Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN INDUSTRI BATIK BANYUMASAN DI KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.752

Dalam dunia perdagangan, permasalahan HKI mejadi soroatan dan bahan pengkajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Saat ini banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI yang ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional yang sangat cepat. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa pemalsuan, pembajakan,penyadapan, dan pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan, dan tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengancara mudah Industry batik dapat dikatakan telah memasuki era persaingan yang lebih transparan, baik dari segi desain, motif atau ragam hias, warna juga kualitas dari kain batik itu sendiri.Seperti halnya pelanggaran yang menimpa beberapa sektor lainnya, seni batik pun mengalami permasalahan serupa, hanya saja jumlah pelanggaran yang berkaitan dengan seni batik tidakklah semarak pelanggaran yang dilakukan terhadap karya cipta lainnya. Pelanggarn atas seni batik lazimnya dalah menyangkut masalah penjiplakan motif dan karenanya diperlukan adanya perlindungan terhadap hak cipta batik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Motif Batik

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PURWOKERTO Susilo Wardani; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.739

Perkembangan anak jalanan di Kota Purwokerto semakin lama semakin banyak dan sering ditemui di setiap perempatan lampu merah pusat kota. Sebagian anak jalanan bertahan hidup dengan cara melakukan pekerjaan di sektor informal baik yang legal maupun illegal. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Purwokerto sudah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan antara lain Pasal 34 UUD 1945, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Perda Banyumas No 31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis. Namun dari berbagai perangkat hukum tersebut belum ada yang secara khusus mengatur tentang jaminan perlindungan anak jalanan dan hanya merupakan interpretasi yang mengarah pada perlindungan anak jalanan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas dan Organisasi Masyarakat adalah peningkatan penanganan anak jalanan dengan mengupayakan kemitraan pemerintah dalam hal ini Dinas kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN PADA PT TELKOM PURWOKERTO Susilo Wardani; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.766

Sejak diaturnya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), muncul banyak polemik diantara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan CSR adalah PT Telkom Purwokerto Kandatel Purwokerto. Bahwa dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) menunjukan bahwa isu-isu yang terkait dengan CSR sesungguhnya telah banyak diwajibkan, sehingga cukup menjadi dasar yuridis penerapan kewajiban hukum terhadap CSR. Sebagai BUMN besar di Indonesia PT Telkom telah menerapkan kewajiban CSR dengan baik dan telah ada dana yang dianggarkan dan diputuskan melalui RUPS. Melalui tujuh pilarnya, Telkom CSR telah menanamkan kesadarannya tentang pentingnya CSR ini menjadi tren global dengan selalu memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan usahanya antara lain Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemitraan, layanan umum, lingkungan, bantuan kemanusiaan. Konsep dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan dengan pendekatan konsep yakni pemerintah mengemban amanat konstitusi untuk menyelenggarakan Negara dan pendekatan mekanisme yaitu sistem pengawasan dengan menggunakan lembaga dan birokrasi, berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum CSR diwajibkan oleh UUPT dan UU penanaman Modal. Peraturan yang telah ada tersebut terkait dengan isu-isu mengenai ruang lingkup CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility dan Kewajiban

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.749

Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses/prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan Fidusia adalah dengan melakukan perjanjian pokok pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, sehingga kreditur dapat berkedudukan sebagai kreditur preferent. Namun bagi yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan tidak setara dengan jumlah pembiayaan kreditur maka kedudukan kreditur adalah menjadi konnkuren. Pelaksanaan eksekusi terhadap benda obyek perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia jjika debitur wanprestasi mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika obyek jaminan fudisia didaftarkan, dalam hal ini melalui mekanisme lelang. Selain itu yang khusus menangani penarikan obyek jaminan dengan suarat kuasa dari perusahaan dapat melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui. Kata Kunci: Perlindingan Hukum, Wanprestasi dan Fidusia

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.757

Maraknya kegiatan bisnis termasuk ekonomi syariah, tidak mungkin dihindari sengketa (dispute/diference) antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain atau antara pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya. Pada asasnya penyelesaian sengketa di pengadilan terumuskan secara rapi dan formal dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO) Susilo Wardani; Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.811

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak Pengadilan Agama Purwokerto selalu mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku. Kata-kata Kunci : akibat perceraian,hak mantan istri & anak

PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG SYARIAH SEMARANG MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.777

Perbankan syariah lahir bersamaan dengan proses penyehatan Industri Perbankan Nasional, keberadaan Perbankan dengan prinsip syariah semakin dipertegas dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Ide dasar adanya bank syariah adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita tahu dewasa ini.Bank Islam sebagai bank komersial yang merupakan bagian integral dari sistem perbankan di Indonesia harus tunduk pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syariah termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT BANK BRI (Persero) Tbk Cabang Syariah Semarang dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kata kunci : Prinsip kehati-hatian (prudential principle), bagi hasil (profit sharing

Implementation of Agricultural Land Lease Agreements Based on Profit Sharing System in Kejajar District, Wonosobo Regency Silvy Audia Rakhma; Susilo Wardani; Selamat Widodo
UMPurwokerto Law Review Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.8679

Most of the Wonosobo area is a mountainous area, therefore the livelihoods of the Wonosobo people are still mostly working in agriculture. In Kejajar District, Wonosobo Regency, farmers/cultivators usually enter into lease agreements with landowners. To use the agricultural land is done orally based on trust and has been passed down from generation to generation by the people of Kejajar District, Wonosobo Regency. This becomes unclear if there is a dispute between the landowner and the cultivator. So this research was conducted to find out how the process of implementing the lease of agricultural land. The research method used in this study is a normative juridical approach, which is carried out through a literature study that examines secondary data in the form of legislation and other legal documents, as well as research results, study results, and other references. The normative juridical method can be supplemented by interviews. The people of Kejajar District still use agricultural land production sharing agreements using customary law, which is only done verbally and based on mutual trust between the two parties, even though the government has provided a legal umbrella related to the agricultural land product sharing system, namely Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Product Sharing. Most of the people of the Kejajar Subdistrict, Wonosobo Regency are also not aware of the existence of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Product Sharing. The factors that occur in the implementation of agricultural land production sharing agreements in Kejajar District, Wonosobo Regency are due to the large number of farmers who do not own land, agricultural land that has been neglected for a long time, landowners who do not have much time to take care of the land because they are busy trading.Keywords: Profit sharing, Agricultural land, Leases

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search