Articles
9 Documents
Search results for
, issue
" Vol 33, No 1 (2017)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Perang Tabuk: Sebuah Distorsi Sejarah Kebudayaan Islam (Kajian Soio-Historis Sirah al Nabawiyah) ]]>
<![CDATA[Fakhyadi, Defel]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.23
<![CDATA[Artikel ini membuktikan bahwa perang Tabuk yang terjadi pada masa nabi Muhammad SAW adalah suatu upaya yang dilakukan oleh umat Islam dalam menciptakan kedamaian. Perang Tabuk yang lebih menekankan pada aspek perdamaian dan diplomasi antara kaum Islam dengan kaum yahudi seakan sirna dengan penyebutan peristiwa tersebut dengan Perang karena perang dipahami dengan peristiwa berdarah yang berakhir dengan kematian dan permusuhan. Kajian Sirah Nabawiyah dalam peristiwa tabuk setidaknya akan menimbulkan suatu paradigm baru bagi kalangan non muslim bahwa Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian dan menjunjung tinggi nilai kemanusian seperti yang diatur oleh hukum humaniter internasional. Perang hanya dibenarkan dalam kondisi darurat dan demi membela kehormatan dalam membela kehormatan Agama, Bangsa dan Negara.]]>
<![CDATA[Gugatan Isbat Nikah Terhadap Pasangan yang Meninggal Dunia: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Solok ]]>
<![CDATA[Rahmat, Aulia]]>;
<![CDATA[Hadrizal, Hadrizal]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.25
<![CDATA[Isbat nikah merupakan sebuah isntitusi yang berada dalam kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama dalam upaya mengesahkan perkawinan yang tidak mempunyai bukti otentik pelaksanaannya. Lazimnya, perkara isbat nikah dikategorikan sebagai sebuah permohonan atau perkara volunteer, dimana dalam putusannya hanya bersifat penetapan dan bukan putusan. Namun, pada penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan sebelumnya ditemukan bahwa perkara isbat nikah yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia harus diselesaikan dalam bentuk gugatan atau kontensius, pihak yang telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya yang secara hukum belum bisa dibuktikan karena bukti otentik pernikahan pihak-pihak yang berperkara tidak ada. Demikian juga dengan bentuk putusannya yang hanya bersifat penetapan, sedangkan perkara tersebut diajukan dalam bentuk gugatan. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan terhadap 3 (tiga) perkara gugatan isbat nikah yang diajukan dan diselesaikan pada Pengadilan Agama Solok pada tahun 2014. Mekanisme penyelesaian perkara isbat nikah apabila salah satu pihak telah meninggal dunia termasuk kategori contensius (gugatan) dikarenakan adanya keterlibatan pihak ketiga selain suami atau istri yang ingin mengisbatkan pernikahannya. Keterlibatan pihak ketiga yang diposisikan sebagai ahli waris dari pihak yang telah meningal dunia inilah yang membuat pemeriksaan perkara isbat nikah harus dalam bentuk contensius (gugatan) dikarenakan di dalamnya termuat materi yang berkaitan dengan perlawanan atau bahkan ada sengketa. Keterlibatan pihak ketiga ini dirasa sangat perlu mengingat adanya peluang dalam upaya penyelundupan hukum apabila isbat nikah pada salah satu pihak yang telah meninggal dunia dunia diajukan oleh pihak lain yang masih hidup saja. Meskipun di dalamnya tidak ada materi petitum yang bersifat condemnatoir, namun proses pemeriksaannya harus tetap dilaksanakan dalam bentuk gugatan dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan.]]>
<![CDATA[Alasan-Alasan Penetapan Isbat Nikah: Studi Kasus Pengadilan Agama Solok Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Nofriadi, Nofriadi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.26
<![CDATA[Tingginya perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Solok merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penetapan isbat ini dilakukan dengan tujuan agar suatu pernikahan, baik pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah, dapat dinyatakan sah sesuai penetapan Pengadilan Agama Solok. Permohonan isbat nikah yang diajukan selama tahun 2014 pada Pengadilan Agama Solok berjumlah 91 perkara. Mayoritas permohonan isbat nikah tersebut diajukan oleh masyarakat yang berumur di atas lima puluh tahun. Mayoritas masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah berlatar belakang pendidikan yang masih rendah, yaitu tamatan Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat. Alasan atau penyebab pengajuan pernikahan yang paling sering ditemukan adalah karena pernikahan yang dilakukan oleh para pihak tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh para pihak. Kedua, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menerima dan mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah adanya kesesuaian fakta hukum yang ditemukan secara formil dengan ketentuan hukum yang bersifat materil.]]>
<![CDATA[Pendistribusian Zakat unto Ormas Islam ]]>
<![CDATA[Azwar, Zainal]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.20
<![CDATA[This paper is motivated by the phenomenon of the temporary closing of????ices of the Council of Ulama of Indonesia of West Sumatra some time ago as a result of the absence of of????ice operational funds. In fact, the role and function of this institution is needed by the community at any time. One of the most stable sources of Islamic economics to fund the activities of these mass organizations is zakat. The problem is whether MUI Islamic organizations are entitled to zakat funds? To answer this question, a literature study was conducted using the Jurisprudence and Jurisprudence Principles. Based on the study conducted, Islamic Society MUI is entitled to zakat funds by compare it to army in the????ield of battle based on illat both aimed to uphold the religion of Allah SWT. The ijtihad model used is ijtihad tathbîqî.]]>
<![CDATA[Pidana Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Yusnani, Yusnani]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.27
<![CDATA[Enforcing norms need to criminalization, an exciting one with criminalization is watching a sex scene / cybersex impact on adultery and destroying the moral, social reality, but the rules have not been touched by the law and the Constitution. This study uses a method by ????inding the facts objectively to determine the facts that resulted in the proposition of law with normative law research empirical, which is looking for primary data directly interview to teams maker Criminal Code draft, team members Criminal Code draft and socialization to the local leaders and traditional leaders, police manuscripts / books legislation as well as academics. The conclusion: Padang city government has sought to overcome the impact of pornography negative such as additional study hours for students of religion in the mosque, and pesantren Ramadan. Especially for the closure of access to pornography has been no common ground of understanding let alone the technical implementation and enforcement of the Criminal Code Article 485 and the bill is merely the existence of a misdemeanor (plate), adultery and no single Islamic criminal law in the Marriage Law and KHI.]]>
<![CDATA[Kafaah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Haryadi, Haryadi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.21
<![CDATA[Salah satu penyebab tingginya angka perceraian disebabkan oleh kurang serasi dan seimbangnya calon suami isteri dalam perkawinan. Konsep ????ikih mengenal hal ini dengan kafaah. Islam tidak membuat aturan tentang kafa’ah, tetapi manusialah yang membuatnya,oleh sebab itu mereka berbeda pendapat tentang eksistensi kafa’ah dan pelaksanaannya. Para ulama mazhab mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hal ini. Ketentuan kafa’ah tidak diatur secara konkrit dalam regulasi perkawinan di Indonesia, kecuali dalam hal agama. Kafa’ah dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep kafa’ah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.]]>
<![CDATA[Penentuan Awal Ramadhan Menurut Pandangan Pengikut Tarekat Syattariyah di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang ]]>
<![CDATA[Hartono, Rudi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.22
<![CDATA[Kelompok tarekat syattariyah di Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang selalu terlambat beberapa hari dalam melaksanakan ibadah puasa dari ketentuan hisab dan rukyat pemerintah. Keterlambatan itu bukanlah sesutau yang disengaja dilakukan, tetapi didasarkan pada cara tertentu yang berdasarkan pada ajaran yang mereka pahami dalam tarekat syattariyah. Landasan hukum penetapan awal Ramadhan bagi pengikut Tarekat Syattariyah di Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah Surat Yunus ayat 5, Surat al-baqarah ayat 185, dan Surat al-Baqarah ayat 189 serta Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menyatakan bahwa apabila berpuasa harus setelah melihat bulan dan berbuka setelah melihat bulan, apabila ada yang mengahalangi seperti awan, kabut dan sebagainya sehingga tidak terlihat bulan maka sempurnakan bulan sya’ban 30 hari. Penentuan awal Ramadhan ditentukan terlebih dahulu bilangan tahun dan bulan kemudian ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang mereka buat. Banyak Ulama mengatakan bahwa seharusnya aliran ini menyesuaikan metode mereka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak lagi menggunakan sistem atau cara yang dipakai secara turun temurun dari para guru-guru terdahulu.]]>
