cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure" : 3 Documents clear
Peran Pemerintah Desa Bangun Mulya Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Guna Menyambut IKN Di Kabupaten Penajam Paser Utara Rosdiana Rosdiana; Yuni Nurhayati Akra; Anggita Gestin Larasati
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.825

Abstract

Desa Bangun Mulya yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi wisata yang terus dikembangkan. Mulai dari wisata budaya, wisata alam, dan wisata edukasi. Desa ini merupakan Desa exs-transmigrasi pada tahun 1962. Dulunya masuk di wilayah Kelurahan Waru, dan pada tahun 2010 ditetapkan menjadi Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Bangun Mulya di Kecamatan Waru. Nilai - nilai sosial budaya masyarakat menjadi aset utama dan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tentunya peran Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program - program yang dilaksanakan di Desa. Sinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, juga Lembaga Masyarakat Desa, dan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci suksesnya program - program yang dilaksanakan di Desa. Baik itu yang bersifat bottom up maupun top down.  Salah satunya adalah program pengembangan ekonomi kreatif masyarakat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan program penunjukan (top down) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  kepada  Desa  Bangun  Mulya  berupa  Program  Desa  Sentra  Batik. Dalam rangka menyambut IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak hanya percepatan pembangunan sarana infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah, tapi juga pembangunan manusia dirasa penting untuk dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas SDM, pelatihan berbasis keterampilan, pendampingan pelaku ekonomi kreatif, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara terus - menerus harus dilakukan guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Bangun Mulya.
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Roziqin Roziqin; Sangga Aritya Ukkasah; Budianto Budianto
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.867

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: (1) Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan preventif mempunyai tujuan mencegah penyimpangan yang terjadi di lapangan pemerintahan daerah. Pengawasan preventif ini berkaitan dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring), dan (2) pengawasan Represif atau Detektif yaitu: pengawasan dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yakni dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang direncanakan terjadi. Dalam hal pembentukan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintaha daerah, pengawasan ini berupa wewenang pembatalan (Vernetiging) atau penangguhan (schorsing).
Policy Analysis Of Fuel Subsidy In Indonesia Mailinda Eka Yuniza; Shafa Femalea Sekar Nuswantari; Pius Katon Jatmiko
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.841

Abstract

Fuel subsidies have become one of the heaviest burdens in Indonesia's State Budget (APBN), aimed at ensuring equitable accessibility of fuel to all segments of society. However, the mistargeting of the fuel subsidies can lead to the Indonesian population's dependence on subsidised fuel, thus undermining the efforts to address inequitable access to fuel. This study aims to analyse the realization of the fuel subsidy scheme in Indonesia and explore possible measures to achieve a more targeted and volume-appropriate fuel subsidy program. This paper focuses on the analysis of existing regulations concerning fuel subsidies in Indonesia, the weaknesses of these regulations, and the distribution of fuel subsidies as well as its current implementation. A live case study approach was employed. The research examined the gaps between the ideal state (das solen) and the actual state (das sein) of fuel subsidies by first examining the applicable legal norms. Subsequently, an analysis was conducted to determine whether or not the implementation is appropriate. Notably, Presidential Regulation Number 191 of 2014 does not specify the criteria for recipients of subsidised fuel of the JBKP (Special Assignment Fuel Type). This legal absence has resulted in an imprecise targeting and volume of the distribution of subsidised fuel.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue