cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
 1   2   3   4   5 
PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada PT.Mandiri Mining Corporindo) idrus, rahmat
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

ABSTRAK PT.Mandiri Mining Corporindo (MMC) adalah perusahaan tambang Mangan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan surat izin eksplorasi nomor 418 Tahun 2009 dan izin operasi produksi nomor 333 tahun 2010, dimana proses produksi telah dimulai sejak bulan oktober 2010, adapun luas ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT.MMC adalah 178 ha yang meliputi kawasan 178 ha yang meliputi kawasan hutan produksi 125 ha dan perkebunan masyarakat 53 ha, namun areal yang dikelola baru sekitar 30 persen. Sejak awal pembukaan perusahaan tambang di Desa ini telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, mengingat lokasi tambang berbatas langsung dengan perkebunan dan persawahan masyarakat setempat. Hal ini menjadi masalah yang menarik dikaji dari aspek hukum perizinan, khususnya perizinan lingkungan sehingga permasalahan dalam penilitian ini yaitu; Pertama bagaimana pelaksanaan penyusunan AMDAL PT.MMC. kedua bagaimanakah pelibatan masayarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL PT.MMC. hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi AMDAL PT.MMC di masyarakat yang akan terkena dampak pembukaan tambang, kedua tidak maksimalnya perwakilan masyarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL. Kata Kunci : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL PT.MMC, Izin Lingkungan, Hukum Perizinan.
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PAMUNGKAS, SAPTO HADI
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Pada artikel Penulis mengkaji dari sisi yuridis mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah konstitusi yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan umumnya bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan segala hal yang menyangkut segala jenis transaksi/ bermuamalah dengan menggunakan sistem syariah, sehingga penyelesian sengketa terhadap transaksi syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepastian hukum.
SISI GELAP OTONOMI DAERAH DALAM PENEMPATAN PEJABAT TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) KALIMANTAN TIMUR handoyo, susilo
jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Kewenangan yang dimiliki seorang Kepala Daerah selaku Pejabat PembinaKepegawaian di Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pejabat Tinggi Pratama sering kali disalahgunakan, prosedur formal maupun standar regulasi yang seharusnya dijadikan sistem yang harus diikuti kerap di kesampingkan oleh kepentingan politik ataupun keinginan pribadi dari seorang Kepala Daerah, sehingga dalam praktik dan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil acapkali diwarnai oleh berbagai kontroversi dan ketidakpastian serta seringkali menyimpang dan tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hal ini lah yang menjadi sisi gelap Otonomi Daerah saat ini.Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penempatan Pejabat, Kabupaten Penajam Paser Utara
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL/HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Wulan, Sri Endang Rayung
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memperjelas siapa saja yang termasuk warga negara asing oleh sebab itu, ketentuan pada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang- Undang tersebut, juga tidak merumuskan secara jelas yang dimaksud dengan pengertian warga negara asing atau orang asing, hanya dapat disimpulkan secara negatif pada Pasal 7, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memperjelas siapa saja yang termasuk warga negara asing oleh sebab itu, ketentuan pada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masih memberikan hak penguasaan tanah atau memunggut hasil dari tanah berupa hak pakai kepada warga negara asing atau badan hukum asing yang berada di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK SUPERMARKET YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL HARGA PROMOSI DI KOTA BALIKPAPAN ROSDIANA, ROSDIANA
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Konsumen merupakan pemakai atau penggguna dari suatu produk barang maupun jasa. Sebagai pengguna produk barang atau jasa, tentunya konsumen memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menetapkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Selain itu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UUPK dimana adanya perbedaan informasi antara harga barang yang tercantum pada label harga promosi, yang seringkali ditemukan perbedaan dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran di kasir. Perbedaan harga tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena biaya yang dikeluarkan melebihi beban yang telah diperhitungkan sebelumnya. Penelitian ini lebih ditujukan kepada konsumen sebagai pembeli dari suatu produk dan pengunjung supermarket. Terkait dengan pelindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap fokus utama mengenai permasalahan selisih harga yang disebabkan tidak kesesuaian antara label harga promosi dengan harga yang dikenakan pada label display (rak barang) dan pada saat pembayaran di kasir
PEOPLE SMUGGLING, JUSTICE, LEGAL CERTAINTY AND UTILITY CONCEPT Prisca, Pricillia
jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Indonesia is not a state party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees as well as its 1967 Protocol, but Indonesia is one of the countries with the greatest impact of refugees. There are many smuggler boats stranded in Indonesian water, bringing thousands of asylum seekers. These asylum seekers are often cheated by smugglers, they were boarded an improper vessels then stranded and being rejected. This article discusses the smuggling of people based on the  perspective of legal theory of Gustav Radbruch.Key words: People smuggling, Migrant, Asylum seeker
Demokrasi dan Negara Hukum Suhartini, Suhartini suhartini
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

ABSTRAKSNegara merupakan organisasi kekuasaan dimana yang kuat menguasai yang lemah. Konsep Negara Hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum dan demokrasi menghendaki penyelenggaran pemerintahan berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu ada 2 (dua) pemasalahan yang akan di uraikan  dan dianalisis: 1) bagaimana hubungan Demokrasi dan negara hukum? 2)  Bagaimana Demokrasi dan Negara Hukum dalam Konteks Negara Indonesia?Sumber pustaka dari berbagai teori tentang negara hukum dan demokrasi serta pendapat para pakar hukum selanjutkan dianalisis dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama bahwa Negara Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang dimana yang satu harus ada untuk melengkapi yang lain. Negara sebagai  wadah, hukum sebagai panduan dan demokrasi akan membuat dan menjadikan hukum demokratis, berpihak terhadap rakyat, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat.  Kedua bahwa teori dan  Konsep negara hukum  sejak ratusan tahun silam atau lebih sudah ada dan dianut berbagai negara didunia. Ketika persiapan Indonesia Merdeka, sudah dikonsep oleh para Pendiri Bangsa ideology dan falsafah bangsa yang sesuai dengan keinginan serta cita-cita mayoritas rakyat Indonesia. Falsafah bangsa yakni Pancasila inilah yang menjadikan konsep Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia mempunyai ciri dan konsep tersendiri yakni Negara Hukum Indonesia dan Demokrasi Pancasila.
PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAAN
 APRINA, ELSA
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Tulisan ilmiah ini akan menyoroti mengenai hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya pengembagan dalam aspek ketenagakerjaan. Bahwasanya kerjasama regional harus terus difokuskan mengenai pembentukan peraturan regional tentang perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri atau istilahnya pekerja migran terkhusus untuk perempuan. Persoalan perlindungan pekerja migran ini telah lama menjadi masalah global,mulai dari tingkat nasional, regional hingga di tingkat internasional. Oleh karenanya, diharapkan bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran khususnya di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk menciptakan dan merealisasikan kesepakatan tentang kebijakan perlindungan pekerja migran.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA SUHARTINI, SUHARTINI
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara bertujuan untuk menjawab permasalahan, pertama, apakah selama ini desa atau sebutan (kampong) lainnya sudah menjadi desa/kampong yang otonom. Kedua, alam yang melimpah baik gas, minyak Apa saja bentuk dan pelaksanaan otonomi yang dimiliki desa atau sebutan lainnya (kampong)? Ketiga, Apakah pengaturan desa/kampong kedepan akan memberikan bumi, batu bara, emas, batu mulia lainnya, peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampong. Kesimpulan, Pertama, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini menunjukan bahwa desa adalah daerah Indonesia bersyukur atas karunia ini otonom. Kedua, bahwa desa mmempunyai hak otonomi yang pelaksanaannya berupa mengelola dana desa dan menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan dengan menjaga, memelihara kelestarian Jangka Menengah (6 (enam) tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (untuk satu alam agar tetap seimbang, membawa tahun). Ketiga, pengaturan tentang desa ini memberikan peluang atau hambatan bagi perkembangan otonomi desa, secara normative adalah memberi peluang. Akan tetapi manfaat dan maslahat bagi seluruh rakyat dalam implementasinya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan leadership dan Indonesia untuk masa sekaran dan yang manajerial kepala desa yang didukung oleh peangkat desa dan masyarakat desa.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ardiansyah, ardiansyah
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang peran pemerintah daerah di bidang pertanahan Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertanahan di Indonesia? 2.Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di era Otonomi Daerah? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pertanahan adalah Urusan Pemerintah Provinsi di bidang pertanahan meliputi izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pengakuan itu diberikan melalui peraturan perundang-undangan. 

Page 1 of 11 | Total Record : 108

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue