cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 102 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANDUNG Rendy Adiwilaga; Risma Aryanti
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.778 KB)

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan sosial masyarakat dewasa ini. Lestarinya budaya patriarki yang mendorong inferioritas perempuan menjadikan perempuan sebagai sosok makhluk kelas dua dan dianggap pelayan bagi kaum laki-laki. Kasus kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar dan bahkan tabu jika terjadi pelaporan. Kondisi tersebut pula lah yang menghinggapi perempuan, khususnya di Kabupaten Bandung. Maka dengan kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan perlindungan perempuan dapat terwujud, khususnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori Implementasi George Edward III, dan metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa melalui aspek komunikasi, disposisi, sumber daya, dan birokrasi, implementasi perda perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik yakni dengan upaya penyadaran pentingnya pelaporan bagi perempuan menyikapi kekerasan perempuan. Hanya saja terkendala pada minimnya sumber daya manusia, serta budaya patriarki yang menjamur. Maka dari itu upaya yang dilakukan ialah dengan pengajuan formasi untuk penambahan SDM pada Kemenpan-RB, serta pelibatan IT dengan menumbuhkan pelayanan aplikasi berbasis online guna meningkatkan pelayanan terhadap pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Violence against women is still a frightening specter for today's social life. The continuation of patriarchal culture that encourages women's inferiority makes women a figure of secondclass beings and is considered a servant for men. Cases of violence against women are considered reasonable and even taboo if reporting occurs. This condition also came to women, especially in Bandung Regency. So with the presence of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) it is expected that women's protection can be realized, especially with the issuance of Bandung Regency Regional Regulation Number 21 Year 2016. This study uses the theory of George Edward III about Implementation theory analysis, and the method used is qualitative methods with descriptive approach. The results of the study state that through the aspects of communication, disposition, resources, and bureaucracy, the implementation of regulations on the protection of women has been going well, namely by efforts to realize the importance of reporting for women in responding to violence against women. It's just that it is constrained by the lack of human resources, as well as the mushrooming patriarchal culture. Therefore the efforts made are by submitting formations for the addition of HR to Kemenpan-RB, as well as the involvement of IT by growing online-based application services to improve services for reporting cases of violence against women. Keywords: Implementation. Protection, Violence, Protection, Women
MENARIK BANDUL KEKUASAAN KE TITIK EQUILIBRIUM: POPULISME SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG BAGI SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Muhammad Ridha T.R.
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.638 KB)

Abstract

Indonesian Presidential system is a system of government that is very complex and complicated, which makes it appear to be a unique in studies about the system and can enrich the wealth of political science. Presidential system in Indonesia is seen as a unique, if not referred to as the strangeness-as formed above a lot of the principles that characterized the parliamentary system as a multiparty system adopted in the party system in Indonesia, which then implies the existence of a coalition government, both executive and legislature. this then led to the imbalance of power between the executive and the legislature, wich the pendulum of power should be at the point of equilibrium, but in reality it was the pendulum of power in the hands of legislative favors (heavy legislative) This paper attempts to look at the phenomenon of populism as the opportunities and challenges for Indonesia's presidential system. This paper see the presidential’s problems from the standpoint of not only the president as an institution, but also the legislative. Thesis statement of this paper is that one of the major problems faced by Indonesia's presidential system is not only the weakness of the president, but also a system of representation there. Because if we look at the phenomenon of populism where more people rely expectations, demands, and desires at a figure that is considered a populist, then all efforts toward equilibrium pendulum returns this instead of creating a mechanism of checks and balances, but it will be a way for the emergence of a new authoritarian or at least reduce the democratic values.
MORAL DAN ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Dera Izhar Hasanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.044 KB)

Abstract

Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan kepada publik ini, pemerintah diharapkan dapat melaksanakannya secara profesional dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika. The basic reason why public services should be given is the existence of public interest or public interest that must be fulfilled by the government because it is the government that has "responsibility" or responsibility. In providing services to the public, the government is expected to be able to implement it professionally and uphold moral and ethical values. Keywords: moral, ethics, bureaucracy and public service
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DI DESA CIHARASHAS KABUPATEN BANDUNG BARAT Yani Alfian
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.72 KB)

Abstract

Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adalah dalam bidang public services (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, 3). Hasil produk pelayanan publik yang masih terdapat unsur kesalahan sehingga akan terhambatnya proses pengajuan pelayanan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa Ciharashas kecamatan Cipeundeuy dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menginstruksikan kepada bawahannya untuk selalu menjunjung tinggi transparansi proses pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari hasil produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memiliki rasa cemas, dalam menjalankan proses pelayanan publik selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan hak dan kewajiban antara masyarakat selaku pengguna layanan publik dan pemerintah desa selaku penyedia pelayanan publik. One problem that often arises in relation to the relationship between the government and the community is in the field of public services, especially in terms of the quality or quality of government apparatus services to the public. The government as a service provider (service provider) for the community is required to provide services to the community affected by several factors, namely the mentality of the apparatus, abilities and skills, facilities and infrastructure and welfare of employees. The problem of public services in the government of Ciharashas Village, Cipeundeuy Subdistrict, has not been resolved well and is far from what is expected by the community. There are several factors that are considered as obstacles including: 1). Weakness in the timeliness of public service processes provided by service personnel to the community; 2) The process of submitting requests for public services is increasingly complicated for disadvantaged people, 3). The results of public service products that still have an element of error will hamper the process of submitting services at the subdistrict and district levels. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Various attempts were made by the Ciharashas village government in Cipeundeuy subdistrict in order to improve the quality of public services by instructing subordinates to always uphold the transparency of the public service process, guaranteeing legal certainty from the results of public service products. so that people do not have anxieties, in carrying out the process of public service always pay attention to efficiency and effectiveness and pay attention to the rights and obligations between the community as users of public services and the village government as providers of public services. Keywords: transparency, village government, public services
TINJAUAN KRITIS POPULISME DI INDONESIA, ANTARA GAGASAN ATAU CARA BARU SIRKULASI ELIT? Mustabsyirotul Ummah Mustofa
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.713 KB)

Abstract

Perubahan politik Indonesia bergerak ke arah penguatan aktor dengan munculnya pemimpinpemimpin populis yang diharapkan mampu membawa perubahan kehidupan masyarakat. Kesadaran mengenai kekuasaan merupakan hal inheren dalam diri manusia ditunjang dengan adanya kesempatan berkuasa melalui Pemilihan Umum sebagai bagian dari prasyarat demokrasi, menjadi pintu masuk bagi para aktor populis untuk bisa berada dalam sistem. Tulisan ini melihat bagaimana dan seberapa jauh kemungkinan populisme menjadi sebuah gagasan untuk menjawab kebutuhan mencapai negara kesejahteraan ataukah populisme hanya sebatas cara baru meraih kekuasaan politik yang artinya sebuah alasan terjadinya sirkulasi elit semata. The Changing in Indonesian political moving towards strengthening the actor with the emergence of populist leaders who are expected to bring a change in society. Awareness of power is inherent in man and supported by the opportunity to extant the power through democratic elections, as an entrance for the populist to be able in the system. This article discusses how and to what extent the possibility of populism become the ideology to fulfill the needs of welfare state or it is only a new way to reach political power which means just a reason for an elite sirculation mechanism. Keywords: Populism, Democracy, Elite Sirculation
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI BIDANG PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 Herry Mulyadi
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.484 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Majalaya berdasarkan observasi awal dilapangan ditemukan berbagai permasalahan diantaranya yaitu: Batas waktu pembuatan Ijin mendirikan bangunan yang tidak pasti, bahkan bisa hingga mencapai waktu 6 bulan sampai 1 tahun, adanya penggelembungan biaya retribusi karena masih terdapat praktek percaloan Ijin, sumber daya aparatur yang masih terbatas pada aspek administratif, koordinasi dengan intansi teknis yang belum terjalin dengan baik, prosedur pelayanan yang belum transparan, kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat rendah. Untuk mengkaji permasalahan sebagaimana tersebut diatas metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dan memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dari ke empat indikator yaitu Tangible (Wujud/fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), dan Emphaty (Empati) sudah baik, namun untuk indikator Assurance (Jaminan) yakni pada jaminan tepat waktu belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, beberapa kendala yang terjadi yakni mengenai tempat parkir yang sempit, ketidaktahuan pengguna layanan mengenai administrasi atau mekanisme pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan dan mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia pegawai yang mengakibatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan selesai tidak tepat waktu sesuai ketentuan. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlu dilakukan perbaikan yakni dengan memperluas halaman parkir, mengadakan sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan di berbagai lokasi di Kecamatan Majalaya, serta menambah jumlah Sumber Daya Manusia pegawai pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung agar setiap pegawai khususnya pegawai Ijin Mendirikan Bangunan fokus dengan perijinan yang diampu sehingga Surat Ijin Mendirikan Bangunan dapat selesai tepat waktu. This research is based on problems in Building Permit Services (IMB) in Majalaya District based on initial observation in the field found various problems such as the deadline of making permits to build an uncertain building, even up to 6 months to 1 year, retribution because there is still practice Perm broking, apparatus resources are still limited to administrative aspects, coordination with technical intansi not yet well established, service procedures that have not transparent, public awareness to pay levy Permit Establish Building (IMB) very low. To examine the problems as mentioned above research method used is research method used in this research is descriptive research method with qualitative approach, where the research conducted is descriptive, and give understanding of research which try to telling problem solving that exist now based on data- data, so it also presents data, analyzes and interprets, and can also be comparative and correlative. The result of the research shows that the quality of building permit building service in Majalaya sub-district of Bandung from the four indicators are Tangible, Reliability, Responsiveness, and Emphaty (Empathy) is good, but for Assurance indicator ( Guarantee) ie on timely warranty has not been implemented properly. In addition, there are some obstacles that occur concerning the narrow parking lot, the ignorance of service users regarding the administration or service mechanism of Building Establishment Permit and the lack of Human Resources of employees resulting in Building Permit Permit is not timely in accordance with the provisions. This implies that it needs to be improved by expanding the parking lot, holding a Building Permit in various locations in the Majalaya sub-district, as well as increasing the number of Human Resources employees of Building Permit Service in Majalaya District Bandung Regency so that every employee, especially the employee of Building Permit focus with licensed permissions so that the Building Permit Letter can be completed on time. Keywords: Service Quality, Building Permit
ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.989 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Kantor Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lembang, dengan unit analisis yaitu masyarakat Kecamatan Lembang yang pernah dan sedang melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Penelitian ini menggunakan metode survei. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui Wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedang data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan- peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya pelayanan akta pembuatan Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) di Kecamatan Lembang yang dilihat dari kelima dimensi pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, keyakinan, perhatian dan berwujud berdasarkan penelitian sudah dapat dikatakan baik. The purpose of this studywas to determine how the quality of service of making identity cards at the district office lembang with the unit of analysis in the district office lembang that ever and are done making identification cards. The metode used in this study is a qualitative method. The research method is basically a scientific way to get the data with the purpose and usefulness. This study uses survei. Type of data consist of primary data obtained through interviews and direct field observation were secondary data sourced from the report documents related regulation with the problems that will be investigated. The result indicate that in general the services certificate identity card making in the district as seen from fifth dimension namely the rehability of service responsiveness confidence attention and intangibles based research can already be said to be good. Keywords: Service, Bureaucracy, E-KTP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung) Rd. Muhamad Rizki Mukti Febiana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.547 KB)

Abstract

Permasalahan sampah pada dasarnya merupakan permasalahan sentral di setiap daerah. Termasuk di dalamnya Kabupaten Bandung. maka dari itu kemudian, Pemerintah Kabupaten Bandung menelurkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penyelesaian permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Di wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Bojongsoang, sampah menjadi masalah utama karena daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III serta dikaji melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kerap dilaksanakan demi meningkatkan kesadaran masyarakat, namun kemudian minimnya sarana dan prasarana menjadi hambatan. Untungnya, sistem birokrasi dan disposisi terkait instruksi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup berjalan lancar. Kendala selanjutnya ialah DLH tidak memiliki teknologi untuk pengolahan sampah sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya. Maka dari itu diharapkan Dinas Lingkungan Hidup mampu menambah armada teknisnya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu pelibatan pihak ketiga seperti corporate social responsibility (CSR) dari swasta setidaknya mampu menopang kekurangan dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Bojongsoang.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA SEKTOR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rifi Rivani Radiansyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.014 KB)

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dioptimalkan Pemerintah Daerah. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang harus diselenggarakan, diantaranya; Upaya Kesehatan, SDM Kesehatan, Sediaan Farmasi/Obat, Alat kesehatan dan Makanan serta Minuman, selanjutnya Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi, tak jarang permasalahan timbul pada proses pelaksanaannya di Daerah seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat. (dalam konteks ini pelaksanaan Otonomi Daerah pada bidang Kesehatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau kembali Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah pada bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif berorientasi Grounded Theory Approach. Hal tersebut dilakukan peneliti guna memantapkan ataupun kemungkinan dapat mengembangkan/memodifikasi konstruk konsep gagasan dari kerangka teori yang sudah ada sebelumnya. Adapun hasil dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan yang timbul pada pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; Faktor Manusia Pelaksana, Faktor Organisasi dan Manajemen serta Faktor Pendukung Kinerja Organisasi. The implementation of Regional Autonomy in the health sector is a mandatory business that must be optimized by the Regional Government. Mandatory Affairs of the Regional Government in the field of health that must be held, including; Health Efforts, Health Human Resources, Pharmaceutical / Drug Preparations, Medical Devices and Food and Beverages, then Community Empowerment. However, it is not uncommon for problems to arise in the process of implementation in the regions as well as in West Bandung Regency. (in this context the implementation of Regional Autonomy in the Health sector). This study aims to find out and review the factors that influence the implementation of Regional Autonomy in the Health sector in West Bandung Regency, by using descriptive research methods through a qualitative approach to Grounded Theory Approach. This is done by researchers to establish or possibly be able to develop/modify constructs of concept ideas from a pre-existingtheoretical framework. The results of the analysis of this study indicate that the problems that arise in the implementation of regional autonomy in the health sector of West Bandung Regency are influenced by several factors such as; Implementing Human Factors, Organizational and Management Factors and Supporting Organizational Performance Factors. Keywords: Implementation, Regional Autonomy, Health.
HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN KETUA DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) DENGAN PARTISIPASI KADER PDIP DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KONSOLIDASI MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 2019 Widdy Yuspita Widiyaningrum
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.304 KB)

Abstract

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah partisipasi kader DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam konsolidasi menghadapi Pemiluhan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang rendah. Peneliti menghubungkan keadaan itu dengan pelaksanaan Kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung yang tidak optimal. Peneliti mengemukakan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019?; (2) Bagaimanakah Partisipasi Kader Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019?; (3) Bagaimanakah hubungan antara Kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dengan Partisipasi Kader PDIP di Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019?. Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut: (1). Hipotesis Nol (H0): Tidak ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Ketus DPC PDIP Kabupaten Bandung dengan Partisipasi Kader PDIP di Kabupaten Bandung dalam Konsolisasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019. (2). Hipotesis Penelitian (H1): Terdapat hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Ketus DPC PDIP Kabupaten Bandung dengan Partisipasi Kader PDIP di Kabupaten Bandung dalam Konsolisasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei. Populasi 520 dengan tingkat kesalahan 10% (menggunakan Nomogram Harry King) diperoleh sampel sebesar 28 atau 28 orang sampel yang digunakan. Jadi, jumlah responden yang akan diteliti sebanyak 28 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk dalam kategori Lemah. Partisipasi yang dilaksanakan oleh Kader DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019 secara umum juga berkategori Lemah. Adapun hubungan antara kedua variabel penelitian menunjukkan dari hasil uji coba instrumen penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) item alat ukur dinyatakan valid sebanyak 9 (sembilan) item pertanyaan, yaitu item pertanyaan pada Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (digunakan atau dipakai), sdangkan yang menyatakan tidak valid sebanyak 1 (satu) item pertanyaan, yaitu nomor 6 (diperbaiki atau dihilangkan). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dapat diajukan yaitu “terdapat hubungan Kepemimpinan Ketua DPC PDIP dengan Partisipasi Kader PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019”. The problem behind this research is the participation of Bandung Regency PDIP DPC cadres in consolidation in facing the low General Election in 2019. The researcher connected the situation with the implementation of the leadership of the Chairperson of the Bandung Regency PDIP DPC which was not optimal. The researcher presents the following problems: (1) What is the Leadership of the Chairman of the Bandung Regency DIP PDIP in Consolidation Facing the 2019 General Election?; (2) How is Kader Participation Chaired by Bandung PDIP DPC in Consolidation Facing 2019 General Election?; (3) What is the relationship between the Leadership of the Chairperson of the Bandung Regency DPC PDIP and the Participation of PDIP Cadres in Bandung Regency in Consolidation Facing the 2019 General Election?. The statistical hypothesis proposed is as follows: (1) Zero Hypothesis (H0): There is no significant relationship between the leadership of Ketus DPC PDIP Bandung Regency and the participation of PDIP cadres in Bandung regency in the face of Consolidation in the 2019 General Election. (2). Research Hypothesis (H1): There is a significant relationship between the leadership of the Head of DPC PDIP Bandung Regency and the Participation of PDIP Cadres in Bandung Regency in Consolation in the face of the 2019 General Election. The research method used is survey method. Population 520 with an error rate of 10% (using Harry King Nomogram) obtained a sample of 28 or 28 samples used. So, the number of respondents who will be studied are 28 people. The results showed that the leadership that was run by the Head of Bandung Regency PDIP DPC in Consolidation in facing the 2019 General Election was in the Weak category. Participation carried out by the Bandung Regency PDIP DPC Cadre in Consolidation facing the 2019 General Election in general is also in the category of Weak. The relationship between the two research variables shows that the results of the research instrument trial concluded that 10 (ten) measuring instrument items were valid as many as 9 (nine) question items, namely question items at Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (used or used), but the one that states invalid is 1 (one) question item, which is number 6 (repaired or omitted). Based on the identification of the problem and the framework of thought, the hypothesis can be proposed, namely "there is a relationship between the Chairperson of the Chair of the DPC PDIP and the Participation of the Bandung Regency PDIP Cadre in Consolidation to Face the 2019 General Election". Keywords: Leadership, Participation, Political Parties, PDIP, and General Elections

Page 1 of 11 | Total Record : 102

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue