Mulawarman Law Review
Mulawarman Law Review (MULREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Mulawarman University. MULREV published twice a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, State and Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Adat Law and Local Custom, Natural Resources and Environmental Law and another section related contemporary issues in law. ISSN: 2527-3485 | e-ISSN: 2527-3477
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen's Rights ]]>
<![CDATA[Andi Kurniawati]]>;
<![CDATA[Rizkal Nur]]>;
<![CDATA[Dyno Thiodores]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.621
<![CDATA[Sea sand mining has a significant impact on fishermen who have fishing areas in Spermonde Waters. The purpose of this study is to see the impact of sea sand mining on the rights of fishermen who daily catch fish around the Spermonde Waters which are the location of sand mining. This research method is a qualitative method using data collection techniques in the form of, (1) literature review, to examine related policies; (2) Interview, to get related information; and (3) observation. The result of the research is that there are changes in the marine environment ecosystem due to this mining. The dredging of sea sand causes the sea water to become cloudy, resulting in reduced fish catches in the area. The occurrence of economic degradation of the community, especially fishermen, before and after mining occurs so that it violates the rights of fishermen that have been mandated in the law.]]>
<![CDATA[Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik ]]>
<![CDATA[AA Muhammad Insany Rachman]]>;
<![CDATA[Evi Dwi Hastri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.646
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab implementasi dari peraturan sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk penyelesaian permasalahan, kemudian penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, penyajian secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin, dana anggaran yang kurang, masih banyaknya masalah pertanahan yang belum tuntas, adanya kesenjangan digital di masyarakat serta masih banyaknya tanah yang tidak terdaftar secara nasional.]]>
<![CDATA[Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Adam Ilyas]]>;
<![CDATA[Maria Novita Apriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.687
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi penggua jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect ]]>
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.442
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai predicate offence. Predicate crime dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan pendekatan follow the money dan follow the suspect berdasarkan teori hukum guna memastikan adanya tindak pidana pencucian uang. Cara efektif dalam memberantas tindak pidana pencucin uang dengan menyamakan persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum dalam menggunakan pendekatan follow the money sebagai pelengkap pendekatan follow the suspect untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.]]>
<![CDATA[Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect ]]>
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.442
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai predicate offence. Predicate crime dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan pendekatan follow the money dan follow the suspect berdasarkan teori hukum guna memastikan adanya tindak pidana pencucian uang. Cara efektif dalam memberantas tindak pidana pencucin uang dengan menyamakan persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum dalam menggunakan pendekatan follow the money sebagai pelengkap pendekatan follow the suspect untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.]]>
<![CDATA[The Urgency of Integration of Local Wisdom Related to Environmental Conservation in the Bangka Belitung Islands ]]>
<![CDATA[Hasmonel]]>;
<![CDATA[Derita Prapti Rahayu]]>;
<![CDATA[Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.618
<![CDATA[Local wisdom becomes the full authority of the Regency/City Government as clearly stated in the Table of Division of Authority for the Sub-Division of Local Wisdom Based on Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, it is very necessary to know the urgency of the integration of local wisdom related to environmental conservation in the Bangka Belitung Islands. This study uses a socio-legal approach, namely the object of research remains in the form of law, namely laws and regulations related to local wisdom and the environment with the use of methods and theories of social sciences to assist researchers in conducting analysis. Local Wisdom is very important to be integrated in regional policies related to environmental conservation because there is a reciprocal relationship between humans and nature, where people who pay attention to local wisdom related to the environment always place the balance of nature in environmental management and must be accepted or approved, which means that the regulation gets recognition. legitimacy) from the community because it comes from local wisdom that lives in the community.]]>
<![CDATA[The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen's Rights ]]>
<![CDATA[Andi Kurniawati]]>;
<![CDATA[Rizkal Nur]]>;
<![CDATA[Dyno Thiodores]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.621
<![CDATA[Sea sand mining has a significant impact on fishermen who have fishing areas in Spermonde Waters. The purpose of this study is to see the impact of sea sand mining on the rights of fishermen who daily catch fish around the Spermonde Waters which are the location of sand mining. This research method is a qualitative method using data collection techniques in the form of, (1) literature review, to examine related policies; (2) Interview, to get related information; and (3) observation. The result of the research is that there are changes in the marine environment ecosystem due to this mining. The dredging of sea sand causes the sea water to become cloudy, resulting in reduced fish catches in the area. The occurrence of economic degradation of the community, especially fishermen, before and after mining occurs so that it violates the rights of fishermen that have been mandated in the law.]]>
<![CDATA[Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik ]]>
<![CDATA[AA Muhammad Insany Rachman]]>;
<![CDATA[Evi Dwi Hastri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.646
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab implementasi dari peraturan sertipikat tanah elektronik yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk penyelesaian permasalahan, kemudian penelitian difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan sertipikat tanah elektronik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, penyajian secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang dimungkinkan bisa menghambat pemberlakuan dan kendala yang mungkin muncul dengan adanya sertipikat elektronik. Hasil penelitian menunjukkan faktor – faktor penghambatnya antara lain adalah tahap uji coba yang kurang terekspos, aspek keamanan yang belum terjamin, dana anggaran yang kurang, masih banyaknya masalah pertanahan yang belum tuntas, adanya kesenjangan digital di masyarakat serta masih banyaknya tanah yang tidak terdaftar secara nasional.]]>
<![CDATA[Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Adam Ilyas]]>;
<![CDATA[Maria Novita Apriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.687
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi penggua jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.]]>
