cover
Contact Name
Anna Yulia Hartati
Contact Email
annayuliahartati@gmail.com
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosio Dialektika
ISSN : 25408941     EISSN : 26232944     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/sd
Core Subject : Humanities, Social,
Sosio Dialektika as an open hall for debate and discussion on socio-political science, economics, law, Islamic education and education. Sosio Dialektika accommodates social and humanities disciplines and becomes a growing space for interdisciplinary and holistic approach to the narrow space of strategic approaches so far.
Articles 104 Documents
Index of Author, Index of Subject Ari Supriyono
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.9236

Abstract

Perlindungan Hukum Folklore Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Demak Mastur mastur; Rahmawati Rahmawati
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.8496

Abstract

The cultural diversity of Indonesia is well-known. Each region in Indonesia has its own folklore, which is derived from the local community. This folklore is known as folklore because it is primarily transmitted orally or through speech. The concept of individualistic and capitalistic western society does not allow (precludes) the protection of local communities' intellectual property rights, particularly their folklore, which is generally not owned individually by the members of the community in question (collectively). As a result, many incidents of misappropriation of Indonesian folklore works and their economic potential benefit foreigners more than indigenous peoples, as in the case of misappropriation of Sunan Kalijaga's folklore. The purpose of this study is to investigate the concept of protecting IPR against Sunan Kalijaga folklore in the context of optimal utilization of economic potential for the benefit of the local/customary community of Demak, as well as the obstacles encountered during the protection process. This study employs a normative juridical research method conducted through interviews, as well as a statutory approach to examine cases of rights abuse and commodification. The findings revealed that writing books and commodifying folklore into an electronic cinema based on folklore with the inclusion of the creator's name is not appropriate because folklore copyright is included as one of folklore and is owned by the state, in this case managed and represented by the government. The people who live in the area where the folklore originated have a moral and economic right to use the folklore. The Copyright Act does not adequately represent the related rights owned by the Demak local/customary community as a community of original stakeholders of Sunan Kalijaga folklore. This is due to the Copyright Act's still abstract arrangement of folklore, the characteristics of the community itself, which are communalistic and religious and do not understand IPR, and the ease with which foreigners can obtain Copyright protection for folklore works they publish. However, there are several protective mechanisms that can be used, including criminal law efforts, civil law, and documentation as a defensive measure. As a result, the government must educate the public about the significance of legal protection for folklore and revise the folklore regulation in the Copyright Act. Keywords: Folklore, indigenous peoples, Intellectual Property Rights AbstrakIndonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai cerita rakyat masing-masing yang berasal dari masyarakat daerahnya. Cerita rakyat ini pada dasarnya disebarkan melalui tutur kata atau lisan serta dikenal sebagai folkore. Konsep masyarakat barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (preclude) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atas kekayaan intelektual khususnya folklore mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (kolektif). Akibatnya, banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak (misappropriation) atas karya-karya folklore Indonesia dan potensi ekonominya lebih banyak dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat itu sendiri, seperti pada kasus misappropriation cerita rakyat Sunan Kalijaga. Bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan HKI terhadap folklore cerita rakyat Sunan Kalijaga dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi yang optimal bagi keuntungan masyarakat lokal/adat Demak serta kendala yang dihadapi dalam proses perindungan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melihat kasus penyalahgunaan hak dan komodifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penulisan buku maupun komodifikasi cerita rakyat menjadi sinema elektronik yang berdasarkan cerita rakyat dengan pencantuman nama pencipta tidaklah tepat karena hak cipta atas cerita rakyat termasuk sebagai salah satu folklore serta dimiliki oleh negara, dalam hal ini dikelola dan diwakili oleh pemerintah. Masyarakat daerah asal cerita rakyat tersebut berada juga berhak atas pemanfaatan atas cerita rakyat tersebut, baik dari sisi hak moral dan hak ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta belum cukup merepresentasi hak terkait yang dimiliki oleh masyarakat lokal/adat Demak sebagai komunitas pemangku asli folklore cerita rakyat Sunan Kalijaga. Hal ini disebabkan pengaturan folklore yang masih abstrak dalam Undang-Undang Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan hak cipta atas karya folklore yang dipublikasikannya. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana defensive protection. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas folklore serta mengkaji ulang pengaturan folklore di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kata Kunci: Folklore, masyarakat adat, Kekayaan Intelektual  
Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim Syaiful Hasan; Haeran Haeran
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.8697

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi yang dilakukan dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Jenis sumber data berupa observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang diolah dengan alat analisis berupa deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kesiapan perpindahan IKN terdapat beberapa permasalahan, diantaranya kekuatan TNI di Pulau Kalimantan belum optimal, lemahnya Sistem pertahanan Indonesia di bidang kemaritiman dan masih kurangnya sinergitas antara institusi pemerintahan dengan operator atau stakeholder terkait. Upaya penyelesaian berupa perubahan gelar kekuatan TNI untuk keamanan ibu kota baru, serta perubahan strategi dalam menjaga keamanan dan pertahanan. Permasalahan kurangnya sinergitas antara institusi pemerintahan dengan operator atau stakeholder terkait, dapat dilakukan upaya peningkatan kerjasama di berbagai kegiatan. This study analyzes the strategies undertaken in dealing with the relocation of the National Capital (IKN). This research is descriptive qualitative research using a case study approach. Types of data sources in the form of observation and in-depth interviews with informants were processed with analytical tools in the form of descriptive analysis. The research results obtained show that in readiness for the transfer of IKN there are several problems, including the TNI's strength on Kalimantan Island that is not optimal, the Indonesian defense system is weak in the maritime field and there is still a lack of synergy between government institutions and related operators or stakeholders. Efforts to resolve this are in the form of changing the title of TNI forces for the security of the new capital city, as well as changing strategies in maintaining security and defence. The problem of the lack of synergy between government institutions and related operators or stakeholders can be done to increase cooperation in various activities. Keywords: Strategy; Capital of Country, Diplomacy, Maritime Defense.  
Nilai Kegotongroyongan Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Kakarkter ( SMK Teuku Umar Semarang) Sayoto Makarim; Martinus Aditya; Novianto Nugroho
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.9096

Abstract

ABSTRAKPembelajaran nilai kegotongroyongan sebagai implementasi PPK telah berhasil dalam pengajaran yang efektif, artinya para siswa dapat menerapkan kehidupan sehari-hari dan hasil belajar tersebut dapat memberikan teladan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi emas 2045 disebut generasi milenial berupaya mengembangkan sikap positif yang berlandaskan Intelegensi Emotional Spiritual Quotient sehingga generasi  nantinya mempunyai mental yang siap untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode terapan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dasar (basic research). Berdasarkan tingkat kealamiahan (natural setting) metode penelitian ini dalam kelompok penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model pelajaran PPKn di SMK Teuku Umar Semarang dapat mengadopsi model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok dengan 6 (enam) tahap pembelajaran yaitu (1) mengidentifikasikan topik dan mengatur para siswa dalam kelompok, (2) merencanakan tugas yang akan dipelajari, (3) melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) mempresentasikan laporan akhir, dan (6)  evaluasi pencapaian. Efektivitas program pelajaran PPKn terhadap sikap perilaku atau karakter bagi para siswa di SMK Teuku Umar Semaranag adalah sebesar 72,63% yang termasuk dalam kategori baik. Faktor-faktor yang merupakan kendala dalam penelitian ini adalah dari para siswa, guru, dan alokasi waktu pelajaran sangat terbatas. Menanamkan nilai kegotongroyongan sebagai implementasi PPK pada pelajaran PPKn sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada waktu pelajaran disekolah saja, melainkan harus melibatkan peran lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan di luar sekolah, dan lingkungan masyarakat.Kata kunci :  implementasi, pembelajaran, penguatan pendidikan karakterABSTRACTLearning the value of mutual cooperation as an implementation of PPK has succeeded in teaching effectively, meaning that students can apply everyday life and the learning outcomes can provide examples of life in society, nation and state. The golden generation of 2045 is called the millennial generation trying to develop a positive attitude based on the Intelligence Emotional Spiritual Quotient so that future generations have a mentality that is ready to compete with other developed countries. This research method was carried out using applied methods with a descriptive quantitative approach. This research can be classified as basic research. Based on the level of naturalness (natural setting) this research method is in the applied research group, namely research that aims to solve practical life problems. Based on the results of the research and discussion of the research, it can be concluded that the PPKn lesson model at Teuku Umar Vocational High School Semarang can adopt a group investigation type cooperative learning model with 6 learning stages (syntax), namely (1) identifying topics and organizing students in groups, (2) planning tasks that will be studied, (3) carry out investigations, (4) prepare final reports, (5) present final reports, and (6) evaluate achievements. The effectiveness of the PPKn lesson program on behavior or character for students at Teuku Umar Semaranag Vocational School is 72.63% which is included in the good category. The factors that were obstacles in this study were the students, teachers, and the time allocation for lessons was very limited. Instilling the value of mutual cooperation as the implementation of PPK in Civics lessons should not only be carried out during class time, but must also involve the role of the family environment, the educational environment outside of school, and the community environment.Keywords : implementation, learning, strengthening character education

Page 11 of 11 | Total Record : 104