DIVERSI : Jurnal Hukum
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS) ]]>
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>;
<![CDATA[Ade Gunawan]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1328
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penerbitan izin usaha setelah berlakunya Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem Online Single Submission (OSS) serta menganalisa hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha setelah berlakunya Online Single Submission (OSS). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya OSS tidak menghilangkan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan izin usaha, serta ada beberapa masalah pada pelaksanaan sistem OSS baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda ]]>
<![CDATA[St. Ika Noerwulan Fraja]]>;
<![CDATA[Nadiya Ayu Rizky Saraswati]]>;
<![CDATA[Ury Ayu Masitoh]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1117
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi pidana hukuman mati di Indonesia yang tidak sesuai dengan dasar negara dan filosofi pemidanaan Indonesia sehingga perlu dibandingkan dengan negara Belanda. Penelitian ini bertujuan menganalisa perbandingan penerapan sistem serta aturan hukuman mati di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman mati diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun, penerapan hukuman mati tersebutbertentangan dengan asas konkordasi dan ICCPR, sehingga tidak layak untuk digunakan. Sedangkan di Belanda hukuman mati sudah tidak digunakan karena dalam pelaksanaannya terpidana selalu mendapat grasi dan pengampunan raja dan pada tahun 1870 hukuman mati dihapus untuk menghargai HAM.]]>
<![CDATA[Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Sonya Arini Batubara]]>;
<![CDATA[Monica Agrianti Tanwin]]>;
<![CDATA[Yosephine Florentina Anggadinata]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1464
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang transplantasi organ tubuh pada mayat dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat serta sanksi hukum kepada tenaga medis yang melakukan malpraktek transplantasi organ tubuh pada mayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa Indoensia sudah memiliki beberapa regulasi hukum yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor; dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Namun, beberapa regulasi hukum di atas dianggap masih kurang jelas karena belum memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pendonor mati batang otak, penerima donor, dan tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan transplantasi organ tersebut. Kemudian untuk malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia, UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iskandar Muda]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1164
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat peran Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstitusional lima Undang-Undang terkait lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan; yaitu: perkara uji konstitusional Undang-Undang: (i) Ketenagakerjaan, (ii) Sistem Pendidikan Nasional, (iii) Kesehatan, (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (v) Perumahan dan Kawasan Permukiman.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertifikat Tanah PT Padang Media Televisi ]]>
<![CDATA[Rama Santi]]>;
<![CDATA[Yani Pujiwati]]>;
<![CDATA[Mulyani Djakaria]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1486
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang sengketa kepemilikan dan penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi oleh mantan direktur perusahaan. Tujuan penelitian untuk menganalisa penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi yang dikuasai oleh mantan direktur perusahaan serta menganalisa penyelesaian penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi yang dikuasai mantan direktur perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam penguasaan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mantan direktur perusahaan terdapat beberapa hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUPA, adapun penyelesaiannya melalui proses mediasi, penyelesaian melalui jalur pengadilan, dan setelahnya dengan melakukan penurunan hak serta balik nama sertifikat tanah demi terjaminnya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ]]>
<![CDATA[Dina Rasyida]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1198
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang praktik monopoli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) air mineral oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan studi putusan KPPU Nomor 22/KPPU/-I/2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dalam putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 serta menganalisis putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 berdasarkan teori Kebijakan Persaingan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkara pada putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Berdasarkan teori kebijakan persaingan dalam dunia usaha harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka akan mematikan bekerjanya suatu mekanisme pasar. Dalam pasar yang dikuasai, maka terdapat kemungkinan harga-harga ditetapkan secara sepihak dan hal tersebut akan merugikan masyarakat.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ]]>
<![CDATA[Allam Izza Naufal]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1488
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implikasi hukum larangan prostitusi di Situbondo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kesesuaian Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menganalisa implikasi hukum penerapan Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi hukum dibentuknya Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran adalah (1). Timbulnya Ketidaksesuaian dalam Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran tersebut dengan KUHP berimplikasi terhadap konflik aturan pasal yang saling berbenturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (2) Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran tersebut menyebabkan adanya tumpeng tindih hukum yang mana ketentuan dalam peraturan daerah tersebut mengatur hal yang sama sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Konsep Kewenangan Bantuan Hukum oleh Notaris dalam Perspektif Subtantive Justice ]]>
<![CDATA[Indra Karianga]]>;
<![CDATA[Maria Permata Dewi]]>;
<![CDATA[Joscelin Darsono]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1302
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang kewenangan notaris memberikan bantuan hukum dalam perspektif subtantive justice. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konstruksi hukum terhadap konsep kewenangan Notaris sebagai seorang yuris terkait pemberian bantuan hukum dalam perspektif subtantive justice. Metode penelitian yang digunakan adalah legal research. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat maka Notaris sebagai seorang yuris diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Formulasi yang ditawarkan terhadap konsep kewenangan Notaris memberikan bantuan hukum secara pro deo yaitu melalui surat rekomendasi atau persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dimana melalui surat rekomendasi tersebut masyarakat yang tidak mampu dapat menerima jasa Notaris dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada tahap non-litigasi.]]>
