Jurnal Desentralisasi
We put the concern to regional and rural/village autonomy and decentralization issues. Various aspects affect the efforts to achieve the ambition to develop regional and rural, such as government policy, science and technology development, official capacity and competence, and people participation. Each country might have different policies and experience in managing the issues. Therefore, this journal is dedicated to facilitating researchers, lecturers, and students to publish and disseminate their works widely. The manuscript type includes original research, article review, and book review.
Articles
66 Documents
<![CDATA[PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG, GOOD GOVERNANCE DAN MASA DEPAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Legowo, Tommi A]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.676 KB)
<![CDATA[Terselenggaranya good gavernance di daerah akan merupakan jaminan bagi otonomi daerah yang langgeng dan bermutu. Tetapi, otonomi daerah yang didasarkan pada program desentralisasi pemerintahan juga akan tergantung pada political will dan political commitment dari pemerintahan di tingkat pusat. Kedua hal ini merupakan faktor-faktor utama untuk menimbang masa depan otonomi daerah.]]>
<![CDATA[MEDIA ABOVE THE LINE DAN BELOW THE LINE DALAM PILKADA ]]>
<![CDATA[Hamad, Dr Ibnu]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.53 KB)
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung mengharuskan para calon kepala daerah (cakada) dikenal dan disukai oleh setiap calon pemilih. Bukan hal yangmudah memperkenalkan seorang cakada kepada para calon pemilih secara satu persatu karena hal itu akan memakan biaya yang sangat tinggi. Maka di situlahpentingnya peranan media untuk membawa cakada kepada calon pemilih, baik karena efisiensi maupun karena efektivitasnya. Melalui media, para cakada berharap dikenal, disukai dan akhirnya dicoblos pada saat pemilihan]]>
<![CDATA[CRITICAL ISSUE : PILKADA LANGSUNG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PP NO. 6 TAHUN 2005 ]]>
<![CDATA[S.Sos,.MM, Abdul Muis]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.802 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintahan daerah, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan. Dalam pelaksanaanPilkada secara langsung tentu tidak terlepas dari adanya ciritical issue yang mengikutinya.]]>
<![CDATA[PENGGAMBARAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM MEDIA CETAK : STUDI ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP BERITABERITA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[M.Si, Suryanto S.Sos]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.846 KB)
<![CDATA[Media massa merupakan arena pertarungan berbagai kepentingan dan sekaligus menjadi aktor yang ikut dalam pertarungan tersebut. Dalam melakukan pertarungan inilah media massa mengembangkan frame-frame tertentu yang disesuaikan dengan pengalaman dan kepentingannya sendiri. Menurut Reese dan Shoemaker, setiap institusi media memiliki frame tertentu yang membedakan dirinya dengan media lain, serta untuk memenangkan pertarungan dalam pembentukan wacana (Discourse). Penelitian ini mencoba melihat framing (pembingkaian) yang dilakukan Harian Umum Kompas, Harian Umum Riau Pos dan Harian Umum Riau Mandiri terhadap permasalahan atau problematika pengelolaan keuangan daerah, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD dan Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Daerah dan Pemerintah dengan Masyarakat Daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999.]]>
<![CDATA[DESENTRALISASI : KONSEP, TEORI DAN PERDEBATANNYA ]]>
<![CDATA[M.Pol.Admin, Sait Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.285 KB)
<![CDATA[Definisi desentralisasi menjelaskan bahwa sebagai konsep, ternyata desentralisasi mempuyai berbagai bentuk seperti dekonsentrasi, delegasi maupun devolusi.Gelombang demokratisasi, good governance dan globalisasi telah menjadikan desentralisasi sebagai tuntutan besar bukan hanya bagi negara-negara maju tapijuga negara-negara berkembang]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 1999-2003 ]]>
<![CDATA[S, Si, Meita Ahadiyati K]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.048 KB)
<![CDATA[Saat ini Bangsa Indonesia telah melewati babak awal pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu suatu evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang seringkali mengemuka tentang sejauh mana output serta outcomes dari penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Evaluasi dalam kajian ini menempatkan tiga pilar sebagai aspek penilaian yang diharapkan menjadi outcomes penyelenggaraan otonomi daerah yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan berkembangnya kehidupan demokrasi lokal.]]>
<![CDATA[MENGGAGAS PERAN BARU PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Muluk, M.R Khairul]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 7 No 4 (2006): Jurnal Desentralisasi Vol.7 No.4 Tahun 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.364 KB)
<![CDATA[Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, maka model birokrasi tradisional dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu, diperlukan suatu model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini. Model yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. ]]>
<![CDATA[PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI ACUAN EMPIRIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (Ditinjau dari Perspektif Historis) ]]>
<![CDATA[Muis S.Sos, MM, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 7 No 4 (2006): Jurnal Desentralisasi Vol.7 No.4 Tahun 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.924 KB)
<![CDATA[Salah satu aspek penting dalam pemerintahan Desa adalah aspek pemilihan kepala desa, karena kepala desa-lah yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam berbagai seminar yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung akhir-akhir ini banyak pihak yang menjadikan Pemilihan Kepala Desa sebagian acuan empiris dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMERINTAH DAERAH ERA OTONOMI: Studi Kasus Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Romli, Lili]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 7 No 4 (2006): Jurnal Desentralisasi Vol.7 No.4 Tahun 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.417 KB)
<![CDATA[Hakekat dan tujuan pemberian otonomi daerah, salah satunya, adalah mendekatkan pemerintah pada pelayanan public. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima, paling tidak, tergantung pada dua faktor. Pertama, dukungan aparatur birokrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kedua, faktor kepemimpinan kepala daerah yang mendorong dan memacu agar aparaturnya bekerja maksimal sebagai abdi masyarakat dengan melakukan inovasi-inovasi untuk menggerakkan roda pemerintahan.]]>
<![CDATA[MODEL PENGUKURAN KINERJA DAERAH ]]>
<![CDATA[S.Sos, Samiaji]]>
<![CDATA[ Jurnal Desentralisasi Vol 7 No 4 (2006): Jurnal Desentralisasi Vol.7 No.4 Tahun 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.766 KB)
<![CDATA[Berbagai model pengukuran kinerja daerah yang dilakukan berbagai insitusi telah memberikan manfaat yang beragam, namun tampaknya belum dapat menjawab pertanyaan mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif. PKKOD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga telah melakukan exercise pengukuran kinerja daerah yang mengukur pencapaian derajat kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pengembangan kehidupan demokrasi lokal]]>
