Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2016): Juni"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Selisik Undang-Undang Pengampunan Pajak ]]>
<![CDATA[Bustamar Ayza]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.197 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.636
<![CDATA[Undang-undang Pengampunan Pajak menimbulkan kontroversi yang banyak dibicarakan oleh penguasa, pengamat dan pakar. Pro dan kontra terjadi, sampai pengesahan undang-undang tersebut pada akhir Juni yang lalu. Berawal dari adanya isu, bahwa banyaknya harta Warga Negara Indonesia di luar negeri terutama di Singapura, sementara itu 2015, penerimaan pajak tidak mencapai target, sehingga pemerintah Indonesia untuk mencari solusinya. Sementara itu bocornya Dokumen Panama, yang diantaranya terdapat nama-nama warga negara dan korporasi Indonesia ikut disebut dalam dokumen tersebut, merupakan dorongan kuat bagi pemerintah Indoneia untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak menjadi undang-undang. Di dalam konsep Rancangan Undang-undang tersebut terdapat klausul tidak langsung bahwa harta hasil korupsi juga dimungkinkan untuk ikut pengampunan pajak. Hal yang demikian banyak ditantang oleh para pakar]]>
<![CDATA[Status Hukum Bank Pembangunan Daerah ]]>
<![CDATA[Gunawan Widjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.816 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.637
<![CDATA[Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi pembangunan masyarakat daerah sampai saat ini masih sangat diperlukan, walaupun keberadaan BPD yang secara de yure sudah dihapus oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Tulisan ini menganalisis status hukum dari BPD sekarang ini dan harta kekayaannya. Hasil analisis yang diberikan di sini menunjukkan bahwa BPD tidaklah identik dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga terjadi kesalahan mendasar dalam penerapan tindak pidana korupsi terhadap pemberian kredit oleh BPD.]]>
<![CDATA[Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet? ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.663 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.638
<![CDATA[Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, salah satu bentuk penyuluhan hukum ini dilakukan oleh notaris. Notaris juga bekerja dalam Pasar Modal, namun di dalam memberikan penyuluhan hukum pasar modal terkait akta yang dibuatnya tidak boleh dilakukan melalui media internet (website dan blog), karena hal ini untuk menjamin kerahasian minuta akta para pihak, sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika aturan ini tetap dilanggar maka notaris akan diberikan sanksi secara kode etik oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, administratif, perdata dan bahkan pidana.]]>
<![CDATA[Dinamika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Diani Kesuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.987 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.639
<![CDATA[Hadirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya dengan adanya Pasal 53 yang mengatur mengenai Objek sengketa tata usaha negara berupa Keputusan bersifat Fiktif Positif telah merubah konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif negatif pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yaitu dengan tidak dijawabnya permohonan seseorang/ Badan Hukum Perdata yang diajukan kepada pemerintah, maka pada awalnya dianggap mengeluarkan Keputusan berisi penolakan berubah menjadi permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum. Dengan ditentukannya waktu yang wajib ditaati baik oleh Badan Pejabat Pemerintah maupun Pengadilan Tata Usaha Negara disertai dengan adanya sanksi administratif (pasal 80 ayat (2), telah mencerminkan adanya pembenahan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan Good Governance (pemerintahan yang baik).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja ]]>
<![CDATA[Uli Parulian Sihombing]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.640
<![CDATA[Perempuan termasuk ke dalam kelompok rentan pelanggaran HAM seperti kelompok disabilitas, anak-anak dan kelompok-kelompok lainnya. Di lain pihak, buruh/pekerja perempuan rentan terhadap kekerasan, pelecehan dan pelanggaran hak-hak atas kesehatan reproduksi di tempat kerja. Oleh karena itu harus ada tindakan afirmasi untuk perlindungan buruh/pekerja perempuan di tempat kerja. Penulis akan menilai bagaimanakah aturan-aturan hukum yang ada berhubungan dengan perlindungan buruh perempuan di tempat kerja menurut teori hukum feminist. Berdasarkan Pasal 76 ayat (3) b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 menjelaskan pekerja/buruh perempuan harus menjaga moral selama kerja lembur, pasal ini tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan bias jender menurut perspektif teori hukum feminist.]]>
<![CDATA[Visi Perlindungan Terhadap Hak Karyawan Pada Perusahaan Pailit Atas Aset Perusahaan Yang Ada Pada Kreditur ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.311 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.641
<![CDATA[Hasil dari Penelitian diantaranya Perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang diatur didalam Undang-undang ketenagakerjaan dan didalam Undang-undang Kepailitan masih menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga ada potensi menghambat pelaksanaan proses kepailitan dalam praktik di lapangan. Hambatan terhadap eksekusi terjadi karena pendudukan aset perusahaan pailit oleh karyawan karena kebebasannya memasuki area perusahaan. Kenyataan tersebut diatas menjadi problem tersendiri didalam kepailitan yang dapat menghambat terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak terkait didalam kepailitan. Kekawatiran masing-masing debitor dikarenakan adanya kemungkinan harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi tagihan mereka. Sehingga menjadi penting mempertimbangkan perlunya kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan gaji karyawan. Dengan demikian persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pailit seperti pendudukan aset perusahaan oleh karyawan tidak terjadi.]]>
<![CDATA[Pemerintahan, Demokrasi, Dan Konstitusionalisme Dalam Tata Negara Indonesia ]]>
<![CDATA[Wibisono Oedoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.669 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.642
<![CDATA[Dalam makalah ini dikemukakan sejumlah gagasaan tentang konsep pemerintahan, demokrasi, dan konstitusionalisme dalam tata negara Indonesia. Menurut pandangan umum di Indonesia, yang dimaksud pemerintah adalah presiden dan para menteri yang diangkatnya. Demokrasi sering diartikan secara etimologis dari demos yang bermakna ‘rakyat’ dan kratein yang bermakna ‘kekuasaan.’ Dengan demikian, secara harafiah demokrasi sering diartikan ‘kekuasaan’ atau kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara dan doktrin ilmu negara memang ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Konstitusionalisme memiliki pengertian statis dan dinamis.]]>
<![CDATA[Nota Bene Menelisik Sistem Pemidanaan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mardjono Reksodiputro]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.53 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v2i1.643
<![CDATA[Indonesia pada waktu ini dihadapkan pada reformasi di bidang hukum, tidak saja tentang norma hukum, tetapi juga penafsiran tentang pelaksanaan atau penegakan norma tersebut. Misalnya saja tentang grasi yang memang merupakan hak prerogatif Presiden. Tetapi tentunya permintaan grasi oleh Terpidana ini, setiap kali harus dipertimbangkan (diterima atau ditolak) dengan memperhatikan pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (mereka masing-masing tentunya punya alasan-alasan sendiri).]]>
