cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 26856670     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
POLITICON is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik" : 6 Documents clear
Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Rifqi Khairul Arifin
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6284

Abstract

Genderang kebijakan sertifikasi sudah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk meningkatkan system pendidikan nasional dimana Indonesia pada tahun 2015 menurut laporan pisa indonensia berapa peringkat 62 dari 72 negara, dengan adanya kebijakan ini diharapkan tingkat pendidikan menjadi semakin baik yaitu dengan dimulainya dari peningkatan kompetensi guru. teori yang digunakan Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yaitu melihat Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif memeiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka dan sifatknya kontekstual. Di Kabupaten Majalengka program sertifikasi masih berjalan dengan baik hanya saja masih ditemukan beberapa kesalahan tekhnis yaitu kurang siapnya operator dan kurang mengetahuinya guru akan persyaratan pencairan sertifikasi. menggunakan metode kualitatif dengan Studi kasus terhadap 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka yang menghasilkan bahwa program serifikasi sudah berjalan dengan baik hanya saja masih kurang pada indicator struktur birokrasi dan komunikasi.
Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia Muhammad Alfan Alfian
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6363

Abstract

Tulisan ini menelaah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memicu kontroversi dalam praktiknya di lapangan. Kebijakan zonasi pendidikan merupakan hal baru dalam politik pendidikan di Indonesia. Implementasinya sejak 2016 menuai kontroversi, karena penolakan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Namun, bukan inti kebijakan itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi lebih ke sosialisasinya yang belum optimal. Politik zonasi sebagai bagian integral dari politik pendidikan di Indonesia, bertumpu pada dalih utamanya yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Disebut politik zonasi, karena tidak sebatas kebijakan PPDB, melainkan terkait dengan langkah-langkah lebih komprehensif sebagai ikhtiar perwujudan keadilan sosial dalam pendidikan di Indonesia yang berkualitas. Yakni, membenahi masalah-masalah pendidikan dari ranah yang lebih mikro. Ini semua terkait dengan politik pemerintahan Presiden Jokowi yang bertumpu pada Nawacita. Menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian langsung kelapangan dipadu dengan kajian pustaka sehingga menghasilkan Politik zonasi yang tengah diujicoba pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan fenomena dalam kebijakan dalam dunia pendidikan yang diimplementasikan secara nasional, dengan pengecualian tertentu, terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial.
Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017 Engkus Engkus; Rudi Nasrudin
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6377

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata hukum. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara serta kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Purwakarta.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi terhadap layanan pembebasan biaya perkara yang dijadikan sebagai data awal, wawancara dengan pihak berkompeten dalam bidang layanan pembebasan biaya perkara, dan studi dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui bahan kepustkaan yang berhubungan tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung yang tercanum, tetapi dalam pelaksanaanya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang double job, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidak mampu.
Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung Siti Alia; Joko Maulana
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6463

Abstract

Perbedaan hasil penyerapan anggaran PIPPK Di Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka dapat dijadikan dasar berjalan dengan baiknya suatu program.Terjadinya perbedaan perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan antara kelurahan merdeka dan cihapit menjadi fondasi penulis melakukan analis akan inovasi program yang sedang berjalan saat ini, yaitu program PIPPK di kota Bandung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  dan data diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab perbedaan penyerapan anggaran antara dua kelurahan tersebut terdapat pada kegiatan dan program yang dilakukan oleh kelurahan dan dukungan yang optimal dari pihak Aparatur dan Masyarakat, sehingga menghasilkan kelurahan Cihapit dengan dukungan aparatur dan desa dapat mengoptimalkan dana dari program PIPPK beda dengan kelurahan Merdeka di mana yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan juga masih kurangnya aparatur di kelurahan merdeka membuat sosialisasi kepada masyarakat menjadi kurang. mengemukakan saran Pemerintah Kota Bandung Perlu peninjauan ulang mengenai tambahan SDM ahli sebagai tenaga pendamping di Kelurahan khusus untuk menangani PIPPK agar hasilnya lebih maksimal mengingat dengan adanya PIPPK tentunya memberikan tambahan beban kerja bagi SDM yang ada di Kelurahan yang jumlah personil nya hanya 7 sampai 8 orang.
Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer dalam Pemilihan Presiden 2019 dea arsyad
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.5963

Abstract

Telah tercatat tiga kali pemilihan presiden sejak 2004 untuk dipilih langsung oleh rakyat. Berbagai kekuatan politik tentu saja melekat dalam pertarungan politik, karena sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden memiliki otoritas yang sangat besar, itulah sebabnya banyak pihak ikut serta dalam proses memenangkan pemilihan presiden. Tidak terkecuali bagi pensiunan jenderal militer yang terlibat dalam dunia politik praktis, mereka berpartisipasi dalam pemilihan Presiden. Dengan basis kekuatannya, tentu akan menarik ketika pensiunan jenderal militer mengeluarkan semua kekuatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan mencari literatur dalam bentuk buku, jurnal dan makalah dengan analisis menurut Masri dan Sofian. tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan peta kekuatan dan persaingan antara masing-masing perwira militer pensiunan yang ditemukan dalam dua kandidat untuk presiden Republik Indonesia 2019. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kekuatan politik seorang pensiunan jenderal militer memiliki pengaruh sendiri, sebagaimana dibuktikan dari jaringan dan materi yang terkandung di dalamnya di kedua kandidat presiden 2019.
Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS Galang Geraldy
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6268

Abstract

Krisis ideologi dalam dinamika partai politik paska reformasi (democratization) menjadi hal yang sangat anomali, mengingat demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dialektika ide-ide politik dan ruang publik yang simetris. Pertarungan partai politik secara elektoral maupun di dalam sistem politik yang kompleks rupanya hanya mengedepankan hal-hal yang sifatnya simbolik dan artifisial.  Kritik antar elit, perpindahan kader antar partai dan mati lahirnya partai politik bukan semata-semata pertarungan politik yang ideologis-filosofis. Politik terdegradasi menjadi  komodifkasi antar elit maupun elit dengan masyarakat. Untuk membongkar asumsi-asumsi di atas, peneliti mengangkat tiga partai politik sebagi objek penelitian yaitu PDIP, PSI dan PKS karena ketiganya dianggap memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas, dari latar belakang sejarah terbentuknya sampai keputusan-keputusan politik di dalam ruang publik demokrasi. Menggunakan Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif di mana menghasilkan PDIP yang memiliki landasan historisitas politik yang kuat dengan nasionalisme-marhaen memang di dalam naskah AD-ART nya sangat eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno tersebut. Namun seringkali secara riil, kebijakan politik PDIP, terutama ketika di eksekutif nasional maupun lokal masih ada paradoks. PSI, karena partai baru berdiri, peneliti menyimpulkan bahwa secara teks AD-ART juga sangat eksplisit menawarkan ide-ide politik demokrasi sosial (sosialisme demokrasi), meskipun masih perlu pembuktian ketika di pemerintahan. PKS, partai yang mengalami transformasi ideologi secara transparan, yaitu dari latar belakang politik Islam Fundamentalisme menjadi Islam Moderat, dimana nilai-nilai nasionalisme-sekuler juga mulai tumbuh-kembang di partai ini paska pemilu 2004.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2022): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2022): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2021): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2021): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2020): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2020): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik