fahrazi

Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA