cover
Contact Name
Toha Andiko
Contact Email
Toha.andiko@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
ISSN : 23555173     EISSN : 26569477     DOI : -
JURNAL ILMIAH MIZANI : Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan is a scientific publication journal that contains Islamic law, Economics, and Islamic Religious Studies to support the development of Islamic knowledge. This journal is published two times a year in March and September by Faculty of Islamic Law of State Institute for Islamic Studies (IAIN) Bengkulu.
Arjuna Subject : -
Articles 128 Documents
TAFSIR NUSHUSH (PEMBACAAN TEK WAHYU/NASH) DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER Fatimah, Fatimah
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.318 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.41

Abstract

Al Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi MuhammadSAW. melaluiMalaikat Jibril AS., yang berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bagi segenapmanusia. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas untukmensosialisasikan pesan-pesan al Quran kepada segenap manusia. Dan Nabi Muhammadtelah melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam cara, antaralain: Nabi menafsirkan al Quran kepada para sahabatnya melalui bermacam penafsiran, baikdengan tindakan nyata atau penjelasan secara lisan terhadap berbagai ungkapan yang ada dalam alQuran, sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa dikatahui maksud dan tujuannya
WAKALAH DALAM AKAD MURABAHAH Miti Yarmunida
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.95 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.42

Abstract

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TentangMURABAHAH point pertama tentang ketentuan umum murabahah nomor 9menjelaskan kebolehan pihak bank mewakilkan pembelian barang kepadanasabah yang membutuhkan barang tersebut, kemudian setelah barang secaraprinsip sudah dimiliki oleh bank maka dilakukan transaksi murabahah. Akantetapi dalam pelaksanaan di lapangan praktek wakalah dalam murabahah tidakdiakhiri dengan pelaksanaan transakasi murabahah, hal ini dapat dipahami daritindakan nasabah yang hanya menyerahkan bukti (kwitansi) pembelian barangtersebut sebagai kelengkapan administrasi, dengan demikian proses akadmurabahah mendahului pelaksanaan wakalah. Bagaimana status hukum wakalahantara bank dengan nasabah dalam akad murabahah yang mana wakil tanpapenyerahan dari muwakkil langsung menjadi pemilik benda yang menjadi objekwakalah?.
SEJARAH PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH Idwal B
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.418 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.43

Abstract

lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan,melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayaiinvestasi perusahaan. Pada saat ini, di samping lembaga keuangan konvensional, terdaapatlembaga keuangan syari’ah yang semakin hari semkin besar dan terus berkembang hinggasekarang. Seirang dengan perkembangan tersebut, perlu kiranya di kaji, bagaimana sejarahlembaga keuangan syari’ah, sehingga bisa dilihat bagaimana landasan utama berdirinyalembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syari’ah.Dalam tulisan ini, akan dibahasbagaimana perkembangan lembaga keuangan dari masa Rasulullah SAW, hinggaperkembangan lembaga keungan diera modern
PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN Yusmita Yusmita
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.869 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.44

Abstract

Dalam kajian fiqh Islam arbitrase disebut dengan istilah tahkim, akan tetapi tahkimdalam kajian fiqh hanya mencakup penyelesaian persengketaan dalam keluarga saja, tidakmencakup perkara perdata lainnya. Arbitrase dalam konsep modern dan perunang-undangancenderung hanya menyelesaikan sengketa ekonomi saja. Sementara di dalam perundang-undangandijelaskan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara arbiterase adalah perkara yangmemungkinkan terjadi perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Persengketaan seringterjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu persengketaan dengan orang lain, sepertipersengketaan masalah ekonomi, perdagangan, maupun persengketaan yang menjadi wilayahhukum keluarga, seperti persengketaan antara ayah dengan anak, suami dengan isteridan yanglainnya.Arbiterase ini diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara suami isteri,dalam rangka menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah. Lembaga arbiterase khusus bagi umat Islam di Indonesia yaitu BASYARNAS (BadanArbitrase Syari’ah Nasional). Perkara-perkara percekcokan antara suami isteri yang tidak bisadiselesaikan sendiri diharapkan tidak sampai ke pengadilan, tetapi cukup diselesaikan di BP4 danBASYARNAS saja. Menurut penulis BASYARNAS ini merupakan alternatif yang dapat dipilihumat Islam pada masa akan datang dalam menyelesaikan perkara perdatanya. Walaupun perkaraperceraian belum tersurat atau tercantum secara jelas di dalam pasal-pasal aturan BASYARNAS,akan tetapi peluang itu telah tersirat di dalamnya, yaitu dapat menyelesaikan perkara perdata umatIslam.
MBA (Married by Accident) DALAM TINJAUAN USHUL FIQH Nenan Julir
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.972 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.45

Abstract

Perilaku seks bebas, sudah menjadi gaya hidup orang zaman sekarang, bahkan ada yangberpandangan “zina” sudah diangap zamannya. Akibat perilaku tersebut banyak remaja yang hamildiluar nikah. Dalam kajian fiqh, permasalahan “menikahi wanita yang hamil akibat berzina”memang masuk dalam perkara yang diperselisihkan, ada yang mengatakan boleh secara muthlak,ada yang mengatakan boleh bersyarat, dan ada pula yang mengtakan haram. Setiap pendapatmengemukakan alasan-alasan yang menguatkan pendapatnya masing-masing. Terlepas dariperdebatan di atas, pada kesempatan ini penulis ingin mengkaji persoalan tersebut melaluipendekatan ushul fiqh. Diharapkan dari kajian ini didapatkan pemahaman yang mendasar tentangpersoalan ini. Berdasarkan pada suarat al-Thalak ayat 4, beberapa hadis terkait persoalan ini, danbeberapa kaidah yang dapat dipedomani dalam menyikapi persoalan ini, dapat disimpulkan bahwamenikahi wanita yang hamil akibat zina adalah tidak boleh dan bila tetap dinikahkan, maka hukumpernikahannya tidak sah.
KEBIJAKAN KONTROVERSIAL KEPALA DAERAH (Analisis Hukum kebijakan walikota Bengkulu tentang Sholat Berjamah Berhadiah) Imam Mahdi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.458 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.46

Abstract

Salah satu kewenangan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalahmengeluarkan kebijakan, yaitu seperangkat hukum administrasi Negara yang diperuntukan dalamrangka mengisi celah hukum, karena pada dasarnya Kepala Daerah dalam bertindak harusberdasarkan legalitas hukum. Ketika kebijakan Kepala Daerah yang dibuat menimbulkan pro dankontra di tengah masyarakat, maka kebijakan tersebut diistilahkan dengan “kebijakankontropersial” tulisan ini mengkaji kebijakan Kepala Daerah yang menurut Penulis mengandungunsur kotropersial, yaitu pemberian hadiah berupa mobil kepada masyarakat yang rajinmelaksanakan sholat zuhur berjamah di salah satu masjid. Tulisan ini didasarkan pada literaturhukum administrasi Negara dan bahan bacaan yang tersebar di berbagai media yang relevan
ELEMEN-ELEMEN HAM DAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA Zamzami Zamzami
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.264 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.47

Abstract

Konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah Suatu yang mutlak bagi suatu Negara. Iamerupakan koridor dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan Negara, pengayombagi semua Negara, dan semua Acuan bagi undang-undang dan peraturan di bawahnya. SemuaUndang-undang dan peraturan harus mengacu kepada Konstitusi, dan tidak boleh bertentangannya.Embrio Konstitusi Indonesia lahir dan Founding Father Negara Indonesia yang cinta kemerdekaan,bebas dari belenggu penjajahan, bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur sebagaimanatercantum dalam semua pembukaan konstitusi yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia. Perludicatat Kostitusi bukanlah suatu yang sacral dan baku. Ia dapat saja mengalami perubahan seiringdengan perubahan politik. Negara Indonesia sudah menerapkan beberapa Konstitusi : UUD 1945,Konstitusi Republik Serikat (UUD RIS), UUD S 1950 (Undang-undang Sementara), kembali keUUD 1945 , berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945, hasil amandemen yangberlaku sekarang. Menarik untuk dianalisis bahwa dari semua Konstitusi yang pernah berlaku diIndonesia, termuat nilai-nilai Hak asasi manusia dan hukum Islam. Namun tidak dapat dipungkiripada setiap Konstitusi, mempunyai plus and minus baik secara kuantitas dan kualitas
IMPLEMENTASI AJARAN FIKIH KEBANGSAAN ALA JOKO WIDODO Moh Dahlan
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.136 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.48

Abstract

Wawasan kebangsaan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai universalfikih Islam, sehingga fikih tersebut mampu mendorong lahirnya kehidupanberbangsa dan bernegara yang baik, adil dan makmur.Berdasarkan uraian tersebut,kajian ini merumuskan pokok masalah; bagaimana akar historis wawasankebangsaan dalam ajaran fikih Islam? Bagaimana wawasan kebangsaan dalamajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya? Dari dua masalah tersebut,kajian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami wawasan kebangsaan dalamajaran fikih Islam dan wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesiadan implementasinya. Adapun metode kajian ini menggunakan dua pendekatan,yaitu pendekatan normatif dan pendekatan pendekatan deskriptif historis. Hasilpenelitian menyebutkan bahwa wawasan fikih kebangsaan menjadi landasan yangmampu mewarnai dan mendorong lahirnya semangat nasionalisme atas empatpilar berbangsa dan bernegara, juga telah memberikan landasan dalammembangun tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berbasis padaasas-asas atau nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana praktik ‘urf pembangunanpasar dan pemindahan pasar serta pembangunan budaya masyarakat Islami alaJoko Widodo di Solo.
ISLAMIC SOSIAL FINANCE: KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Asnaini Asnaini
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.253 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.49

Abstract

Islam sangat mengutamakan keadilan dalam semua perkara. Keadilan juga harusditegakkan kepada siapa saja. Artinya Islam pasti juga mengatur keadilan dalam bidang ekonomi.Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu bentuk keadilan yang sangat ditekankan olehIslam ialah keadilan dalam distribusi harta. Banyak ahli menyebutkan bahwa ini adalah bentukkeadilan sosial Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instrumen keuangan dalam Islam yangdijadikan sebagai instrumen pemberian baik wajib maupun sukarela kepada yang tidak mampu.Seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam pelaksanaannya konsep keadilan sosial Islam ialahbahwa setiap individu mendapat hak-haknya dan di waktu yang sama ia juga perlu melaksanakansegala tanggungjawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam hidupnya
JENIS HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Masril Masril
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.217 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.50

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, dimana sistim pemidanaan dengan jenis pidananya telahditentukan dalam undang-undang. Lain dari hal yang telah ditentukan oleh undang-undang adalahinkonstitusional, walaupun pidana tersebut diatur dalam tindak pidana khusus. Jenis hukuman yangada dalam pemidanaan di Indonesia masih sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP (KitabUndang-Undang Hukum Pidana) (pasal 10 KUHP dan apa yang dikatakan Anas tidak mungkinuntuk dilaksanakan, kecuali undang-undang dirobah

Page 1 of 13 | Total Record : 128