Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah

veritas
Website

Published by Universitas Islam As-Syafiiyah

ISSN : 24072494 EISSN : 2655979X DOI : -

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

VERITAS Journal of Law Studies (ISSN: 2407-2494) (E-ISSN: 2655-979X)is a national journal that is published by the Postgraduate of Law Study Program, Faculty of Law, As-Syafiiyah Islamic University, Indonesia. Published twice a year (March and September). Each issue number (issue) amounts to a minimum of seven (7) the title. The journal endeavors to provide forums for academicians and reseachers who are interested in the discussion of current and future issues on Law and Legal studies (see Focus and Scope). The journal is dedicated to the scholarly study of all aspects of national and international law. The journal is committed to the publication of original research on law as science and practice.

Arjuna Subject : -

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2019): VERITAS" : 7 Documents clear

TINJAUAN HUKUM KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM MEMENUHI KETENTUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI efridani lubis
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Kedudukan PTS dan PTN yang tidak apple to apple sifatnya menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan perguruan tinggi sejak diberlakukannya sistem akreditasi sebagai ukuran kelayakan sebuah universitas menyeleggarakan pendidikan tinggi. Ukuran atau standar dimaksud berlaku sama untuk PTS dan PTN, sehingga PTS menghadapi hampir semua masalah dalam pemenuhan standar dimaksud. Di sisi lain, karena keterbatasan daya tamping PTN, keberadaan PTS sangat diperlukan untuk memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kesiapan PTS dalam memenuhi standar tersebut tanpa mengurangi fungsinya sebagai penyedia sistem pendidikan tinggi bagi masyarakat. Menggunakan kriteria pengukuran yang ditetapkan dalam sistem akreditasi oleh BAN-PT, dan dengan mengambil sampel di wilayah Jakarta Timur, maka dari 5 aspek yang diidentifikasi: (1) pembiayaan, (2) sumber daya manusia, (3) fasilitas, (4) SPP, dan (5) mahasiswa, maka diperoleh skor antara 2,42 sampai dengan 2,5; hal ini berarti bahwa kinerja PTS dalam memenuhi standar pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah cukup atau C. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi di lapangan dengan membentuk cluster atau klasifikasi perguruan tinggi, sehingga penilaian dan pembinaan pun bisa lebih terarah. Pendekatan laisezz faire dalam dunia bisnis dengan membiarkan PTS bersaing secara bebas di pasar sehingga siapa yang tidak bisa bertahan akan dimerger, bukanlah pendekatan dalam sistem pendidikan yang berkewajiban memastikan education for all.

JAMINANAN PINJAMAN POLIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ( STUDI AJB BUMIPUTERA 1912) fauziah fauziah
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Dalam perkembangannya jaminan pinjaman polis bukan lagi berfungsi sebagai sarana pemasaran polis saja, akan tetapi sudah merupakan sumber investasi bagi perusahaan asuransi dengan menerapkan bunga yang cukup tinggi yang didapatkan dari setiap kredit dengan jaminan pinjaman polis tersebut. Bersamaan dengan berkembangnya kredit dengan jaminan pinjaman polis pada setiap perusahaan asuransi, maka bersamaan itu pula pelaksanaanya haruslah dilakukan dengan regulasi yang jelas serta memerlukan penanganan yang baik dan serius bagi setiap perusahaan asuransi, hingga hasilnya dapatlah dirasakan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik itu pemberi jaminan pinjaman polis/nasabah asuransi maupun pemegang jaminan pinjaman polis/ perusahaan asuransi, dengan tetap berpegang kepada keadilan, kepastian hokum dan kebahagiaan.

KOMENTAR TERHADAP PEMIKIRAN FILSAFAT IBN RUSYD mohammad yasin ardhy
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Mengkaji pemikiran seorang tokoh cendekiawan Muslim adalah suatu upaya mulia agar kita sebagai penulis dan pembaca dapat mengetahui dan memahami hakekat dari pemikiran tokoh dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dalam kesempatan ini ingin melakukan kajian singkat Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Filsafat dan Agama dengan harapan akan mengantar kita sebagai pembaca mengerti dan memahami apa sesungguhnya yang menjadi pemikiran seorang cendekiawan Muslim seperti Ibnu Rusyd. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. A. Ilyas Ismail, MA sebagai Pengampu Mata Kuliah Filsafat Ilmu dalam kapasitas Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Hukum. Filsafat sebagaimana yang penulis fahami adalah suatu pemikiran yang mengarahkan seseorang untuk cinta kebijaksanaan sesuai pengertian secara etimologi dari kata “filsafat”, yang dalam bahasa Yunani disebut philoshopia (philos : cinta dan sophos : bijaksana)” (Sukarno Aburaera dkk, 2013 : 25). Dari pengertian ini kita diberikan pemahaman bahwa filsafat adalah upaya seseorang dalam melakukan perenungan untuk memperoleh pengetahuan yang luas sehingga yang bersangkutan dapat menjadi manusia bijaksana dan hasil pemikirannya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain secara terpadu. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullaah Sallallaahu ‘Alayihi wa Sallam bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia laiinya”.

TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN PATEN TERKAIT DENGAN KEBARUAN DARI KISARAN Nur Hasanah
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Intellectual property rights are related to human creativity which is the result of the work of creativity, human sense and intention. In Intellectual Property Rights that are protected is the right of the owner of Intellectual Property Rights, not the final product produced by the owner of Intellectual Property Rights. In the global economic order, Intellectual Property Rights are seen as a trade problem that includes interactions of three main aspects, namely intellectual property, commercialization and legal protection. This means that Intellectual Property Rights become important when there are intellectual works that will be commercialized so that the owners of intellectual works need formal legal protection to protect their interests in obtaining benefits from the commercialization of their intellectual work. This study explains the role of how the decision of the Patent Appeal Commission on patent applications, especially on patent applications number W00200903691 submitted by Repros Therapeutics Inc. through Intellectual Property Consultants in Indonesia who represent it (in this case AMR Partnership) with the title of the invention "Antiprogestin Dosage Regimen" and how to analyze the decision.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Mohammad Taufik Makarao
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Eradication of Criminal Acts Trafficking in persons is a problem that does not only occur in Indonesia but has also become an international problem, and involving many people is therefore an organized crime. Crime of Trafficking in Persons has been regulated in legislation including Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 1984 CONCERNING CERTIFICATION OF CONVENTIONS ON ELIMINATION OF ALL DISCIRIMINATION FOR WOMEN. LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILDREN'S PROTECTION, WHICH IS CHANGED BY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35 OF 2014, Criminal Code (KUHP), and Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons. Even though it has been regulated following the sanctions, the criminal act of trafficking still continues to this day, this is inseparable from various factors including the occurrence not only in urban areas but also in looking for victims from rural areas, generally underage children and women, factors poverty, education factors, family factors, and others.

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK Arifudin SH MH
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Information systems of political parties (Sipol) as a set of information systems and technologies used to support the work of Political Parties and Election Organizers in registering, administrative research and factual verification of the fulfillment of the requirements of political parties to participate in the elections. But in its application, Sipol actually becomes an obstacle for certain parties to become election participants. In this research, the method used is normative juridical. The result of his research is Sipol is not as the main element in determining the political party to be the eligible participant, especially in the political party which becomes the participant of the election in the previous election. However, Sipol is only a supporter of work for KPU and political parties in completing the registration of political parties as eligible participants.

DOKTRIN LEX SPORTIVA VERSUS HUKUM KEOLAHRAGAAN NASIONAL slamet riyanto
VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Doktrin Lex Sportiva dirumuskan sebagai ajaran mengenai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. Lex sportiva ini tegas-tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, maupun penyelesaian sengketa olahraga cabang olahraga. Selain itu cabang-cabang olahraga juga menolak campur tangan atau intervensi pemerintah atau negara dalam kekisruhan yang terjadi dalam organisasi cabang olaharaga. Bahkan federasi internasional cabang olahraga ini tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada federasi nasional cabang olahraga dari suatu negara peserta yang pemerintah atau negaranya melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga ini. Dalam konteks Indonesia, kehadiran peraturan perundang-undangan keolahragaan seringkali dimaknai oleh federasi internasional cabang olahraga dan atau penganut lex sportiva di Indonesia sebagai bentuk campur tangan atau intervensi negara terhadap penyelenggaraan sepakbola yang menjadi kewenangannya, sehingga harus ditolak. Mereka berpandangan bahwa Hukum Olahraga Nasional Indonesia yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, hanya boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan olahraga dari sisi public interest-nya saja. Itupun dengan catatan bahwa norma-norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak mengintervensi terhadap Lex Sportiva. Jika UU SKN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terlalu jauh dan masuk ke ranah lex sportiva, maka dapat dipastikan olahraga di Indonesia tidak diakui sebagai bagian dari olahraga internasional. Disini dapat dikatakan telah terjadi benturan antara sistem hukum keolahragaan nasional sebagai salah satu alat pengembangan kedaulatan negara yang menganut paham positifisme dengan lex sportiva sebagai alat pengembangan kesejahteraan masyarakat yang menganut paham utilitiarisme.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 2 (2023): VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS Vol 8 No 1 (2022): VERITAS Vol 7 No 2 (2021): VERITAS Vol 7 No 1 (2021): VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS Vol 4 No 2 (2018): VERITAS Vol 4 No 1 (2018): VERITAS Vol 3 No 2 (2017): VERITAS Vol 3 No 1 (2017): VERITAS Vol 2 No 2 (2016): VERITAS Vol 2 No 1 (2016): VERITAS More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rohmad Adi yulianto

Contact Email
yulianto.fh@uia.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
veritasjournal@uia.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bekasi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rohmad Adi yulianto

Contact Email yulianto.fh@uia.ac.id

Phone -

Journal Mail Official veritasjournal@uia.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bekasi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rohmad Adi yulianto

Contact Email
yulianto.fh@uia.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
veritasjournal@uia.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bekasi,

Jawa barat

INDONESIA