cover
Contact Name
Toha Andiko
Contact Email
Toha.andiko@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
ISSN : 23555173     EISSN : 26569477     DOI : -
JURNAL ILMIAH MIZANI : Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan is a scientific publication journal that contains Islamic law, Economics, and Islamic Religious Studies to support the development of Islamic knowledge. This journal is published two times a year in March and September by Faculty of Islamic Law of State Institute for Islamic Studies (IAIN) Bengkulu.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2022)" : 13 Documents clear
A Critical Study of the Wage System and Practice in Indonesia belongs to the Maqashid al-Shariah Perspective Nur Mardhiah
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.6945

Abstract

This study aims to analyze the wage system and practice in Indonesia from the perspective of Maqashid al-Shariah. The indicators can be seen from several applicable policies, whether they have brought benefits to the workers/laborers or not. This can be answered with an in-depth study and study seen from several aspects, including; list of decent living needs (KHL), specialization and division of labor as the basis for setting wages, wage transparency, and human resource development within companies in Indonesia. As for the methods and techniques of analysis using the content of data analysis carried out qualitatively by making interpretations of policies, rules, and empirical data obtained, then concluded as answers to research problems. Findings in the field reveal that from systems and policies, as well as practices, some companies are still unable to provide decent wages to workers/laborers or even do not meet decent living standards (KHL) in Indonesia. In addition, there are policies and regulations that come from the government or companies that are not in line due to internal factors of the company itself. This research is here to try to provide an affirmative solution by integrating the indicators of the benefit of the Maqashid al-Shariah on improving the policy and wage system in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan praktik upah di Indonesia perspektif Maqashid al-Shariah. Adapun indikatornya dilihat dari beberapa kebijakan yang berlaku apakah sudah menghadirkan kemaslahatan bagi para pekerja/buruh atau belum. Hal tersebut dapat terjawab dengan kajian dan telaah secara mendalam dilihat dari beberapa aspek, diantaranya; daftar kebutuhan hidup layak (KHL), spesiliasi dan pembagian kerja sebagai basis dalam penetapan upah, transparansi pengupahan, serta pembinaan sumber daya manusia di lingkungan perusahaan di Indonesia. Adapun metode dan teknik analisis menggunakan konten analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan membuat penafsiran terhadap kebijakan, aturan, maupun data empiris yang didapatkan, kemudian disimpulkan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Temuan di lapangan mengungkapkan, dari sistem dan kebijakan, maupun praktik beberapa perusahaan masih belum mampu memberikan upah kepada para pekerja/buruh yang layak atau/bahkan tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia. Selain itu, kebijakan maupun aturan baik itu yang datang dari pemerintah maupun perusahaan ada yang belum sejalan dikarenakan faktor internal perusahaan itu sendiri. Penelitian ini hadir mencoba memberikan solusi afirmatif dengan mengintegrasikan indikator kemaslahatan perspektif Maqashid al-Shariah terhadap perbaikan kebijakan dan sistem pengupahan di Indonesia.
The Role of Women in The Rukyat Hilal According to The North Aceh Ulema Consultative Assembly Machzumy Machzumy; Badrun Taman
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7014

Abstract

The Role of Women in Rukyat Hilal According to the Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara (MPU). Rukyat hilal is a method used to determine the beginning and end of the month of Kamariah. And along with the birth of the Falak Science study program in Indonesia, many also mastered falak science. One of the interesting things is the existence of female phallic experts and their role in determining the beginning of the Hijri month. This rukyat hilal activity is carried out collectively by the Ministry of Religious Affairs, the Ulema Consultative Assembly, BMKG and other community groups. From this background, the author is interested in studying the role of women in seeing hilal in North Aceh Regency based on the perspective of MPU. This research is a qualitative research, with a field approach (field research). The data collection method uses interview and documentation techniques. The results of this study show that the role of a woman in determining the beginning and end of the month in North Aceh according to the Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara there are two. First, if a woman is only a participant who participates in the Rukyat Hilal event, then this is allowed. Second, if a woman reports seeing hilal, then her testimony is not considered valid and rejected.  Rukyat hilal merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Kamariah. Dan seiring lahirnya porgram studi Ilmu Falak di Indonesia, maka banyak pula yang menguasai ilmu falak. Salah satu hal yang menarik adalah keberadaan ahli falak perempuan dan perannya dalam penentuan awal bulan hijriyah. Kegiatan rukyat hilal ini dilakukan secara kolektif oleh Kementerian agama, Majelis Permusyawaratan Ulama, BMKG dan golongan masyarakat lainnya. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji terkait peranan perempuan dalam melihat hilal di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan perspektif MPU. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan lapangan (field research). Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran seorang perempuan dalam penentuan awal dan akhir bulan kamariah di Aceh Utara menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara ada dua. Pertama, apabila seorang perempuan hanya sebagai peserta yang ikut dalam acara Rukyat Hilal, maka hal ini diperbolehkan. Kedua, jika seorang perempuan tersebut melapor melihat hilal, maka kesaksiannya tidak dianggap sah dan ditolak.
Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung Jayusman Jayusman; Rahmat Hidayat; Rizki Zulu Febriyansyah
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.6952

Abstract

In the practice of buying and selling at the Toidiholic Store there is one system, namely a paid lottery. This is done in the sale and purchase of limited edition shoes with a large demand. The focus of this research is how Qawaid Fiqhiyah analyzes the practice of buying and selling shoes with a paid lottery system at the Toidiholic Store Bandar Lampung. This study concludes that this lottery is a lottery that is permitted by Islamic law because it is carried out solely to create a sense of justice and prevent chaos and prevent wholesale buying of shoes if sold normally or without a lottery. Although the cost of the lottery coupon is sold for Rp. 20,000, - but the fee is still within reasonable limits as a registration or administration fee for holding a lottery activity, considering that the benefit element in this lottery is greater than the harmful element. Dalam praktik jual beli di Toidiholic Store terdapat salah satu sistem yaitu undian berbayar. Ini dilakukan pada jual beli sepatu limited edition dengan permintaan (demand) yang besar. Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis Qawaid Fiqhiyah terhadap praktik jual beli sepatu dengan sistem undian berbayar di Toidiholic Store Bandar Lampung. Kesimpulan penelitian ini bahwa undian ini termasuk undian yang diperbolehkan oleh hukum Islam karena dilakukan semata-mata agar terciptanya rasa keadilan dan mencegah terjadinya kericuhan serta mencegah pemborongan terhadap pembelian sepatu apabila dijual secara biasa atau tanpa undian. Meskipun biaya kupon undian dijual seharga Rp.20.000,- namun biaya tersebut masih dalam batas kewajaran sebagai biaya registrasi atau administrasi untuk mengadakan kegiatan undian, mengingat unsur kemaslahatan dalam undian ini lebih besar daripada unsur kemudaratannya. 
Juridical Study of The Development of Islamic Banking Law and Its Implications for Islamic Bank Products Ade Sofyan Mulazid
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.7701

Abstract

This study aims to analyze the development of Islamic banking law and its implications for the development of Islamic banking products. The researcher examined the significance of changes in laws related to Islamic banking for regulatory development and their implications for the development of Islamic banking institutions and products using a juridical-normative approach. This research includes literature research with a normative approach. The data collection technique used in the study is documentation techniques. Meanwhile, the data analasis technique used is induction technique with a qualitative approach. The results of the study show that changes in the law on Islamic banking have had a significant effect on the development of Islamic banking regulations in Indonesia. The implementation of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is expected to answer some of the problems and doubts regarding the direction of development of Islamic banking in the future, including the direction of legal developments governing Islamic banking activities. With the enactment of Islamic banking regulations spread across sharia banking laws and regulations, the compilation of sharia economic law and fatwa dsn-mui as the legal basis for Islamic banking activities in Indonesia, it is expected to have implications for increasing the market share of Islamic banking and service networks and being able to encourage the development of Islamic banking products. The implications of this research are expected to develop knowledge in the field of legal politics and laws and regulations in the fields of economics and business. In addition, it is hoped that it can be useful for the fulfillment of human life celebrations related to aspects of structuring collective life, including developing an appreciation of legal and unlawful politics. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perbankan syariah dan implikasinya terhadap pengembangan produk-produk perbankan syariah. Peneliti mengkaji signifikansi perubahan undang-undang terkait perbankan syariah bagi perkembangan regulasi dan implikasinya terhadap pengembangan institusi dan produk-produk perbankan syariah menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah tehnik dokumentasi. Sedangkan tehnik analasis data yang digunakan adalah tehnik induksi dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tentang perbankan syariah, telah berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan dan keragu-raguan mengenai arah perkembangan perbankan syariah ke depan, termasuk arah perkembangan hukum yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Dengan diberlakukannya regulasi perbankan syariah yang tersebar dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan hukum bagi kegiatan perbankan syariah di Indonesia, diharapkan dapat berimplikasi terhadap peningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan jaringan pelayanan serta mampu mendorong perkembangan produk perbankan syariah. Implikasi penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan di bidang politik hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu, diharapkan dapat berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia berkenaan dengan aspek penataan kehidupan kolektif termasuk mengembangkan apresiasi terhadap politik hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya perbankan syariah.
Development Strategy of PPM Al-Kautsar Micro Waqf Bank in Lima Puluh Kota Regency Nurhafiani Nurhafiani; Azhari Akmal Tarigan; Muhammad Yafiz
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7635

Abstract

This research aims to find out and analyze the development strategy of the PPM Al-Kautsar Micro Waqf Bank in the Lima Puluh Kota Regency. The data analysis technique used is the SWOT analysis method (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats). Based on the results of the SWOT matrix analysis, it is known that the strategy that can be carried out in developing a Micro Waqf Bank is stratetgi SO by using all strengths to take advantage of existing opportunities. The strategy is consistency of low mentoring services (ju'alah, without collateral and interest by utilizing government restructuring programs, utilizing the role of kyai in establishing good cooperation and building trust with institutions, local governments, the community socializing the existence of BWM, carrying out Halmi routines during a pandemic virtually and directly by complying with health protocols in providing education, direction, education to customers,  improving the quality of services and products even though it already exists with a ball pick-up system, optimizing the empowerment of mentoring through digital so that customers can survive during the pandemic despite social restrictions but empowerment continues to run. The strategy of developing BWM is to use BWM digitalization in providing virtual education, promoting customer products through e-commerce and social media, utilizing the role of kiyai in socializing BWM programs to the community Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan Bank Wakaf Mikro PPM Al-Kautsar di Kabupaten Lima Puluh Kota?. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis SWOT (Strenght, Weakness,Opportunity, Threats). berdasarkan hasil analisis matriks SWOT diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam  mengembangkan Bank Wakaf Mikro yaitu Stratetgi SO dengan menggunakan seluruh kekuatan unuk memanfaatkan peluang yang ada. Strateginya adalah Konsistensi jasa pendampingan rendah (jualah, tanpa agunan dan bunga dengan memanfaatkan program restrukturisasi pemerintah, memanfaatkan peran kiyai dalam menjalin kerja sama yang baik dan membangun kepercayaan dengan lembaga, pemerintah setempat, masyarakat mensosialisasikan keberadaan BWM, melakukan rutinitas Halmi saat pandemic secara virtual dan langsung dengan mematuhi protokol kesehatan dalam memberikan edukasi, arahan, pendidikan kepada nasabah, meningkatkan kualitas pelayanan dan produk meski sudah ada dengan sistem jemput bola, optimalisasi pemberdayaan pendampingan melalui digital supaya nasabah tetap bertahan saat pandemi meskipun adanya pembatasan sosial tetapi pemberdayaan tetap berjalan. Strategi mengembangkan BWM yaitu menggunakan digitalisasi BWM dalam memberikan edukasi secara virtual, mempromosikan produk-produk nasabah melalui e-commerce dan media sosial, memanfaatkan peran kiyai dalam mensosialisasikan program BWM kepada masyarakat.
Legal Analysis Regarding Deed Recognition of Debt Which Is Followed By Authority to Sell With Guarantee of Land Rights (Case Study of Cassation Voniss Number: 1011/K/Pdt/2014) Chairul Aman
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.7699

Abstract

There are relationships that have legal consequences and there are relationships that do not have legal consequences, relationships that have legal consequences give rise to rights and obligations, this makes the law develop rapidly so as well as contract law. In its development, the existing law is accompanied by the progress of reform in the field of law and legislation. The interaction of an increasingly universal society often brings conflicts of law in theory and practice, another result of this interaction is the emergence of various forms of agreements. The description in this journal raises issues that are still unanswered regarding the existence of a Mortgage Agreement Deed (APHT) which then arises or is followed by a Debt Recognition with guaranteed land rights accompanied by the power to sell. This research is classified as a normative research type, namely research on provisions relating to the power to sell on land rights guarantees based on the Deed of Debt Recognition through a juridical analytical descriptive approach. The result of this research is that the Deed of Recognition of Debt with guaranteed land rights followed by a power of attorney to sell basically does not conflict with the provisions of the applicable laws and regulations. Keywords:  Abstract: Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Adapun uraian dalam jurnal ini  mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut adanya Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian timbul atau diikuti dengan adanya Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang disertai kuasa menjual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti dengan surat kuasa menjual pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hindu Society’s Perception on Sharia Banking in Medan City Ririn Khairiyah; Muhammad Yafiz; Nurlaila Nurlaila
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7680

Abstract

This study aims to explain the factors that influence the perception of Hindu people using Islamic banks in the city of Medan (Madras Hulu Subdistrict, Medan Polonia District) and also to find out the perception of hindus towards Islamic banking in the city of Medan. This study uses two free variables, namely religion, promotion and one bound variable, namely public perception. The sample used in this study was the Hindu community in Madras Hulu Village using a questionnaire as a data collection technique. The research approach carried out in this study is quantitative research with Multiple Linear Regression analysis supported by a normality test assisted by spss software version 26. From the results of the research conducted, the author concluded that socially religion has a positive and significant effect on people's perceptions, promotion has a positive and significant effect on people's perceptions. Religion and promotion together or simultaneously have a significant effect on perception. Religion and promotion were able to influence perception by 19.9% the remaining 80.1% explained by variables or other factors outside of the variables studied in this study. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Hindu menggunakan bank syariah di kota Medan (Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia) dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di kota Medan. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu agama, promosi dan satu variabel terikat yaitu persepsi masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Hindu di Kelurahan Madras Hulu dengan menggunakan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis Regresi Linier Berganda yang didukung dengan uji normalitas dibantu dengan software spss versi 26. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa secara persial agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat. Agama dan promosi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi. Agama dan promosi mampu mempengaruhi persepsi sebesar 19,9% sisanya sebesar 80,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya diluar dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 
The Concept of Dzari'ah on Preventing Transmission of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study) Miskari Miskari
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.7812

Abstract

This study will comprehensively discuss the spread of Covid-19, which until now continues and continues to grow and even gives rise to new variants. Therefore, several countries have decided on several policies to stop the spread of the Coronavirus. Not Indonesia, one of the countries affected by COVID-19, has also issued several important guidelines. The government is the party that implements and takes action in giving PSBB and PPKM policies. The policy regulates various aspects of people's lives, ranging from tightly closed education aspects to learning from home (online), aspects of work, implementation of work from home (WFH), and aspects of worship (adjusting the distance of prayer), to closing places of worship to the public. . This research method uses a literature study that uses documentation techniques in finding data. The approach used is normative by analyzing government policies using Dzari'ah theory. The results of this study indicate that the guidelines taken by the government regarding PSBB and PPKM follow what was taught by the Prophet Muhammad. This policy was implemented and followed by the companions of the Prophet as well. This policy aims to maintain the health and strength of Muslims spiritually and physically. Kajian ini akan membahas secara komprehensip tentang penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini terus berlanjut dan terus berkembang bahkan memunculkan varian-varian baru. Oleh karena itu, beberapa negara telah memutuskan beberapa kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Bukan Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena covid 19, juga mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan dan mengambil tindakan mengeluarkan kebijakan PSBB dan PPKM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek pendidikan yang tertutup rapat, hingga pembelajaran dari rumah (online), aspek pekerjaan, pelaksanaan work from home (WFH), dan aspek ibadah (penyesuaian jarak ibadah), hingga menutup tempat ibadah untuk umum. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur yang mengunakan teknik dokumentasi dalam mencari data. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni dengan menganalisis kebijakan pemerintah mengunakan teori Dzari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mengenai PSBB dan PPKM mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebijakan ini dilaksanakan dan diikuti oleh para sahabat Nabi juga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kesehatan dan kekuatan ummat Islam secara rohani dan jasmani.
Indonesian Legal Dynamics In Global Capitalism Reality: Analysis of the Formation of Indonesia’s Regulations Imam Mahdi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.8063

Abstract

The formation of regulations cannot be separated from the dimension of the legal report. The formation of law in Indonesia is a compromise of political elites in Indonesia's multi-party government system. Not only is the formation of laws purely a legal product, but also as a political product. In fact, it is a struggle between political interests that underlie and collaborate among the interests of various parties, including foreign interests. Therefore, in the practice of forming laws in Indonesia, there are often deviations from the ideological foundation of the state starting from the old order era, the new order and the current era of reform. This research reveals the main causes of these irregularities. Pembentukan peraturan tidak lepas dari dimensi laporan hukum. Pembentukan hukum di Indonesia merupakan kompromi elit politik dalam sistem pemerintahan multi partai di Indonesia. Pembentukan undang-undang tidak hanya semata-mata merupakan produk hukum, tetapi juga sebagai produk politik. Padahal, itu merupakan perebutan kepentingan politik yang melandasi dan mengkolaborasikan kepentingan berbagai pihak, termasuk kepentingan asing. Oleh karena itu, dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali terjadi penyimpangan dari landasan ideologis negara mulai dari era orde lama, orde baru, dan era reformasi saat ini. Penelitian ini mengungkap penyebab utama penyimpangan tersebut.
Strategy to Increase Market Share of Bank Syariah Indonesia (BSI) in North Sumatra Region Anisa Pratiwi; Andri Soemitra; Ahmad Amin Dalimunte
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7626

Abstract

This study aims to find out how the top priority strategy for increasing BSI market share in North Sumatra by presenting internal and external conditions that have been carried out and discussed with experts. Then as an alternative to additional policies, the researcher also explained some of the urgency of handling that needs to be applied so that market share development can be directed. The method used is a SWOT analysis. there were seven respondents who filled out their respective questionnaires. Based on the results of the SWOT analysis, the quadrant of strategies obtained after being processed in the IFAS and EFAS matrices is a defensive strategy. This strategy means that it is necessary to minimize weaknesses and avoid threats. The results obtained from the SWOT analysis can be read with a SWOT quadrant that shows the Diversification strategy contained in the ST (Strength – Threat) strategy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi prioritas utama peningkatan pangsa pasar BSI di Sumatera Utara dengan menghadirkan kondisi internal dan eksternal yang telah dilakukan dan didiskusikan dengan para ahli. Kemudian sebagai alternatif kebijakan tambahan, peneliti juga menjelaskan beberapa urgensi penanganan yang perlu diterapkan agar pengembangan pangsa pasar dapat diarahkan. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT. ada tujuh responden yang mengisi kuesioner masing-masing. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kuadran strategi yang diperoleh setelah diproses dalam matriks IFAS dan EFAS merupakan strategi defensif. Strategi ini berarti bahwa perlu untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Hasil yang diperoleh dari analisis SWOT dapat dibaca dengan kuadran SWOT yang menunjukkan strategi Diversifikasi yang terdapat dalam strategi ST (Strength – Threat).

Page 1 of 2 | Total Record : 13