cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2021): Desember" : 8 Documents clear
Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Moh. Reza Dedi Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Moh. Ali
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1026

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum Abstract   The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage agreement while in the marriage bond of both parties with mutual consent. This creates legal uncertainty for third parties. The problem to be discussed is whether the marriage agreement made after marriage is in accordance with the principle of legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made after marriage is not in accordance with the principle of legal certainty for third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty for third parties because marriage agreements are only an effort to protect the interests of those who make them, namely husband and wife without paying attention to the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties. Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle
Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit terhadap Notaris Malik Wahyu Kurniawan
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1034

Abstract

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuatkan akta. Sebagai seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri, Notaris tersebut harus menjalankan tugas dan jabatannya dengan benar. Jika tugas dan jabatan itu dijalankan dengan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas kepada Notaris tersebut, salah satu sanksi yang diatur dalam UUJN adalah diberhentikannya Notaris tersebut dari jabatannya secara tidak hormat, yangmana salah satu sebabnya adalah karena pernyataan pailit. Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris membawa akibat pemberhentian notaris, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (UUJN). Kedua norma tersebut mengalami keka-buran atau vagenorm dan inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami pailit, mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (natuurlijk person) membawa hak secara pribadi. Notaris yang notabene sebagai pejabat umum dan orang pribadi, harus memiliki kepastian hukum yang tegas dalam menafsirkan pasal 9 ayat (1) yang menurut hemat penulis terdapat kekaburan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan tidak terciptanya keadilan. Pada pasal tersebut saat notaris dikenai pailit dengan putusan yang tetap, haruslah membayar dengan ketentuan putusan pengadilan, akan tetapi timbul permasalahan lain yaitu saat dilakukannya proses inventarisasi oleh kurator mengenai harta bawaan.  Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kepailitan, Notaris  Abstract Notary is a position that is given special authority in the form of making a deed. As a Notary who has been appointed by the Minister, the Notary must carry out his duties and positions properly. If the duties and positions are carried out incorrectly, strict sanctions will be imposed on the Notary, one of the sanctions regulated in the UUJN is the dishonorable discharge of the Notary from his position, one of which is due to a declaration of bankruptcy The consequences of bankruptcy against a Notary lead to the dismissal of a notary, this is regulated in Article 9 paragraph (1) letter a (UUJN). The two norms are ambiguous or vagenormous and inconsistent, giving rise to extensive interpretations of the dismissal of a bankrupt notary, considering that a bankrupt Notary is not a legal entity but as a person (natuurlijk person) carries personal rights. Notaries who incidentally as public officials and private individuals, must have firm legal certainty in interpreting article 9 paragraph (1) which in the author's opinion there is a legal ambiguity that causes legal uncertainty and does not create justice. In this article, when a notary is subject to bankruptcy with a permanent decision, he must pay with the provisions of a court decision, but another problem arises, namely when the curator takes inventory of the assets.  Keywords: Legal Certainty, Bankruptcy, Notary
Pengecualian Prinsip Perjanjian dan Persekutuan Modal dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Erlina Widi Arini
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1054

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait PT BUMN Persero, pendiriannya dikecualikan dari syarat pendirian PT yaitu dengan perjanjian dan persekutuan modal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal dalam BUMN Persero tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Doctrinal research yaitu penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum dan Reform Oriented Research yaitu penelitian hukum yang secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada yang tujuannya untuk memberikan rekomendasi dilakukannya pembaharuan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah pengecualian prinsip perjanjian dan persekutuan modal secara terbatas hanya untuk persero dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas melanggar keadilan.   Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara Persero, Persekutuan Modal  Abstract  Limited Liability Company (PT) is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Regarding PT BUMN Persero, its establishment is exempt from the conditions for establishing a PT, namely by agreement and capital partnership. The purpose of this study is to analyze and find exceptions to the principle of capital agreements and partnerships in BUMN Persero that do not conflict with the principles of justice. In this study, the Doctrinal research approach is used, namely research into law and legal concepts and Reform Oriented Research, namely legal research that intensively evaluates the adequacy of existing legal rules with the aim of providing recommendations for reforming the deficiencies found in the law. a certain rule of law. The result of this research is that the exclusion of the principle of agreement and limited capital partnership only for the company in the provisions of Article 7 paragraph 7 of the Company Law violates justice.  Keywords: Limited Liability Company, State Owned Enterprise Persero, Capital Alliance
Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat Siti Aqidatur Rizqiyah
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1087

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yaitu untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, dan juga notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya tanggungjawab notaris agar dalam menjalankan tugasnya tidak lalai untuk mendaftarkan akta wasiat, sehinggah tidak merugikan ahli warisnya. penulisan ini dikaji menggunakan teori tanggung jawab hukum.  Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Akta wasiat, Daftar Pusat Wasiat  Abstract Notaries as public officials who make authentic deeds also have an obligation in carrying out their positions, namely in Article 16 paragraph (1) letter i and in Article 16 paragraph (1) letter j of the UUJN, namely to make a list of deeds relating to wills according to the order in which the deed is made each year. month, and also the notary has the obligation to send a list of wills or a list of nil deeds relating to wills to the Central List of Departmental Wills whose duties and responsibilities are in the notarial field within (five) days in the first week of each following month, and record in the repertory the date of delivery. list of wills at the end of each month. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for a notary's responsibility so that in carrying out his duties he is not negligent to register a will, so that it does not harm his heirs. This writing is studied using the theory of legal responsibility.  Keywords: Authority of Notary, Testament, List Of Will Centers
Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Sel Berfasilitas Mewah Rizki Putri Suprapto; Maudyna Fitria; Firda Yunita Dewi
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1103

Abstract

Keberadaan sel mewah pasti terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh dari prinsip perlakuan dan pelayanan yang setara. Adanya perbedaan lembaga pemasyarakatan dengan sel mewah atau sel yang tidak dilengkapi perlengkapan layak, semakin menunjukkan kesenjangan yang ada dilembaga pemasyarakatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas persamaan perlakuan dan pelayanan dilembaga pemasyarakatan dipenuhi banyak orang yang masih menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggunakan fasilitas mewah (seperti hotel berbintang) guna mendapatkan sel penjara yang berfasilitas mewah dengan cara membayar oknum petugas dengan harga tinggi. Kata Kunci: Asas Perlakuan dan Persamaan, Lembaga Pemasyarakatan, Sel Mewah.  Abstract  The existence of luxury cells is definitely related to the abuse of power by law enforcement officers who are unethical. This shows that law enforcement is far from the principle of equal treatment and service. The existence of a correctional facility with luxury cells or cells that are not equipped with proper equipment in the correctional facility. The type of research used in this research is normative juridical. The method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of equality of treatment and services in correctional institutions is not met by many people who still abuse their power to use luxury facilities (such as five-star hotels) in order to get prison cells with luxurious facilities and pay high prices for officers.  Keywords: Principles of Treatment and Equality, Correctional Institutions, Luxury Cells.
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau Dwi Anindya Harimurti
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1124

Abstract

Kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan kebijakan yang diformalkan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 merupakan peraturan yang disahkan oleh Gubernur Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normative.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi dalam pelaksanaan aturan tersebut; kemudian sumber daya yang ada juga diimplementasikan dengan baik; dalam hal disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; namun struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak hukum protokol kesehatan. Begitu juga dengan masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi yang dianggap lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera apabila terjadi pelanggaran.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Covid 19  Abstract Disciplinary policies and law enforcement of health protocols are policies formalized by the government in preventing and controlling Covid-19. Riau Governor Regulation Number 55 of 2020 concerning the Implementation of Discipline, and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 is a regulation passed by the Governor of Riau. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of disciplinary policies and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and overcome Covid 19 in Pekanbaru. This type of research is normative legal research. The results of this study indicate that: Communication has been implemented but still not implemented properly, especially on the consistency in the implementation of these rules; then the existing resources are also implemented properly; in the case that the disposition has been implemented very well, especially in cognition, direction and response from the implementer, as well as the intensity of the response or implementation response; but the bureaucratic structure has not been implemented properly because there is no written staffing flow or there is a written fragmentation of responsibilities between the three health protocol law enforcement agencies. Likewise with people who still commit many violations due to sanctions that are considered weak so that they do not cause a deterrent effect in the event of a violation.  Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid 19
Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik Hukum dari Keluarga Ekonomi Lemah Di Desa Jenggawah Kabupaten Jember Solehati Nofitasari; Yuli Winiari Wahyuningtyas
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1142

Abstract

Abstrak Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Jenggawah mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hokum dan upaya yang dilakukan masyarakat desa jenggawah dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah bahwasanya masih belum mengetahui informasi tekait pengertian tentang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun undang-undang system peradilan pidana anak. Masyarakat didesa masih belum mengetahui UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apalagi tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Kata kunci : Perlindungan, Anak berkonflik hukum, Jenggawah Abstract The rights of children in conflict with the law include humane treatment of children in accordance with the child's dignity and rights, provision of special assistants for children from an early age, provision of special facilities and infrastructure, imposition of appropriate sanctions in the best interests of children, monitoring and continuous recording of the development of children in conflict with the law, providing guarantees to maintain relationships with parents or family. This study aims to determine whether the people of Jenggawah Village know the rights of children who are in conflict with the law and the efforts made by the Jenggawah village community in preventing criminal acts committed by children. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Based on the results of the research, the people of Jenggawah Village, Jenggawah District, that they still do not know information regarding the notion of children in conflict with the law or the law on the juvenile criminal justice system. The people in the village still do not know the Law on the Juvenile Criminal Justice System especially regarding the rights of children who are in conflict with the law. Keywords: Protection, Children in conflict with the law, Jenggawah
Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nanang Tri Budiman; Supianto Supianto
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1143

Abstract

Dalam aspek ekonomi, Pandemi Covid-19 telah berimbas pada kegiatan usaha yang mengalami penurunan bahkan banyak pula yang berdampak pada berhentinya beberapa bidang usaha tertentu. Menurunnya kegiatan ekonomi ini berdampak pula kepada para pelaku usaha dan masyarakat terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kredit tanpa agunan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit tanpa agunan di Kelurahan Patrang Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan metode penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa kredit tanpa agunan adalah usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kegagalan dan pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. Kredit tanpa jaminan yang dikucurkan kepada usaha mikro maupun perorangan diberikan dalam jumlah yang kecil. Sistem pembayaran dapat berupa membayar angsuran baik dengan waktu harian mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Kata kunci : Sengketa kredit, agunan, Patrang   Abstract In the economic aspect, the Covid-19 pandemic has affected business activities which have experienced a decline and many have even resulted in the cessation of certain business fields. This decline in economic activity also has an impact on business actors and the community on their ability to fulfill their obligations to other parties, especially those who provide loans in the form of credit. This study aims to determine the factors that cause credit disputes without collateral and to determine the settlement of credit disputes without collateral in Patrang Village, Jember Regency. The method used is normative juridical and empirical with sociological legal research methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause credit disputes without collateral are businesses run by debtors that fail and the customer's understanding that business loans disbursed without collateral are grants or assistance from the government. Unsecured loans disbursed to micro-enterprises and individuals are given in small amounts. The payment system can be in the form of paying installments on a daily, weekly and monthly basis according to the agreement between the debtor and creditor. Keywords: Credit dispute, collateral, Patrang

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue