cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 1   2   3   4   5 
PROSES PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) Aziz, Abdul Malik; Winandi, Woro
JURNAL RECHTENS Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS
Publisher : JURNAL RECHTENS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergence of subjective rights by the president must meet the conditions with the presence of danger, compulsive urgency and meaning is not limited by several criteria, but depends on the president's view, because the situation has a different meaning. The process of forming PERPPU began with matters that the president felt required to do so, which the President then assigned to the minister to draft with the Minister of Law and Human Rights, then to convert the PERPPU to president must be approved by the DPR, so it must bediscussed at the DPR plenary meeting. If approved, the PERPPU can become law and if not, the PERPPU must be revoked.Keywords: Coercive Urgency, Perppu, Government regulations
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Klasula Eksonerasi pada Karcis Kendaraan Bermotor Hikmah Kurniati; Tanudjaja Tanudjaja
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1002

Abstract

Abstrak Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang me-ngandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat dibatalkan oleh hakim, dan pelaku usaha berhak dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk didalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.   Kata kunci : klausula eksonerasi, perjanjian baku, perlindungan konsumen   Abstract The validity of the standard agreement containing the Exonation Clause in the Consumer Protection Law in Indonesia and what is the responsibility of the business actor in the standard agreement containing the. The exonation clause which is usually contained in an agreement as an additional clause on the essential elements of an agreement is generally found in a standard agreement. The standard clause becomes inappropriate when the position of the parties becomes unbalanced because basically, an agreement is valid if it adheres to the principle of consensualism, is agreed upon by both parties and binds both parties making the agreement as law. Therefore, the validity of standard clauses containing exonation clauses is null and void and prohibited by law. The responsibility of the business actor in a standard agreement containing an exonation clause, as a whole, if there is a standard agreement containing an exonation clause, it can be canceled by the judge.   Keywords : exonation clause, standard agreement, consumer protection
Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi Joey Josua Pamungkah Pattiwael
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1003

Abstract

Abstrak   Tindak Pidana Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan finansial negara saja yang dapat dihitung dari APBN, melainkan berdampak luas pula pada kerugian ekologis yang menimbulkan dampak terhadap manusia, bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Permasalahan yang akan dianalisa dalam Jurnal ini adalah Apakah kerugian lingkungan dapat dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang ada didalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan Bagaimana pembuktian kerugian lingkungan demi pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan kerugian ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara melalui tiga metode penafsiran yaitu sistematis, historis, dan ekstensif. Dalam hal pembuktian adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat di hadirkan ahli dalam bidang tersebut yang ada dalam Permen LH 7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.   Kata Kunci: Kerugian Ekologis, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi Abstrak   Corruption in the natural resources sector is not only detrimental to the state's finances, which can be calculated from the APBN, but also has a broad impact on ecological losses that have an impact on humans, landscapes and biodiversity in it. The problems that will be answered in this journal are whether environmental losses can be categorized as state financial losses that are in the corruption law and how to prove environmental losses for the return of assets of criminal acts of corruption which are ecological losses. The research method used is legal research. Legal research is carried out to solve legal issues at hand. In order to obtain answers to legal issues in this study, the authors use a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. The results of this study are 1) ecological losses arising from criminal acts of corruption as losses to state finances, due to the understanding that has been built on the expansion of the meaning of state financial losses through three methods of interpretation, namely systematic, historical, and extensive or environmental pollution can be presented by experts in the field in the Minister of Environment and Forestry Regulation 7/2014 to calculate environmental losses caused by the illegal issuance of mining permits.   Keywords: Criminal Corruption, Ecological Loss, State Financial Loss
Optimalisasi Undang-Undang Cipta Kerja pada Koperasi Syariah dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat M. Aufar Saputra Erawan; Zaid Zaid; Dewi Nurul Mustjari
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1016

Abstract

Absrak   Fokus masalah pada penelitian ini adalah untuk menggali optimalisasi dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam memberikan kemanfaatan pada Koperasi Syariah demi mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research). Sumber utama yang digunakan adalah sumber data sekunder (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam data sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembaharuan dan tujuannya, UU Cipta Kerja diharapkan mampu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal apa saja yang terkait dengan perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Karena selama ini dalam UU sebelumnya, ada banyak gejala yang ditimbulkan mengenai koperasi dalam perwujudannya untuk meningkatkan perekonomian Nasional. Mulai dari faktor internal dan eksternal.   Kata Kunci : Optimalisasi, UU Cipta Kerja, Koperasi Syariah, Masyarakat.   Abstract   The focus of the problem in this research is to explore the optimization of Law no. 11 of 2020 on Job Creation in providing benefits to Sharia Cooperatives in order to realize welfare for the community. This type of research is normative legal research using a library research approach. The main sources used are secondary data sources (library materials). In this secondary data, there are legal materials used, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analytical technique used in this study uses a qualitative descriptive analysis technique. The results of the study indicate that in its renewal and purpose, the Job Creation Law is expected to be able to realize the welfare of the community in anything related to the economy, ranging from job creation, and increasing human resources. Because so far in the previous law, there are many symptoms that arise regarding cooperatives in their realization to improve the national economy. Starting from internal and external factors.   Keywords: Optimization, Work Creation Law, Sharia Cooperatives, Society.
Kepastian Hukum dan Konsep Kedepan terkait Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Sekretaris Desa (Sekdes) di Indonesia. Muhammad Hoiru Nail; Suphia Suphia
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1019

Abstract

Abstrak   Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sebuah jabatan yang mana masyarakat membantu negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan pada pelaksaaan fungsi pemerintahan. Pasal 202 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengisian jabatan Sekretaris Desa diisi dengan jabatan PNS, tentu ini menjadi kabar gembira bagi Sekretaris Desa yang ada karena berpeluang menjadi PNS. Seiring berjalannya waktu dasar hukum penyelenggaraan Pe-merintahan Daerah yang lama telah dicabut dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini tentu memiliki dampak terhadap beberapa aspek pengaturan dalam hukum pemerintahan daerah, tidak terkecuali jabatan sekdes yang dapat diangkat menjadi PNS.   Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa   Abstrak   Civil servants are a position when the community assists the state in carrying out its duties and authorities in the implementation of goverment fungtions. Article 202 paragraph 3 of the republik of Indonesia law number 32 of 2004 concering regional goverment mandates filling the position of village secretary to be filled by civil servant, of course this is good news for the exiting village secretaries because they have the opportunity to became civil servant. Over time the old legal basis for the adminstration of regional goverment has been revoked and the Republik of Indonesia law No.23/2014 on regional governance has been enacted. The enactment of this new regional goverment law certainly has an impact on several regulatory aspects in regional goverment law, including the position of village secretary who can be appointed as a civil servant.   Keyword: Civil Servant, village secretary
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah Amalia Putri Vairus; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1020

Abstract

Abstrak Kewenangan notaris secara umum terdapat dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik. Terkait kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidak diatur secara spesifik dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris khususnya bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan ke depan terhadap kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan hak waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang). Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan kedepan mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi anak yang dilahirkan pada hubungan sedarah (Anak Sumbang) yang dikaji menggunakan teori kepastian hukum.   Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Surat Keterangan Waris, Anak Sumbang   Abstract In general, the authority of a notary is contained in Article 15 of the UUJN, namely making an authentic deed. Regarding the authority of a notary in making an inheritance certificate, it is not specifically regulated in the article which results in legal uncertainty in making an inheritance certificate, especially for children born in blood relations. The purpose of this study is to find out about future arrangements for the authority of a notary in making a certificate of inheritance rights for children born in incest (Sumbang Children). In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for future arrangements regarding the authority of a notary in making a certificate of inheritance for children born in incest (Children Contribute) which is studied using legal certainty theory.   Keywords: Authority of Notary, Certificate of Inheritance, Donated Child
Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember Firda Laily Mufid; Muhammad Hoiru Nail
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1021

Abstract

Abstrak Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Pernikahan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan pernikahan  yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Banyak faktor dan penyebab terjadinya pernikahan dini di desa, selain rendahnya tingkat pendidikan, alasan adat istiadat juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Perlu adanya upaya pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini, karena hal ini juga akan dapat menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.   Kata Kunci : Pernikahan, pernikahan dini, kekerasan, perceraian   Abstract  Marriage is a sacred event. Marriage changes a person's status from single or widowed to married status. From the existing marriage ties, it is hoped that a new generation will be created that is better than the previous generation. Therefore, it is necessary to prepare quite mature for the couple who will enter it, either in the form of physical and mental preparation or other preparations that are socio-economic in nature. Early marriage age is a concern for policy makers and program planners because of the high risk of marriage failure, early pregnancy at risk of maternal death, and the risk of not being mentally prepared to foster marriage and become responsible parents. There are many factors and causes of early marriage in the village, in addition to the low level of education, cultural reasons are also a factor in the high rate of early marriage in Jember lor Village, Patrang District, Jember Regency. Prevention efforts are needed to reduce the number of early marriages, because this will also be able to reduce the rate of domestic violence and divorce.   Keywords: Marriage, early marriage, violence, divorce
Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember Suphia Suphia; Tioma R. Hariandja
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1022

Abstract

Abstrak   Peraturan tentang penyandang disabilitas telah dimulai dengan diratifikasinya Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi. Kemudian dilanjutkan pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kemudian diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut sudah sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun secara realisasi peraturan tersebut sangatlah minim dan cenderung susah untuk dicapai. Pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember, masih belum efektif dalam realisasi penyelengaraan pemerintahan daerah, terbukti dengan kurang pahamnya masyarakat tentang Perda. Kemudian minimnya fasilitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.   Kata Kunci : Hak, Disabilitas, Kabupaten Jember   Abstract   Regulations on persons with disabilities have started with the ratification of the Convention On The Rights Of Persons With Disabilities through Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention. Then continued in 2016 with the issuance of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and then accommodated by the Regional Government of Jember Regency through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities. All these regulations have synergies in realizing the fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, in reality, these regulations are minimal and tend to be difficult to achieve. The implementation of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 in Jember Regency, is still not effective in the realization of the implementation of regional government, as evidenced by the lack of understanding of the community about the Regional Regulation. Then the lack of facilities in guaranteeing the rights of persons with disabilities in Jember Regency.   Keywords: Rights, Disability, Jember Regency
Problematika Tindak Pidana Persetubuhan antara Anak Laki - Laki dengan Anak Perempuan Ibnu Maulana Zahida; Arum Ayu Lestari; Sindi Dwi Yunike
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.958

Abstract

Abstrak Anak menjadi perhatian khusus di dalam hukum, dikarenakan anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, terutama dari berbagai macam kejahatan, dengan demikian anak juga wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Problematika di dalam hukum berkaitan dengan kesetaraan hukum antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang melakukan persetubuhan atas kemauannya, karena banyak kita ketahui pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan dianggap korban. Pendekatan Ilmu Hukum yang digunakan dalam penelitian ini doctrical research, metode pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.Akan menjadi sebuah konflik hukum ketika tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak mendapatkan perlakuan yang berbeda sedangkan tindak pidana tersebut terjadi atas kemauan dari kedua belah pihak.  Kata kunci: Anak, Berhadapan dengan hukum, Kesetaraan   Abstract The child is a particular concern in the law, because the child cannot protect itself, especially from all manner of evil, and thus the child is under obligation to obtain legal protection against his rights. Problematic in the law relates to the equality of the law between a boy and a girl who makes sexual intercourse upon his will, since many of us know to be accountable to the boys alone, while girls are being victimized. The legal approach is used in. The study provides the doctrical research, the conceptual approach, and the constitutional approach. It would be a legal conflict when sexual crimes committed by a child get different treatment while the crimes take place on both sides   Keywords: Child, Equality, Lawsuit
Kepemilikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Andy Hartono
JURNAL RECHTENS Vol. 2 No. 1 (2013): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.734 KB) | DOI: 10.36835/rechtens.v2i1.74

Abstract

Residential flat is an efficient alternative for some circles. there are three kinds of flat are flats, apartments and flats Condominium where the rest of the settings are set in Law 20 of 2011 on the Flats. System ownership flats arranged separately with other home ownership system, in this case the dwelling unit. Characteristics of property rights is the right of ownership of flats that can be owned by individuals and legal entities designated by the government, but ownership is not separate from the ownership and possession of land rights in the apartment units are not fully embrace the principle of horizontal separation because ownership ground on an apartment units with ownership.

Page 1 of 13 | Total Record : 129

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue