cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2013)" : 6 Documents clear
TANGGAPAN ATAS KAJIAN PEMETAAN PEMBANGUNAN STRUKTUR HUKUM DI INDONESIA (FOKUS PADA PEMBANGUNAN LEMBAGA PERADILAN) Syamsuhadi Irsyad
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.760

Abstract

Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Sebagai benteng terakhir harapan para pencari keadilan, maka lembaga peradilan ke depan diharapkan benar-benar mandiri, independent dan imparsial, sehingga dapat memberikan pelayanan keadilan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan tanpa kekhawatiran akan adanya intervensi pihak manapun terhadap proses peradilan. Namun, dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya perbaikan/ pembaruan terhadap perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yg ada dalam masyarakat, meng-amandemen UUD oleh lembaga legislative, uji materiil UU dengan UUD 1945 di MK, ataupun uji materiil peraturan yang ada di bawah UU dengan UU di MA. Kata Kunci :Pembangunan Hukum dan Struktur Hukum
MALPRAKTIK MEDIK TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANGNOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.761

Abstract

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi begitu pula dalam tanggungjawab hukum seorang dokter. Meskipun kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dalam masyarakat, tetapi yang sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan hanya sedikit, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus kemeja hijau. Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap dan Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian Polres Cilacap dalam menangani Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dari Polres Cilacap dalam mengungkap dugaan praktik abortus provocatus oleh dr. RD di Cilacap di antaranya adalah pihak kepolisian masih sering kesulitan mengidentifikasi barang bukti, pihak kepolisian masih kekurangan personil atau staf ahli dalam bidang abortus provocatus untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus, dan kekurangan peralatan pendukung untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus. Kata kunci: malpraktik medik, abortus provocatus.
PENGARUH RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN NASIONAL Wahiduddin Adams
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.763

Abstract

Berbicara tentang perkawinan, tak hanya hak untuk menikah yang terlibat di dalamnya, namun hak-hak perempuan, hak untuk mendapatkan keturunan, hak anak, hak untuk memilih pasangan. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi seluruh hak tersebut sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan,adat) tetap lestari adalah wajib. Pembentukan hukum perkawinan yang melanggar hak-hak di atas jelas adalah tiran, namun membentuk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan tidak akan efektif dalam keberlakuannya.RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan adalah salah satu usaha pemerintah (sebagai penggagas) untuk membentuk hukum perkawinan yang akomodatif terhadap hak. Kata Kunci : RUU Perkawinan dan Hukum Perkawinan
PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN USAHA PENGGALIAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANYUMAS Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.764

Abstract

Setiap usaha pertambangan sudah pasti merusak lingkungan. Hal ini disebabka timbulnya dampak negatif dari usaha pertambangan berupa rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkar tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan longsor. Salah satu usaha pertambangan yang ada di Banyumas adalah penggalian batu kapur. Penggalian batu kapur pada umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti dinamit, belerang yang dicampur dengan serbuk, karena hasilnya lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan bongkahan batu kapur yang ada dibukit. Penggunaan bahan peledaksendiri disamping menyebabkan keselamatan penggali juga sangat merusak ekosistem yang ada yaitu keindahan dari bukit kapur tidak terllihat secara alami lagi, selain itu asap yang didtimbulkan daari bahan peledak danpembakaran sangat menggagu pernafasan. Salah satu contoh adalah : Kondisi Gunung kapaur di Desa Darmakradenan Ajibarang Banyumas. Upaya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara preventif yaitu upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup meliputi pengawasan dan perijinan, selain itu dapat juga dilakukan secara represif yaitu upaya penegakan hukum kepada siapa saja yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kata kunci : Penegakan Hukum, Usaha Penggalian Batu Kapur
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.758

Abstract

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan sangat sesuai dengan nilai dan budaya yang hidup di masyarakat. Perkara akan diselesaikan secara musyawarah dengan bantuan mediator dari aparat hukum (hakim/jaksa). Hal ini tentu saja juga menguntungkan bagi Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri karena mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan di kejaksaan/pengadilan.Sedangkan bagi anak yang melakukan perbuatan hukum, mereka tidak perlu mengalami dampak negatif dari berlarut-larutnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu mereka juga dapat terselamatkan masa depannya karena tidak harus mengalami dampak buruk menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kata kunci : Mediasi penal, anak yang berhadapan dengan hukum
IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.757

Abstract

Maraknya kegiatan bisnis termasuk ekonomi syariah, tidak mungkin dihindari sengketa (dispute/diference) antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain atau antara pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya. Pada asasnya penyelesaian sengketa di pengadilan terumuskan secara rapi dan formal dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 3 (2021) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) More Issue