Garuda - Garba Rujukan Digital

Monopoli Asuransi Kecelakaan Penumpang di Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba Azwar, Harry Maivi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.867 KB)

The purpose of this research is to analyze clearly the agreement regarding the establishment of Accident Insurance Travellers / Passengers in the International Port of Senimba Gulf that are undertaken by the KPU by virtue of Law No. 5 of 1999 due to the problems of concluding personal accident insurance for passengers at the International Port of Senimba Gulf. The data collection was obtained by interviews and study of documents, legislation and the KPPU decisions. The research used a socio-legal method. The research results showed that legal protection should align with the legislation that aims to achieve the welfare of community. All the activities carried out by government and society or corporate body should be in accordance with the legislation. and principle. In practice they prohibit a monopoly and unfair competition. The Batam Authority is authorized to directly manage industrial development of Batam through the Presidential Decision.  The Decision permits the Batam Authority, PT. Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja and PT Asuransi Jasaraharja Putera to conclude insurance agreement for travelers/ passengers in the International Port of Senimba Gulf. This results in monopoly of market share services and discrimination against other insurance companies. Hence, the KPPU indicates that the Batam Authority has violated Law No. 5 of 1999 on the Ban of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. === Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguraikan secara jelas tentang perjanjian yang dilakukan untuk penetapan Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan/Penumpang di Pelabuhan Inernasional Teluk Senimba, implikasi yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap permasalahan penutupan asuransi kecelakaan diri wisatawan/penumpang di Pelabuhan Internasional Teluk Senimba. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, peraturan perundang-undangan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum sangat penting dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat atau badan usaha harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsipnya, dalam hal ini melarang suatu praktik Monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Otorita Batam yang diberi wewenang langsung mengelolah pengembangan industri Kota Batam yang melalui putusan presiden memberikan fasilitas Otorita Batam, PT. Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja dan juga PT Asuransi Jasaraharja Putera yang melakukan perjanjian Penutupan Jasa Asuransi Kecelakaan Wisatawan/Penumpang di Pelabuhan Internasional Teluk Senimba. Hal ini mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar jasa dan diskriminasi terhadap perusahaan asuransi lain. Oleh karena itu, KPPU mengindikasikan adanya pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Pemakai Jasa Listrik di Kota Batam Shahrullah, Rina Shahriyani; Gandalia, Debby Vonica
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.91 KB)

The basic concept of Consumer Protection Law is to ensure legal certainty for the protection of consumer rights, as anticipation that business players are not arbitrarily violating the consumer rights. This study examines whether consumers, particularly consumers of electricity service users in Batam city have their rights protected in accordance with what has been stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Law. This study aims to determine aspects of the violation of the rights of electricity service consumers in Batam which have been violated by PT PLN Batam as the only supplier of electric power for public consumption in Batam. Blackouts that often occur in Batam certainly have caused discomfort among of the community. Thus, this study further analyzes the consideration of a power outage conducted by PT PLN Batam and whether such measures can be justified legally. With this study, it is expected that the public, especially consumers of electricity service users in Batam, know how to fight for their rights that have been stipulated as consumers in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. === Konsep dasar dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak konsumen, memberi harapan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang melanggar hak-hak kosumen. Penelitian ini ingin lebih lanjut mengetahui apakah konsumen, terutama konsumen pemakai jasa listrik di Kota Batam telah terlindungi hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek-aspek pelanggaran atas hak-hak konsumen pemakai jasa listrik di Kota Batam yang telah dilanggar oleh PT PLN Batam selaku pihak pemasok tenaga listrik untuk kepentingan umum di Kota Batam. Pemadaman yang kerap kali terjadi di Kota Batam tentunya telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh  itu, Penelitian ini juga akan menganalisis pertimbangan dari pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PT PLN Batam dan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Dengan Penelitian ini, diharapkan masyarakat, terutama konsumen pemakai jasa listrik di Kota Batam mengetahui haknya sebagai konsumen sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penerapan Indikator Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang Desvyati, Rorif
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.995 KB)

This study aims to describe the process of the launching of Tanjungpinang as a child-friendly city. It also examines the constraints faced by the Tanjungpinang Government to meet the indicators for a child-friendly city and provides solutions to solve the problems in  the launching of Tanjungpinang as a chidl-friendly city. The research used the approach of socio-legal method. The result of research shows that the Tanjungpinang Government and the other institutes have not been able to fulfill the indicators of child-friendly city. Therefore,  the role of Tanjungpinang Government especially the Body on Empowerment of Women and Children as the leading sector as well as the commitment of all elements  are needed starting from the scheming, process and evaluation to fulfill the main purpose of the establishment of Tanjungpinang as child-friendly city. === Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA), kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi kriteria Kota Layak Anak (KLA) serta solusi dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan penelitian menggunakan metode sosiologi hukum.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta instansi-instansi pendukung lainnya belum mampu memenuhi kriteria yang menjadi indikator penetapan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan peran Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sector serta komitmen seluruh pihak yang terkait mulai dari tahap perencanaan, proses dan evaluasi guna memenuhi tujuan utama penetapan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak.

Discrimination Against Foreigners in Japan Ekaterina, Kostina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.444 KB)

The notion of Japan as a homogeneous society has been challenged by many recent studies. In fact, Japan is a home to different minority groups, ethnic and non-ethnic. Although the percentage of resident foreigners is relatively low comparing to other countries, acts of racial discrimination against them occur in everyday life in Japan. Thus, this study discusses how the foreigners are treated in Japan, and therefore tends to answer the question whether the legislation exists in order to protect their rights and penalize discriminatory activities committed by citizens or organizations. The study reveals that although Japan signed the UN Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), the problem of racial discrimination against foreign nationals still remains considerable. There are many reported incidents of human rights violation and discrimination practice against foreigners among individuals due to differences in language, religion, custom and appearance as well. Some of the cases handled by the human rights organs of the Ministry of Justice include the refusals of apartment rental or entrance to a public swimming pool on the grounds of being a foreigner. The study suggests that Japan should introduce new legislation to combat discrimination. === Pendapat yang menyatakan bahwa Jepang adalah masyarakat homogen telah dibantah oleh banyak penelitian. Kenyataannya, Jepang adalah rumah bagi berbagai kelompok minoritas, etnis dan non etnis yang berbeda-beda. Meskipun persentase orang asing relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya, tindakan diskriminasi rasial terjadi dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Oleh karena itu, studi ini membahas bagaimana perlakuan terhadap orang asing di Jepang dan menjawab pertanyaan apakah peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan perlindungan hak dan menindak kegiatan diskriminasi yang dilakukan oleh warga masyarakat dan organisasi. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun Jepang telah menandatangani Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, permasalahan diskriminasi rasial terhadap warga negara asing masih sering terjadi. Berbagai peristiwa telah dilaporkan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan praktek diskriminasi terhadap orang asing yang disebabkan karena perbedaan bahasa, agama, kebiasaan dan juga penampilan. Beberapa dari kasus tersebut ditangani oleh badan hak asasi manusia dari Kementerian Kehakiman termasuk penolakan penyewaan apartemen atau larangan masuk ke tempat permandian umum bagi orang asing. Studi ini menyarankan agar Jepang menerbitkan hukum yang baru yang menentang diskriminasi.

Efektifitas Pembangunan Tahun Jamak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Nindya Karya Noviantari, Diana
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.39 KB)

This Study examines whether the Multi-year Development has been implemented effectively and efficiently on the Development Multi-year Activities between the Government of  Riau Islands Province with PT. Nindya Karya. It also analyzes and finds the best solution for the effective implementation of Local Regulation. Data was collected through interviews. Research method used in this study was  a socio-legal method. It found that there is a dualism  or disharmony in the implementation of the multi-year activities arising from the Regulation No.14 of 2007 and the Work Agreement. This causes the Regional Regulation No. 14 of 2007 invalid and inefficient. It is suggested that the preparation of legal products should be harmonized with other laws. === Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pembangunan Tahun Jamak telah diterapkan secara efektif dan efisien pada Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Nindya Karya. Penelitian ini juga  menganalisis dan menemukan solusi terbaik agar Peraturan Daerah dapat berlaku efektif dalam penerapannya,  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Sosiologis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa  terjadi dualisme atau disharmonisasi dalam pelaksanaan pekerjaan tahun jamak yang disebabkan oleh  Perda No. 14 Tahun 2007 dan Perjanjian Pelaksana Pekerjaan. Hal ini menyebabkan Perda No. 14 tahun 2007 menjadi tidak valid dan tidak efisien. Oleh karena itu dalam penyusunan produk hukum harus dilakukan harmonisasi dengan produk-produk hukum lainnya.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Girsang, Junimart; Kurniawan, Mashudi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.786 KB)

Legislation in Indonesia continues to experience growth, including regional governance. Previously,  laws relating to local government, namely Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 of 2004 recognize the Head of Regency/City as a local executive and the Regional Representatives Council (Parliament) as a legislative that have legislative, supervisory and and budgetary functions. Later under Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the legislative function is altered by the function of formulating local regulations. This change is significant to be analyzed by using a normative research method to examine the position of local regulation, the function of regional regulation making and working relationships between  the Head of Regioncy/City and Regional Parliament in the process of formulating local regulations. === Peraturan perundang-undangan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.  Dalam perkembangannya, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif  yang menganalisis kedudukan peraturan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.  

Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam Guspeneldi, Alex
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.354 KB)

This research purports to analyse the Batam City?s Government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. It is also to analyse the impact of government limited authority and propose solutions that can solve the government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. Based on the result of this research, it was revealed that that the Batam City Government has limited experiences in planning, utilization, and controlling layout, providing land services, and public infrastructure. The limitations impact on the services giving by the government that lead to the lack of legal certainty in action. The solutions to overcome the limitations are to rearrage overlapping regulations. === Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterbatasan Pemerintah Kota Batam dalam kewenangannya dalam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas. Penelitian ini juga menganalisis dampak keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Batam dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kota Batam memililiki keterbatasan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pelayanan Pertanahan, dan Penyediaan sarana dan prasarana umum. Keterbatasan tersebut berdampak pada pelayanan masyarakat yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan adalah menata ulang kembali regulasi yang tumpang tindih.

Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat dan Developer di Kota Batam Syarief, Elza; Lehidonu, Haji Syukur
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.658 KB)

Land is a significant part in providing sources for life for human beings. The problems relating to land dispute settlement remain to be unable togive justice and fairness to disputing parties as it is mandated by Pancasila, the 1945 Constitution, Law No.5 of 1960 concerning the Basic Land Law and the Regulation of Agrarian Minister and Head of National Land Body No.5 of 2015 concerning Location Permit. This study reveals that land dispute settlement between community and developers in Batam City should be conducted by litigation and non litigation because these are the appropriate settlement methods in providing justice, security, comfortability and happiness to both disputing parties. === Tanah sebagai bagian yang sangat penting memberikan sumber penghidupan, seluruh umat manusia. Permasalahan penyelesaian sengketa tanah belum dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 dan  Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No.5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi. Studi ini mengungkapkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat  dan Developer di Kota Batam sebaiknya dilakukan melalui secara Litigasi maupun Non Litigasi karena cara inilah yang paling tepat dalam memberikan rasa keadilan, keamanan dan kenyamanan serta kebahagian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.  

Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan di Daerah Milik Jalan di Kota Batam Ibrahim, Ibrahim
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The state is obliged to seek public order and public at the same time is obliged to comply with any regulatorion and government decisions relating to public order. In Batam, as well as in other cities in Indonesia, public order offenses are still common, including violations of the prohibition of building in the roads. This is a socio-legal study that uses primary data which were obtained from interviews and observations. Secondary data consists of primary and secondary legal materials were obtained from library research. Batam City Government through the Civil Service Police Unit and the Integrated Team appointed by the Mayor of Batam City are law enforcers who are assigned to ban buildings in the roads area used the following lews as their references: Law No. 38 of 2004 concerning Road and  its Government Regulation Implementation,  the Batam City Regulation No. 16 of 2007 on Public Order, the Batam City Regional Regulation No. 6 of 2013 on the Civil Service Police Unit and the Batam City Mayor Regulation No. 32 of  2013 on the Job Description of Batam Civil Service Police Unit. The implementation of the laws encounter obstacles, namely law enforcement factors, means and legal facilities, community factors, and cultural factors. Hence, it is suggested that it is a need of policy adjustments to strengthening law enforcement, providing means and facilities,and improving legal  cultural of community. === Negara berkewajiban mengupayakan ketertiban umum dan masyarakat pada waktu sama wajib mematuhi setiap pengaturan dan keputusan pemerintah berkaitan dengan ketertiban umum itu. Di Kota Batam, sebagaimana juga di kota lainnya di Indonesia, pelanggaran ketertiban umum masih sering terjadi, termasuk pelanggaran pelarangan membangun di Daerah Milik Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis yang menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.  Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka. Pemerintah Kota Batam melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim Terpadu yang diangkat oleh Walikota Batam di dalam melaksanakan penegakan hukum larangan mendirikan bangunan di Daerah Milik Jalan berpedoman pada dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah pelaksanannya, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam  dan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Penegakan hukum larangan ini dalam penerapannya ternyata menghadapi kendala dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat,dan faktor budaya sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan, penguatan sarana dan fasilitas penegakan hukum, perbaikan budaya hukum masyarakat.

Politik Hukum Demokrasi Kerakyatan Terkait Fungsi Lembaga Legislatif Kota Tanjungpinang Patros, Asmin; Maskurtilawahyu, Maskurtilawahyu
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.613 KB)

Responsiveness to the aspirations of the community members is very important in order to formulate the aspirations of the community in the form of legal products. Community participation in law-making is expected to be a power control (the agent of social control) and the power balance between the interests of the government and society. Within the democracy political system, the opportunity to participate to formation legal products is widely open. This research used a normative research method. The research was conducted through inteviews of the Chairman of the Regional House of Representatives of Tanjungpinang City, including the Chairman of the Commission and Chairman of the Legislative Council of Tanjungpinang City. It reveals that the Regional House of Representatives (DPRD) of Tanjungpinang City that has the legislative, budgetary and supervisory function plays an important role in accommodating and following up the expectations, desires and aspirations of  people, especially people of Tanjungpinang City. The House of Representatives (DPRD) of Tanjungpinang City has effectively supervise the implementation of the Regional Budget or  the prescribed public policy in order to create an accountability of financial management. === Responsivitas anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat menjadi amat penting guna memformulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk produk hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan hukum diharapkan menjadi kekuatan kontrol (agent of social control) dan kekuatan penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan dianutnya sistem politik yang demokrastis, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Penelitian yang berhubungan dengan lembaga legislatif ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian seperti ini disebut juga penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Penelitian ini melakukan interview kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, termasuk Ketua Fraksi dan Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berperan penting dalam menampung dan menindaklanjuti harapan dan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang telah melakukan  pengawasan  secara  efektif  terhadap  Kepala  Daerah  dalam  pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kebijakan publik yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah

Contact Email
rina@uib.ac.id

Phone
+6281386628783

Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com

Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rina Shahriyani Shahrullah

Contact Email rina@uib.ac.id

Phone +6281386628783

Journal Mail Official jlptuib@gmail.com

Editorial Address Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah

Contact Email
rina@uib.ac.id

Phone
+6281386628783

Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com

Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA