Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya ]]>
<![CDATA[Indah Permatasari Kosuma]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.25297
<![CDATA[Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari para pihak. Beberapa Notaris ingin memperkuat perlindungan dirinya dengan meminta kepada para penghadap untuk mencantumkan Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya. Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris merupakan klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul tersebut berfungsi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi permasalahan dengan dibuatnya akta tersebut oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain. Namun, Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris tidak mengikat para pihak apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat Notaris atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya serta akibat hukum dari pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.]]>
<![CDATA[Keabsahan Peralihan Tanah Wakaf Berupa Bangunan Tempat Ibadah Sebagai Aset Yayasan ]]>
<![CDATA[Munaddhimatus Silmi]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24847
<![CDATA[Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti sangat penting dalam aspek kehidupan manusia, sesuai penjelasan di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut terkait dalam hubungannya antara tanah yang dikuasai perorangan yang dipergunakan untuk orientasi sosial maupun keagamaan seperti wakaf tanah. Penelitian ini mengkaji pengaturan tata cara peralihan tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan masjid menjadi aset yayasan serta akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe legal research, dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan pendekatan astudi kasus. Simpulannya adalah pengaturan terkait tata cara peralihan tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan masjid menjadi aset yayasan, diatur lebih spesifik di UU Wakaf dan UU Yayasan, beserta aturan pelaksanaannya. Terutama tata cara perwakafan, di Pasal 38 dan Pasal 39 PP Wakaf. Sedangkan pendirian Yayasan, sesuai Pasal 9 jo 16 UU Yayasan dan Pasal 15 ayat (2) PP Yayasan. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan tanah yang telah diwakafkan yang di atasnya berdiri bangunan masjid , yang dilakukan dengan cara memasukkan harta benda wakaf menjadi aset Yayasan adalah tidak sah/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[Limitasi Penggunaan Surat Kuasa Penjualan dan Pemasaran Suka Rela Objek Jaminan Dalam Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Rizkia Aisyah Nur]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24888
<![CDATA[Surat kuasa dibuat secara akta otentik maupun akta dibawah tangan, akta dibawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya keberadaan dan campur tangan dari pejabat umum serta peraturan perundang-undangan tidak mengharuskannya, dalam kaitannya dengan surat kuasa maka yang berwenang dalam membuat akta otentiknya adalah notaris. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah surat kuasa jual dan memasarkan sukarela atas objek hak tanggungan yang disepakati oleh nasabah dengan pihak bank diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan apakah terdapat pembatasan kewenangan dalam penggunaan surat kuasa jual oleh bank ?. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yang meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan serta sekunder berupa jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sesuai dengan kedudukannya di mata hukum, maka apabila Hak Tanggungannya sudah diajukan eksekusi kewenangan penggunaan surat kuasa menjual dan memasarkan sukarela tidak dapat digunakan. oleh karena itu dalam pembuatan surat kuasa jual dan memasarkan sukarela hendaknya tidak bersifat mutlak, maka dari itu penggunaan surat kuasa jual dan memasarkan sukarela sebenarnya tidaklah penting karena telah ada lembaga jaminan kebendaan yang menjamin eksekusi dari agunan.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Pra Kontrak Transaksi Jual Beli Berdasar Negosiasi dengan Itikad Buruk ]]>
<![CDATA[Julienna Hartono]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24845
<![CDATA[Pasal 1338(3) BW secara tersirat mengatur kewajiban itikad baik selama negosiasi. Walaupun terdapat aturan hukumnya, masih terdapat masalah dengan itikad baik dalam hukum kontrak; makna dan ruang lingkupnya yang abstrak. Masalah tersebut disebabkan oleh minimnya aturan hukum tentang itikad baik dalam hukum kontrak, terutama dalam BW. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan selama tahap negosiasi, namun tidak ada perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tersebut. Di sisi lain, hukum nasional lain telah mengenal tanggung gugat prakontrak, yaitu kewajiban bagi pihak yang beritikad buruk selama negosiasi untuk membayar ganti kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah konstruksi hukum dan penalaran deduktif. Hasil analisa menunjukkan bahwa kriteria itikad buruk selama negosiasi jual beli dapat diperoleh dari doktrin-doktrin dan prinsip hukum internasional. Selain itu, sebagian doktrin tanggung gugat pra kontrak telah diatur dalam BW, sepanjang mengenai pembatalan kontrak, selebihnya pihak yang dirugikan dala tahap negosiasi dapat menggugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, atau wanprestasi (jika mengatur hak dan kewajiban secara rinci dalam perjanjian pendahuluan).]]>
<![CDATA[Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum ]]>
<![CDATA[Shara Mitha Mahfirah]]>;
<![CDATA[Adista Paramita]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.23553
<![CDATA[Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Memberikan mandat kepada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi, dan pendampingan. Salah satu program yang menarik dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah amanat dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUMDesa). Badan Usaha di Indonesia digolongkan dua bagian yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDesa tidak disebutkan secara jelas BUMDesa tergolong badan usaha yang mana. Sehingga menjadi hambatan bagi BUMDesa dalam mengembangkan usahanya dan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan status hukum baru bagi BUMDesa, yaitu sebagai Badan Hukum. Konstruksi Yuridis Bumdes sebagai subyek hukum menarik menjadi poin penting dalam penelitian untuk mengetahui dan memahami bagaimana konstruksi tersebut dapat diterapkan di masyrakat.]]>
<![CDATA[Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai ]]>
<![CDATA[Ikhana Indah Barnasaputri]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.22805
<![CDATA[Pengakuan terhadap masyarakat adat sangat penting. Pengakuan tersebut akan mendorong keberadaan masyarakat adat agar dilindungi oleh undang-undang serta perlindungan hak atas tanah mereka. Jurnal ini akan menganalisis proses awal pengakuan, praktik dan implementasi pengakuan dan pasca munculnya perda tentang pengakuan masyarakat adat. Metode penelitian jurnal adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan patung dan pendekatan konseptual. Penulisan jurnal menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang membutuhkan lebih dari peraturan daerah yang ada. Pemerintah daerah bersama Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus merinci peraturan dan kebijakan hukum, tindakan pemerintah khususnya hak atas tanah. Misalnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan “adat”; Pendaftaran ulayat atau tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, yang diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, yang bertentangan dengan Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah..]]>
<![CDATA[Implementasi Klausul Transfer of Undertaking (Protection of Employment) Bagi Outsourcing Employee Perusahaan yang Jatuh Pailit ]]>
<![CDATA[Wira Maulana Aulia Akbar]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24844
<![CDATA[Dalam kegiatan usaha bisnis alih daya (outsourcing), Ada dua bentuk perjanjian yang dapat dilakukan untuk menimbulkan hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pada putusan Mahkamah Kosntitusi juga menawarkan solusi perlindungan pekerja/buruh outsourcing apabila hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa telah habis. Yang pertama pekerja/buruh dapat melakukan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Yang kedua yaitu pekerja/buruh diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dengan perjanjian ini juga diterapkan klausul Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) dimana pekerja mendapat perlindungan berupa pengalihan kerja dari Perusahaan Penyedia jasa yang lama ke Perusahaan Penyedia Jasa yang baru. Akibat hukum pailitnya sebuah perusahaan yang pailit, maka pekerja/buruh ketika bekerja untuk perusahaan yang pailit,memiliki hak untuk mengundurkan diri dari hubungan kerja, dan begitupula dengan kurator juga bisa memutus hubungan kerja kepada pekerja dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Kemudian direktur dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi dan komisaris dari perusahaan lainnya.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas ]]>
<![CDATA[Mada Devi Kartikasari]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24887
<![CDATA[Pemegang saham memiliki peran penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Sulit bagi sebuah PT untuk menjalankan roda bisnis tanpa penyertaan modal dari pemegang saham. Dengan menjadi pemegang saham terdapat peluang untuk mendapat 2 (dua) keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang paling utama bagi pemegang saham, sedangkan capital gain hanya didapatkan jika pemegang saham menjual sahamnya kepada orang lain. Namun saat ini masih terdapat kesalahpahaman masyarakat bahwa dividen adalah keuntungan yang pasti didapatkan pemegang saham. Padahal RUPS dapat memutus dividen untuk dibagi atau tidak dibagi. Dividen yang diputus untuk dibagi menimbulkan hak bagi pemegang saham untuk menerima pembayarannya dan kewajiban bagi PT untuk membayar. Dalam hal PT tidak melakukan pembayaran dividen tersebut menjadi utang dan pemegang saham dapat menuntut pembayaran kepada PT. Hal-hal yang dapat dilakukan pemegang saham terdiri dari langkah-langkah di luar pengadilan yakni meminta penyelenggaraan RUPS, melakukan penagihan secara sukarela dan langsung, melakukan pemeriksaan terhadap PT, maupun dengan upaya hukum melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan perdata serta permohonan pailit.]]>
