cover
Contact Name
-
Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id
Phone
0315023151
Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Notaire
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26559404     DOI : -
Core Subject : Social,
The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 151 Documents
Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia Kusrini Purwijanti; Iman Prihandono
Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.172 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9098

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk menganalisa ruang lingkup dan jangkauan pengaturan karakteristik Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) serta potensi penggunaan Pengaturan keterbukaan Pemilik Manfaat terhadap Korporasi di sektor pertambangan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menunjukkan Keberadaan Beneficial Owner (BO) telah dikenal dalam konstruksi hukum Indonesia. Meskipun pada UU PT dan UU Penanaman Modal tidak secara tegas mengatur mengenai BO, namun pengaturan BO telah nampak pada regulasi yang lebih teknis yaitu dalam bidang perpajakan. Kejelasan BO akan dapat membantu dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bila pelanggaran hukum oleh korporasi terjadi. Lahirnya Perpres 13/2018 semakin memperkuat kewajiban membuka dan mengenali BO di Indonesia. Sehingga Perpres 13/2018 dapat menjadi instrumen yang membantu mengenali dan mengidentifikasi pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat operasi usaha korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO. Sehingga sebaiknya kewajiban keterbukaan BO diatur kedalam instrumen hukum Undang-undang sehingga memuat mekanisme sanksi administratif dan pidana.
Arbitration Agreement to Non-Signatory Parties in Indonesia Herwinda Rena Damayanti; Alifah Sarah Yunita; Mega Lois Aprilia
Notaire Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.621 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v2i2.14494

Abstract

AbstractInternational business transaction, especially in the exchange of goods and services nowadays, a contract is normally concluded to govern the entire relation between the parties. Ideally, the perfect contract probably should be able to give foresights to all possible scenarios and their solutions, regarding the beginning of the business relationship, its performance and finally its termination. In today’s commercial transaction, the parties will draw up an arbitration agreement in their contract to submit all disputes arising from a contract to a neutral body. The presence of non-signatories party in arbitration agreement is apparent on a contract which involves an affiliated companies. This situation arises because it is becoming more acceptable nowadays for a company to establish subsidiary companies in order to make business transaction become more swift and sophisticated. The liability issue normally happened when there are two company that are affiliated to each other while only one of them signed the contract. On this ground, there have been some cases wherein the affiliation is considered as an equal liability between the parent company and subsidiary, especially when the parent company is also involved in the contract performance. Extending the scope of an arbitration agreement to a party who is initially not signed under the agreement would defeat the original purpose of having the agreement in the first place. It must be remembered that the starting point of arbitration agreement is its privity, that is, it will only bind the parties who signed it From this perspective, a question arises on whether according to the regulations in Indonesia, an action of a company who has knowingly engage themselves in a contract concluded by their affiliates will make them bound to the contract and the arbitration agreement as well. This research is to give a better understanding on to what extent does a company, who only acts as a non-signatory, can be bound to an arbitration agreement if a dispute arises by seeing it from the Indonesian law perspective.
Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal Nur Huda Sulaeman
Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.339 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10954

Abstract

Konsorsium asuransi penyingkiran kerangka kapal merupakan kumpulan sejumlah perusahaan asuransi kerugian sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian sebagai Penanggung Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk tanggung jawab polusi. Produk asuransi ini timbul sebagai akibat adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapalnya yang tenggelam dan kewajiban mengasuransikan kapal yang berukuran sama atau lebih 35 GT (Gross Tonnage) dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi. Konsorsium dibentuk untuk memudahkan pemilik kapal melaksanakan aturan dari pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kapasitas asuransi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi dalam negeri. Di sisi lain, OJK memiliki rencana untuk mengembangkan polis Protection & Indemnity Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Konsorsium merupakan salah satu bentuk gabungan usaha yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. Karakteristik konsorsium asuransi menyerupai persekutuan perdata (maatschap) sebab konsorsium bukanlah badan hukum melainkan hanya merupakan perjanjian kerja sama untuk melakukan pertanggungan bersama dan para pihak bersama-sama mengelola risiko yang menjadi tanggungan bersama sesuai kuota share yang disepakati di dalam kontrak. Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung terhadap kewajiban-kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang sah sesuai kelas asuransi yang terjadi sehubungan dengan operasi kapal milik Tertanggung yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode pertanggungan. Kata Kunci: Konsorsium, Asuransi, Kerangka kapal
Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling Septiani Ayu Rizkiyana
Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.168 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9103

Abstract

Musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat pula banyak perkembangan teknik dalam bermusik yang dilakukan oleh musisimusisi, salah satunya adalah musik sampling. Sampling dilakukan dengan mengambil bagian dari komposisi atau rekaman lagu atau musik yang telah ada, bagian tersebut kemudian diolah dan dikombinasikan dengan komposisi yang dibuat oleh sampler sendiri, sehingga menghasilkan lagu atau musik yang baru. Hasil dari penggunaan sampling ini dapat dilindungi dengan hak cipta sebagai ciptaan asli terpisah dari lagu atau musik asal. Akan tetapi dalam penggunaan musik sampling dibutuhkan izin baik dari pencipta dan/atau pemilik hak terkait dari lagu atau musik asal agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Izin yang diberikan dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi secara tertulis baik berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun akta di bawah tangan. Perjanjian lisensi kemudian perlu dilakukan pendaftaran agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Copyright Protection of Video Game for Game Developer in Indonesia JUANDA MARIA ANGELIA; ANNISA AYU MULIA; DETANTI ASMANINGAYU PRAMESTI
Notaire Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.822 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v2i2.13097

Abstract

This study aimed to firstly, analyze the frequent infringements related to copyright of video games, as well as the legal protection for game developers who create video games. Secondly, to determine the factors that impede the copyright protection of video games in Indonesia. This research employs empirical approach or sociolegal, with library research and field studies to collect data. In the literature, the author uses the legal resources to support the analysis. The study was based primarily on Law no. 28 of 2014 regarding Copyright. In the field study, the author interviewed several game developers in Indonesia, as well as the practitioner from Directorate General Intellectual Property Right Jakarta and academician from Faculty of Law Universitas Gadjah Mada. Analysis of the research was conducted using qualitative data analysis, with the results compiled by descriptive-analysis to achieve the research objectives. Results of this study indicates that the laws and regulations of Indonesia has virtually provided legal protection for game developers as the creator of the video game, but there are still uncertainties in settings, such as obscurity any part of the video game that is protected by the copyright laws of Indonesia, considering that the video game consists of several constituent.
Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal Muhammad Pasca Zakky Muhajir
Notaire Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.228 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v2i1.12899

Abstract

AbstrakPasal 290 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada intinya menerangkan bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit yang didahului oleh PKPU. Namun, dalam praktik pengadilan, masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terhadap ketentuan tersebut. Penyimpangan tersebut dilakukan dengan menerima pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara kepailitan yang didahului oleh PKPU yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga. Antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 48.PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 antara PT. Surabaya Agung Industrial Pulp & Kertas melawan Asiabase Resources PTE Ltd dan Putusan Mahkamah Agung No. 156.PK/Pdt.Sus/2012 antara Firma Litha&Co melawan Heryanto Wijaya,  PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT. Sumber Indo Cellular.
Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi Iswahyudi Adipradana
Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.243 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10101

Abstract

Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemegang polis asuransi profesi AJB Bumiputera 1912 adalah pada tahap sebelum adanya transaksi dimana AJB Bumiputera 1912 pengenalan dan penawaran terhadap produk asuransi tanggung gugat profesi kepada PPAT selaku calon tertanggung dengan menyampaikan informasi mengenai produk asuransi tersebut secara jujur, jelas, akurat dan tidak menyesatkan. Pada tahap transaksi adalah tahap telah terjadi kesepakatan antara PPAT dengan pihak AJB Bumiputera melalui ditandatanganinya perjanjian atau polis asuransi yang telah dibuat sepihak (perjanjian baku) oleh AJB Bumiputera, sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Pada tahap pasca transaksi, adalah tahap penyelesaian sengketa antara pihak AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT sebagai pemegang polis. Penyelesaian sengketa antara AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT jika terjadi perselisihan maka diselesaikan secara damai atau musyawarah, apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Arbitrase dan pengadilan. Asuransi dalam menilai pertanggungan atas kerugian yang dialami PPAT ditentukan oleh aktuaria dengan mempertimbangkan segala aspek terkait risiko-risiko dan keadaan konsumen. Terdapat juga underwriter yang bertugas untuk menentukan besaran nilai premi berdasarkan risiko yang akan ditanggung, dan adjuster yang bertugas sebagai menentukan nilai ganti rugi terhadap klaim yang diajukan tertanggung atas suatu objek asuransi yakni tindakan/perbuatan PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan polis asuransi.
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird di Kota Denpasar R. Ray Audi Stevan Bimaputra
Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.121 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9100

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum, Studi Pada Taksi Blue Bird Di Kota Denpasar”. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pengangkutan membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tanggung Jawab adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan suatu metode dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat di dalam penulisan ini, hukum di konseptualisasikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata, dalam melakukan penelitian langsung melakukan studi kasus di lapangan dan juga melakukan wawancara bagaimana perlindungan terhadap penumpang apabila tejadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dan tanggung jawab dari pihak perusahaan angkutan Blue Bird pada saat terjadi kecelakaan terhadap penumpang.
Automatic Exchange of Information on Indonesia Jurisdiction in order to Control Business Opportunities Adrian Adhitana Tedja; Vincent Arta Wijaya; Jevelyn Lidyawati
Notaire Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.144 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v2i2.13174

Abstract

The Automatic Exchange of Information (AEOI) is a product of  common reporting standard as a result of Indonesia's ratification of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. The convention purpose is to  prevent transnational tax evasion and money laudry, with the existence of an automatic exchange of information system through out members of the convention can enact and enforce its laws. The main problems concerning an autamated system is the jurisdiction regarding the enacting state, as well as bank secrecy laws in ratifying countries. With banks are compromised to reveal tax payers information to the state, many tax payers will eventually lose interest in one state and start seeking tax havens, which will impact the economy and business sectors as well as trade policies between states. The purpose of this research is to find out what law governs AEOI in Indonesia and its impact on transnational jurisdiction between ratifying and non-ratifying states. This research is a juridical-emphirical research which uses statute approach, conceptual approach and comparative approach. The research compares Indonesia laws including banking law as well as statistics of Indonesian economic growth since the enactment of tax amnesty as a reaction towards AEOI.
Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah Zidna Aufima
Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.549 KB) | DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9702

Abstract

Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat pembayaran dilarang oleh Bank Indonesia. Namun, Bitcoin sebagai obyek jual beli yang berbentuk aset digital  atau barang tidak berwujud diperjualbelikan di indodax.com. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang karena dalam fikih, akad jual beli Bitcoin di indodax.com. termasuk akad yang fasid karena Bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin.

Page 1 of 16 | Total Record : 151