Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Politicon : Jurnal Ilmu Politik Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Galang Geraldy
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Humanities Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS Galang Geraldy
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6268

Abstract

Krisis ideologi dalam dinamika partai politik paska reformasi (democratization) menjadi hal yang sangat anomali, mengingat demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dialektika ide-ide politik dan ruang publik yang simetris. Pertarungan partai politik secara elektoral maupun di dalam sistem politik yang kompleks rupanya hanya mengedepankan hal-hal yang sifatnya simbolik dan artifisial.  Kritik antar elit, perpindahan kader antar partai dan mati lahirnya partai politik bukan semata-semata pertarungan politik yang ideologis-filosofis. Politik terdegradasi menjadi  komodifkasi antar elit maupun elit dengan masyarakat. Untuk membongkar asumsi-asumsi di atas, peneliti mengangkat tiga partai politik sebagi objek penelitian yaitu PDIP, PSI dan PKS karena ketiganya dianggap memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas, dari latar belakang sejarah terbentuknya sampai keputusan-keputusan politik di dalam ruang publik demokrasi. Menggunakan Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif di mana menghasilkan PDIP yang memiliki landasan historisitas politik yang kuat dengan nasionalisme-marhaen memang di dalam naskah AD-ART nya sangat eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno tersebut. Namun seringkali secara riil, kebijakan politik PDIP, terutama ketika di eksekutif nasional maupun lokal masih ada paradoks. PSI, karena partai baru berdiri, peneliti menyimpulkan bahwa secara teks AD-ART juga sangat eksplisit menawarkan ide-ide politik demokrasi sosial (sosialisme demokrasi), meskipun masih perlu pembuktian ketika di pemerintahan. PKS, partai yang mengalami transformasi ideologi secara transparan, yaitu dari latar belakang politik Islam Fundamentalisme menjadi Islam Moderat, dimana nilai-nilai nasionalisme-sekuler juga mulai tumbuh-kembang di partai ini paska pemilu 2004.
Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya Galang Geraldy; Dewangga Evan Pratama; Mikhael Amzali; Giacinta Wahyuni Ravasio
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.66 KB) | DOI: 10.23917/sosial.v3i1.578

Abstract

Perkawinan dini menjadi salah satu fenomena sosial yang terus terjadi di Indonesia. Latar belakang sebagai kota metropolis yang sarat dengan identitas sosial budaya yang heterogen, dan di lain sisi perkembangan dan tantangan masyarakat yang dinamis sejalan dengan laju modernisasi dan globalisasi menjadikan isu perkawinan dini Kota Surabaya dapat merepresentasikan kompleksitasnya. Peneliti memetakan peran aktor (stakeholder) mulai dari unsur masyarakat seperti orang tua, remaja, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur pemerintah seperti Pengadilan Agama, DP5A Kota Surabaya, Kementerian Agama Perwakilan Kota Surabaya, KUA, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Melalui serangkaian studi literasi, observasi, wawancara dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa 80% perkawinan dini di tahun 2020 dan 2021 terjadi di saat kondisi tidak sedang hamil sedangkan 20% dengan kondisi hamil diluar nikah. Kondisi-kondisi tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor yang saling berkelindan mulai dari faktor pemahaman agama dan budaya yang konservatif, budaya globalisasi, rendahnya partisipasi pendidikan dan tuntutan ekonomi. Kemudian setidaknya ada tiga persoalan, pertama terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan. Kedua, belum adanya sinergitas yang terstruktur, sistematis, dan masif antar pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan dini. Ketiga, belum adanya sosialisasi, edukasi dan advokasi secara kontinyu dan menyasar pada masyarakat secara langsung terutama dari pemerintah.
Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo Ahmad Sufaidi; Galang Geraldy; Rizca Yunike Putri
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 14, No 1 (2023): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v14i1.11515

Abstract

Tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kajian yang dilematis di ranah pemerintahan pusat dan daerah, namun juga di taraf pemerintahan desa. Kebijakan pembangunan dengan memberikan dana desa di setiap desa di ilayah Republik Indonesa membuat tidak hanya desa sebagai sebuah wilayah terdampak modernisasi pembangunan, tapi juga diimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia termasuk aparatur desa di dalamnya untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Salah pengelolaan, atau bahkan salah pengadministrasian dalam mengelola dana desa tidak hanya berdampak pada kemunduran pembangunan desa, tapi juga dianggap sebagai budgeting fraud dan termasuk dalam tindak korupsi. Pengabdian kepada masyarakat ini mencoba tidak hanya memberikan sharing knowledge terkait isu-isu tata kelola pemerintahan tapi juga memberikan pendampingan terkait pengadministrasian serta pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil dari agenda ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta praktek pengadministrasian serta perencanaan pengelolaan dana desa agar terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan keuangan (korupsi).
Co-Authors Ahmad Sufaidi Dewangga Evan Pratama Giacinta Wahyuni Ravasio Mikhael Amzali Rizca Yunike Putri